DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 115

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kategori dan Rasio Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasi BUMDAM; Bab 3. Organ Perumda Air Minum Wae Mbeliling; Bab 4. Kepegawaian; Bab 5. Asosiasi Perumda Air Minum Wae Mbeliling; Bab 6. Pelayanan Air Minum; Bab 7. Biaya Operasi Perumda Air Minum Wae Mbeliling; Bab 8. Penilaian Kinerja; Bab 9. Kewajiban dan Larangan; Bab 10. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 11. Ketentuan Peralihan; Bab 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan mewujudkan tata kelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mbeliling yang profesional dan berdaya saing, perlu diatur mengenai organ dan kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mbeliling;
b.bahwa Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penghasilan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Wae Mbeliling, Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 43 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Wae Mbeliling, dan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mbeliling sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan BUPATI MANGGARAI BARAT, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang TENTANG TATA KELOLA ORGAN DAN KEPEGAWAIANPERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAE MBELILING KABUPATEN MANGGARAIBARAT PERATURAN BUPATI MANGGARI BARAT NOMOR ..!\S-TAHUN2025 PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR BUPATI MANGGARAIBARAT I SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Tata Kelola Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mbeliling;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074)
6.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Wae Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah / Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4.Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umurn Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Keputusan KPM adalah keputusan yang diambil oleh Kepala Daerah selaku pemilik modal Perusahaan Umum Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.BUMD Air Min um yang selanjutnya disebut BUMDAM adalah BUMD yang bisnis utamanya bergerak di bidang penyediaan air minum dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. _A MEMUTUSKAN: Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 204).
8.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya ctisebut Perumda adalah BUMDyang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
9.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
10.Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
11.Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
12.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBDuntuk dijactikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
13.Biaya Operasi adalah seluruh biaya usaha Perumda yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
14.Pendapatan Operasi adalah seluruh pendapatan usaha Perumda.
15.Satuan pengawas intern adalah Satuan Pengawas Intern Perumda.
16.Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAPadalah badan usaha yang dictirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntan publik. 1 7. Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai Perumda.
18.Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi apabila Perumda memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
19.Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
20.Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan pegawai Perumda apabila terjadi peningkatan ~ !

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAE MBELILING KABUPATEN MANGGARAIBARAT.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan ,_,,;{

21.lnsentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
22.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
23.Saldo Laba Positif adalah Laba Bersih Perumda dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perumda dari tahun buku sebelumnya.
24.lndikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKUadalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.
25.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
26.Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disebut DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
27.Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disebut DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/ atau perorangan secara mandiri.
28.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima)tahun.
29.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda. • pelanggan.

Pasal 4

(1)BUMDAMdikategorikan berdasarkan jumlah pelanggan.
(2)Kategori BUMDAMsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kecil untuk jumlah pelanggan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) pelanggan;
2. b.sedang untuk jumlah pelanggan sebanyak 50.001 (lima puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) pelanggan; dan
3. c.besar untuk jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus ribu)
4. b.Organ Perumda;
5. c.kepegawaian;
6. d.asosiasi Perumda;
7. e.pelayanan air minum;
8. f.biaya operasi Perumda;
9. g.penilaian kinerja;
10. h.kewajiban dan larangan; dan
  1. 1.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KATEGORIDAN RASIO BIAYAOPERAS! TERHADAPPENDAPATAN OPERAS! BUMDAM

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kategori dan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi BUMDAM;

(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman tata kelola organ dan kepegawaian Perumda.

Pasal 7

(1)Bupati selaku pemilik modal pada Perumda mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 6

{ 1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh organ Perumda.

(2)Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perumda terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

BAB III

ORGANPERUMDAAIR MINUMWAE MBELILING

Pasal 5

(1)Dalam menjalankan bisnis usahanya, Perumda wajib memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda.
(2)Pendapatan Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi pendapatan air dan pendapatan non air.
(3)Rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kategori Perumda dengan kategori kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan ketentuan rasio paling tinggi 0, 95 (nol koma sembilan puluh lima).
(3)Kategori Perumda sebagai BUMDAM sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) termasuk dalam kategori kecil dengan jumlah pelanggan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) pelanggan.

Pasal 8

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melarang hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/ atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum. ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset:
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
  1. 1.pengesahan laporan tahunan; J. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda; dan
9. k.penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Bupati selaku KPMpada Perumda.

Pasal 10

(1)Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. c.memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4. d.memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
5. e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
6. f.berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
7. g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
8. h.tidak pernah dinyatakan pailit;
  1. 1.tidak pemah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; .A.

Pasal 9

( 1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM

(2)Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
(4)Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak bertugas melaksanakan pengawasan intern Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks115PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 45 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Samosir Nomor 43 Tahun 2024

Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 43 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 45 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Samosir Nomor 43 Tahun 2024

Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 43 Tahun 2019