DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pedoman Pengelolaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Bupati/Wali Kota melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah kabupaten/kota, dan Pengawasan dilaksanakan oleh APIP daerah kabupaten/kota dan camat; i BUPATI MANGGARAIBARAT, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Menimbang BUPATI MANGGARAlBARAT PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR PERATURANBUPATI MANGGARAIBARAT NOMOR t~ TAHUN 2025· TENTANG PEDOMAN PENGELOLAANPENGAWASAN DENGANTUJUAN TERTENTU DI LINGKUNGANINSPEKTORATDAERAH KABUPATENMANGGARAIBARAT I SALINAN I -

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022μ.,

b.bahwa untuk menunjang pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, perlu mengatur pedoman pengelolaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan lnspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Mengingat 47).~ Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144);
8.Peraturan Menteri Dalam Negcri Rcpublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
9.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah kabupaten Managgarai barat tahun 2022 Nomor

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat; 3 Bupati adalah Bupati Manggarai Barat;
4.Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5.Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
6.Pengawasan dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan kinerja;
7.Pedoman Pengelolaan Pengawasan dengan Tujuan tertentu yang selanjutnya disingkat dengan P3TI norma yang menjadi dasar bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam Cl Menetapkan MEMUTUSKAN:
10.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemngelolaan Penangananan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah kabupaten Managgarai Barat Tahun 2022 Nomor 101).

(1)P3TT mengatur hal-hal yang meliputi:
1. a.hal-hal umum pengelolaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
2. b.pemeriksaan/ audit investigatif;
3. c.audit penghitungan kerugian keuangan negara;
4. d.audit tujuan tertentu lainnya/ audit khusus;
5. e.pemberian keterangan ahli;
6. f.sosialisasi anti korupsi, dan
7. g.format dokumen pengelolaan pengawasan bidang investigasi. ~

BAB II

PEDOMANPENGELOLAANPENGAWASANDENGANTUJUANTERTENTU

Pasal 3

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menjadi dasar bagi bagi Aparat Pengawasan di lingkungan lnspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan dengan tujuan tertentu.
(2)'I'ujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah tercapainya output pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang berkualitas dan memberikan nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan (stakeholde~ dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah, kasus dan/ atau perkara. merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan dengan tujuan tertentu. untuk tercapainya produk Inspektorat Daerah yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. FRANSISKUS SALES SODO BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR o/q TID SEKRETARIS DAERAH K.ABUPATEN MANGGARAI BARAT, Diundangkan di Labuan Bajo Pada tanggal 1 Desember 2025 EDISTASIUS ENDI TID Ditetapkan di Labuan Bajo, pada tanggal 1 v~~ 2025 BUPATIMANGGARAIBARAT

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 4

P3TI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)P3TI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sejak tahap pra perencanaan penugasan sampai dengan tahap pemantauan tindak lanjut. HAL-HAL UMUM PENGEWLAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU A. Pengertian Dalam Pedoman Pengelolaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, yang climaksud dengan:

1.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
2.Pemeriksaan/audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
3.Pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan investigatif.
4.Pemeriksaan/audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
5.Pemeriksaan/ audit dengan tujuan tertentu lainnya (ADTTL)/Audit Khusus adalah pemeriksaan/ audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit audit investigasi dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)}- PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 PEDOMANPENGELOLAANPENGAWASANDENGANTUJUAN TERTENTUDI LINGKUNGANINSPEKTORAT. LAMPIRAN I NOMOR TENTANG
6.Current issue adalah permasalahan terkini yang sedang menjadi sorotan publik sehingga memerlukan penanganan segera.
7.Daftar Pihak-Pihakyang terkait adalah daftar kode, nama danjabatan para pelaku yang terlibat pada penyimpangan yang ditemukan oleh pejabat pada saat melakukan audit tujuan tertentu.
8.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik atau sejenisnya yang dapat dilihat ditampilkan dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9.Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta ataupun kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah pemeriksaan tujuan tertentu selanjutnya.
10.Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
11.Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/ daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/ atau pembangunan.
12.Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
13.Kerugi.an Keuangan Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah atau bertambahnya kewajiban daerah tanpa diimbangi. dengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melaw~ hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).
14.Laporan/pengaduan masyarakat adalah informasi langsung dan tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Objek Penugasan.
15.Masalah adalah kondisi yang menunjukan adanya perbedaan antara target dengan realisasinya dalam pengelolaan keuangan negara/ daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan/ atau pembangunan.
16.Objek Penungasan adalah semua organisasi perangkat daerah, Pemerintah Desa, Sekolah, Badan Usaha MillieDesa, Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan daerah termasuk pihak lain berdasarkan penetapan pengadilan. 1 7. Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi pejabat fungsional dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/ a tau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi penyidik dan/ atau hakim.
18.Pengkajian Aspek Pencengahan Korupsi atas ketentuan peraturan yang berindikasi menjadi penyebab korupsi selanjutnya disebut pengkajian ketentuan peraturan adalah penugasan dalam rangka mengidentifikasi kelemahan substansi ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
19.Penjamin Kualitas Sistem Pengendalian Intern adalah penjaminan kualitas terhadap pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan daerah. Penjaminan kualitas ini terdiri atas atribut-atribut spesifik yang memperkuat sistem pengendalian intern pada Objek Penugasan. ~ B. Latar Belakang
1.Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat menyebutkan bahwa salah satu fungsi Inspektorat adalah melakukan pengawasan internal terhadap kebijakan dan keuangan melalui pemeriksaan/audit, review, evaluasi, pemantauan/ monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya. Salah satu bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan pelaksanaan pengawasan melalui Pemeriksaan Tujuan Tertentu yang menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk memperkuat implementasi sistem pengendalian internal dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/ daerah dan pengelolaan pemerin tahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
2.Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pelaksanaan penjaminan kualitas menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk memperkuat implementasi sistem pengendalian intern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih (good and clean governance).
