DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP yang selanjutnya disebut Evaluasi, adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikisian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa evaluasi menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah serta memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas kinerja;
c.bahwa ayat (1) Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah

Menetapkan

menetapkan kebijakan teknis evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3. 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Evaluasi AKIP Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
6.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7.Evaluasi AKIP yang selanjutnya disebut Evaluasi, adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikisian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 2

(1)Pelaksanaan Evaluasi secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan Evaluasi secara khusus bertujuan untuk:
1. a.memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. b.menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. c.menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. d.memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. e.memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Evaluasi meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peratuaran perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1)Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan evaluasi internal AKIP.
(2)Dalam melaksanakan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan instrumen Evaluasi berbasis sistem elektronik.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan Evaluasi terhadap AKIP Instansi Pemerintah Daerah setiap tahun.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap PD dan tingkat Daerah.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluator yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Bupati melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan supervisi terhadap hasil Evaluasi.

Pasal 6

Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Ditetapkan di Tobadak Pada tanggal 26 Maret 2025 BUPATI MAMUJU TENGAH, ttd ARSAL ARAS Diundangkan di Tobadak Pada tanggal 26 Maret 2025 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, ttd LITHA FEBRIANI BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, LUKMAN,S.Sos NIP.19690604 200112 1 007 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik- baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP, yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. B. Tujuan Evaluasi AKIP Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1.Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2.Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3.Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4.Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5.Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. C. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP Evaluasi AKIP dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :
1.Evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah dilaksanakan oleh tim evaluator yang dibentuk dimasing-masing Perangkat Daerah untuk melakukan evaluasi mandiri AKIP dilingkungan kerjanya. Hasil evaluasi mandiri disampaikan kepada Tim Evaluator Internal Kabupaten untuk dilakukan tahapan-tahapan penilaian.
2.Evaluasi AKIP Internal Kabupaten, yaitu dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi mandiri kabupaten. Hasil evaluasi AKIP Internal Kabupaten dan dokumen-dokumen terkait disampaikan kepada Menteri PANRB dan/atau Tim Penilai Nasional sesuai dengan ketentuan, untuk dilakukan tahapan-tahapan penilaian. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain :
1.Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2.Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3.Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4.Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5.Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.
1.Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progress);
2.Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektif); dan
3.Informasi untuk meningkatkan efisiensi. Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan secara spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain:
1.Jenis informasi;
2.Sumber informasi;
3.Metode pengumpulan informasi;
4.Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
5.Pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab- akibat); dan
6.Analisis perencanaan. Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut: A. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi.
1.Kebutuhan SDM Evaluator Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan kode etik evaluator. Dengan semakin banyak SDM yang memenuhi standar dan mematuhi kode etik, akan terbentuk tim yang berkualitas yang dapat menjadi pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas. Susunan Tim Evaluasi minimal terdiri atas:

a.Penanggung Jawab
b.Pengendali Teknis/Pengendali mutu
c.Ketua Tim
d.Anggota Tim
1. 2.Perencanaan Evaluasi AKIP Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kerja (framework) bagi seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi AKIP, yaitu:
a.Identifikasi pengguna hasil evaluasi;
b.Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;
c.Identifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan
d.Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait. Berdasarkan perencanaan evaluasi, evaluasi AKIP dapat dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu:
a.Evaluasi Sederhana (desk evaluation) Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP. Tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui reviu atau wawancara langsung kepada evaluatan. Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian informasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan telaah misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan, serta keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.
b.Evaluasi Terbatas Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi, pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja pelaksanaan program tertentu.
c.Evaluasi Mendalam (in depth evaluation atau disebut “Evaluasi” saja) Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi SAKIP maupun kombinasi dengan hasil wawancara mendalam. Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP secara mendalam tidak harus dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau pun kebijakan, program, dan kegiatan pada instansi pemerintah/unit kerja. Evaluasi dapat dilakukan dengan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji petik (sampling) atau pernilihan beberapa elemen, unit, atau pun kebijakan, program, dan kegiatan. B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP
1. 1.Metodologi Evaluasi AKIP Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.
2. 2.Teknik Evaluasi AKIP Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (applied research), survei target evaluasi (target group), penggunaan metode statistik, penggunaan metode statistik non parametrik, pembandingan (benchmarking), analisis lintas bagian (cross section analysis), analisis kronologis (time series analysis), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/simbol- simbol, dan sebagainya. Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain :
a.Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
b.Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan antara lain sikap, penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama.
c.Observasi Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.
d.Studi Dokumentasi Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.
1. 1.Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah/unit kerja telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau rekomendasi guna meningkatkan AKIP.
2. 2.Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sebelum rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan oleh tim evaluator, termasuk pengawas (supervisor) dan penanggung jawab atas informasi hasil evaluasi yang diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE harus disusun oleh ketua tim dan setidaknya memuat:
a.Nilai/ Predikat Hasil Evaluasi
b.Kondisi
c.Rekomendasi Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah diadakan pertemuan pembahasan di internal tim evaluator, dalam penerapannya perlu dilakukan pembahasan rancangan LHE bersama-sama dengan tim yang lain.
1. 3.Reviu Rancangan LHE AKIP LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya harus dapat diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan bahkan perbaikan secukupnya. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambigu sehingga membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan, dan menuangkannya dalam LHE. Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua tim evaluasi, dilakukan reviu draft LHE secara berjenjang untuk memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi.
2. 4.Penyampaian dan Pengomunikasian LHE AKIP Penyampaian LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak sebagai hasil evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan. Penyampaian dan pengomunikasian LHE secara langsung juga dapat memotret respon, tindakan, dan antusiasme dari para pengambil keputusan pada instansi pemerintah/unit kerja sebagai pengguna hasil evaluasi dalam memperbaiki/meningkatkan implementasi SAKIP dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. 5 . Pengendalian Evaluasi AKIP Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi. Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya. Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara lain:
a.Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator;
b.Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator; dan
c.Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau berpengalaman lebih dalam evaluasi. Pembahasan antar evaluator (anggota tim, ketua tim, pengawas, dan/atau penaggung jawab evaluasi) perlu dilakukan untuk menjaga mutu hasil evaluasi. Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan surat tugas dan penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan- kebijakan yang berlaku. A. Pra Evaluasi AKIP
1. 1.Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara umum tentang intansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan manfaat pra evaluasi, antara lain:
a.Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama atau peran dasar instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi;
b.Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi; dan
c.Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas dan sesuai tujuan.
1. 2.Jenis Data dan lnformasi yang Dikumpulkan pada Pra Evaluasi Sesuai dengan tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa data/informasi yang diharapkan diperoleh terkait instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi, antara lain:
a.Peraturan perundangan yang mendasari;
b.Mandat;
c.Tugas, fungsi, dan kewenangan;
d.Struktur organisasi;
e.Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain;
f.Permasalahan dan isu strategis;
g.Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja);
h.Aktivitas utama;
i.Sumber pembiayaan;
j.Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja;
k.Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan
i.Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.
