Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengemban mandat penting untuk mewujudkan visi agropolitan maju, sejahtera, dan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam mengelola pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan kemandirian fiskal dan akuntabilitas pemerintahan di wilayah tersebut. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan, dengan fokus pada peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta akselerasi produktivitas sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengemban mandat penting untuk mewujudkan visi jangka menengah 2025–2029 sebagai daerah agropolitan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam RPJMD 2025–2029. Kehadiran lembaga ini esensial dalam mengelola pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan kemandirian fiskal dan akuntabilitas pemerintahan di wilayah Mamuju Tengah.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan yang terfokus. Pada tahun 2026, prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Berbagai intervensi strategis telah dijalankan, meliputi rehabilitasi infrastruktur dasar seperti ruas jalan Topoyo–Karossa, program Beasiswa KUAT dan Gerakan TAKI SOLA untuk mengatasi anak tidak sekolah, serta pembentukan 54 Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, terdapat program Makan Bergizi Gratis bagi 27.000 penerima manfaat dan akselerasi hilirisasi pertanian.
Kontribusi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terhadap isu nasional terlihat dari keberhasilannya menekan angka kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mencatat tingkat pengangguran terendah di Sulawesi Barat. Komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik juga ditunjukkan melalui penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan predikat INOVATIF.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk berbagai layanan, mulai dari pelayanan publik umum melalui platform digital hingga urusan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, lembaga ini menjadi rujukan untuk program ekonomi dan pertanian, kesejahteraan sosial, serta perizinan usaha di wilayah Mamuju Tengah.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan kinerja positif dan terstruktur dalam periode 2025–2026, didukung oleh reformasi birokrasi yang kuat, peningkatan kemandirian fiskal, serta pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang menopang visi agropolitan. Capaian signifikan pada indikator makro dan komitmen terhadap akuntabilitas menjadikan Pemkab Mamuju Tengah contoh tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2021
(1) Dengan nama pajak Sarang Burung Walet yang dipungut atas penghasilan panen pribadi atau kelompok/badan. (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah para petani Sarang Burung Walet baik pribadi atau kelompok/badan yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2025
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD Tahun Anggaran 2025 Berjumlah Berjumlah Rp.682.764.444.702,48 (enam ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua koma empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.34.737.191.692,00 sehingga menjadi Rp.648.027.253.010,48 (enam ratus empat puluh delapan milyar dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sepuluh koma empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah 1. Semula Rp.676.764.444.702,48 2. Bertambah/Berkurang Rp.(42.611.574.566,00) Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 634.152.870.136,48 b. Belanja Daerah 1. Semula Rp.678.764.444.702,48 2. Bertambah/Berkurang (Rp.34.737.191.692,00) jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp.644.027.253.010,48 c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Pembiayaan a) Semula Rp.6.000.000.000,00 b) Bertambah/Berkurang Rp.7.874.382.874,00 jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan menjadi Rp.13.874.382.874,00 2. Pengeluaran Pembiayaan a) Semula Rp.4.000.000.000,00 b) Bertambah/Berkurang Rp.0,00 jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan tetap Rp.4.000.000.000,00. Pembiayaan netto Rp.9.874.382.874,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah). sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.0.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2019
(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 10 Tahun 2021
Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; b. mengajukan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; c. menetapkan Perda tentang APBD, Rancanga Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksana APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 22 Tahun 2025
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Komponen Remunertasi; Penerima Remunerasi; dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2024
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pajak; Masa Pajak dan Tahun Pajak; Retribusi; Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; Retribusi Perizinan Tertentu; Pemungutan Pajak dan Retribusi; Pemberian Keringanam, Pengurangan, Pembebasan dan Sanksi; Kemudahan Perpajakan Daerah; Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi; Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Dalam APBD; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 9 Tahun 2025
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran; Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Rencana Bisnis dan Anggaran; Perubahan; dan Ambang Batas.