DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 117

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Bagian Tahun Pajak dan Tata Cara Pemungutan Pajak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pajak Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086; SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Bupati adalah Bupati Mamuju.
3.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak Daerah.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
7.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11.Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
12.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
13.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
14.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
15.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
16.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
17.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
18.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
19.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
20.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
21.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
22.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
23.Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
24.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25.Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
27.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batu bara.
28.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
29.Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia ma-rina, collocalia esanlanta, dan allocalia linchi.
30.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
31.Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
32.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
33.Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame, termasuk biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecetan, pemasangan, transportasi, pengangkutan dan lain-lain sebagaimnya sampai dengan bangunan reklame rampung di pancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
34.Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak reklame.
35.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
36.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
37.Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke PD.
38.Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
39.Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran dari surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40.Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat menjadi SPWPD, adalah surat pengukuhan yang diterbitkan oleh PD sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada sistem administratif perpajakan, yang berisi NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
41.Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh PD dalam rangka pemberian NPWPD.
42.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
43.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
44.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
45.Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan PBB-P2.
46.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
47.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
48.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
49.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
52.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran- lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
55.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
56.Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
57.Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
58.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
59.Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
60.Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
61.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
62.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
63.Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporan Pajak yang terutang.
64.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak; dan
b.tata cara Pemungutan Pajak.

Pasal 3

(1)Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati meliputi:
1. a.PBB-P2;
2. b.Pajak Reklame;
3. c.PAT;
4. d.Opsen PKB; dan
5. e.Opsen BBNKB.
(2)Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak meliputi:
1. a.BPHTB;
2. b.PBJT atas;
  1. 1.Makanan dan/atau Minuman;
  2. 2.Tenaga Listrik;
  3. 3.Jasa Perhotelan;
  4. 4.Jasa Parkir; dan
  5. 5.Jasa Kesenian dan Hiburan.
3. c.Pajak MBLB; dan
4. d.Pajak Sarang Burung Walet.

BAB II

MASA PAJAK, TAHUN PAJAK, DAN BAGIAN TAHUN PAJAK

Pasal 4

(1)Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
(2)Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang Terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
(3)Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang Terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
(4)Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 5

Masa Pajak, untuk objek Pajak:

a.Pajak Reklame;
b.BPHTB;
c.Pajak MBLB;
d.PAT;
e.PBJT; dan
f.Pajak Sarang Burung Walet, dipungut untuk 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 6

Masa Pajak, untuk objek Pajak:

a.Opsen PKB; dan
b.Opsen BBNKB, dipungut untuk 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 7

Tahun Pajak untuk PBB-P2 yaitu 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 8

(1)Masa Pajak dinyatakan berlaku setiap awal bulan berjalan untuk jenis Pajak bulanan.
(2)Masa Pajak dinyatakan berlaku sejak diterbitkannya SKPD.
(3)Untuk PBB-P2 tahun Pajak dinyatakan berlaku sejak diterbitkannya SPPT.

Pasal 9

(1)Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan untuk PBB-P2.
(2)Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak berlaku untuk:
1. a.Pajak Reklame yang bersifat insidentil;
2. b.BPHTB; dan
3. c.PBJT yang bersifat insidentil.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