1. 3.Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pra Evaluasi Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui cheklist pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi data dan informasi, atau studi dokumentasi melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital. Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP juga dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi diantara beberapa cara tersebut. B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP
2. 1.Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:
a.Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
b.Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
c.Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
d.Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
e.Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen- komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel- variabel tersebut, yaitu:
a.Komponen Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
b.Sub-komponen Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
c.Kriteria Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub- komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak. LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut: Berdasar data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai berikut : Komponen Sub-Komponen Kriteria
1. 1.Perencanaan Kinerja
2. 1.Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia
3. 1.Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.
4. 2.Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
5. 3.Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
6. 4.Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.
7. 5.Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
8. 6.Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
9. 7.Setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja
10. 2.Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
11. 1.Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
12. 2.Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
13. 3.Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja Komponen Sub-Komponen Kriteria sebenarnya yang perlu dicapai.
14. 4.Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
15. 5.Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
16. 6.Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
17. 7.Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
18. 8.Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading). Komponen Sub-Komponen Kriteria
19. 9.Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
20. 10.Setiap pegawai
21. 3.Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
22. 1.Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
23. 2.Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
24. 3.Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
25. 4.Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
26. 5.Terdapat perbaikan/penyempur naan Dokumen Perencanaan Kinerja Komponen Sub-Komponen Kriteria yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
27. 6.Terdapat perbaikan/penyempurn aan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
28. 7.Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
29. 8.Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja
30. 2.Pengukuran Kinerja
31. 1.Pengukuran Kinerja telah Dilakukan
32. 1.Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
33. 2.Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
34. 3.Terdapat mekanisme yang jelas terhadap Komponen Sub-Komponen Kriteria kinerja yang dapat diandalkan.
35. 2.Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
36. 1.Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
37. 2.Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
38. 3.Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
39. 4.Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.
40. 5.Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
41. 6.Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
42. 7.Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi
43. 3.Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan
44. 1.Pengukuran Kinerja Telah menjadi dasar dalam penyesuaian Komponen Sub-Komponen Kriteria Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (pemberian/penguranga n) tunjangan kinerja/penghasilan.
45. 2.Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
46. 3.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
47. 4.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
48. 5.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
49. 6.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
50. 7.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
51. 8.Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
52. 9.Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Komponen Sub-Komponen Kriteria 10.Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
53. 3.Pelaporan Kinerja
54. 1.Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
55. 1.Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
56. 2.Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
57. 3.Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
58. 4.Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.
59. 5.Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
60. 6.Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
61. 2.Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan nya
62. 1.Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
63. 2.Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
64. 3.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. Komponen Sub-Komponen Kriteria
65. 4.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
66. 5.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
67. 6.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
68. 7.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
69. 8.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
70. 9.Dokumen Laporan Komponen Sub-Komponen Kriteria perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
71. 3.Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
72. 1.Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
73. 2.Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
74. 3.Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
75. 4.Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
76. 5.Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
77. 6.Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja Komponen Sub-Komponen Kriteria
78. 7.Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
79. 4.Evaluasi Akuntabilit as Kinerja Internal
80. 1.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
81. 1.Terdapat pedoman Teknis Evaluasi AKIP Internal.
82. 2.Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
83. 3.Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
84. 2.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
85. 1.Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
86. 2.Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
87. 3.Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
88. 4.Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
89. 5.Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
90. 3.Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja
91. 1.Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP Komponen Sub-Komponen Kriteria Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja Internal telah ditindaklanjuti.
92. 2.Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi AKIP internal.
93. 3.Hasil Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
94. 4.Hasil dari Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
95. 5.Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil
96. 2.Evaluator AKIP Pelaksana evaluasi AKIP Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah evaluator pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah yang ditunjuk melalui Keputusan Bupati Mamuju Tengah untuk melaksanakan evaluasi AKIP. Tim Evaluator AKIP setidaknya terdiri dari Penanggung Jawab, pengendali teknis/pengendali mutu, Ketua Tim, dan Anggota Tim yang akan membagi tugas melaksanakan evaluasi AKIP dengan mengisi LKE dan Menyusun LHE, serta menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi (Evaluatan). Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan “Professional Judgements” dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi.
97. 3.Evaluatan AKIP Pemerintah Daerah meliputi entitas Pemerintah Kabupaten sebagai “Pusat” dengan unit/satuan kerja, yaitu jajaran yang ada di bawahnya. Unit/satuan kerja yang diuji petik (sampling) untuk dievaluasi disesuaikan dengan kebutuhan minimum dalam pencapaian predikat AKIP, sebagai berikut:  Target predikat C dan D, tidak perlu penilaian sampling unit kerja karena fokus perbaikan adalah pada level “Pusat”;  Target predikat CC perlu sampling unit kerja yang ada pada “Klaster Utama” dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja;  Target predikat B selain perlu sampling unit kerja yang ada pada “Klaster Utama” dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja, juga perlu sampling unit kerja yang ada pada “Klaster Pendukung” dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja, dan rata-rata sampling unit kerja pada “Klaster Utama” harus minimal “Baik” (Rata-rata B).  Target predikat BB selain perlu sampling unit kerja yang ada pada “Klaster Utama” dan “Klaster Pendukung” dengan jumlah sampling masing-masing minimal 3 unit kerja, juga perlu sampling unit kerja yang ada pada “Klaster Tambahan” dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja, dan nilai rata-rata sampling unit kerja pada “Klaster Utama” harus minimal “Sangat Baik” (Rata-rata BB);  Target A selain perlu sampling unit kerja yang ada pada seluruh klaster unit kerja, dengan jumlah sampling masing- masing minimal 3 unit kerja, nilai rata-rata sampling unit kerja pada “Klaster Utama” harus minimal “Memuaskan” (Rata-rata A) dan nilai rata-rata sampling unit kerja pada “Klaster Pendukung” harus minimal “Sangat Baik” (Rata-rata BB); dan  Target predikat AA selain perlu sampling unit kerja yang ada pada seluruh klaster unit kerja, dengan jumlah sampling masing- masing minimal 3 unit kerja, nilai rata-rata sampling unit kerja pada seluruh klaster harus minimal “Memuaskan” (Rata-rata A). Berikut daftar klaster untuk sampling unit kerja dalam evaluasi AKIP pada Pemerintah Daerah : Utama Pendukung Tambahan
98. 1.Perencanaan Pembangunan Daerah
99. 2.Inspektorat
100. 3.Pendidikan
101. 4.Kesehatan
102. 5.Pekerjaan umum dan penataan ruang
103. 6.Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
104. 7.Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
105. 8.sosial
106. 9.Pertanian
107. 10.kelautan dan perikanan
108. 11.Perindustrian dan Perdagangan
109. 12.Pariwisata
110. 1.Tenaga Kerja
111. 2.Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
112. 3.Lingkungan hidup
113. 4.Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
114. 5.Pemberdayaan masyarakat dan Desa
115. 6.Perhubungan
116. 7.Koperasi, usaha kecil dan menengah
117. 8.Perpustakaan dan Kearsipan
118. 1.Komunikasi dan informatika
119. 2.Kesekretariatan
120. 3.Kepegawaian
121. 4.Keuangan
122. 5.Rumah Sakit
123. 6.Kecamatan
124. 4.Pengisian LKE AKIP Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut : AA (Bobot nilai 100) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional. A (Bobot nilai 90) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. BB (Bobot nilai 80) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan. B (Bobot nilai 70) Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%). CC (Bobot nilai 60) Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%). C (Bobot nilai 50) Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%). D (Bobot nilai 30) Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%). E (Bobot nilai 0) Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penialaian akuntabilitas kinerja. Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.
