DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pengelolalaan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kriteria Pengaduan Masyarakat; Cara Penyampaian Pengaduan, Jenis dan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan; Integrasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; Pelaporan Pengelolaan Pengaduan; Perlindungan Terhadap Pengadu; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk membangun kepercayaan publik atas penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang akuntabel dan transparan serta adanya jaminan mutu hasil pengawasan, perlu disusun pedoman pengelolaan pengananan pengaduan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju Tengah
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
7.Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Mamuju Tengah.
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
9.Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan atau pengabaian kewajiban dan / atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
10.Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan Pengaduan kepada pengelola Pengaduan.
11.Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penaganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara Pengelolaan Pengaduan.
12.Mal administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian meteril dan/ atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.
13.Sistem Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut SIDUMAS adalah aplikas berbasis website dan android yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi dengan semua system pengaduan sebagai wadah aspirasi masyarakat daerah pada khususnya agar segala jenis pengaduan, pelaporan dan masukan dari masyarakat dapat tersalurkan sehingga dapat ditangani oleh instansi pemerintah daerah terkait.
14.Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Menggunakan Aplikasi LAPOR! Yang selanjutnya disebut SPAN-LAPOR adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat secara online yang terintegrasi dalam Pengelolaan Pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombusdman Republik Indonesia.
15.Lintas SCAN Sistem Kabupaten Mamuju Tengah adalah aplikasi yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah yang dapat digunakan oleh masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran untuk segera ditindak lanjuti.

Pasal 2

Manfaat Pengelolaan Pengaduan antara lain:

a.pelaksanaan fungsi pengawasan oleh masyarakat sebagai pengawas eksernal dalam pelayanan publik;
b.alat kontrol yang efektif dan sarana penyeimbang bagi penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik di lingkungan masing-masing sekaligus langkah awal dalam perbaikan kinerja;
c.sumber informasi yang bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan perbaikan tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan masing-masing sesuai dengan harapan, aspirasi dan keinginan masyarakat;dan
d.mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik yaitu pengelolaan secara efektif, efisien dan transparan.

Pasal 3

Prinsip Pengelolaan Pengaduan yaitu:

a.terpadu artinya pengelolaan pengaduan yang masuk harus ditangani secara terpadu yang dikoordinir oleh perangkat daerah terkait yang ditunjuk;
b.cepat dan tepat artinya setiap laporan atau pengaduan yang masuk harus secepat mungkin ditidaklanjuti atau ditanggapi dan tepat penanganannya;
c.sederhana artinya prosedur atau mekanisme penanganan laporan atau pengaduan masyarakat harus sesederhana mungkin untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan atau pengaduan;
d.transparan artinya proses penerimaan dan tindak lanjut penanganannya harus transparan yang memberikan akses masyarakat untuk memantau tindak lanjut penyelesaiannya;
e.akuntabel artinya laporan atau pengaduan harus ditindaklanjuti secara benar dan bertanggungjawab serta mampu memberikan kepastian kepada masyarakat atas tindak lanjut terhadap permasalahn yang dilaporkan;
f.proporsional artinya penganan laporan atau pengaduan harus ditangani secara proporsional oleh pejabat/petugas sesuai kapasitas dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.informative artinya penyelenggara pengaduan menginformasikan dan mempublikasikan sistem penanganan laporan atau pengaduan di lingkungan masing-masing;
h.tidak diskrminatif artinya laporan atau pengaduan yang diterima harus ditindak lanjuti secara adil dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
i.kerahasiaan artinya penganan pengaduan terhadap suatu pengaduan masyarakat dilakukakan secara hati-hati dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan;

BAB II

KRITERIA PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 4

(1)Kriteria Pengaduan masyarakat meliputi:
1. a.obyektif tidak bersifat fitnah;
2. b.bersifat konstruktif;
3. c.menginformasikan adanya indikasi terjadinya pelanggaran, penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh aparatur;
4. d.ditunjukkan kepada Pemerintah Daerah; dan
5. e.identitas pengadu jelas dan memberikan bukti awal adanya indikasi pelanggaran, penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh aparatur.
(2)Kriteria Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti apabila telah memenuhi sekurang-kurangnya unsur atau informasi sebagai berikut:
1. a.identitas Pengadu;
2. b.identitas teradu;
3. c.perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran, penyimpangan, penyelewengan, waktu terjadinya peristiwa, penyalahgunaan wewenang dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh aparatur.

