DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPBE; Pengendalian Teknis Keamanan; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu melaksanakan Manajemen Keamanan informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam melindungi data dan informasi elektronik, aplikasi dan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dari segala jenis gangguan sebagai akibat informasi elektronik dan transaksi elektronik, perlu pengaturan mengenai manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 SALINAN Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfatkan teknologi informasi komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7.Teknologi informasi dan komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemprosesan, manipulasi, pengelolaan dan pemindahan informasi antar media.
8.Kerahasiaan adalah sesuai dengan konsep hukum tentang kerahasiaan (confidentiality) atas informasi dan komunikasi secara Elektronik.
9.Keutuhan adalah sesuai dengan konsep hukum tentang keutuhan (integrity) atas Informasi Elektronik.
10.Ketersediaan adalah sesuai dengan konsep tentang ketersediaan (availability) atas informasi Elektronik.
11.Manajemen Keamanan SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.
12.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE.
13.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integritas/penghubung, dan perangkat Elektronik lainnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE

Pasal 3

Kebijakan internal Manajemen Keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.penetapan ruang lingkup;
b.penetapan penanggung jawab;
c.perencanaan;
d.dukungan pengoperasian;
e.evaluasi kinerja; dan
f.perbaikan berekelanjutan terhadap keamanan informasi.

Pasal 4

(1)Penetapan ruang lingkup Manajemen Keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.data dan informasi SPBE;
2. b.Aplikasi SPBE; dan
3. c.Infrastruktur SPBE.
(2)Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Pemerintah Daerah yang harus diamankan dalam SPBE.

Pasal 5

(1)Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(3)Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari tugas sebagai koordinator SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Manajemen Keamanan informasi SPBE, koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menetapkan pelaksanaan teknis keamanan SPBE.
(2)Pelaksanaan teknis keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua tim; dan
2. b.anggota tim.
(3)Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dijabat oleh pimpinan PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
(4)Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari seluruh pimpinan PD lainnya yang memiliki, membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE dan/atau infrastruktur SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memastikan pelaksanaan Manajemen Keamanan informasi SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
1. a.menetapkan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE Pemerintah Daerah;
2. b.mengevaluasi penerapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah;
3. c.memastikan penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE sesuai dengan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. d.merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran keamanan SPBE;
5. e.memutuskan dan merancang langkah kelangsungan layanan TIK dalam bentuk dokumen business continuity dan disaster recovery plans; dan
6. f.melaporkan pelaksanaan Manajemen Keamanan informasi SPBE pada koordinator SPBE.
(2)Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan dan/atau memastikan penerapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE pada PD masing-masing;
2. b.memastikan penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE sesuai dengan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan da mengelola langkah kelangsungan layanan TIK yang berpedoman pada dokumen business continuity dan disaster recovery plans; dan
4. d.berkoordnasi dengan ketua tim terkait penerapan keamanan Aplikasi dan Infrastruktur SPBE.

Pasal 8

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan oleh ketua tim pelaksana teknis keamanan SPBE.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan:
1. a.program kerja keamanan SPBE; dan
2. b.target realisasi program kerja keamanan SPBE.

Pasal 9

(1)Program kerja keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.edukasi kesadaran keamanan SPBE;
2. b.penilaian kerentanan keamanan SPBE;
3. c.peningkatan keamanan SPBE;
4. d.penanganan insiden keamanan SPBE;
5. e.audit keamanan SPBE.
(2)Target realisasi program kerja keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan prioritas setiap tahunnya.

Pasal 10

(1)Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan oleh koordnator SPBE.
(2)Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap:
1. a.sumber daya manusia keamanan SPBE;
2. b.teknologi keamanan SPBE; dan
3. c.anggaran keamanan SPBE.
(3)Koordinasi SPBE melalui dukungan pengoperasian memastikan pelaksanaan Manajemen Keamanan informasi SPBE diberikan alokasi sumber daya yang sesuai.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…