Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 9 Mei 2025 BUPATI MAMUJU, cap/ttd SITTI SUTINAH SUHARDI Diundangkan di Mamuju pada tanggal 9 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU, cap/ttd SUAIB BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025 NOMOR 6 i LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2026 ii KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Mamuju dengan baik. Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan RAD disetiap OPD dalam mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan RAD-PKSB yang dilakukan oleh perangkat daerah kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran dan sesuai pasal 11 bahwa Tim Pelaksana Daerah melalui Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-PKSB Kabupaten Mamuju kepada Bupati dan selanjutnya Bupati melaporkan kepada Presiden Kami menyadari dalam pelaksanaan dan penyusunan RAD ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan laporan selanjutnya pada masa yang akan datang. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua Tim Pelaksana Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-PKSB) Sulawesi Barat yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya laporan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan 2025- 2026 ini, semoga laporan ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan dukungan manajemen. Semoga bermanfaat bagi kita semua Mamuju, 2025 BUPATI MAMUJU cap/ttd HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI iii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .................................................................. ii DAFTAR ISI .............................................................................. iii DAFTAR TABEL ........................................................................ iv DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………….. v BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ................................................................... 1 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran RAD KSB ............................. 3 1.3 Dasar Hukum ..................................................................... 4 BAB II INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN 2.1. Gambaran Umum ……………... ........................................... .. 6 2.2. Permasalahan……………………………………………………………. 10 2.2.1.Produktivitas Yang Rendah ............................................... 10 2.2.2.Populasi Tanaman Tua dan Rusak Tinggi ......................... 10 2.2.3.Kondisi Sarana Prasarana yang belum memadai .............. 11 2.2.4.Kapasitas Sumberdaya Manusia Perkebunan Masih Rendah 11 2.2.5.Perizinan Perkebunan yang belum lengkap ....................... 12 2.2.6.Limbah di Pabrik Kelapa Sawit ......................................... 13 2.2.7.Permasalahan Perkebunan Kelapa Sawit dalam kawasan Hutan ................................................................ 13 2.3. Sinkronisasi Program dan Kegiatan .................................... 15 2.4. Matrika Rencana Aksi ......................................................... 15 BAB III PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI 3.1. Koordinasi dan Implementasi RAD-KSB .............................. 16 3.2. Pembiayaan ........................................................................ 17 3.3. Monitoring Evaluasi dan pelaporan..................................... 17 iv DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Data Kondisi Luas Lahan Kelapa Sawit di Kab. Mamuju 9 Tabel 2.2 Data Perusahaan Perkebunan Sertifikasi ISPO di Provinsi Sulbar ........................................................ 10 Tabel 2.3 Realisasi Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat Kab Mamuju Tahun 2019 - 2024 ...................................... 12 Tabel 2.4 Data Penyuluh Pertanian/Perkebunan di Kab. Mamuju 13 Tabel 2.5 Data Luasan Indikatif lahan sawit dalam Kawasan Hutan di Kab. Mamuju ............................................................. .. 15 Tabel 2.6 Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi ……………………….. 16 Tabel 2.7 Matriks Rencana Aksi Daerah ……………………………… 24 v DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1 Peta Kabupaten Mamuju ........................................ 8 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sub sektor perkebunan merupakan salah satu andalan utama untuk pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan perkebunan diselenggarakan untuk memenuhi fungsinya dalam aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Peranan penting sub sektor perkebunan dalam perekonomian dapat dilihat dari indikator makro dan mikro. Indikator makro adalah seperti penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan petani, investasi dan penerimaan devisa. Perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan dilihat dari berbagai fungsi yang menyangkut ekonomi, lingkungan dan sosial. Aspek ekonomi adalah berupa peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Aspek lingkungan yaitu dengan peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, perlindungan flora dan fauna dan penyangga kawasan lindung. Aspek sosial budaya adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karenanya pembangunan perkebunan secara nyata telah memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. Perkebunan rakyat merupakan salah satu tulang punggung sumber pendapatan rumahtangga. Perkebunan telah menciptakan lapangan pekerjaan, penggerak perekonomian daerah dan sumber pendapatan daerah. Sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Mamuju, alokasi penggunaan lahan untuk sub sektor Pertanian dan Perkebunan adalah seluas kurang lebih 105. 