3.Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih (good and clean governance) di perlukan peran APIPyang efektif, yaitu:

a.memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; ~
1. 20.Perkara adalah penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
2. 21.Riwayat Penugasan adalah kumpulan dokumentasi riwayat penungasan keinvestigasian mulai dari surat pennintaan penugasan sampai penyelesaian penugasan dan dokumen lain yang relevan dengan riwayat suatu penugasan.
b.memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
c.memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
1. 4.Laporan hasil pemeriksaan tujuan tertentu termasuk laporan hasil pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi sebagai output penugasan Dengan Tujuan Tertentu yang di hasilkan Inspektorat dan pemberi keterangan ahli di sidang pengadilan selama ini telah membantu upaya pemerintah dalam mengungkapkan dan menindak kejadian korupsi.
2. 5.Pemeriksaan pengaduan masyarakat dan penjamin kualitas dalam rangka penyelesaian permasalahan dan peningkatan pelayanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.
3. 6.Inspektorat sebagai instansi yang mempunyai tugas melakukan pencegahan terhadap terjadinya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) secara terus menerus melalui penjaminan kualitas, merupakan alat yang diimplemantasikan oleh Inspektorat Daerah dan setiap Objek Penugasan guna memperkuat sistem pengendalian Intern dalam mendeteksi dan mencegah kemungkinan terjadinya KKN pada berbagai organisasi pemerintahan. Upaya pencegahan KKN lainnya yaitu dilakukan melaui penugasan pengkajian ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi guna perbaikan atau penyempurnaan aspek sistem pengendalian Intern pada pelaksanaan peraturan.
4. 7.Untuk meningkatkan kepercayaan dan amanat yang diberikan kepada Inspektorat Daerah serta menjaga kualitas produk hasil Penugasan Dengan Tujuan Tertentu, dipandang perlu adanya suatu P3TT yang menyeluruh dan terintegrasi. ~ C. Dasar Penyusunan Pedoman
5. 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang;
6. 2.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. 3.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014;
8. 4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. 5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingk:ungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah; ll
11. 8.P3TI wajib dipedomani oleh seluruh Aparatur Pengawasan di Inspektorat yang melakukan penugasan untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara professional.
12. 9.Pedoman ini memuat pedoman umum pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang mengacu kepada standar dan praktik- praktik auditing.
13. 10.Dengan diberlakukannya P3TI ini diharapkan terdapat keseragaman dalam penanganan penugasan Dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. D. Maksud dan Tujuan
14. 1.Maksud P3TT adalah memberikan pedoman bagi segenap aparatur pengawas di lingkungan Inspektorat Daerah Kab. Manggarai Barat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan Dengan Tujuan Tertentu.
15. 2.Tujuan P3TT adalah tercapainya output pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang berkualitas dan memberikan nilai tambah ( value added) bagi para pemangku kepentingan (stakeholder} dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah, kasus dan/ atau perkara. E. Ruang Lingkup Pengelolaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
16. 1.Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu meliputi pemeriksaan investigatif termasuk pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan daerah, pemberian keterangan ahli, penanganan pengaduan masyarakat atau pengawasan tujuan tertentu lainnya, sosialisasi pencegahan korupsi, pemberian pendapat dalam rangka pencegahan KKN.
17. 2.Permintaan penugasan Dengan Tujuan Tertentu berasal dari:
a.Pengembangan hasil pemeriksaan internal/ operasional. Dalam pelaksanaan pemeriksaan internal/ operasional ditemukan adanya dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan daerah, kelemahan sistem pengendalian intern, kelemahan substansi ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi dapat ditindaklanjuti dengan penugasan pemeriksaan investigatif berdasarkan permintaan dari pimpinan objek penugasan yang berwenang.~
1. 7.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Penangananan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
b.Pengaduan masyarakat Dapat ditindaklanjuti dengan penugasan pemeriksaan investigatif setelah diperoleh perrnintaan penugasan dari instansi penyidik atau pimpinan objek penugasan.
c.Permintaan instansi penyidik/ penetapan pengadilan Baik secara langsung maupun penetapan pengadilan dapat dipenuhi dengan jenis penugasan pemeriksaan investigatif, pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan daerah dan pemberian keterangan ahli.
d.Permintaan objek penugasan Dapat dilakukan jenis penugasan pemeri.ksaan invcstigatif dan penjaminan kualitas untuk meminimalisasi peluang terjadinya tindak pidana korupsi, narasumber dan pemberian pendapat.
1. 3.Pedoman umum yang diatur dalam P3TT ini berlaku untuk seluruh jenis penugasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. F. Standar Pemeri.ksaan/Penugasan Investigasi ini mengacu pada Standar Pemeriksaan Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
2. 1.lndependensi dan Objektivitas
a.Dalam melaksanakan penugasan Dengan Tujuan Tertentu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat harus independen dan objektif baik secara faktual maupun secara penampilan yang menimbulkan interprestasi tidak independen dan tidak objektif.
b.Dalam hal terjadi situasi adanya dan atau interprestasi adanya gangguan terhadap independensi dan objektifitas, APIP Inspektorat harus melaporkan kepada pimpinan unit kerja/Inspektur. Pimpinan unit kerja harus mengganti APIP yang menyampaikan situasinya dengan APIP lain yang bebas dari situasi dan atau interprestasi terjadinya gangguan terhadap independensi dan objektivitas. ~
1. 2.Kepatuhan terhadap kode etik APIP lnspektorat harus mematuhi kode etik yang berlaku bagi APIP lnspektorat Daerah.