125. 5.Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut : Predikat Interpretasi AA (Nilai > 90 –100) Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. A (Nilai > 80 – 90) Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. BB (Nilai > 70 – 80) Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator B (Nilai > 60 – 70) Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja Predikat Interpretasi CC (Nilai > 50 – 60) Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. C (Nilai > 30 – 50) Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. D (Nilai > 0 – 30) Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
126. 6.Pemantauan Berkelanjutan Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:
a.Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh Pengendali teknis/pengendali mutu tim.
b.Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel seluruh tim evaluator, terutama untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil evaluasi. LHE AKIP pada Unit Kerja yang dievaluasi oleh evaluator pemerintah daerah, disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang dievaluasi dengan tembusan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan. Ikhtisar keseluruhan dari LHE tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB. Format LHE, selain bentuk surat (short-form), juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (long-form). Secara garis besar, penyusunan LHE AKIP dapat disampaikan seperti berikut:
1. 1.Pendahuluan
a.Dasar Hukum Evaluasi
b.Latar Belakang Evaluasi
c.Tujuan Evaluasi
d.Ruang Lingkup Evaluasi
e.Metodologi Evaluasi
f.Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja
g.Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit Kerja
h.Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)
1. 2.Gambaran Hasil Evaluasi
a.Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada: 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja 3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja 4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 5) Evaluasi atas Capaian Kinerja
b.Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan
1. 3.Penutupan
a.Simpulan
b.Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah/unit kerja serta meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah/unit kerja terhadap kinerjanya. BUPATI MAMUJU TENGAH, ${ttd_pengirim} ARSAL ARAS Lampiran 1
1. 1.Penilaian Evaluasi No Komponen Bobot Sub Komponen 1 Perencanaa n Kinerja 30 a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (6)
b.Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9)
c.Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15) 2 Pengukura n Kinerja 30 a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6)
b.Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9)
c.Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15) 3 Pelaporan Kinerja 15 a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3)
b.Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (4,5)
c.Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5) 4 Evaluasi Akuntabilita s Kinerja Internal 25 a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5)
b.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,5)
c.Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (12,5) Jumlah 100
1. 2.Kategori Nilai No Kategori Nilai Angk a Interpretasi 1 AA >90 – 100 Sangat Memuaskan, telah terwujud Good Governance, seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisie (reform), pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu 2 A >80 – 90 Memuaskan, terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah / unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 / pengawas / subkoordinator 3 BB >70 – 80 Sangat Baik, terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung, akuntabilitas yang sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / coordinator 4 B >60 – 70 Baik, terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada level 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja, pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja 5 CC >50 – 60 Cukup (memadai), terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja 6 C >30 – 50 Kurang, Sistem dan tatanan AKIP yang kurang dapat diandalkan, belum terimplementasi sistem untuk manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat 7 D 0 – 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP tidak dapat diandalkan, sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
2. 3.Bahan Evaluasi AKIP tingkat OPD (Perangkat Daerah);
a.RPJMD atau RPD;
b.Renstra;
c.Renja;
d.Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja;
e.IKU;
f.PK Tahun XXX;
g.Rencana Aksi.
1. 4.Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Penjelasan Penilaian Terlampir (Lampiran 2)
2. 5.Format Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Terlampir (Lampiran 2)A
3. 6.Klaster Evaluasi Lampiran 2 Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) No.Surat Tugas : Tgl..Surat Tugas : Nama Evaluator : Tim : Tahun : Nama Instansi: Nama Unit Kerja : Klaster Evaluasi : DinasABC PemerintahKabupaten Mamuju Tengah KERTAS KERJA EVALUASI AKIP DINAS ABC KABUPATEN MAMUJU TENGAH 20XX * Keterangan : Evaluator hanya mengisi kolom Biru sesuai hasil evaluasi yangdilakukan pada OPD (tidak dilakukan penilaian pada OPD untuk isian Khusus APIP Inspektorat ) No Komponen/SubKomponen/Kriteria Bobot Nilai Unit Catatan Evidence 1 PERENCANAAN KINERJA 30.00 0.00 1.a DokumenPerencanaankinerjatelahtersedia 6.00 0.00 1 Terdapatpedomanteknisperencanaankinerja. 1.00 2 Terdapatdokumenperencanaankinerja jangka menengah. 1.00 3 Terdapatdokumenperencanaan kinerja jangka pendek. 1.00 4 Terdapatdokumenperencanaan aktivitasyang mendukung kinerja. 1.00 5 Terdapatdokumenperencanaan anggaranyang mendukung kinerja. 1.00 6 Setiapunit/satuankerjamerumuskandan menetapkanPerencanaan Kinerja. 1.00 1.b Dokumen Perencanaankinerja telah memenuhi standaryang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 9.00 0.00 1 DokumenPerencanaanKinerjatelahdiformalkan. 1.00 2 Dokumen PerencanaanKinerja telah dipublikasikan tepat waktu. 1.00 3 Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan KebutuhanatasKinerja sebenarnyayangperludicapai. 1.00 4 KualitasRumusan Hasil(Tujuan/Sasaran)telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. 1.00 5 Ukuran Keberhasilan(Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. 1.00 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harusdicapai, tertuang secaraberkelanjutan (sustainable- tidakseringdigantidalam 1 periode Perencanaan Strategis). 1.00 7 Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapatdicapai(achievable),menantang, danrealistis. 1.00 8 Setiap DokumenPerencanaanKinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, sertaselarasantara Kondisi/Hasilyangakandicapaidisetiap level jabatan (Cascading). 1.00 9 Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungankinerja,strategi, kebijakan,bahkanaktivitas antar bidang/dengan tugasdan fungsilain yang berkaitan (Crosscutting). 1.00 1.c PerencanaanKinerja telah dimanfaatkanuntuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan 15.00 0.00 1 Anggaranyangditetapkantelahmengacupada Kinerjayang ingin dicapai. 2.00 2 Aktivitasyang dilaksanakantelahmendukung Kinerjayang ingin dicapai. 2.00 3 Rencanaaksikinerjadapatberjalandinamis karenacapaian kinerja selalu dipantau secara berkala. 2.00 4 Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen PerencanaanKinerjayangditetapkandarihasil analisisperbaikan kinerja sebelumnya. 2.00 5 Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen PerencanaanKinerjadalammewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. 1.00 6 Setiapunit/satuankerjaberkomitmendalam mencapaikinerja yang telah direncanakan. 1.00 7 Pimpinan terlibatdalammencapaikinerjayangtelah direncanakan. 2.00 8 SetiapPegawaiberkomitmendalammencapai kinerjayang telah direncanakan. 