000 (Seratus Lima Ribu) hektar. Sesuai data Statistik Perkebunan Kabupaten Mamuju Tahun 2023, yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan kabupaten Mamuju, luas perkebunan seluruh komoditas adalah 59.109,86 ha, dengan perincian untuk komoditi kelapa sawit seluas 10.400,25 ha, diikuti kakao 39.047,18 ha, kemiri 1,412,25 ha, cengkeh 993,88 ha, kelapa dalam 4,252,14 ha, kelapa hybrida 334,70 ha, kopi robusta 622, 27 ha, kopi arabika 165 ha, lada 344,80 ha, pala 297,58 ha, sagu 728,60 ha, aren 115,01 ha, nilam 396,20 ha. Pemerintah Kabupaten Mamuju menjadikan kawasan Desa Leling, Kecamatan Tommo sebagai salah satu daerah pengembangan perkebunan sawit karena memiliki potensi alam yang luar biasa, namun kondisi wilayah terpencil ini masih tertinggal jauh dari beberapa desa lainnya yang ada di Mamuju. Tanaman Kelapa sawit ialah salah satu komoditas ekspor yang mulai diandalkan dengan nilai jual yang lumayan menjanjikan. Meskipun menghasilkan produk dengan nilai jual yang lumayan tinggi, kelapa sawit juga menghasilkan limbah yang sebaiknya dikelola dengan rapi agar tidak berdampak buruk pada lingkungan. Salah satu bentuk limbahnya adalah cangkang kelapa sawit. Cangkang kelapa sawit dengan nama lain palm kernel shell merupakan bagian keras yang terdapat pada buah kelapa sawit yang berfungsi sebagai pelindung isi kelapa sawit. Cangkang kelapa sawit merupakan limbah dari pengolahan minyak kelapa sawit yang kurang termanfaatkan. Seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, cangkang kelapa sawit ternyata dapat menghasilkan nilai tambah bagi hasil perkebunan maupun bagi 2 lingkungan. Provinsi Sulawesi Barat mulai mengadakan ekspor perdana cangkang sawit di awal tahun 2019 sebanyak 8.500 metrik ton (M/T). “Charchoal” atau cangkang kelapa sawit diekspor ke jepang melalui pelabuhan Belang-Belang Kabupaten Mamuju yang dilakukan oleh perusahan pengekspor PT Jambi Energi. Cangkang kelapa sawit itu dijadikan sebagai bahan bakar alternatif di sejumlah negara, termasuk negara Jepang. Sensus tanaman perkebunan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, luas perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan di Provinsi mencapai 73.578 hektar. Dalam analisa Ousat Data Bisnis Infosawit (PDBI), luas perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan produksi Tandan Buah Segar (TBS) . Rata-rata produksi TBS perhektar mencapai 25 ton per tahun. Oleh karena itu, provinsi Sulawesi Barat dapat memproduksi sekitar 1.839.450 ton TBS per tahun. Selanjutnya jika rendemen minyak sawit dari TBS yang diolah oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) memiliki rata-rata 20 %, maka produksi minyak sawit mentah (CPO) di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 367.890 ton per tahun. Namun jika rendemen minyak sawit mencapai 22%, maka produksi CPO dapat mencapai 404.679 ton per tahun. Pembangunan perkebunan kelapa sawit telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah, namun di lain pihak terdapat permasalahan yang terjadi dari segi teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa permasalahan mendasar yang saat ini terjadi pada subsektor perkebunan adalah masih banyaknya kebun yang berada di dalam kawasan hutan, perizinan perkebunan yang belum lengkap, produktivitas yang rendah, rendahnya kapasitas pekebun, bertambahnya tanaman tua dan rusak yang memerlukan peremajaan, rendahnya kualitas sarana prasarana perkebunan, ancaman kebakaran lahan dan kebun, dan serta isu perkebunan kelapa sawit Indonesia yang tidak ramah lingkungan di dunia internasional. Pembangunan perkebunan yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha perkebunan diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi pelaku, masyarakat dan daerah, dan secara sosial dapat diterima oleh masyarakat, serta memberikan kepastian bagi perlindungan kelestarian lingkungan hidup. Penekanan pemenuhan standar keberlanjutan pengusahaan komoditi kelapa sawit bukan hanya berlaku bagi Kabupaten Mamuju dan secara nasional tetapi telah menjadi tuntutan secara global, mulai dari negara tujuan ekspor, industri pengolah hingga konsumen dunia yang ingin tetap memastikan bahwa pemenuhan konsumsi mereka akan produk kelapa sawit tetap mengindahkan penanganan dampak negatif termasuk dampak lingkungannya. Berdasarkan data Statstik 2022 bahwa Nilai Tukar Petani menurut subsektor tercatat untuk Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P) 94,98; Subsektor Hortikultura (NTP-H) 106,09; Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-R) 139,07; Subsektor Peternakan (NTP-T) 94,63; dan Subsektor Perikanan (NTN-P) 107,79. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sub sektor perkebunan paling tinggi nilai NTPnya yaitu 139,077 . Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan akan penanganan dan penerapan pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan, melalui Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024. Secara tegas pada Diktum Kedua Angka 13 mengamanatkan bahwa Bupati harus menyusun 3 Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat kabupaten penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah kabupaten, kebijakan ini mencakup program penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit sebagai pendukung tata kelola perkebunan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Mamuju. 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran RAD KSB Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2026 dimaksudkan untuk :
a.Memberikan arah, pedoman bagi pemangku kepentingant terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Mamuju.
b.Menyediakan instrumen yang membantu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilakukan.