2. 3.Kompetensi
a.APIP lnspektorat harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya yang bersifat kolektif yang mengacu pada kemampuan profesional yang diperlukan, APIP dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan.
b.Dalam hal penggunaan tenaga ahli, APIPlnspektorat harus menilai kualifikasi professional, kompetensi dan pengalaman yang relevan, independent dan proses pengendalian kualifikasi tenaga ahli harus disupervisi untuk menyakinkan ruang lingkup penugasan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan investigasi yang dilakukan APIP lnspektorat.
1. 4.Kecermatan Profesional
a.APIP lnspektorat harus menggunakan kemahiran prof esionalnya dengan cermat dan seksama (Due professional care) dan secara hati- hati (prudent) dalam setiap penugasan investigasi.
b.Due professional care dilakukan pada berbagai aspek pemeriksaan, diantaranya: 1) formulasi tujuan penugasan; 2) penentuan ruang lingkup penugasan termasuk evaluasi risiko penugasan; 3) pemilihan pengujian dan hasilnya; 4) pemilihan jenis dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan penugasan; 5) penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam penugasan dan efek/ dampaknya; 6) pengumpulan dan pengujian bukti penugasan; dan j- 7) penentuan kompetensi, integritas dan kesimpulan yang diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan insvestigasi. J-,- A. Pendahuluan Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mcngungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
1. 1.Tujuan Tujuan audit investigatif adalah mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
2. 2.Sasaran Sasaran audit investigatif adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.
3. 3.Ruang lingkup Ruang lingkup audit investigatif adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit investigatif. B. Pelaksanaan
4. 1.Audit lnvestigatif dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut: a) Pengembangan dari kegiatan pengawasan lainnya seperti monitoring, evaluasi, rcviu dan/ atau audit tujuan tertentu lainnya; b) Pengaduan masyarakat; c) Permintaan dari pimpinan objek penugasan;dan d) Permintaan dari lnstansi penyidik
5. 2.Audit lnvestigatif dilakukan dengan tahapan meliputi Pra Perencanaan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan. 1) Pra Perencanaan Pra perencanaan merupakan tahapan awal proses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan simpulan yang tr- II. PEMERIKSAAN / AUDIT INVESTIGATIF dila.kukan oleh Inspektorat untuk memutuskan apakah akan melakukan atau tidak melakukan audit investigatif. (l)Audit Investigatif yang bersumber dari pengembangan kegiatan pengawasan lainnya
a.Inspektur bertanggung jawab melakukan telaah atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan menjadi audit investigatif.
b.Inspektur memerintahkan lnspektur Pembantu V untuk mela.kukan telaah atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan menjadi audit investigatif melalui Surat Perintah Penelaahan (Lampiran II format 1).
c.Inspektur Pembantu V membentuk tim untuk melakukan telaah atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan menjadi audit investigatif.
d.Telaah dilakukan antara lain dengan memeriksa dokumen, analisis pemenuhan SW+ lH, menyelenggarakan ekspose tim pemeriksaan sebelumnya, serta prosedur lain yang dipandang perlu.
e.Telaah dila.kukan untuk memperoleh kecukupan informasi laporan hasil pengawasan memenuhi kriteria untuk dikembangkan dengan audit investigatif atau tidak.
f.Hasil telaah dituangkan dalarn Laporan Hasil Telaah dan disarnpaikan kepada Inspektur, untuk mendaptkan petunjuk dan arahan lebih lanjut.
g.Dalam laporan hasil telaah, minimal harus memuat: a) Lembar Penelaahan (Larnpiran 2); b) Laporan Telaah Staf (Lampiran 3); dan c) Nota Dinas Penelaahan (Lampiran 4).
h.Penjelasan terkait dengan SW+2H adalah sebagai berikut:
1. 01.What (Apa-Jenis Penyirnpangan dan Darnpaknya) lnformasi ini berkaitan dengan apajenis dugaan penyimpangan
2. 02.Who [Siapa-Pihak-Pihak yang Terkait) Informasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga ~ melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan / penjelasan.
3. 03.Where (Dimana - Tempat Terjadinya Penyimpangan) lnformasi ini berkaitan dengan tempat dimana terjadinya penyimpangan khususnya institusi/unit kerja tempal terjadinya penyimpangan.
4. 04.When (Kapan - Wa.ktu Terjadinya Penyimpangan) lnformasi ini berkaitan dengan kapan penyimpangan ini terjadi yang akan mempengaruhi penetapan ruang lingkup penugasan investigasi. Penentuan tempus (saat/waktu terjadinya penyimpangan) membantu pemahaman tim audit investigasi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku saat terjadinya penyirnpangan, sehingga dalam mengungkapkan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
5. 05.Why (Mengapa-Penyebab Terjadinya Penyimpangan) lnformasi yang ingin diperoleh adalah mengapa seseorang pelakukan penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang a.kan dapat mengarah kepada pembuktian unsur niat (intent).
6. 06.How (Bagaimana - Modus Penyimpangan) Inforrnasi ini berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut tcrjadi yang akan membantu dalam menyusun modus operandi penyimpangan tersebut serta meyakini penyembunyian (concealment), dan pengonversian (convertion) hasil penyimpangan. i.Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif adalah: a) Terdapat penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan; b) Terdapat indikasi kerugian keuangan negara; 1--

(2)Audit Investigatif yang bersumber dari pengaduan masyarakat
1. a.Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif adalah pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Daerah/lnspektorat dan telah memenuhi kriteria berdasarkan basil telaah pengaduan oleh tim telaah.
