DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendahuluan; b. evaluasi hasil triwulan I (triwulan satu) tahun berkenaan c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah; d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah; e. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan f. penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka SALINAN Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Derah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
7.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan perubahan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara serta dasar penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan belanja Daerah tahun anggaran 2025; dan
b.sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun perubahan rencana kerja tahun 2025.

Pasal 3

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

a.untuk mewujudkan sinergitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah tahun anggaran 2025, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal;
b.untuk menyesuaikan perkembangan keadaan pada tahun berjalan yang meliputi:
1. 1.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
2. 2.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
3. 3.pergeseran kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 4

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi:
1. a.hasil evaluasi hingga triwulan I Tahun 2025 terdapat perkembangan keadaan berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah terutama terjadi perubahan indikator makro Daerah, sedangkan untuk kerangka pendanaan terjadi perubahan terutama pada asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah yang disebabkan oleh penetapan kondisi darurat nasional; dan
2. b.adanya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas Daerah berupa pergeseran anggaran, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif penambahan/pengurangan target kinerja dan pagu anggaran.
(2)Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendahuluan;
2. b.evaluasi hasil triwulan I (triwulan satu) tahun berkenaan
3. c.kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
4. d.sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
5. e.rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
6. f.penutup.
(3)Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Ditetapkan di Tobadak pada tanggal 19 Agustus 2025 BUPATI MAMUJU TENGAH, ttd ARSAL ARAS Ditetapkan di Tobadak pada tanggal 19 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, ttd LITHA FEBRIANI BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 16 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, LUKMAN,S.Sos NIP.19690604 200112 1 007

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…