Tujuan disusunnya RAD KSB Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2026 adalah :
a.Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019.
b.Mendorong dan meningkatkanpembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan Kabupaten Mamuju lebih terarah dan terintegritasi dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan.
c.Mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Mamuju.
d.Menjadi pedoman dalam koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi semua pihak yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, baik secara vertikal maupun horizontal.
Sasaran RAD KSB Kabupaten Mamuju Tahun 2025 - 2026 adalah :
a.Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Mamuju;
b.Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan melalui :
1.Penguatan data, penguatankoordinasi dan infrastruktur;
2.Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan;
2.Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
3.Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
4.Pelaksanaan dukungan percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.
Dalam penyusunan dokumen RAD KSB, Pemerintah Kabupaten Mamuju mengacu kepada beberapa prinsip yaitu :
a.Integrasi RAD-KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi kedalam RPJMD dan Renstra OPD yang membidangi Perkebunan dan OPD lain yang terkait antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ATR/BPN, Dinas Tenaga Kerja dan stakeholder terkait lainnya.
4
b.Sinkronisasi RADKSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender.
c.Partisipasi RADKSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapasawit berkelanjutan.
1.3 Dasar Hukum Landasan hukum penyusunan RAD KSB Kabupaten Mamuju Tahun 2024- 2026 yaitu :
a.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
c.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
d.Undang-undang nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
e.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
f.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
g.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa sawit BerkelanjutanTahun 2019-2024;
h.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
l.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit BerkelanjutanTahun 2019-2024.
n.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tanggal 20 September 2022 tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
o.Peraturan Daerah kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Mamuju tahun 2018 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 55).
p.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039.
5
q.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Mamuju.
r.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kaupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 2) 6 BAB II INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN 2.1. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju adalah salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Barat, dan juga merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan Pusat pemerintahan Kabupaten Mamuju. Secara geografi kota Mamuju berada ditepi barat Pulau Sulawesi. Di Utara terdapat Teluk Mamuju dan di Selatan ada Teluk Lebani. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 luas Wilayah Kabupaten Mamuju 4.979,89 km² yang secara administratif terbagi ke dalam 11 Kecamatan yang terdiri dari 88 Desa dan 13 Kelurahan.
Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Kalumpang dengan luas 1.801,71 km² atau 36,18% dari luas wilayah Kabupaten Mamuju. Sementara Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kepulauan Bala Balakang dengan luas 1,48 km² atau 0,03 %. Secara Astronomis, wilayah Kabupaten Mamuju berada di antara 2°8’24” LS - 2°57’46” LS dan 118°45’26”BT - 119°47’48”BT. Topografi wilayah kota Mamuju berupa pesisir hingga pegunungan. Ketinggian wilayah kota Mamuju antara 0 > 1500 meter di atas permukaan air laut (Mdpl) dengan titik tertinggi berada di gunung adang Batambalo. Sungai-sungai besar yang ada di Kota Mamuju di antaranya Sungai Mamuju, Sungai Karema, Sungai Simboro, sungai Anung, sungai Taparia, Sungai Anusu, Sungai Tampala dan sungai malunda. Secara Administrasi batas wilayah Kabupaten Mamuju antar lain : • Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju Tengah • Sebelah Timur : Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Utara) • Sebelah selatan : Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa • Sebelah Barat : Selat Makassar Kabupaten Mamuju dengan wilayah yang terdiri dari wilayah pesisir dan laut, daratan, pegunungan dan merupakan wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan terluas di Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan kalumpang dengan luas wilayah 1.792,55 km² atau 36,18% sedangkan Kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah kecamatan Bala-balakan dengan luas wilayah 1,47 km. Peta Kabupaten Mamuju disajikan pada Gambar 1.1 7 Gambar 1.1 Peta Kabupaten Mamuju 8 Kabupaten Mamuju merupakan salah satu penghasil Komoditi Kelapa Sawit di Provinsi Sulawesi Barat dengan tutupan kebun kelapa sawit seluas 10.400,25 Ha. Perkebunan kelapa sawit ini diusahaan oleh Perusahaan Besar Swasta dan Perkebunan Rakyat. Kelapa sawit rakyat di Kabupaten Mamuju dengan total Produksi sebesar 26.546,09 Ton dan produktifitas sebesar 3.499 kg/ha/tahun yang tersebar dibeberapa kecamatan di Kabupaten Mamuju dengan data luas lahan tanaman sebagaimana pada tabel dibawah ini : Tabel 2.1 Data Luasan Sawit di Kabupaten Mamuju No Kecamatan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Tanaman Menghasilkan (TM) Tanaman Rusak (TR)/TT Jumlah Produksi (ton) Produktivitas (Kg/Ha/Thn) Petani (KK) 1 TAPALANG - 33,76 - 33,76 9,80 290 12 2 TAPALANG BARAT - 13,81 - 13,81 4,00 290 5 3 MAMUJU - 1,39 - 1,39 1,11 800 1 4 SIMBORO - 21,08 1,00 22,08 11,28 535 7 5 BALABALA KANG - - - - - - - 6 KALUKKU - 16,47 - 16,47 - - 10 7 PAPALANG 213,00 238,90 - 701,90 430,02 1.800 204 8 SAMPAGA 175,00 337,96 - 752,96 680,33 1.800 295 9 TOMMO 1.450,69 6.865,43 973,38 9.289,81 25.387,86 3.500 3.493 10 KALUMPA NG - - - - - - - 11 BONEHAU - 18,38 - 18,38 21,69 1.180 7 Sumber : Data Statistik ATAP 2023 Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju Lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Perusahan Besar Sawit (PBS) seluas 6.959,23 ha yang diusahakan oleh salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Kecamatan Tommo dan telah memenuhi standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang merupakan rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata Kelola Perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO yaitu PT Manakarra Unggul Lestari (MUL). Tabel 2.2. Data Perusahaan Perkebunan Sertifikasi ISPO Di Provinsi Sulbar NO NAMA PERUSAHAAN LUAS AREAL (Ha) KELAS KEBUN / PABRIK TAHUN SERTIFK ASI ISPO JENIS IZIN KAPASITAS (TON) ALAMAT PERUSAHAAN SETEMPAT 1. PT. MAMUANG 8.000 II 2020 IUB-B - Desa Martasari,Kec.Pa sangkayuKab. Mamuju Utara 9 Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat 2024 2. PT. PASANGKAYU 9.319 II 2019 IUP 60 Desa Lennu, Kec.Pasangkayu, KabMamuju Utara 3. PT. LETAWA 10.713,1 5 II 2018 IUP 60 Desa Martajaya,Kec. Tikke Raya, Kab. Mamuju Utara
4.PT. SURYA RAYA LESTARI I 2.826 II 2019 IUP 60 Desa Bulu Mario,Kec.
SaruduKab. Mamuju Utara 5. PT. SURYA RAYA LESTARI II /BADRA SUKSES 1.014,71 II 2020 IUP-P 60 Desa Babana Kec.Budong– Budong, Kab.Mamuju Tengah 4.500 II 2020 IUP-B Desa Babana Kec.Budong– Budong, Kab.Mamuju Tengah 6. PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI (PKS BARAS) 8.823,33 II 2019 IUP UNIT 1 : 60 UNIT 2: 90 Desa Motu, BarasKab. Mamuju Utara 7. PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI (MUL) 6.959,23 I 2020 IUP 45 DesaKakullasan dan Leling,Kec. Tommo Kab.Mamuju 8. PT. WAHANA KARYA SEJAHTERA 7.300 II 2018 IUP-B, IUP-P 45 Desa Tobadak, Kecamatan Budong-budong Mamuju Tengah 9. PT. TRINITY PALMAS PLANTATION 30 II 2019 IUP-P 45 Desa Tabolang, Kec Topoyo Kab.Mamuju Tengah 10. PT. PRIMANUSA GLOBAL LESTARI 100 IV 2019 IUP-P 60 Desa Kambunong Kec Karossa Kab Mamuju Tengah 11. PT. AWANAH SAWIT LESTARI 33,34 II 2022 IUP-P 30 Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kab Pasangkayu 10 2.2. Permasalahan Pembangunan perkebunan kelapa sawit telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah, namun di lain pihak terdapat permasalahan yang terjadi dari segi teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa permasalahan mendasar yang saat ini terjadi pada sub sektor perkebunan adalah produktivitas yang rendah, populasi tanaman tua dan rusak yang memerlukan peremajaan, rendahnya kualitas sarana prasarana perkebunan,rendahnya kapasitas pekebun, perizinan perkebunan yang belum lengkap, masih banyaknya kebun yang berada di dalam kawasan hutan dan isu perkebunan kelapa sawit Indonesia yang tidak ramah lingkungan di dunia internasional. 