DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1.049.143.985.452,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah); Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.207.866.096.517,00 (satu triliun dua ratus tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menganggarkan kembali belanja yang bersifat wajib kepada pihak ketiga pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
c.bahwa berdasarkan ketentuan huruf k angka 3 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan SALINAN Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tata cara penganggaran penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya;
d.bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasioal Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu menyesuaikan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik Tahun Anggaran 2025 berupa dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian;
e.bahwa untuk mengakomodir Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
f.bahwa untuk mengakomodir Keputusan gubernur Sulawesi Barat Nomor 287 Tahun 2025 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025, sehingga anggaran Bantuan Keuangan Khusus perlu ditambahkan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
g.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian objek belanja, dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, maka Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu menyesuaikan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
h.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 4) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.179.304.182.491,00 (satu triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.049.143.985.452,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.802.690.000,00 (satu triliun dua belas miliar delapan ratus dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.341.295.452,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

3.Ketentuan ayat (1) huruf e dan ayat (6) huruf b Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp1.012.802.690.000,00 (satu triliun dua belas miliar delapan ratus dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
1. a.dana desa Rp83.531.164.000,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
2. b.insentif fiskal Rp6.922.089.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);
3. c.dana bagi hasil Rp17.900.418.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
4. d.dana alokasi umum Rp658.030.176.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar tiga puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah); dan
5. e.dana alokasi khusus Rp246.418.843.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
(2)Anggaran pendapatan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.531.164.000,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), bersumber dari Dana Desa Rp83.531.164.000,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
(3)Anggaran pendapatan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.922.089.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), bersumber dari insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya Rp6.922.089.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
(4)Anggaran pendapatan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.900.418.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana bagi hasil pajak sebesar Rp11.637.525.000,00 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. b.Dana bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp3.663.777.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
3. c.Dana bagi hasil lainnya sebesar Rp2.599.116.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah).
(5)Anggaran pendapatan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp658.030.176.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar tiga puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp530.906.248.000,00 (lima ratus tiga puluh miliar sembilan ratus enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah); dan
2. b.Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp127.123.928.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
(6)Anggaran dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp246.418.843.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana alokasi khusus fisik sebesar Rp62.517.793.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan
2. b.Dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp183.901.050.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta lima puluh ribu rupiah).
  1. 4.Ketentuan ayat (1) ditambah huruf a dan huruf b, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) Pasal 11, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.341.295.452,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan bagi hasil; dan
2. b.bantuan keuangan.
(2)Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.541.295.452,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak Rp33.541.295.452,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah.
(3)Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah), bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah).

5.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.207.866.096.517,00 (satu triliun dua ratus tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja Transfer.
1. 6.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp854.334.249.279,00 (delapan ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja Barang dan jasa; dan
3. c.belanja hibah.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp544.105.028.192,00 (lima ratus empat puluh empat miliar seratus lima juta dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp295.732.150.941,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
(4)Belanja hibah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.497.070.146,00 (empat belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Anggaran belanja pegawai direncanakan sebesar Rp544.105.028.192,00 (lima ratus empat puluh empat miliar seratus lima juta dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), yang terdiri atas:
1. a.gaji dan tunjangan ASN;
2. b.belanja tambahan penghasil ASN;
3. c.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
4. d.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
5. e.belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
6. f.belanja pegawai BLUD.
(2)Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp387.712.501.603,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus satu ribu enam ratus tiga rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasil ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp141.696.849.832,00 (seratus empat puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
(4)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.663.025.774,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp216.010.983,00 (dua ratus enam belas juta sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp635.200.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
(7)Belanja pegawai BLUD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf f direncenakan sebesar Rp181.440.000,00 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Belanja tambahan penghasil ASN direncanakan sebesar Rp141.696.849.832,00 (seratus empat puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), berdasarkan:
1. a.beban kerja;
2. b.kondisi kerja;
3. c.kelangkaan profesi; dan
4. d.pertimbangan objektif lainnya.
(2)Tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.344.416.170,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh rupiah).
(3)Tambahan penghasilan ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.592.234.582,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
(4)Tambahan penghasilan ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.643.917,00 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
(5)Tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.717.555.163,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

9.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Anggaran belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp295.732.150.941,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.belanja barang dan jasa BOSP;
7. g.belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
8. h.belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.552.962.172,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.820.142.938,00 (seratus tujuh miliar delapan ratus dua puluh juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.157.980.714,00 (enam miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.306.843.786,00 (enam belas miliar tiga ratus enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.998.043.079,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
(7)Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp36.088.520.500,00 (tiga puluh enam miliar delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
(8)Belanja barang dan jasa BOK puskesmas dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.416.659.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
(9)Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp58.390.998.752,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Anggaran belanja barang direncanakan sebesar Rp47.552.962.172,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang terdiri atas:
1. a.belanja barang pakai habis;
2. b.belanja barang tak habis pakai; dan
3. c.belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
(2)Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.865.260.702,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua rupiah).
(3)Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp598.573.070,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah).
(4)Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.128.400,00 (delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

11.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (9) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…