2.00 9 Kinerjaindividutelahselarasdengankinerja organisasi 1.00 2 PENGUKURANKINERJA 30.00 0.00 2.a PengukuranKinerjatelahdilakukan 6.00 0.00 1 Terdapatpedoman teknispengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. 2.00 2 TerdapatDefinisi Operasionalyangjelasatas kinerjadan cara mengukur indikator kinerja. 2.00 3 Terdapatmekanisme yang jelasterhadap pengumpulandata kinerja yang dapat diandalkan. 2.00 2.b Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telahdilakukansecaraberjenjang danberkelanjutan 9.00 0.00 1 Data kinerjayang dikumpulkantelah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. 2.00 2 Data kinerjayang dikumpulkantelah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. 2.00 3 Pengukurankinerjatelahdilakukansecaraberkala. 1.00 4 Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. 2.00 5 Pengumpulandatakinerjadanpengukuran capaiankinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). 2.00 2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberianRewarddanPunishment,serta penyesuaian strategidalammencapaikinerjayang efektifdanefisien 15.00 0.00 1 Pimpinanselaluteribatsebagaipengambilkeputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja. 2.00 2 PengukuranKinerjatelahmenjadidasardalam penyesuaian(pemberian/pengurangan)tunjangan kinerja/penghasilan. 2.00 3 Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusanJabatanbaik strukturalmaupun fungsional. 1.00 4 Pengukurankinerjatelahmempengaruhipenyesuaian (Refocusing) Organisasi. 1.00 5 Pengukurankinerjatelahmempengaruhipenyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. 1.00 6 Pengukurankinerjatelahmempengaruhipenyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. 1.00 7 Pengukurankinerjatelahmempengaruhipenyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. 1.00 8 Pengukurankinerjatelahmempengaruhipenyesuaian Anggaran dalammencapai kinerja. 1.00 9 Terdapat efisiensi ataspenggunaan anggarandalam mencapai kinerja. 2.00 10 Setiapunit/satuan kerjamemahamidan peduli atashasil pengukuran kinerja. 1.00 11 Setiap pegawaimemahamidan peduliatashasil pengukuran kinerja. 2.00 3 PELAPORANKINERJA 15.00 0.00 3.a TerdapatDokumenLaporanyangmenggambarkan Kinerja 3.00 0.00 1 DokumenLaporanKinerjatelahdisusun. 0.50 2 Dokumen LaporanKinerjatelahdisusun secara berkala. 0.50 3 DokumenLaporanKinerjatelahdireviu. 1.00 4 DokumenLaporanKinerjatelahdipublikasikan. 0.50 5 DokumenLaporanKinerja telahdisampaikan tepat waktu. 0.50 3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasikeberhasilan/kegagalankinerjasertaupaya perbaikan/penyempurnaannya 4.50 0.00 1 DokumenLaporanKinerjatelahdiformalkan. 0.25 2 DokumenLaporanKinerjadisusunsecara berkualitassesuai dengan standar. 0.50 3 DokumenLaporanKinerjatelahmengungkapseluruh informasi tentang pencapaian kinerja. 0.25 4 DokumenLaporanKinerjatelahmenginfokan analisisdan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan. 0.50 5 DokumenLaporanKinerjatelahmenginfokan analisis dan evaluasirealisasikinerja dengan targetjangka menengah. 0.25 6 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. 0.50 7 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis danevaluasirealisasikinerjadengan realiasikinerjadilevel nasional/internasional (Benchmark Kinerja). 0.50 8 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan detail kinerjadalamkeberhasilan/kegagalan mencapaitarget kinerja. 0.50 9 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. 0.25 10 DokumenLaporanKinerjatelahmenginfokan efisiensiatas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. 0.50 11 DokumenLaporanKinerja telah menginfokanupaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). 0.50 3.c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya 7.50 0.00 1 Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatianutamapimpinan(BertanggungJawab). 1.00 2 Penyajian informasidalam laporan kinerjamenjadi kepedulian seluruh pegawai. 1.50 3 Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitasuntuk mencapai kinerja. 1.00 4 Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakandalampenyesuaianpenggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. 1.00 5 Informasidalamlaporankinerjatelahdigunakan dalamevaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. 1.00 6 Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. 1.00 7 Informasidalamlaporankinerjaselalumempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. 1.00 4 EVALUASIAKUNTABILITASKINERJAINTERNAL 25.00 12.50 4.a Evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal telah dilaksanakan 5.00 5.00 1 TerdapatpedomanteknisEvaluasiAkuntabilitas Kinerja Internal. 2.00 2.00 IsianKhusus APIP 2 Evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal telah dilaksanakanpadaseluruhunitkerja/perangkat daerah. 2.00 2.00 IsianKhusus APIP 3 Evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang. 1.00 1.00 IsianKhusus APIP 4.b Evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal telah dilaksanakansecaraberkualitasdenganSumber Daya yang memadai 7.50 7.50 1 Evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar. 1.50 1.50 IsianKhusus APIP 2 Evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. 2.00 2.00 IsianKhusus APIP 3 Evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal telah dilaksanakandenganpendalamanyang memadai. 2.00 2.00 IsianKhusus APIP 4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakanmenggunakanTeknologiInformasi (Aplikasi). 2.00 2.00 IsianKhusus APIP 4.c ImplementasiSAKIPtelahmeningkatkarenaevaluasi Akuntabilitas Kinerja Internalsehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalamefektifitasdan efisiensi Kinerja 12.50 0.00 1 Seluruh rekomendasiatashasilevaluasi akuntablitaskinerja internal telah ditindaklanjuti. 3.00 2 TelahterjadipeningkatanimplementasiSAKIPdengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal. 2.00 3 Hasil EvaluasiAkuntabilitasKinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 2.50 4 HasildariEvaluasiAkuntabilitasKinerja Internal telahdimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. 2.50 5 Telahterjadiperbaikandanpeningkatankinerja dengan memanfaatkanhasil evaluasiakuntablitas kinerja internal. 2.50 NilaiAkuntabilitasKinerja 100.0 0 12.50 No Komponen/Sub Komponen/Kriteria KolomPenjelasanPenilaian 1 PERENCANAAN KINERJA 1.a Dokumen Perencanaankinerja telah tersedia 1 Terdapatpedomanteknisperencanaan kinerja. Nilai 1.00 = Jika tersedia pedoman teknis perencanaan kinerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 2 Terdapatdokumenperencanaan kinerja jangka menengah. Nilai 1.00 = Jika unit kerja telah menyusun Renstra SKPD Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 3 Terdapatdokumenperencanaan kinerja jangka pendek. Nilai 1.00 = Jika unit kerja telah menyusun Renja SKPD Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 4 Terdapatdokumenperencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. Nilai 1.00 = unitkerja telah menyusun rencanaaksi tahunan sebagai rencana aktivitas dalam mendukung kinerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 5 Terdapatdokumenperencanaananggaran yang mendukung kinerja. Nilai 1.00 = DPA unit kerja tersedia alokasianggaran penyunan dokumen perencanaan SKPD(Renja..dll)secara memadaidalam mendukung kinerja SKPD Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 6 Setiap unit/satuankerjamerumuskandan menetapkan Perencanaan Kinerja. Nilai 1.00 = terdapat formulasi perhitungan dalam menghitung targetperencanaankinerjajangkamenengah danjangkapendek(tahunan) Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 1.b Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerjayangSMART, menggunakanpenyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikankinerjabidang lain (crosscutting) 1 Dokumen PerencanaanKinerja telah diformalkan. Nilai 1.00 = seluruh dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja PK, Rencana