2.2.1 Produktivitas Yang Rendah Pada saat ini produktivitas tanaman perkebunan baik pada perkebunan rakyat maupun perkebunan besar masih di bawah potensi genetiknya. Rendahnya produktivitas tanaman ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan “praktek budidaya yang baik” atau Good Agricultural Practice/GAP oleh pelaku usaha, terutama oleh petani/pekebun swadaya yang menggunakan bibit yang tidak bersertifikat. Biasanya petani tergiur dengan harga bibit kelapa sawit yang murah padahal itu adalah bibit asalan yang tidak jelas sumbernya lalu dipasarkan sementara bibit kelapa sawit yang resmi dan jelas sumbernya rata-rata pada saat itu diatas harga Rp.7.000,- sementara harga bibit/kecambah sekarang sudah diatas Rp.10.000,- /kecambah. Produktivitas TBS dari perusahaan rata-rata 21-24 ton Tandan Buah Segar (TBS)/ha/tahun, sedangkan di kebun rakyat hanya sekitar 15- 18 ton TBS/ha/tahun dengan rendemen 18-22% sedangkan menurut visi Kementerian Pertanian, produktivitas kelapa sawit ditargetkan 36 ton TBS/ha/tahun dan rendemen 25%, tentu ini masih jauh dari yang diharapkan. 2.2.2 Populasi Tanaman Tua dan Rusak yang Tinggi Populasi tanaman tua dan rusak bertambah dari tahun ke tahun. Tanaman tua pada perkebunan sawit rakyat yang perlu segera diremajakan menurut Data Statistik Perkebunan Kabupaten Mamuju Tahun 2023 adalah seluas 974,38 ha. Hambatan yang penting dalam permasalahan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat adalah tingginya biaya peremajaan dan hilangnya pendapatan selama masa tunggu yaitu selama tanaman belum menghasilkan, paling kurang selama tiga tahun. Sesuai dengan kebijakan pemerintah maka sejak tahun 2017 peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat diberikan bantuan hibah sebesar 25 juta per hektar untuk maksimal 4 hektar per KK, dan mulai tahun 2021 bantuan hibah meningkat menjadi sebesar 30 juta per hektar. Realisasi peremajaan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Mamuju dengan pendanaan 11 Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sampai dengan tahun 2024 berdasarkan luasan Rekomtek adalah seluas 875,4707 Ha dan berdasarkan realisasi tanam seluas 875,4707. Data secara rinci disajikan pada Tabel 2.3. Tabel 2.3. Realisasi Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2024. NO KABUPATEN JML PEKEBUN JUMLAH KELOMPOK TANI/GAPOK TAN/KOPERA SI LUAS REKOMTEK 2019 s/d 16 Desember 2024 TUMBANG CIPPING S/D Desember 2024 (Ha) REALISASI TANAM S/D Desember 2024 (Ha) KENDALA DAN PERMASALAHAN 1 MAMUJU 501 11 Kelembagaan 875,4707 875,4707 875,4707 Aadanya serangan hama tikus dan babi hutan, tingginya intensitas hujan sehingga menyebabkan banjir, dan terbatasnya ketersediaan pupuk untuk pemeliharaaan lanjutan. Jumlah 875,4707 875,4707 875,4707 2.2.3 Kondisi Sarana Dan Prasarana Belum Memadai Kondisi sebagian sarana dan prasarana perkebunan juga masih jauh dari yang diharapkan, baik berupa alat mesin pertanian maupun sarana pengairan serta jalan produksi kebun. Pada beberapa daerah di kabupaten Mamuju kondisi jalan produksi di perkebunan rusak, tidak ada perbaikan sehingga menyebabkan ongkos angkut hasil panen perkebunan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi, yang berakibat menjadi semakin berkurangnya pendapatan yang diterima pekebun. 2.2.4 Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Masih Rendah Petani kebun atau disebut pekebun merupakan sumberdaya penting dalam pembangunan pertanian dan perkebunan sehingga dengan demikian kemampuan SDM pekebunakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian hasil pembangunan. Pekebun secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu juga dengan pendidikan formal yangsangat rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya SDM pertanian dimana 80 % pekebun yang berusaha tani adalah 12 pekebun yang tamat Sekolah Dasar saja sehingga petani lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan dari pada petani sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peningkatan kapasitas pekebun sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan perlu ditingkatkan seperti sekolah lapang dan TOT. Untuk menyampaikan program kegiatan dan kebijakan dari pemerintah diperlukan tenaga penyuluh pertanian. Keberadaan tenaga penyuluh saat ini juga masih jauh memadai, karena berkurangnya petugas penyuluh pertanian lapang yang pensiun atau mutasi tugas. Idealnya satu desa satu penyuluh, dan di Kabupaten Mamuju terdapat 88 desa. Saat ini jumlah penyuluh pertanian yang bertugas di dinas kabupaten/kota berjumlah 107 orang, dan penyuluh swadaya sebanyak 28 orang, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4. Tabel 2.4. Data Penyuluh Pertanian / Perkebunan Di Kabupaten Mamuju Tahun 2024 NO DATA PENYULUH JUMLAH 1 PNS/CPNS dan PPPK 107 2 THL-TBPP/ THL-PP APBN 3 3 THL-TBPP APBD 15 4 Swadaya 28 Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar (2023) 2.2.5 Perizinan Perkebunan Yang Belum Lengkap Status perizinan dikatakan lengkap jika telah memiliki Izin Lokasi (ILOK), izin pelepasan kawasan hutan, IUP, dan Hak Guna Usaha (HGU). Jika dipetakan permasalahan dalam perizinan usaha perkebunan bahwa ada SK IUP tetapi peta lampiran yang tidak tersedia. Dalam perjalanan waktu regulasi permentan 98 tahun 2013 dipersyaratkan melaporkan peta SHP secara elektronik ILOK dan IUP sehigga pelaku usaha perkebunan diberi kesempatan (5 tahun) untuk melengkapi dan menyesuaikan sesuai yang diamanatkan dalam UU 39 tentang Perkebunan. Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP, IUP-P dan IUP-B dan pekebun wajib memiliki sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sertifikasi ISPO tersebut sudah mandatori bagi semua Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit bahkan petani swadaya juga sudah wajib yang implementasinya akan dimulai bulan November 2025. Sebelum kewajiban ini diberlakukan petani diberikan waktu untuk pemenuhan segala persyaratan termasuk penerbitan STDB. Upaya menjadikan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya dan ramah lingkungan. Namun kenyataannya, masih ada beberapa koperasi perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki sertifikat ISPO, salah satu 13 penyebabnya yaitu kurang patuhnya pemenuhan kewajiban pelaku usaha tersebut dalam memenuhi indikator aspek penilaian mulai dari aspek legalitas sampai pada pelaporan 2.2.6 Limbah di Pabrik Kelapa Sawit Permasalahan lingkungan di perkebunan antara lain yang sering muncul adalah limbah pabrik kelapa sawit, dengan pengaduan masyarakat berupa pembuangan limbah ke badan sungai sehingga mencemari air sungai yang bisa membahayakan bagi masyarakat sekitar dan biota perairan lainnya serta mematikan ikan-ikan yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Perusahaan Kelapa Sawit harus diawasi dengan ketat pengelolaan limbahnya agar tidak terjadi hal seperti tersebut di atas. Limbah PKS atau lebih tepat disebut produk samping PKS ada tiga macam yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas. Limbah padat berupa cangkang, fibre (serat), dan sludge. Cangkang mempunyai nilai jual yang tinggi dan diminati pasar luar negeri karena bisa diolah menjadi biomassa pengganti batu bara. Sumber energi panas, Serat dimanfaatkan untuk bahan bakar di boiler dan abunya untuk pupuk organik di kebun. Limbah cair digunakan sebagai pupuk cair organik, dan limbah gas berupa methane dapat diolah menjadi sumber energi untuk bahan bakar gas maupun listrik. Limbah sawit di Kabupaten Mamuju tidak terbuang tetapi termanfaatkan semua bahkan banyak investor akhir-akhir ini berbisnis cangkang yang mengekspor terutama cangkang sawit dan bungkil sawit. 2.2.7 Permasalahan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan Sawit dalam Kawasan hutan adalah perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam Kawasan hutan lindung, konservasi, atau produksi. Perkebunan sawit dalam Kawasan hutan dapat menjadi dilema bagi Indonesia karena komoditas sawit merupakan penghasil devisa terbesar negara dan penopang kesejahteraan petani. Namun perkebunan sawit juga dapat merusak lingkungan dan menyebabkan deforestasi. Permasalahan lain yang timbul adalah adanya perambahan yang dilakukan oleh masyarakat atau korporasi yang melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit dikawasan hutan, Hal ini bisa karena kesengajaan, ketidaktahuan masalah peta kawasan namun juga bisa karena kurang pahamnya para pihak tentang batas-batas kawasan hutan yang tidak nampak secara nyata di lapangan, sehingga terjadi perambahan. Luasan Indikatif perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan di Kabupaten Mamuju adalah seluas 2.175,04 ha seperti yang dicantumkan pada Tabel 2.5 14 Tabel 2.5 Data Luasan Indikatif Lahan Sawit Dalam Kawasan Hutan Kabupaten Mamuju No Fungsi Kawasan Hutan Luas areal 1 Hutan Lindung (HL) - 2 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 663,83 3 Hutan Produksi (HP) 1.511,21 4 HPK - 5 Grand Total 2.175,04 Sumber : Dinas Kehutanan Sulbar dan BPKH VII Makassar (2022) 15 2.3. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Dokumen RAD KSB disusun dengan mengacu pada program dan kegiatan RAN KSB melalui proses sinkronisasi. Tim Penyusun RAD KSB dibentuk oleh Bupati Mamuju melalui Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 311 tanggal 04 April 2024 tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2024. Sinkronisasi RAD KSB terhadap RAN KSB dilakukan pada tingkatan program dan kegiatan. Proses sinkronisasi dituangkan dalam Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi terhadap lima komponen disajikan pada Tabel 2.6 2.4. Matrika Rencana Aksi Setelah dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan RAD KSB terhadap RAN KSB, maka disusun kegiatan. Kegiatan daerah dijabarkan lebih lanjut pada sub kegiatan-sub kegiatan daerah sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundangan terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Kegiatan dan sub kegiatan disusun dalam matriks Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2026 disajikan pada Tabel 2.7. 