DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Berjumlah Rp535.820.997.135,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: a. pendapatan Daerah Rp529.820.997.135,00 b. belanja Daerah Rp535.820.997.135,00 Defisit (Rp6.000.000.000,00) c. Pembiayaan Daerah 1. penerimaan Daerah Rp6.000.000.000,00 2. pengeluraran Rp0,00 pembiayaan netto Rp6.000.000.000,00

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 Nomor 9). SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
9.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
10.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
11.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
12.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
13.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026 Berjumlah Rp535.820.997.135,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.pendapatan Daerah Rp529.820.997.135,00
b.belanja Daerah Rp535.820.997.135,00 Defisit (Rp6.000.000.000,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.penerimaan Daerah Rp6.000.000.000,00
2. 2.pengeluraran Rp0,00 Rp6.000.000.000,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah ini terdiri dari: Lampiran 1 : ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran 2 : penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran 3a : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah; Lampiran 3b : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah; pembiayaan netto Lampiran 4a : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial; Lampiran 4b : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial; Lampiran 5a : daftar Nama Penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan yang bersifat umum yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan; Lampiran 5b : daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan; Lampiran 6a : daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Daerah; dan Lampiran 6b : daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Ditetapkan di Tobadak pada tanggal 31 Desember 2025 BUPATI MAMUJU TENGAH, ttd ARSAL ARAS Diundangkan di Tobadak pada tanggal 31 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, ttd LITHA FEBRIANI BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 33 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MIHARSA CHANDRA R,S.E NIP. 19821029 200212 1 005

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…