DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Fasilitas Kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang meliputi Kebijakan Tarif Layanan Non Kesehatan; Komponen Tarif; Pola Perhitungan Tarif; Besaran Tarif Layanan; Pemanfaatan Tarif Layanan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Fasilitas Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086 SALINAN 2
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN NON KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Bupati adalah Bupati Mamuju.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana tekhnis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7.Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. 3
8.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD atas pemakaian sarana dan prasarana serta fasilitas BLUD.
9.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, catatan medik dan atau pelayanan lalinnya.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan tarif layanan non kesehatan yang diselenggarakan oleh BLUD pada fasilitas kesehatan.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan akses layanan non Kesehatan BLUD pada fasilitas kesehatan; dan
2. b.meningkatkan mutu layanan non Kesehatan BLUD pada fasilitas kesehatan.
(3)Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
1. a.BLUD RSUD Mamuju; dan
2. b.BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni:

a.kebijakan tarif;
b.kegiatan yang dikenakan tarif;
c.komponen tarif;
d.pola perhitungan tarif;
e.besaran tarif layanan.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 4

(1)Semua kegiatan layanan non kesehatan pada fasilitas kesehatan dikenakan Tarif layanan.
(2)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada penerima layanan non kesehatan yang disediakan oleh fasilitas kesehatan.
(3)Tarif layanan sebagimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan mencari keuntungan. 4
(4)Layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni kegiatan layanan non medis.

Pasal 5

(1)Layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa kegiatan non pelayanan medis yang dikenakan tarif sebagai berikut:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penelitian; dan
3. c.administrasi keterangan kesehatan.
(2)Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.magang;
2. b.studi banding atau studi tiru;
3. c.praktek lapangan; dan
4. d.pelatihan kerja.
(3)Kegiatan penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penelitian kesehatan; dan
2. b.penelitian non kesehatan.

BAB III

KOMPONEN TARIF

Pasal 6

(1)Layanan non kesehatan yang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2)Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan imbalan yang diterima oleh fasilitas kesehatan atas pemakaian:
1. a.akomodasi;
2. b.bahan non medis;
3. c.obat-obatan; dan
4. d.bahan/alat kesehatan habis pakai, yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan non medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
(3)Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penerima pelayanan. 5

BAB IV

POLA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 7

(1)Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan non kesehatan.
(2)Besaran Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan.

BAB V

BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

(1)Besaran tarif layanan non kesehatan BLUD pada fasilitas kesehatan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(2)Besaran tarif layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMANFAATAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

(1)Pemanfaatan dari penerimaan Tarif layanan non kesehatan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan non kesehatan sesuai rencana bisnis dan anggaran.
(2)Pemanfaatan atas penerimaan tarif layanan non kesehatan digunakan untuk:
1. a.BLUD RSUD Mamuju:
  1. 1.jasa pelayanan sebesar 54% (lima puluh empat persen); dan
  2. 2.jasa sarana sebesar 46% (empat puluh enam persen).
2. b.BLUD UPTD Puskesmas:
  1. 1.jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  2. 2.jasa sarana sebesar 40% (empat puluh persen). 6

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kebupaten Mamuju. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal, 26 Maret 2025 BUPATI MAMUJU, cap/ttd SITTI SUTINAH SUHARDI Diundangkan di Mamuju Pada tanggal 26 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU, cap/ttd SUAIB BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025 NOMOR 3 7 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN NON KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS KESEHATAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS KESEHATAN I. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN A. Magang NO Pelayanan Total Tarif (Rp) 1 ID Card 30.000 2 Tenaga Medis 200.000/org/minggu 3 Tenaga Keperawatan/Kebidanan 150.000/org/minggu 4 Tenaga Kesehatan Lain 100.000/org/minggu 5 Tenaga Non Kesehatan 100.000/org/minggu B. Studi Banding atau Studi Tiru NO Pelayanan Total Tarif (Rp) 1 Pemerintah/Swasta (Per orang/hari) 150.000 C. Praktek Lapangan NO Pelayanan Total Tarif (Rp) 1 ID Card 30.000 2 Siswa SMA/SMK 30.000/org/minggu 3 Diploma III 50.000/org/minggu 4 Diploma IV/S1 75.000/org/minggu 5 S2 100.000/org/minggu 6 Residen Keperawatan/Kebidanan 100.000/org/minggu 7 Residen Dokter Spesialis 200.000/org/minggu 8 Lembaga/Institusi 100.000/org/hari D. Pelatihan Kerja : Rp100.000/orang/hari 8 II. PENELITIAN A. Penelitian Kesehatan

1.Pengambilan Data Awal: Rp100.000/orang
2.Penelitian Mahasiswa NO Pelayanan Total Tarif (Rp) 1 Diploma III (per orang) 200.000 2 Diploma IV/S1 (per orang) 250.000 3 S2 (per orang) 350.000 4 S3 (per orang) 500.000 5 Dosen/Pegawai/Karyawan (per Judul) 500.000
3.Penelitian Instansi NO Pelayanan Total Tarif (Rp) 1 Pemerintah atau Swasta (per orang) 1.000.000/penelitian/2 minggu B. Penelitian Non Kesehatan
1.Penelitian Mahasiswa NO Pelayanan Total Tarif (Rp) 1 Diploma III (per orang) 200.000 2 Diploma IV/S1 (per orang) 250.000 3 S2 (Per Orang) 350.000 4 S3 (Per Orang) 500.000
2.Penelitian Instansi NO Pelayanan Total Tarif (Rp) 1 Pemerintah atau Swasta (per orang) 1.000.000/penelitian/2 Minggu II. ADMINISTRASI KETERANGAN KESEHATAN No. Pelayanan Tarif (Rp) Ket 1 Surat Keterangan Disabilitas 15.000 2 Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani 15.000 3 Surat Keterangan Berbadan Sehat Rohani 15.000 4 Surat Keterangan Bebas Buta Warna 15.000 9 5 Surat Keterangan Kelahiran 15.000 6 Surat Keterangan Kematian 15.000 7 Surat Keterangan Tidak Bertato 15.000 8 Surat Keterangan Istirahat 15.000 9 Surat Keterangan Opname 15.000 10 Surat Keterangan Bebas Narkoba 15.000 11 Surat Keterangan Laik Terbang 15.000 12 Pengesahan 2.000 Per Lembar BUPATI MAMUJU, cap/ttd SITTI SUTINAH SUHARDI

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…