Aksi) masing-masing telahditetapkan(disahkan/ ditandatanganiolehpimpinanunit kerja) Nilai 0.50 = hanya sebahagian dokumen perencanaan kinerja yg diformalkan / ditetapkan Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 2 Dokumen PerencanaanKinerja telah dipublikasikan tepat waktu. Nilai 1.00 = seluruh dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Renja,PerjanjianKinerjaPK,RencanaAksi)telah dipublikasikan tepatwaktu(dipublikasikanpalinglambat 15harisetelahmasing- masing dokumen perencanaan kinerja yang dimaksud telah ditetapkan) Nilai 0.50 = hanya sebahagian dokumen perencanaan kinerjayangdipublikasikantepatwaktudanatau dokumenperencanaan kinerja tidak publikasikan tepat waktu Nilai 0.00 = jika seluruh dokumen perencanaan kinerja tidak di publikasikan tepat waktu (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 3 Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atasKinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Nilai 1.00 = seluruh dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun (Renstra,Renja, Perjanjian Kinerja PK, Rencana Aksi) mampumendeskripsikansecara komprehensipterkaitkebutuhan atas capaian kinerja yang diperlukan suatu SKPD Nilai 0.50 = hanya sebahagian dokumen perencanaan kinerja yang mampu mendeskripsikan secara komprehensip terkait kebutuhan atas capaian kinerja yang diperlukansuatuSKPD Nilai 0.00 = jika seluruh dokumen perencanaankinerja tidak mampu mendeskripsikansecarakomprehensipterkaitkebutuhan atas capaian kinerja yang diperlukan suatu SKPD (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 4 Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Nilai 1.00 = Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) dalam dokumenperencanaankinerja(Rensta/Renja) telahsecarajelas menggambarkan kondisikinerja yang akan dicapai pada suatu unit kerja Nilai 0.00 = Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) dalam dokumen perencanaan kinerja (Rensta / Renja) belum secara jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai pada suatu unit kerja (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 5 Ukuran Keberhasilan(Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. Nilai 1.00 = seluruh target yang ditetapkandalam dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja PK) memenuhikriteriaachievable(dapat diukur),menantang,dan realistis Nilai 0.50 = belum seluruhnya target yang ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja PK) memenuhi kriteria achievable (dapat diukur), menantang, dan realistis Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisiKinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable- tidaksering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). Nilai 1.00 = IKU pada dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkankondisiKinerjaUtamayangharusdicapaidan berkelanjutan Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 7 Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapatdicapai (achievable),menantang,danrealistis. Nilai 1.00 = Target pada masing-masing Perencanaan Kinerja (Renstra,Renja,PerjanjianKinerjaPK,RencanaAksi) memenuhi kriteria achievable (dapat dicapai), menantang, dan realistis Nilai 0.50 = belum keseluruhan targetpada masing- masing Perencanaan Kinerja memenuhi kriteria achievable (dapat dicapai), menantang, dan realistis Nilai 0.00 = jika seluruh seluruh target pada masing-masing PerencanaanKinerjatidakmemenuhikriteriaachievable(dapat dicapai), menantang, dan realistis (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 8 Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selarasantara Kondisi/Hasilyang akan dicapaidisetiap level jabatan (Cascading). Nilai 1.00 = Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra. Renja), Perjanjian Kinerja PK) telah mendeskripsikan hubungan yang berkesinambungan,serta selarasantara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) yaitu PK Level 2 ,3 dan 4 Nilai 0.50 = belum seluruhnya dokumen Perencanaan Kinerja mampu mendeskripsikan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 9 Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugasdan fungsilain yangberkaitan (Crosscutting). Nilai1.00=dilakukancrosscuttingpadadokumen perencanaan kinerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 1.c PerencanaanKinerjatelahdimanfaatkan untukmewujudkan hasil yang berkesinambungan 1 Anggaranyangditetapkan telah mengacupada Kinerja yang ingin dicapai. Nilai 2.00 = alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA)unitkerjadisusun berdasarkantargetcapain kinerja dalam dokumen perencanaan Nilai 1.00 = belum seluruhnya kinerja yang ingindicapai dijadikan acuan dalam penetapan DPA Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 2 Aktivitasyang dilaksanakan telah mendukungKinerjayangingindicapai. Nilai 2.00 = seluruh aktivitas pada lingkup unit kerja yang telah dilaksanakan merupakan bentuk langkah konkret atas kinerja yangingindicapaisesuaitargetyang ditetapkandalamdokumen perencanaan kinerja Nilai 1.00 = belum seluruhnya aktivitas pada lingkup unit kerja yangtelahdilaksanakanmerupakanbentuk langkahkonkretataskinerja yang ingin dicapai sesuai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 3 Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamiskarena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. Nilai 2.00 = Rencana aksi kinerja pada unit kerja berjalan dinamiskarenacapaiankinerjatelahdilakukan pemantauan secara berkala Nilai 1.00 = Rencana aksi kinerja pada unit kerja telah berjalan namun tidak dinamis karena pemantauan capaian kinerja tidak dilakukan secara berkala Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 4 Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisisperbaikan kinerja sebelumnya. Nilai 2.00 = telah terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan (Renstra, Renja, PK) dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya Nilai1.00=perbaikan/penyempurnaanDokumen Perencanaan Kinerja yang dilakukan belum seluruhnya mengacu pada hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya Nilai 0.00 = jika tidak sama sekalimemenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 5 Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkankondisi/hasilyang lebihbaik. Nilai1.00=dilakukanperbaikan/penyempurnaanDokumen Perencanaan Kinerja (Renstra, Renja, PK) dalam rangka mewujudkan kondisi/hasilyang lebih baik Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 6 Setiap unit/satuankerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Nilai 1.00 =unit/satuan kerja telah berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 7 Pimpinan terlibatdalam mencapai kinerjayang telah direncanakan. Nilai 2.00 = terdapatketerlibatan pimpinan dalam mencapai kinerjayangtelahdirencanakandalam dokumenperencanaankinerja Nilai 1.00 = belum seluruhnya capaian kinerja yang telah direncanakan melibatkan pimpinan unit kerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 8 Setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapaikinerjayangtelah direncanakan. Nilai 2.00 = Seluruh Pegawaipada unit kerja secara tertulis menyatakan bentukkomitmen dalammendukung capaian kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan kinerja Nilai 1.00 = belum seluruhnya Pegawai pada unit kerja secara tertulismenyatakan bentukkomitmen dalammendukung capaian kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan kinerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 9 Kinerjaindividu telah selarasdengan kinerja organisasi Nilai 1.00 = terdapat keselarasan antara kinerja organisasi dengankinerjamasing-masingpersonilpada lingkupunitkerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 2 PENGUKURANKINERJA 2.a PengukuranKinerjatelahdilakukan 1 Terdapatpedomanteknispengukuran kinerjadanpengumpulandata kinerja. Nilai 2.00 = jika tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja lingkup OPD mengacu pada ketentuan yang