16 BAB III PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI 3.1. Koordinasi dan Implementasi RAD KSB Rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (RAD KSB) yang telah disusun ini memiliki jangka waktu 1 tahun (2025-2026). Rencana aksi ini menjadi dasar dan arah pengembangan perkebunan kelapa sawit, baik yang berada disektor hulu maupun sektor hilir sehingga keunggulan komparatif sumber daya alam yang dimiliki di Kabupaten Mamuju ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat, utamanya para petani sawit yang berada di wilayah sentra sawit yaitu Kecamatan Tommo. Sektor perkebunan sawit melibatkan berbagai lembaga pemerintah teknis seperti Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kantor Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional (ATR/BPN), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, dan lain-lain. Masing-masing lembaga memiliki peran penting dalam menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar lembaga tersebut. Upaya tersebut utamanya meliputi: (1) pemetaaan dan harmonisasi kebijakan dan peraturan perundangan yang belum selaras dan (2) sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing lembaga. Dengan demikian, pertemuan yang diagendakan secara berkala antar lembaga pemerintah di daerah sangat penting untuk dilaksanakan. RAD KSB Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2026 tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju tanpa melibatkan instansi dan pihak-pihak lain terkait. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pihak-pihak lain terkait, yang perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati Mamuju tentang Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD KSB Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2026. Berdasarkan susunan TPD RAD KSB Kabupaten Mamuju Tahun 2025- 2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Mamuju terdapat 4 (Empat) orang Tim Pelaksana, 12 (dua belas) orang Pokja Ahli/Pakar yang terdiri dari unsur perguruan tinggi, ketua APKASINDO, NGO-SCF dan Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, 15 (lima belas) Pokja Teknis yang terdiri dari unsur OPD yang teknisnya melekat, dan 19 (sembilan belas) orang tim kesekretariatan. Dalam pembuatan rencana aksi ini terdapat lima komponen utama yaitu Penguatan data, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, Pengelolaan dan pemantauan lingkungan, Tata kelola dan penanganan sengketa dan percepatan sertifikasi ISPO dan akses pasar. Sedangkan untuk 17 program kegiatan daerah akan berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dimiliki. Dari lima komponen ini, Kabupaten Mamuju menjabarkannya menjadi 23 program dan 30 kegiatan yang akan dilaksanakan. 3.2. Pembiayaan Pembiayaan untuk pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2026 ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait, yang sumber dananya berasal dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan. 3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (outcome) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian RAD KSB. Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi secara langsung atau pun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD KSB oleh setiap OPD. Data capaian output atau hasil dari pelaksanaan kegiatan juga mencakup realisasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang mendukung pelaksanaan RAD KSB. Monitoring menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung. Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dihimpun dari masing-masing OPD Pelaksana dan OPD/Mitra Pendukung melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik (whatsapp web). Laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB oleh TPD disampaikan kepada Bupati Mamuju. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB Kabupaten Mamuju disampaikan oleh Bupati Mamuju kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAD KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Langkah-langkah mencapai visi pengembangan komoditas sawit berkelanjutan adalah dengan peningkatan produksi CPO lewat peningkatan 18 produktivitas dan efisiensi pengolahan pasca panen di PKS, pengembangan industri hilir sehingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, mensubtitusi impor dan di promosikan di pasar ekspor, riset dan inovasi industri sawit sebagai indutri pertumbuhan baru yang berkelanjutan, pengembangan ekosistem dan tata kelola industri sawit yang lebih berkelanjutan, pengembangan ekosistem dan tata kelola industri sawit yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing, mengembangkan SDM industri sawit yang lebih kreatif. Sesuai dengan prinsip ISPO dan kebutuhan akan keamanan usaha kelapa sawit untuk jangka panjang, adanya perangkat hukum yang terkait erat dengan sistem industri kelapa sawit, baik di sektor hulu maupun hilir sangat dibutuhkan oleh para pihak. Para pihak membutuhkan kepastian hukum untuk keberlanjutan bisnisnya. Sementara itu, adanya perangkat hukum dan kebijakan yang bertentangan bahkan kontra produktif dalam implementasinya di lapangan menjadi masalah yang penyelesaiannya kompleks dan memerlukan waktu lama dan banyak para pihak pasif (wait and see) akibat potensi risiko yang bisa muncul di kemudian hari. Keberlanjutan perkebunan kelapa sawit menjadi prioritas utama dalam bisnis ini. Keberlanjutan mempunyai dimensi people, planet dan profit yang perlu mendapat perhatian secara berimbang dalam pengelolaan kebun. Sementara itu, kelapa sawit sebagai sebuah ekosistem dalam bentang darat yang saling terkait belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian para pihak yang sering kali menimbulkan masalah di lapangan. Adanya pemahaman dan implementasi tata kelola kebun yang berkelanjutan akan menjadi bagian dalam menjamin kelangsungan bisnis kelapa sawit. Produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat masih rendah, terutama disebabkan oleh bahan tanam yang tidak bermutu, kondisi tanaman tidak baik ataupun umur tanaman yang mencapai usia replanting. Dalam rangka replanting, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk keperluan replanting melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. Informasi mengenai bantuan dana ini masih sangat terbatas dan petani mengalami kesulitan untuk mengakses dana ini, sehingga peluang ini belum dapat dimanfaatkan oleh petani. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan untuk mempersiapkan petani untuk mengakses bantuan dana tersebut. Sesuai dengan kaidah pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan prnisip zerowaste yang diimplentasikan dalam bentuk daur ulang materi. Namun, pada prakteknya limbah kelapa sawit yang dimiliki perusahaan masih ada yang mencemari lingkungan sekitar seperti sungai yang akan berdampak negatif dikemudian hari oleh masyarakat. Sehingga di perlukan pengelolaan limbah kelapa sawit tersebut seperti Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) dan limbah padat (janjang kosong) baru dimanfaatkan sebagai substitusi pupuk di kebun sawit. Sementara itu, limbah tersebut mempunyai potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai 19 sumber energi (gas metan untuk tenaga listrik, janjang kosong untuk pembuatan bioetanol). Salah satu hambatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pekebun dan pemangku kepentingan lainnya mengenai berbagai peraturan yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Para pekebun dan pemangku kepentingan lainnya memerlukan suatu program berkesinambungan mengenai peningkatan penyadartahuan tentang berbagai peraturan yang terkait sehingga para pihak dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Keberlanjutan perkebunan kelapa sawit menjadi prioritas utama dalam bisnis ini. Keberlanjutan mempunyai dimensi people, planet dan profit yang perlu mendapat perhatian secara berimbang dalam pengelolaan kebun. Sementara itu, kelapa sawit sebagai sebuah ekosistem dalam bentang darat yang saling terkait belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian para pihak yang sering kali menimbulkan masalah di lapangan. Adanya pemahaman dan implementasi tata kelola kebun yang berkelanjutkan menjadi bagian dalam menjamin kelangsungan bisnis kelapa sawit peningkatan produktivitas lewat penggunaan benih bersertifikat, peremajaan, penerapan GAP, pertanian presisi dan pendampingan kepada petani dan koorporasi petani, Peningkatan efisiensi PKS lewat penerapan GMP dan SOP menghasilkan minyak sesuai spesifikasi industri hilir lanjutannya. Rencana aksi yang berdurasi 2 tahun ini dapat membawa manfaat secara berkelanjutan. Jika menjadi bagian yang utuh dalam rencana pembangunan perkebunan untuk jangka panjang di Kabupaten Mamuju. Adanya kesinambungan antar tahapan menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat sehingga evaluasi periodik capaian setiap tahap sangat diperlukan. BUPATI MAMUJU, cap/ttd SITTI SUTINAH SUHARDI 20