(1)Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Kepala PD, melalui loket layanan yang ditunjuk PD.
(2)Wajib Pajak wajib melengkapi formulir pendaftaran.
(3)Wajib Pajak PBB-P2 mendaftar dengan menggunakan SPOP dan LSPOP.
(4)Wajib Pajak Reklame, PAT, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet mendaftar menggunakan SPOPD.
(5)Wajib pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB mendaftar dengan menggunakan surat pendaftaran sesuai format yang diterbitkan oleh Kepala PD melalui kantor sistem administrasi manunggal satu atap.
(6)Untuk Wajib Pajak BPHTB mendaftar dan menginput seluruh persyaratan melalui situs Bapenda http://bapenda.mamujukab.go.id. pada menu BPHTB.
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.
(8)Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada Bupati melalui PD dengan menggunakan permohonan pendaftaran wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pengambilan dan/atau pemanfaatan serta penyelenggaraan objek pajaknya.
(9)SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
1. a.mengambil sendiri ke PD melalui loket pendaftaran;
2. b.diperoleh secara online; dan/atau
3. c.dikirim oleh petugas PD yang ditunjuk.
(10)Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(9)wajib diisi dan ditulis dengan benar dengan menggunakan Bahasa Indonesia, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
(11)Permohonan pendaftaran yang telah ditandatangani disampaikan dengan melampirkan:
1. a.untuk PBB-P2 melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  1. 1.fotokopi identitas kependudukan;
  2. 2.fotokopi nomor induk berusaha;
  3. 3.fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah dan bangunan;
  4. 4.fotokopi SPPT PBB-P2 induk atau SPPT PBB-P2 tetangga objek; dan
  5. 5.foto lokasi.
2. b.untuk Pajak Reklame melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  1. 1.fotokopi identitas kependudukan;
  2. 2.fotokopi nomor induk berusaha;
  3. 3.fotokopi NPWP Perusahaan; dan
  4. 4.gambar, isi ringkas reklame, dan denah lokasi pemasangan.
3. c.untuk PAT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  1. 1.fotokopi identitas kependudukan;
  2. 2.fotokopi nomor induk berusaha;
  3. 3.fotokopi NPWP Perusahaan; dan
  4. 4.ringkasan mengenai tujuan pengambilan air dan jenis mesin pompa yang digunakan.
4. d.untuk BPHTB melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  1. 1.jual beli: a) sertifikat; b) KTP-el pembeli dan penjual; c) E-SPPT dan E-STTS tahun berjalan; d) bukti perjanjian pengikatan jual beli; e) surat keterangan bebas kawasan hutan lindung; f) surat pernyataan kebenaran nilai jual beli dan kesanggupan apabila terjadi kurang bayar; g) berita acara hasil survei lapangan (jika diperlukan); dan h) untuk rumah yang dibangun oleh pengembang properti wajib melampirkan brosur yang di publis atau brosur resmi.
  2. 2.hibah: a) sertifikat; b) KTP-el pemberi dan penerima HibahE-SPPT dan E-STTS tahun berjalan; c) akta hibah; d) surat keterangan bebas kawasan hutan lindung; dan e) surat pernyataan kesanggupan apabila terjadi kurang bayar.
  3. 3.penunjukan pembeli dalam lelang: a) sertifikat; b) KTP-el pembeli dalam lelang; c) E-SPPT dan E-STTS tahun berjalan; d) risalah lelang; e) surat keterangan bebas kawasan hutan lindung; dan f) surat pernyataan kesanggupan apabila terjadi kurang bayar.
  4. 4.waris: a) sertifikat; b) KTP-el dan Kartu Keluarga ahli waris; c) E-SPPT dan E-STTS tahun berjalan; d) akta kematian; e) surat keterangan waris (mengetahui desa dan kecamatan); f) surat kuasa penunjukan kepada salah satu ahli waris dalam hal pengurusan BPHTB waris;dan g) surat keterangan bebas kawasan hutan lindung.
  5. 5.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan: a) sertifikat; b) KTP-el; c) E-SPPT dan E-STTS tahun berjalan; d) akta pembagian hak bersama; e) surat keterangan bebas kawasan hutan lindung; dan f) surat penyataan.
  6. 6.pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak:
5. a.surat keputusan kantor pertanahan Kabupaten Mamuju;
6. b.KTP-el;
7. c.E-SPPT dan E-STTS tahun berjalan;
8. d.surat keterangan bebas kawasan hutan lindung; dan
9. e.surat pernyataan.
  1. 7.pemberian hak baru diluar pelepasan hak:
10. a.surat keputusan kantor pertanahan Kabupaten Mamuju;
11. b.KTP-el;
12. c.E-SPPT dan E-STTS tahun berjalan;
13. d.surat keterangan bebas kawasan hutan lindung; dan
14. e.surat penyataan.
15. e.untuk PBJT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  1. 1.fotokopi identitas kependudukan;
  2. 2.fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau
  3. 3.fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan.
16. f.Untuk Pajak MBLB melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  1. 1.fotokopi identitas kependudukan;
  2. 2.fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau
  3. 3.fotokopi NPWP Perusahaan.
17. g.Untuk Pajak Sarang Burung Walet melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  1. 1.fotokopi identitas kependudukan;
  2. 2.fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau
  3. 3.fotokopi NPWP Perorangan/Badan usaha.
(12)Permohonan pendaftaran yang ditandatangani bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 11

(1)Kepala PD melalui petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap permohonan pendaftaran Wajib Pajak.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dan bila dianggap perlu dapat dilakukan verifikasi lapangan terhadap Objek Pajak yang didaftarkan.

Isi peraturan

Teks117PDFHirarki

Memuat teks peraturan…