2. b.Inspektur memerintahkan Inspektur Pembantu V untuk melakukan telaah atas pengaduan masyarakat yang akan dikembangkan menjadi audit investigatif melalui Surat Perintah Penelaahan (Lampiran II format 1).
3. c.lnspektur Pembantu V membentuk tim untuk melakukan telaah atas pengaduan masyarakat yang akan dikembangkan menjadi audit investigatif, dilaksanakan paling sedikit 5 hari dan paling lama 10 hari penugasan.
4. h.Telaah dilakukan antara lain dengan memeriksa dokumen, analisis pemenuhan SW+lH, menyelenggarakan ekspose tim pemeriksaan sebelumnya, serta prosedur lain yang dipandang perlu.
  1. 1.Telaah dilakukan untuk memperoleh kecukupan informasi laporan hasil pengawasan memenuhi kriteria untuk dikembangkan dengan audit investigatif atau tidak. J. Hasil telaah dituangkan dalam Laporan Hasil Telaah dan disampaikan kepada lnspektur, untuk mendaptkan petunjuk dan arahan lebih lanjut. ~ c) Kegiatan pengawasan lainnya yang akan dilakukan audit investigatif belum pernah dilakukan audit investigatif /khusus oleh APIPlainnya; dan d) Hasil pengawasan yang akan dilakukan audit investigatif tidak sedang dalam penanganan hukum oleh instansi penyidik. j.Berdasarkan pada laporan basil telaah, Inspektur memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan audit investigatif. Keputusan lnspektur tersebut menjadi dasar pelaksanaan perencanaan audit investigatif melalui lembar disposisi lnspektur Daerah yang ditujukan kepada lnspektur Pembantu V.
5. k.Dalam laporan hasil telaah, minimal harus memuat: a) Lembar Penelaahan (Lampiran 2); b) Laporan Telaah Staf (Lampiran 3); dan c) Nota Dinas Penelaahan (Lampiran 4).
  1. 1.Penjelasan terkait dengan 5W+2H adalah sebagai berikut:
  2. 01.What (Apa-Jenis Penyimpangan dan Dampaknya) Informasi ini berkaitan dengan apa jenis dugaan penyimpangan
  3. 02.Who (Siapa-Pihak-Pihak yang Terkait) lnformasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
  4. 03.Where (Dimana - Tempat Terjadinya Penyimpangan) lnformasi ini berkaitan dengan tempat dimana terjadinya penyimpangan khususnya institusi/unit kerja tempat terjadinya penyimpangan.
  5. 04.When (Kapan -Waktu Terjadinya Penyimpangan) Informasi ini berkaitan dengan kapan penyimpangan ini terjadi yang akan mempengaruhi penetapan ruang lingkup penugasan investigasi. Penentuan tempus (saat/waktu terjadinya penyimpangan) membantu pemahaman tim audit investigasi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku saat terjadinya penyimpangan, sehingga dalam mengungkapkan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
  6. 05.Why (Mengapa-Penyebab Terjadinya Penyimpangan) Informasi yang ingin diperoleh adalah mengapa seseorang pelakukan penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan dapat mengarah kepada pembuktian unsur niat (intent).
  7. 06.How (Bagaimana - Modus Penyimpangan) Informasi ini berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi yang akan membantu dalam menyusun modus operandi~ penyimpangan tersebut serta meyakini penyembunyian (concealment), dan pengonversian (convertion) hasil penyimpangan. j.Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif adalah: a) Terdapat penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan; b) Terdapat indikasi kerugian keuangan negara; c) Pengaduan Masyarakat yang akan dilakukan audit investigatif belum pernah dilakukan audit investigatif/khusus oleh APIP lainnya; dan d) Pengaduan Masyarakat yang akan dilakukan audit investigatif tidak sedang dalam penanganan hukum oleh instansi penyidik.
6. k.Berdasarkan pada laporan hasil telaah, lnspektur memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan audit investigatif. Keputusan Inspektur tersebut menjadi dasar pelaksanaan perencanaan audit investigatif melalui lembar disposisi Inspektur Daerah yang ditujukan kepada Inspektur Pembantu V.
(3)Audit investigatifberdasarkan permintaan pimpinan objek penugasan dan atau kepala daerah
1. a.Audit Investigatif berdasarkan permintaan pimpinan objek penugasan dapat dipenuhi atas pennintaan tertulis dan atau lisan dari pirnpinan tertinggi objek penugasan kepada Inspektur.
2. b.Inspektur memerintahkan lnspektur Pembantu V untuk melakukan telaah atas permintaan pimpinan objek penugasan yang akan dikembangkan menjadi audit investigatif melalui Surat Perintah Penelaahan (Lampiran II format 1).
3. c.Inspektur Pembantu V membentuk tim untuk melakukan telaah atas permintaan pimpinan objek penugasan yang akan dikembangkan menjadi audit investigatif, dilaksanakan paling sedikit 5 hari dan paling lama 10 hari penugasan.
4. d.Telaah dilakukan antara lain dengan memeriksa dokumen, analisis pemenuhan SW+ l H, menyelenggarakan ekspose tim telaah, serta prosedur lain yang dipandang perlu~
5. e.Telaah dilakukan untuk memperoleh kecukupan informasi laporan hasil pengawasan memenuhi kriteria untuk dikembangkan dengan audit investigatif atau tidak.
