DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Indikator Kinerja Utama digunakan untuk: a. perencanaan jangka menengah; b. perencanaan tahunan; c. penyusunan dokumen penetapan kinerja; d. pelaporan akuntabilitas kinerja; e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah daerah;
c.bahwa dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah memerintahkan penetapan indikator kinerja utama;
d.bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025- 2029. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6.Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
7.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
8.Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9.Indikator Tujuan adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
10.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
11.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
12.Indikator Kinerja Utama (Key Perfomance Indicator) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
13.Definisi Operasional adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau proses atau aktivitasi yang memberikan pernyataan tentang yang diperlukan dalam menjawab indikator tujuan maupun indikator sasaran.
14.Formulasi Adalah metode perhitungan untuk mendapatkan hasil yang akan dicapai.
15.Tolok Ukur adalah ukuran (sebagai) pembanding yang dipakai sebagai patokan (standar) atau imbangan (yang sama) terhadap hasil dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
16.Sumber Data adalah sumber data primer maupun sekunder yang digunakan sebagai rujukan untuk memperoleh data capaian kinerja.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyediakan landasan normatif bagi pelaksanaan pengukuran, evaluasi, dan peningkatan mutu perumusan kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah secara sistematis dan berkelanjutan.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
1. a.untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. b.untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

(1)IKU Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)IKU Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari IKU Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), digunakan untuk:

a.perencanaan jangka menengah;
b.perencanaan tahunan;
c.penyusunan dokumen penetapan kinerja;
d.pelaporan akuntabilitas kinerja;
e.evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
f.pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan untuk :

a.menetapkan rencana kinerja tahunan;
b.menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
c.menyusun dokumen penetapan kinerja;
d.menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
e.melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan rencana yang disesuaikan dengan rencana kerja pembangunan daerah yang disusun setiap tahun.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.
(2)Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta- fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Pasal 7

(1)Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
(2)Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.
(3)Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Ditetapkan di Tobadak pada tanggal 30 Oktober 2025 BUPATI MAMUJU TENGAH, ttd ARSAL ARAS Diundangkan di Tobadak pada tanggal 30 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, ttd LITHA FEBRIANI BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 24 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, LUKMAN,S.Sos NIP.19690604 200112 1 007

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…