DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Penerima Insentif; Besaran Insentif; Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif sebagai tambahan penghasilan dan penghargaan atas kinerja tertentu;
c.bahwa saat ini di Kabupaten Mamuju Tengah belum memiliki pengaturan terkait tata cara pemberian Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalan Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju Tengah.
5.Sekretaris Daerah adatah Sekretaris Daerah Mamuju Tengah.
6.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan memungut dan mengelola Pajak Daerah:
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang berwenang memungut dan mengelola pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
8.Pihak Lain adalah pihak yang membantu PD pemungut pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
9.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lan, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakur dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah.
12.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah, penentuan besarnya pajak daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
13.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
14.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB II

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1)PD diberikan Insentif apabila telah mencapai kinerja tertentu.
(2)Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulan.
(3)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk:
1. a.meningkatkan kinerja PD;
2. b.meningkatkan semangat kerja bagi pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di masing-masing PD;
3. c.meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
4. d.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara proporsional dibayarkan kepada:

a.pejabat dan pegawai PD sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
b.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
c.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
d.pihak lain yang membantu PD.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

(1)Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya untuk tahun berkenaan.
(2)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(3)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
(4)Dalam hal realisasi pemberian Insentif terkait target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai sehingga terdapat sisa lebih anggaran, wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah pada akhir tahun anggaran berkenaan.
(5)Dalam hal pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mamuju Tengah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan, maka pemberian Insentif wajib sesuai dengan realisasi pencapaian target untuk masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan persentase pemberian sebagai berikut:
1. a.berdasarkan target penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah, untuk:
  1. 1.sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
  2. 2.sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
  3. 3.sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
  4. 4.sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
2. b.apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
3. c.apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
4. d.apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan III.
5. e.apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang 40% (empat puluh perseratus), Insentif diberikan untuk realisasi capaian triwulan I yang belum dibayarkan sesuai persentase pada awal triwulan III dan Insentif tidak diberikan untuk triwulan II.
6. f.apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk realisasi capaian triwulan I dan II yang belum dibayarkan sesuai persentase pada awal triwulan IV.
7. g.apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
8. h.apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan I tahun berikutnya.
9. i.apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk realisasi capaian triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan sesuai persentase.

BAB IV

BESARAN INSENTIF

Pasal 5

(1)Besarnya Insentif yang dibayarkan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
(2)Besaran Insentif yang ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diformulasikan menjadi 100% (seratus perseratus).
(3)Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan secara proporsional kepada masing- masing PD dengan susunan penerima dan besaran persentase Insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
1. a.Bupati sebesar 10 % (sepuluh per seratus)
2. b.Wakil Bupati sebesar 7% (tujuh per seratus)
3. c.Sekretaris Daerah sebesar 5% (lima per seratus)
4. d.PD sebesar 78% (tujuh puluh puluh koma sepuluh perseratus)
  1. 1.kepala PD sebesar10%;
  2. 2.sekretaris PD 4%
  3. 3.kepala bidang sebesar 22%;
  4. 4.kepala subbidang/sub bagian PD sebesar 20%;
  5. 5.staf PD sebesar 15%; dan
  6. 6.Pihak Lain yang membantu PD, sebesar 7 % (tujuh perseratus).
(4)Besarnya Insentif yang dibayarkan secara proporsional kepada masing- masing pejabat dan Pegawai Negeri Sipil PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
(5)Besarnya nominal pembayaran Insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)Badan wajib menyusun Pengganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap tahun anggaran.
(2)Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan Retribusi Daerah wajib akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Dalam hal pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terlebih dahulu PD mengusulkan kepada Bupati dengan mempedomani proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun berkenaan.

Pasal 8

(1)Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh masing-masing PD dalam pembayaran, wajib dilengkapi dengan daftar target dan hasil capaian realisasi penerimaan target kinerja masing-masing PD.
(2)Daftar target dan hasil capaian realisasi penerimaan target kinerja masing-masing PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan berita acara hasil rekonsiliasi antara PD dengan Badan.
(3)Selain daftar target dan hasil capaian realisasi penerimaan target kinerja masing-masing PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melampirkan print out rekening koran setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing PD ke Kas Daerah yang diterbitkan oleh Bank Sulselbar sebagai penampungan setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Ditetapkan di Tobadak pada tanggal 2 Oktober 2025 BUPATI MAMUJU TENGAH, ttd ARSAL ARAS Diundangkan di Tobadak pada tanggal 2 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, ttd LITHA FEBRIANI BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 19 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, LUKMAN,S.Sos NIP.19690604 200112 1 007

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…