6. f.Hasil telaah dituangkan dalam Laporan Hasil Telaah dan disampaikan kepada Inspektur, untuk mendapatkan petunjuk dan arahan lebih lanjut. Dalam laporan basil telaah, minimal harus memuat: a) Lembar Penelaahan (Lampiran 2); b) Laporan Telaah Staf (Lampiran 3); dan c) Nota Dinas Penelaahan (Lampiran 4).
7. g.Penjelasan terkait dengan 5W+2H adalah sebagai berikut:
  1. 01.What (Apa-Jenis Penyimpangan dan Dampaknya) lnformasi ini berkaitan dengan apajenis dugaan penyimpangan
  2. 02.Who (Siapa-Pihak-Pihak yang Terkait) lnformasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
  3. 03.Where (Dimana - Tempat Terjadinya Penyimpangan) Informasi ini berkaitan dengan tempat dimana terjadinya penyimpangan khususnya institusi/unit kerja tempat terjadinya penyimpangan.
  4. 04.When (Kapan- Waktu Terjadinya Penyimpangan) Informasi ini berkaitan dengan kapan penyimpangan ini terjadi yang akan mempengaruhi penetapan ruang lingkup penugasan investigasi. Penentuan tempus (saat/waktu terjadinya penyimpangan) membantu pemahaman tim audit investigasi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku saat terjadinya penyimpangan, sehingga dalam mengungkapkan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
  5. 05.Why (Mengapa-Penyebab Terjadinya Penyimpangan) ~
(4)Audit lnvestigatif berdasarkan permintaan Instansi Penyidik
1. a.Audit investigatif berdasarkan permintaan Instansi Penyidik dapat dipenuhi atas permintaan tertulis dari pimpinan Instansi Penyidik kepada Bupati/Inspektur.
2. b.Inspektur menindaklanjuti pcrminlaan audit investigatif dengan mcngirirn surat undangan ekspose kepada pimpinan Instansi Penyidik. /,.- Informasi yang ingin diperoleh adalah mengapa seseorang pelakukan penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan dapat mengarah kepada pembuktian unsur niat (intent).
  1. 06.How (Bagaimana - Modus Penyimpangan) Informasi ini berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi yang akan membantu dalam menyusun modus operandi penyimpangan tersebut serta meyakini penyembunyian (concealment), dan pengon versian ( convertion) hasil penyimpangan.
3. h.Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dcngan audit investigatif adalah: a) Terdapat penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan; b) Terdapat indikasi kerugian keuangan negara; c) Pcrmintaan pimpinan objck penugasan yang akan dilakukan audit investigatif belum pernah dilakukan audit mvestigatif/khusus oleh APIP lainnya; clan d) Objek pengawasan yang akan dilakukan audit investigatif tidak scdang dalam penanganan hukum olch Instansi Penyidik .
  1. 1.Berdasarkan pada laporan hasil telaah, Jnspektur memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan audit investigatif. Keputusan Inspektur tersebut menjadi dasar pelaksanaan perencanaan audit investigatif mclalui lcmbar disposisi Inspektur Daerah yang ditujukan kepada Inspektur Pembantu V.
4. c.Pimpinan dan/atau yang mewakili lnstansi Penyidik mela.kukan ekspose atas perrnasalahan yang dimintakan audit investigatif. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit in vestigatif.
5. d.Pada saat ekspose, pimpinan dan/ atau yang mewakili lnstansi Penyidik mcmbawa seluruh bukti/ dokumen dan informasi yang telah diperoleh. Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) (Lampiran II format 5) yang memuat uraian pemcnuhan kriteria (SW+2H) dan simpulan terkait dapat atau tidaknya surat permintaan tersebut ditindaklanjuti dengan audit investigatif.
6. e.Dalam RHE, minimal memuat: a) Garnbaran umum objck penugasa; b) Pemenuhan kriteria (5W+2H) ; c) Pembahasan; dan d) Simpulan.
7. f.Jika melalui ekspcse, lnspektur belum dapat meyakini kecukupan kriteria (SW+2H) maka lnspektur dapat mcnugaskan tim audit untuk melakukan tclaah atas bukti/ dokumcn dan informasi yang ditcrima dari lnstansi Pcnyidik pada saat ekspose.
8. g.Telaah dilakukan antara lain dengan memeriksa dokumen, analisis peraturan, menyelenggarakan ekspose awal, serta prosedur lain yang dipandang perlu.
9. h.Tclaah dilakukan untuk memperolch kccukupan informasi dan memenuhi kriteria untuk dilanjutkan dengan audit investigatif atau tidak.
  1. 1.Hasil telaah dituangkan dalam Laporan Hasil Telaah dan dilakukan reviu sccara berjenjang.
10. j.Dalam laporan hasil telaah, minimal harus memuat: a) Lernbar Penelaahan (Lampiran II format 2); b) Laporan Telaah Staf (Lampiran II format 3);
11. k.Kriteria permintaan instansi penyidik untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif adalah: P-,- a) Terdapat penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan; b) Terdapat indikasi kerugian keuangan negara; c) Objek penugasan yang akan dilakukan audit investigatif tidak pemah/ sedang dilakukan audit investigatif /khusus oleh BPK atau APJP lainnya; d) Kegiatan yang akan dilakukan audit investigatif berada pada tahap penyelidikan; e) Tidak terdapat gangguan terkait independensi kelembagaan di Inspektorat terkait kasus yang ctimintakan audit.