berlaku Nilai 1.00 = tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja lingkup OPD namun penyusunan pedomannya belum mengacu pada ketentuan yang berlaku Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 2 Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Nilai 2.00 = pada pengukuran kinerja di level unit kerja, definisi Operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja diungkap secara jelas Nilai1.00=terdapatpengungkapandefinisioperasional atas kinerja namun tidakdiungkap secara detail cara mengukur indikator kinerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 3 Terdapatmekanisme yang jelasterhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. Nilai 2.00 =mekanisme pengumpulan data kinerja diungkap secarajelasdandapatdiandalkandalam tahapanpengukuran kinerja tingkat OPD Nilai1.00=mekanismepengumpulandatakinerja dijelaskan namun belum dapat diandalkan dalam tahapan pengukuran kinerja tingkat OPD Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 2.b Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalammewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukansecara berjenjang dan berkelanjutan 1 Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untukmengukurcapaian kinerjayang diharapkan. Nilai 2.00 =dilakukan pengumpulan data kinerja yang mempunyaikaitandanberhubunganeratdalam mengukur capaian kinerja yang diharapkan Nilai 1.00 = dilakukan pengumpulan data kinerja namun belum cukupberkaitandanberhubunganerat dalammengukurcapaiankinerja yang diharapkan Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 2 Datakinerjayangdikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Nilai 2.00 =dilakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mendukung capaian kinerja yang diharapkan Nilai 1.00 = dilakukan pengumpulan data kinerja namun belum cukup mendukung capaian kinerja yang diharapkan Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 3 Pengukurankinerja telah dilakukansecara berkala. Nilai 1.00 = pengukuran kinerja pada unit kerjadilakukan pada setiap periode tertentu (triwulan/semesteran) Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 4 Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerjaunitdibawahnya secaraberjenjang. Nilai 2.00 =Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang Nilai 1.00 = dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja namun belum diterapkan pada setiap level organisasi disetiap unit dibawahnya secara berjenjang Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 5 Pengumpulandata kinerja dan pengukurancapaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Nilai 2.00 =terdapat pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja berbasisaplikasi (teknologi informasi) Nilai 1.00 = dilakukan pengumpulan data kinerja berbasis aplikasi (teknologi informasi) namun pengukuran capaian kinerjanya masih menggunakan metode konvensional Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalampemberianRewarddan Punishment, serta penyesuaianstrategidalammencapai kinerja yang efektif dan efisien 1 Pimpinan selalu teribatsebagai pengambilkeputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja. Nilai 2.00 =adanya keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan untukmengukur suatu capaian kinerja Nilai 1.00 = pimpinan unit kerja mempunyai keterkaitan dalam hal pengukuran kinerja namun tidak secara langsung terlibatdalam setiap pengambilan keputusan untuk mengukur capaian kinerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 2 Pengukuran Kinerja telahmenjadi dasardalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. Nilai 2.00 = pengukuran kinerja menjadi dasar dalam perhitungan pembayaran tambahan penghasilan Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 3 Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusanJabatan baikstruktural maupun fungsional. Nilai 1.00 = pengukuran kinerja menjadi bahan acuan atau pertimbangandalamusulanpenempatan/penghapusan jabatan struktural maupun fungsional Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 4 Pengukurankinerja telahmempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. Nilai 1.00 = refocusing yang dilakukan pada unitkerja dipengaruhi hasil dari pengukuran kinerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 5 Pengukurankinerja telah mempengaruhipenyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. Nilai 1.00 = penyesuaian strategi untuk memenuhi capaian kinerjapadatingkatunitkerjamerupakanhasil pengaruhdaripengukuran kinerja yang telah dilakukan Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 6 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. Nilai 1.00 = penyesuaian kebijakan untuk memenuhi capaian kinerja pada tingkat unit kerja merupakan hasil pengaruh dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 7 Pengukurankinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. Nilai 1.00 = penyesuaian aktivitas untuk memenuhi capaian kinerjapadatingkatunitkerjamerupakanhasil pengaruhdaripengukuran kinerja yang telah dilakukan Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 8 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. Nilai 1.00 = penyesuaian anggaran untuk memenuhi capaian kinerja pada tingkat unit kerja merupakan hasil pengaruh dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 9 Terdapat efisiensi ataspenggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Nilai 2.00 = terjadi efisiensi anggaran dalam rangka pemenuhan capaian kinerja untuk tahun anggaran berjalan Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 10 Setiap unit/satuankerja memahami danpeduli atas hasil pengukuran kinerja. Nilai 1.00 = unitkerja telah memiliki pemahaman yang cukup dan peduli dari hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 11 Setiap pegawaimemahamidan peduli atashasil pengukuran kinerja. Nilai2.00=seluruhpegawaipadaunitkerjamemiliki pemahamanyangcukupdanpeduliatashasilpengukuran kinerjayang dilakukan Nilai 1.00 = hanya sebahagian pegawai pada unit kerja yang memilikipemahamancukupdanpeduliatashasil pengukurankinerja yang dilakukan Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 3 PELAPORANKINERJA 3.a TerdapatDokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja 1DokumenLaporanKinerjatelahdisusun. Nilai0.50=LKJIPunitkerjatelahdisusun Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 2 DokumenLaporan Kinerja telah disusunsecara berkala. Nilai 0.50 = penyusunan LKJIP unit kerja dilakukan secara berkala Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 3DokumenLaporanKinerjatelahdireviu. Nilai 1.00 =dilakukan reviu internalLKJIPunit kerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 4 Dokumen LaporanKinerjatelah dipublikasikan. Nilai 0.50 =dokumen LKJIP unit kerja dipublikasikan pada media yang mudah di akses Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 5 Dokumen LaporanKinerjatelah disampaikan tepat waktu. Nilai 0.50 =dokumen LKJIP disampaikan paling lambat 15 Maret tahun anggaran berikutnya Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalankinerja sertaupaya perbaikan/penyempurnaannya 1 Dokumen LaporanKinerjatelah diformalkan. Nilai 0.25 = LKJIP unit kerja telah ditetapkan (disahkan / ditandatangani oleh pimpinan unit kerja) Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 2 Dokumen LaporanKinerja disusunsecara berkualitas sesuai dengan standar. Nilai 0.50 = kualitaspenyusunan LKJIP unit kerja sesuai standar yang ditetapkan Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 3 Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasitentang pencapaian kinerja. Nilai 0.25 =LKJIP unit kerja telah mendeskripsikan keseluruhan informasi tentang pencapaian kinerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 4 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokananalisisdan evaluasi realisasikinerja dengan target tahunan. Nilai 0.50= telah tersedia informasianalisisdan evaluasi