Pasal 5

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:

a.penyalahgunaaan wewenang;
b.bertindak sewenang-wenang, tidak adil dan tidak patut;
c.penyimpangan prosedur;
d.perbuatan melawan hukum;
e.korupsi, kolusi dan nepotisme;
f.intervensi;
g.lalai atas kewajiban;
h.tidak kompeten;
i.pemalsuan; dan
j.lain-lain tindakan penyelenggara pemerintahan yang dapat merugikan masyarakat.

BAB III

CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN,JENIS DAN MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 6

(1)Penyampaian Pengaduan masyarakat dilakukan dengan cara:
1. a.langsung atau lisan; atau
2. b.tidak langsung.
(2)Pengaduan masyarakat dengan cara langsung atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan melalui temu muka atau tatap muka, baik kepada penyelenggara Pengaduan maupun melalui pejbat/petugas pengelola Pengaduan.
(3)Pengaduan masyarakat dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan melalui media resmi Pengaduan Kementerian atau Pemerintahan Daerah yaitu:
1. a.SP4N-LAPOR!;
2. b.surat;
3. c.website;
4. d.surat elektronik;
5. e.faksimile;
6. f.call center;
7. g.short message service;
8. h.media sosial;
9. i.whistle blowing system;
10. j.SIDUMAS
11. k.Lintas SCAN Sistem Kabupaten Mamuju Tengah;
12. l.dan aplikasi Pengaduan lainnya yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!

Pasal 7

(1)Bupati menugaskan penyelenggara pengaduan dalam pengelolaan pengaduan secara langsung atau lisan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
(2)Penyelenggara pengaduan dalam pengelolaan pengaduan sebagiamna dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengelola pengaduan masyarakat; dan
2. b.mengkoordinaskan pengelolaan pengaduan yang masuk disetiap Perangkat Daerah untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan ketentuan pengelolaan pengaduan.

Pasal 8

(1)Penanganan Pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika yang ditetapkan sebagai admin Daerah SP4N-LAPOR!.
(2)Penanganan Pengaduan melalui SP4N-LAPOR! Sebagamana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui admin Daerah dan diteruskan kepada kepala Perangkat Daerah melalui admin instansi sesuai kewenangannya utuk segera memproleh penanganan,
(3)Setelah memperoleh penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah memberikan tanggapan balik kepada masyarakat yang melaporkan pengaduan sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan pada SP4N-LAPOR!.

Pasal 9

(1)Penanganan Pengaduan melalui SIDUMAS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika yang ditetapkan sebagai admin Daerah SIDUMAS.
(2)Pengaduan yang dierima oleh admin Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditinaklanjuti paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pengaduan diterima.
(3)Dikecualikan terhadap ketentuan ayat (2) dalam hal penanganan pengaduan melalui SIDUMAS yang penyelesiannnya memerlukan koordinasi antar satuan/unit kerja dapat ditindaklajuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima.
(4)Satuan/unit kerja penerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melaksanakan indentifikasi dan klarifikasi atas pengaduan serta menyampaikan atau mengumumkan hasilnya kepada penerima pelayanan selaku pengadu.

Pasal 10

(1)Penanganan Pengaduan melalu Lintas SCAN Sistem Kabupaten Mamuju Tengah dilaksanakan oleh Inspektur dengan menugaskan seorang admin untuk melaksanakan telah awal atas pengaduan.
(2)Tehadap hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Inpektur memberikan tanggapan / respon dengan menugaskan tim dapat melaksanakan audit lebih lanjut berkaitan dengan pengaduan.
(3)Inspektur menindaklanjuti hasil telaah dan/atau audit sebagiamana pada ayat (1) dan ayat (2) dengan menyampaikan hasilnya kepada Bupati, Sekretaris Daerah dan pengadu.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…