  1. 1.Apabila dipandang perlu, lnspektur dapat berkonsultasi dengan Bupati untuk meminta pertimbangan dalarn menerima atau tidak menerima permintaan penugasan m.Apabila dipandang perlu, bagian hukum dan perundang- undangan dapat diminta pendapat atau diikutsertakan dalam ekspose. 2) Perencanaan (l)Dalam merencanakan audit investigatif, tim audit harus menyusun dan mcndokumentasikan rcncana pcnugasan audit mvestigatif dalarn hal:
12. a.mcnctapkan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup;
13. b.mcnctapkan alokasi waktu dan sumbcr daya penugasan;
14. c.mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan. Hipotesis yang dikembangkan bisa lebih dan 1;
15. d.mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk mcnguji hipotcsis:
16. e.merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk Program Audit;
17. f.melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi; dan
18. g.mendokumentasikan seluruh proses perencanaan.
(2)Apabila diperlukan, audit investigatif dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten di bidang tertentu.
(3)Dalam penggunaan tenaga ahli, tim audit merancang proscdur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan memadai [,., bahwa basil pekerjaan tenaga ahli dapat mendukung tujuan audit investigatif.
(4)Setiap penugasan audit investigatif harus dinyatakan dalam Surat Perintah Togas (Lampiran 6). Surat perintah tugas audit investigatif disampaikan kepada pihak yang melakukan permintaan audit, yaitu:
1. a.Pimpinan objek penugasan [jika audit investigatif bukan dari permintaan instansi penyidik); atau
2. b.Pimpinan instansi penyidik dengan tembusan kepada pimpinan objek penugasan (jika audit investigatif berasal dari permintaan instansi penyidik
(5)Setiap audit investigatif harus diselesaikan tepat waktu. Audit investigatif dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (progress report) (Lampiran 11 format 7).
(6)Biaya audit investigatif dapat menjadi beban DPA Inspektorat dan atau mitra kerja setelah memperoleh izin dari lnspektur.
(7)Dalam hal terdapat penolakan oleh pimpinan objek penugasan, maka Inspektur melakukan koordinasi dengan instansi penyidik atau pimpinan objek penugasan yang meminta dilakukan audit investigatif.
(8)Dalam hal pimpinan objek penugasan tetap menolak, maka pimpinan objek penugasan menyampaikan perihal penolakan audit tersebut secara tertulis kepada Inspektur dengan menyertakan alasan penolakan.
(9)Dalam hal penolakan tersebut dapat diatasi, audit investigatif dilanjutkan. (IO)Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penugasan audit Jnvestigatif yaitu selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang dengan alasan yang dapat diterima paling lama 45 (empat puluh lima) hari yang ditetapkan oleh Inspektur. ( 11)Susunan tim audit terdiri dari :
1. a.Penanggungjawab;
2. b.Wakil Penanggungjawab;
3. c.Pengendali Teknis,; ~
(13)Wewenang dan Tanggung Jawab sesuai peran tim audit:
1. a.Penanggung J awab : 1) penanggungjawab kegiatan pemeriksaan; 2) menetapkan waktu dan susunan personil tim pemeriksa; 3) menandatangani surat perintah tugas; 4) melakukan supervisi pelaksanaan pemeriksaan/ audit melalui reviu terhadap laporan supervisi koordinator/pengendali teknis dan konsep LHP yang disampaikan, reviu langsung terhadap tim, dan dituangkan ke dalam laporan supervisi penanggungjawab; 5) menerima ekspose hasil perneriksaan; 6) menandatangani LHP; dan 7) kewenangan lain yang diatur sesuai tugas pokok Inspektur Daerah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. b.Wakil Penanggungjawab, membantu tugas penangungjawab untuk: 1) penanggungjawab kegiatan pemeriksaan; 2) menetapkan waktu dan susunan personil tim pemeriksa; 3) menandatangani surat perintah tugas; 4) melakukan supervisi pelaksanaan pemeriksaan/audit melalui reviu terhadap laporan supervisi koordinator/pengendali teknis dan konsep LHP yang disampaikan, reviu langsung terhadap tim, dan dituangkan ke dalam laporan supervisi penanggungjawab; 5) menerima ekspose hasil pemeriksaan; 6) menandatangani LHP; dan 7) kewenangan lain yang diatur sesuai rugas pokok lnspektur Oaerah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. c.Koordinator /Pengendali Teknis : 1) menerima penugasan dari penanggung jawab dan berkonsultasi dengan penanggung jawab tentang substansi pemeriksaan dan hal-hal yang bersifat strategis dengan penugasan;f
4. d.Ketua Tim; dan
5. e.Anggota Tim.
(12)Jurnlah anggota tim paling sedikit 3 orang dan dapat ditambah sesuai dengan ruang lingkup audit. 2) mengarahkan tim pemeriksa; 3) melakukan koreksi dan evaluasi terhadap penyusunan Pedoman Kerja Pengawasan (PKP); 4) melaporkan hasil penyusunan PKP kepada penanggung jawab; 5) melakukan evaluasi pelaksanaan PKP; 6) melakukan supervisi pelaksanaan pemeriksaan terhadap ketua dan anggota tim; 7) melakukan reviu terhadap KKP ketua tim dan mendokumentasikannya ke dalam lembar supervisi; 8) Melaporkan perkembangan pemriksaan kepada penanggung jawab hal-hal yang prinsip dan strategis secara real time; 9) melakukan ekspose hasil pemeriksaan; 10) melakukan entry dan exit briefing; 11) mengoreksi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)dari ketua tim; 12) Menandatangani LHP; 13) mengevaluasi kinerja ketua tim dan anggota tim; dan 14) melaporkan secara berjenjang jika menemukan aparat pengawas dalam tim yang melakukan pelanggaran kode etik.