realisasikinerjadengantargettahunanpada dokumenLKJIPunit kerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 5 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisisdan evaluasi realisasikinerja dengan target jangka menengah. Nilai 0.25 = telah tersedia informasi analisisdan evaluasirealisasikinerjadengantargetjangkamenengah padadokumen LKJIP unit kerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 6 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerjadenganrealisasikinerja tahun-tahunsebelumnya. Nilai 0.50= telah tersedia informasianalisisdan evaluasi realisasikinerja dengan realisasikinerja tahun- tahun sebelumnya pada dokumen LKJIP unit kerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 7 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (BenchmarkKinerja). Nilai 0.50 = telah tersedia informasi analisisdan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional(BenchmarkKinerja)padadokumen LKJIP unit kerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 8 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalanmencapai targetkinerja. Nilai 0.50 = telah tersedia informasi terkait detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalanmencapaitargetkinerja padadokumen LKJIP unit kerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 9 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalanmencapai targetkinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. Nilai 0.25 = telah tersedia informasi terkait kualitasatas keberhasilan/kegagalanmencapaitargetkinerjabeserta upayanyata dan/atau hambatannya pada dokumen LKJIP unit kerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 10 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi ataspenggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Nilai 0.50 = telah tersedia informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada dokumen LKJIP unit kerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 11 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokanupaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). Nilai 0.50 = telah tersedia informasi terkaitupaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) pada dokumen LKJIP unit kerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 3.c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerjaberikutnya 1 Informasidalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab). Nilai 1.00 =adanya bentuk tanggungjawab sebagai perhatian utamadaripimpinanunitkerjadalam menyajikaninformasipada LKJIP unit kerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 2 Penyajian informasidalamlaporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. Nilai 1.50 = seluruh personil pada unit kerja mempunyai kepedulianterhadapinformasiyangdisajikanpadaLKJIP unit kerja Nilai 0.75 = hanya sebahagian personil pada unit kerja mempunyaikepedulian terhadap informasiyangdisajikan padaLKJIP unit kerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 3 Informasi dalam laporan kinerja berkalatelah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. Nilai 1.00 =dilakukan penggunaan informasi pada LKJIP berkala untukmenyesuaikan aktivitasdalam rangka pemenuhan capian kinerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 4 Informasi dalam laporan kinerja berkalatelah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untukmencapai kinerja. Nilai 1.00 =dilakukan penggunaan informasi pada LKJIP berkalauntukmenyesuaikanpenggunaan anggarandalam rangka pemenuhan capian kinerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 5 Informasi dalam laporan kinerja telah digunakandalamevaluasipencapaian keberhasilan kinerja. Nilai 1.00 =dilakukan penggunaan informasi pada LKJIP unit kerjauntukmengevaluasisetipapencapaian keberhasilankinerjaNilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 6 Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaankinerjayang akan dihadapiberikutnya. Nilai 1.00 =dilakukan penggunaan informasi pada LKJIP unit kerja untukmenyesuaikan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 7 Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhiperubahanbudayakinerja organisasi. Nilai 1.00 =terjadi perubahaan budaya kinerja yang dipegaruhi atas informasi dalam LKJIP unit kerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 4 EVALUASIAKUNTABILITASKINERJA INTERNAL 4.a Evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal telahdilaksanakan 1 TerdapatpedomanteknisEvaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. IsianKhususAPIPInspektorat(tidakdilakukanpenilaian pada OPD) 2 EvaluasiAkuntabilitasKinerjaInternal telah dilaksanakanpada seluruh unit kerja/perangkat daerah. IsianKhususAPIPInspektorat(tidakdilakukanpenilaian pada OPD) 3 Evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal telahdilaksanakan secara berjenjang. IsianKhususAPIPInspektorat(tidakdilakukanpenilaian pada OPD) 4.b Evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal telahdilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai 1 Evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal telahdilaksanakan sesuai standar. IsianKhususAPIPInspektorat(tidakdilakukanpenilaian pada OPD) 2 Evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal telahdilaksanakan oleh SDM yang memadai. IsianKhususAPIPInspektorat(tidakdilakukanpenilaian pada OPD) 3 Evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal telahdilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. IsianKhususAPIPInspektorat(tidakdilakukanpenilaian pada OPD) 4 Evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal telahdilaksanakanmenggunakan Teknologi Informasi(Aplikasi). IsianKhususAPIPInspektorat(tidakdilakukanpenilaian pada OPD) 4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internalsehinggamemberikankesan yangnyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja 1 Seluruh rekomendasi atashasilevaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti. Nilai3.00=seluruhrekomendasihasilevaluasi akuntabilitaskinerja internalyang disampaikan pada unitkerja telah ditindaklanjuti Nilai 1.50 = hanya sebahagian rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitaskinerjainternalyangdisampaikan padaunitkerja telah ditindaklanjuti Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 2 Telah terjadipeningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindaklanjutatas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal. Nilai 2.00 = pelaksanaan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi internal mampu meningkatkan implementasi SAKIP pada setiap unit kerja Nilai 1.00 = dilakukan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi internal namun mampu secara menyeluruh meningkatkan implementasi SAKIP pada setiap unit kerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 3 Hasil EvaluasiAkuntabilitasKinerja Internaltelah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitaskinerja. Nilai 2.50 = dilakukan perbaikan dan terjadi peningkatan akuntabilitaskinerja pada setiap unit kerja yangmerupakan bentukpemanfaatandarihasil akuntabilitaskinerjainternalyangtelah dilakukan sebelumnya Nilai 1.25 = terjadi perbaikan dan peningkatan akuntabilitaskinerjapadasetiapunitkerjanamuntidak seluruhnyamerupakan bentuk pemanfaatan dari hasil akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan sebelumnya Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 4 Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukungefektifitasdan efisiensikinerja. Nilai 2.50 =hasil evaluasi bermanfaat terhadap seluruh dukungan atas efektifitasdan efisiensi kinerja Nilai 1.25 = hasil evaluasi tidak seluruhnya dimanfaatkan dalam dukungan atas efektifitas dan efisiensi kinerja Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhi kriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) 5 Telah terjadiperbaikandan peningkatankinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal. Nilai 2.50 =hasil