DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 diubah Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp.1.045.752.073.452,00 (satu triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah); Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp.1.012.210.778.000,00 (satu triliun dua belas miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp.33.541.295.452,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah). Anggaran belanja operasi direncanakan sebesar Rp.848.681.730.718,00 (delapan ratus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah); Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp.539.033.447.192,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah); Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp.295.151.213.380,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah); Belanja hibah direncanakan sebesar Rp.14.497.070.146,00 (empat belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja SALINAN Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian rincian anggaran transfer kedaerah dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2025, sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;
c.bahwa untuk mengakomodir surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian objek belanja, dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
e.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.175.912.270.491,00 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.045.752.073.452,00 (satu triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.012.210.778.000,00 (satu triliun dua belas miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.541.295.452,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

3.Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.012.210.778.000,00 (satu triliun dua belas miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.dana desa Rp.83.531.164.000,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
2. b.insentif fiskal Rp.6.922.089.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);
3. c.dana bagi hasil Rp.17.900.418.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
4. d.dana alokasi umum Rp.658.030.176.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar tiga puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah); dan
5. e.dana alokasi khusus Rp.245.826.931.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
(2)Anggaran pendapatan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.83.531.164.000,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), bersumber dari Dana Desa Rp.83.531.164.000,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
(3)Anggaran pendapatan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.922.089.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), bersumber dari insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya Rp.6.922.089.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
(4)Anggaran pendapatan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.900.418.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana bagi hasil pajak sebesar Rp.11.637.525.000,00 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. b.Dana bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp.3.663.777.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
3. c.Dana bagi hasil lainnya sebesar Rp.2.599.116.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah).
(5)Anggaran pendapatan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.658.030.176.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar tiga puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp.530.906.248.000,00 (lima ratus tiga puluh miliar sembilan ratus enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah); dan
2. b.Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp.127.123.928.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
(6)Anggaran pendapatan dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.245.826.931.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana alokasi khusus fisik sebesar Rp.62.517.793.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan
2. b.Dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp.183.309.138.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
  1. 4.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.196.794.863.621,00 (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja Transfer.
1. 5.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.848.681.730.718,00 (delapan ratus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja Barang dan jasa; dan
3. c.belanja hibah.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp.539.033.447.192,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.295.151.213.380,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
(4)Belanja hibah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.497.070.146,00 (empat belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

6.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Anggaran belanja pegawai direncanakan sebesar Rp.539.033.447.192,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2), yang terdiri atas:
1. a.gaji dan tunjangan ASN;
2. b.belanja tambahan penghasil ASN;
3. c.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
4. d.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
5. e.belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
6. f.belanja pegawai BLUD.
(2)Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.387.712.501.603,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus satu ribu enam ratus tiga rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasil ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.136.625.268.832,00 (seratus tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
(4)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.663.025.774,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.216.010.983,00 (dua ratus enam belas juta sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.635.200.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
(7)Belanja pegawai BLUD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf f direncenakan sebesar Rp.181.440.000,00 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

7.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp.387.712.501.603,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus satu ribu enam ratus tiga rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang terdiri atas:
1. a.gaji pokok ASN;
2. b.belanja tunjangan keluarga ASN;
3. c.belanja tunjangan jabatan ASN;
4. d.belanja tunjangan fungsional ASN;
5. e.belanja tunjangan fungsional umum ASN;
6. f.belanja tunjangan beras ASN;
7. g.belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
8. h.belanja pembulatan gaji ASN;
9. i.belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
10. j.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
11. k.belanja iuran jaminan kematian ASN;
(2)Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.291.743.717.611,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus sebelas rupiah).
(3)Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.485.692.540,00 (dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).
(4)Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.249.587.225,00 (lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
(5)Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.24.048.661.935,00 (dua puluh empat miliar empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
(6)Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.550.327.775,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
(7)Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.891.332.411,00 (lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah).
(8)Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.593.266.066,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu enam puluh enam rupiah).
(9)Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.289.973,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(10)Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.17.337.020.423,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
(11)Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.702.399.364,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
(12)Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.107.206.280,00 (dua miliar seratus tujuh juta dua ratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Belanja tambahan penghasil ASN direncanakan sebesar Rp.136.625.268.832,00 (seratus tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), berdasarkan:
1. a.beban kerja;
2. b.kondisi kerja;
3. c.kelangkaan profesi; dan
4. d.pertimbangan objektif lainnya.
(2)Tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.39.272.835.170,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah).
(3)Tambahan penghasilan ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.592.234.582,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
(4)Tambahan penghasilan ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.42.643.917,00 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
(5)Tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.95.717.555.163,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

9.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (9) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Anggaran belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp.295.151.213.380,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.belanja barang dan jasa BOSP;
7. g.belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
8. h.belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.450.793.565,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.107.427.637.984,00 (seratus tujuh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.157.980.714,00 (enam miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.220.579.786,00 (enam belas miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.998.043.079,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
(7)Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.36.088.520.500,00 (tiga puluh enam miliar delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
(8)Belanja barang dan jasa BOK puskesmas dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.21.416.659.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
(9)Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.58.390.998.752,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

10.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Anggaran belanja barang direncanakan sebesar Rp.47.450.793.565,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang terdiri atas:
1. a.belanja barang pakai habis;
2. b.belanja barang tak habis pakai; dan
3. c.belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
(2)Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.763.092.095,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah).
(3)Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.598.573.070,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah).
(4)Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.89.128.400,00 (delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

11.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…