1. d.Ketua Tim : 1) memimpin briefing tim pemeriksa; 2) merumuskan dan membuat konsep PKP; 3) menandatangani PKP yang telah disetujui oleh koordinator / pengendali teknis; 4) melakukan entry dan exit briefing sesuai persetujuan koordinator / pengendali teknis; 5) melakukan pemeriksaan sesuai PKP; 6) mendistribusikan tugas kepada anggota tim; 7) memimpin, membimbing, dan mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan sesuai waktu yang telah ditentukan; 8) mengkoordinasikan antara anggota tim; 9) melakukan supervisi terhadap anggota tim; 10) membuat Kertas Kerja Perseorangan (KKP) dan mereviu KKP anggota tim; ~ pemeriksaan; 24) mendokumentasikan hasil komunikasi pegawasan dan reviu Laporan Keuangan (LK) kepada entitas; dan 25) melaporkan secara berjenjang jika menemukan aparat pengawas dalam tim yang melakukan pelanggaran kode etik;
2. e.Anggota Tim : 1) mengumpulkan bah an PKP; 2) menyusun PKP; 3) melakukan pemeriksaan sesuai dengan PKP; 4) mencatat hasil tahapan pemeriksaan dalam KKP; 5) melaporkan tahapan pemeriksaan kepada Ketua Tim; 6) membuat Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan/pengawasan (P2HP); 7) meminta komentar yang diperiksa/diaudit; 8) mendiskusikan masalah-masalah yang ditemui saat pelaksanaan pengawasan dengan Ketua Tim; /J- entitasdengan 11) memaraf KKP anggota tim yang telah direviu dan clisetujui; 12) melakukan reviu hasil Pemeriksaan berdasarkan PKP; 13) mengk.omunikasikan hasil pengawasan dgn entitas pemeriksaan; 14) menyusun pokok-pokok hasil pemeriksaan; 15) memaraf pokok-pokok hasil pemeriksaan; 16) melaporkan perkembangan pemriksaan kepada koorclinator / pengendali teknis hal-hal yang prinsip dan strategis secara real time; 17) menyusun konsep LHP; 18) memaraf LHP; 19) memberi petunjuk yang bersifat strategis terhadap penyelesaian pekerjaan; 20) menyampaikan ekspose basil pemeriksaan; 21) menilai kinerja anggota tim; 22) menyiapkan lembar supervisi bagi koordinator/pengendali teknis dan penanggung jawab pemeriksaan; 23) mengkoorclinasikan antara pemeriksa 3) Pelaksanaan
(1)Dalam melaksanakan audit investigatif, tim audit harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup.
(2)Bukti disebut kompeten ketika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang- undangan. Bukti yang andal adalah bukti mengandung informasi terbaik, valid, konsisten dengan fakta, dan diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik penugasan yang tepat.
(3)Bukti disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit.
(4)Bukti audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, Tim audit harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif.
(5)Dalam pelaksanaan audit investigatif, jumlah bukti audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode sampling, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.
(6)lnspektur menerbitkan laporan hasil audit investigatif apabila dalam penugasan tersebut diperoleh bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang dapat memberikan keyakinan memadai scrta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil audit investigatif dari tim audit investigasi.
(7)Dalam audit investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigatif, dengan fokus pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan:
1. a.fakta-fakta dan proses kejadian; ~ 9) mengumpulkan dan menyusun current file dan permanent file dalam odner; 10) menyusun konsep LHP; dan 11) melaporkan secara berjenjang jika menemukan aparat pengawas dalam tim yang melakukan pelanggaran kode etik.
2. b.sebab dan akibat penyirnpangan; dan
3. c.pihak-pihak yang terkait (terlibat atas penyimpangan];
(8)Pengumpulan bukti audit dilakukan secara tertulis kepada pimpinan objek penugasan
(9)Dalam hal pirnpinan objek penugasan yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti-bukti setelah dirninta secara tertulis oleh tim yang bertugas tidak segera memenuhi bukti-bukti yang diminta, maka tirn audit yang bertugas membuat surat permintaan ke-2 yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dan tembusan kepada Bupati dengan menyebutkan batas waktu untuk memenuhi perrnintaan bukti-bukti terse but. Batas waktu yang dimaksud di atas maksimum 2 (dua) minggu atau selama waktu tertentu sesuai pertimbangan tim yang ditugaskan. Dalam hal setelah perrnintaan ke-2 dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan permintaan bukti-bukti tersebut belum dipenuhi, maka Inspektur dapat menghentikan sementara audit investigatif melalui surat yang ditujukan kepada lnstansi Penyidik/Pimpinan Objek Penugasan dengan tembusan kepada Bupati. ( 10) Bukti audit dalam ben tuk apapun dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai, termasuk pengumpulan dan evaluasi bukti dokumen elektronik (dokumen elektronik pengadaan barang dan jasa) melalui prosedur komputer forensik (apabila diperlukan). Pengumpulan bukti dokumen e]ektronik melalui prosedur komputer forensik, dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik.