evaluasi bermanfaat terhadap seluruh perbaikan dan peningkatan kinerja yang dilakukan Nilai 1.25 = hasil evaluasi tidak seluruhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja yang dilakukan Nilai 0.00 = jika tidak sama sekali memenuhikriteria yang dimaksud (pemberianpenilaiantidakbolehmelebihibobotyang ditetapkan) NilaiAkuntabilitasKinerja HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DINAS ABC KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 20XX No Komponen/SubKomponen/Kriteria Bobot NilaiAkuntabilitasKinerja 20XX 20XX 1 Perencanaan Kinerja 30.00 0.00 2 Pengukuran Kinerja 30.00 0.00 3 PelaporanKinerja 15.00 0.00 4 EvaluasiAkuntabilitasKinerjaInternal 25.00 12.50 NilaiAkuntabilitasKinerja 12.50 AA D No CatatanHasilEvaluasi 1 Perencanaan Kinerja a (diuraikanjudul,kondisi,kriteria,sebabakibat) b (diuraikanjudul,kondisi,kriteria,sebabakibat) c (diuraikanjudul,kondisi,kriteria,sebabakibat) ..dst 2 Pengukuran Kinerja a (diuraikanjudul,kondisi,kriteria,sebabakibat) b (diuraikanjudul,kondisi,kriteria,sebabakibat) c (diuraikanjudul,kondisi,kriteria,sebabakibat) ..dst 3 PelaporanKinerja a (diuraikanjudul,kondisi,kriteria,sebabakibat) b (diuraikanjudul,kondisi,kriteria,sebabakibat) c (diuraikanjudul,kondisi,kriteria,sebabakibat) ..dst 4 EvaluasiAkuntabilitasKinerjaInternal a (diuraikanjudul,kondisi,kriteria,sebabakibat) b (diuraikanjudul,kondisi,kriteria,sebabakibat) c (diuraikanjudul,kondisi,kriteria,sebabakibat) ..dst No Rekomendasi 1 Perencanaan Kinerja a (Rekomendasiyangdiuraikanmerupakansolusiatausaranalternatifuntukmenyelesaikan/mengatasi masalah tertentu yang dideskripsikan dalam setiap unsur temuan hasil evaluasi) b (Rekomendasiyangdiuraikanmerupakansolusiatausaranalternatifuntuk menyelesaikan/mengatasi masalah tertentu yang dideskripsikan dalam setiap unsur temuan hasil evaluasi) c (Rekomendasiyangdiuraikanmerupakansolusiatausaranalternatifuntukmenyelesaikan/mengatasi masalah tertentu yang dideskripsikan dalam setiap unsur temuan hasil evaluasi) ..dst 2 Pengukuran Kinerja a (Rekomendasiyangdiuraikanmerupakansolusiatausaranalternatifuntukmenyelesaikan/mengatasi masalah tertentu yang dideskripsikan dalam setiap unsur temuan hasil evaluasi) b (Rekomendasiyangdiuraikanmerupakansolusiatausaranalternatifuntukmenyelesaikan/mengatasi masalah tertentu yang dideskripsikan dalam setiap unsur temuan hasil evaluasi) c (Rekomendasiyangdiuraikanmerupakansolusiatausaranalternatifuntuk menyelesaikan/mengatasi masalah tertentu yang dideskripsikan dalam setiap unsur temuan hasil evaluasi) ..dst 3 PelaporanKinerja a (Rekomendasiyangdiuraikanmerupakansolusiatausaranalternatifuntukmenyelesaikan/mengatasi masalah tertentu yang dideskripsikan dalam setiap unsur temuan hasil evaluasi) b (Rekomendasiyangdiuraikanmerupakansolusiatausaranalternatifuntukmenyelesaikan/mengatasi masalah tertentu yang dideskripsikan dalam setiap unsur temuan hasilevaluasi) c (Rekomendasiyangdiuraikanmerupakansolusiatausaranalternatifuntukmenyelesaikan/mengatasi masalah tertentu yang dideskripsikan dalam setiap unsur temuan hasil evaluasi) ..dst 4 EvaluasiAkuntabilitasKinerjaInternal a (Rekomendasiyangdiuraikanmerupakansolusiatausaranalternatifuntukmenyelesaikan/mengatasi masalah tertentu yang dideskripsikan dalam setiap unsur temuan hasil evaluasi) b (Rekomendasiyangdiuraikanmerupakansolusiatausaranalternatifuntuk menyelesaikan/mengatasi masalah tertentu yang dideskripsikan dalam setiap unsur temuan hasil evaluasi) c (Rekomendasiyangdiuraikanmerupakansolusiatausaranalternatifuntukmenyelesaikan/mengatasi masalah tertentu yang dideskripsikan dalam setiap unsur temuan hasil evaluasi) ..dst HasilEvaluasiAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun20xx No. UnitKerja HasilEvaluasi Total Perencanaan Kinerja

(30)Pengukuran Kinerja
(30)Pelaporan Kinerja
(15)Evaluasi Inter nal
(25)1 SATUANPOLISIPAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 0 2 INSPEKTORATDAERAH 0 3 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 4 DINASPEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 5 DST. TOTAL - - - - - LAPORAN EVALUASI INTERNAL SAKIP PADA DINAS …. NOMOR:….. TANGGAL: …… INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 20xx PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH INSPEKTORAT Alamat : Jl.Poros Mamuju-Palu Kecamatan Topoyo Kab.Mamuju Tengah Prov.SulBar Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja (OPD) Kabupaten Mamuju Tengah, dengantujuan :

a.Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
b.Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi (OPD )Kabupaten Mamuju Tengah.
c.Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerjdan penguatan akuntabilitas instansi.
d.Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
1. 2.Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 20xx, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
2. 3.Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d. 100 (OPD ) Kabupaten Mamuju Tengah memperoleh nilai sebesar ..... dengan peringkat .... kategori ...., interpretasi peringkat tersebut adalah terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada level 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja, pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.
3. 4.Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan (OPD ) Kabupaten Mamuju Tengah, dengan rincian sebagai berikut : No Komponen Bobot Nilai 1 Perencanaan Kinerja 30 2 Pengukuran Kinerja 30 3 Pelaporan Kinerja 15 4 Evaluasi Kinerja 25 Jumlah 100 Hasil evaluasi per komponen Akuntabilitas Kinerja (OPD ) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 20xx adalah sebagai berikut :
a.Perencanaan Kinerja Nilai komponen Perencanaan Kinerja mencapai .... dari bobot maksimal 30. Penilaian atas Perencanaan Kinerja meliputi Perencanaan Strategis (Renstra) sebesar ..... dan Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) sebesar .... Gambaran kondisi tersebut sebagai berikut : Kelemahan : . . . . .
b.Pengukuran Kinerja Nilai komponen Pengukuran Kinerja mencapai .... dari bobot maksimal 30. Penilaian atas Pengukuran Kinerja meliputi Pemenuhan Pengukuran (....), Kualitas Pengukuran (....) dan Implementasi Pengukuran (....). Gambaran kondisi tersebut sebagai berikut : Kelemahan : . . . . ..
c.Pelaporan Kinerja Nilai komponen Pelaporan Kinerja mencapai 7,50 dari bobot maksimal 15. Penilaian atas Pelaporan Kinerja meliputi Pemenuhan Pelaporan (1,50), Penyajian Informasi Kinerja (3,75), Pemanfaatan Informasi Kinerja (2,25). Gambaran kondisi tersebut sebagai berikut: Kelemahan : . . . . .
d.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Nilai komponen Evaluasi Internal mencapai .... dari bobot maksimal 25. Penilaian atas Evaluasi Internal meliputi Pemenuhan Evaluasi (....), Kualitas Evaluasi (....), Pemanfaatan Evaluasi (....). Gambaran kondisi tersebut sebagai berikut : Kelemahan : . . . . .
1. 1.Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindaklanjuti :
2. 1.. . .
3. 2.. . . .
4. 5.Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala (OPD . . . .) Kabupaten Mamuju Tengah, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :
a.;
b.. . . . .. c .......... ;
d.. . . . .. Kami menghargai upaya Kepala (OPD . . . .) Kabupaten Mamuju Tengah beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan (OPD ) Kabupaten Mamuju Tengah. Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja (OPD .....) Kabupaten Mamuju Tengah tahun 20XX Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan banyak terima kasih. INSPEKTUR, ……………………………… Pangkat : NIP : Tembusan : disampaikan kepada Yth. :
1. 1.Bupati Mamuju Tengah (sebagai laporan) di Tobadak;
2. 2.Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak;
3. 3.Arsip. BUPATI MAMUJU TENGAH, ttd ARSAL ARAS Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, LUKMAN,S.Sos NIP.19690604 200112 1 007

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…