(11)Dalam mengevaluasi bukti, tim audit harus:
1. a.menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan mernperhatikan urutan proses kejadian (sequences) dan kerangka waktu kejadian (time frame) yang dijabarkan dalarn bentuk bagan alur kejadian (fl.ow chart) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
2. b.menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selarna pekerjaan audit;
3. c.menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis; dan
4. d.mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat/ substansi daripada bentuk t_. (substance over form), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan. ( 12) Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, tim audit harus melakukan klarifikasi dan konfrrmasi yang memadai kepada masing- masing pihak-pihak terkait untuk memastikan relevansi, kecukupan, dan keandalan bukti. Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan dan ditandatangani oleh Tim audit yang meminta klarifikasi dan rnasing-rnasing pihak yang diklarifikasi. Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait sekaligus sebagai permintaan tanggapan kepada yang bersangkutan atas fakta- fakta yang diperoleh tim audit berdasarkan bukti lain.
(13)Bukti audit yang telah dikumpuJkan kemudian dianalisis, dan dievaluasi. Analisis dan evaluasi bukti audit digunakan untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak- pihak yang terkait.
(14)Penggunaan Tenaga Ahli
1. a.Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain (termasuk di antaranya prosedur pemeriksaan fisik], maka tim audit dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
2. b.Terhadap penggunaan tenaga ahli, maka tim audit harus melakukan komunikasi dengan tenaga ahli untuk memperolch pemahaman yang cukup guna meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/ atau informasi dari tenaga ahli tersebut.
3. c.Dalam penggunaan tenaga ahli, tim audit harus mempertimbangkan kualifikasi, termasuk di antaranya kompetensi dan pengalaman, serta mempertimbangkan independensi dari ahli (person), data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli, dan proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit. f
4. d.Tenaga ahli wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada tim audit sesuai waktu yang ditetapkan oleh tim audit.
5. e.Biaya penggunaan tenaga ahli dibebankan kepada DPA Inspektorat. ( 15) Pada setiap tahap audit, pekerjaan tim audit harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit, dan meningkatnya kompetensi tim audit.
(16)Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Hasil pembahasan intern dituangkan dalam risalah pembahasan intern yang dapat menyimpulkan satu dari dua hal yaitu audit telah cukup/memadai atau masih memerlukan prosedur audit tambahan. Tim audit harus menindaklanjuti rekomendasi/ saran dari pembahasan intern.
(17)Inspektur pembantu V melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan audit investigatif terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur.
(18)Dalam hal audit investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali tim audit sehingga terdapat risiko penugasan audit investigatif tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan perolehan bukti/informasi), maka Tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur selaku penanggungjawab penugasan untuk menghentikan sementara penugasan. Langkah yang diambil oleh lnspektur adalah:
1. a.Melanjutkan kembali audit investigatif jika hambatan dapat diatasi dalam jangka waktu tertentu; atau
2. b.Menghentikan audit investigatif secara tetap jika dalam batas waktu tertentu, hambatan tidak dapat teratasi.
(19)Dalam hal audit investigatif sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka audit ll 4) Pelaporan ( 1) Berdasarkan pada proses audit, tim audit menyusun laporan hasil audit investigatif.
(2)Hasil audit investigatif berupa Laporan Hasil Audit lnvestigatif (LHAI) yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara serta rekomendasi dan/ atau tindakan perbaikan yang dapat diterapkan.
(3)Laporan hasil audit investigatif harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah "dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia".
(4)Inspektur dapat menerbitkan laporan hasil audit investigatif apabila bukti yang diperoleh mencukupi untuk mengambil kesimpulan yang tidak menimbulkan risiko audit.
(5)Apabila terdapat hambatan atau pembatasan audit yang berisiko terhadap hasil audit, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan.
(6)Laporan hasil audit investigatif disajikan dalam bentuk bah atau bentuk surat dengan ketentuan sebagai berikut: • Laporan bentuk BAB
1. a.LHAI disusun dalam bentuk bab apabila hasil audit investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti).
2. b.Pihak-pihak terkait yang disajikan dalam LHAI hanya berupa kode (tanpa disertai identitas lain, di antaranya jabatan ataupun institusi pihak terkait). Identitas lengkap pihak-pihak terkait disampaikan dalam daftar pihak-pihak terkait di dalam surat pengantar (Lampiran II format 9 ) berkode SR (Sangat Rahasia) yang terpisah dari LHAI.
3. c.Dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian Ji- investigatif dihentikan dengan mengomunikasikan hasil penugasan melalui penerbitan laporan hasil penugasan dalam bentuk surat. • Laporan Bentuk Surat a) LHAI disusun dalam bentuk surat apabila hasil audit investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan (hipotesis tidak terbukti); a tau b) Dalam proses audit investigatif terdapat pembatasan perolehan informasi/bukti sehingga tidak dapat diambil kesimpulan; atau c) Instansi penyidik menaikkan status penanganan dari penyelidikan ke penyidikan sebelum LHAI diterbitkan. d) Format LHAl bentuk surat memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut: ~ keuangan negara ke Kas Negara/Daerah/Desa/Sekolah atau Kas BUMN /BUMD/BUMDes, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI.
4. d.Format LHAI bentuk bab memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut: a) Simpulan b) Rekomendasi BAB II lnformasi Umum a) Dasar Audit Investigatif b) Sasaran dan Ruang Lingkup Audit Investigatif. c) Prosedur Audit lnvestigatif d) Hambatan e) Informasi objek audit f) Informasi mengenai kasus yang diaudit BAB Ill Uraian Hasil Audit lnvestigatif a) Materi Temuan;z b) Jenis Penyimpangan c) Pengungkapan fakta dan proses kejadian d) Penyebab dan dampak yang ditimbulkan e) Daftar pihak-pihak terkait (disampaikan terpisah dari LHAI) f) Daftar bukti yang diperoleh (sebagai lampiran) g) Tindak Lanjut Hasil Audit h) Pembahasan/pembicaraan dengan objek audit - Informasi awal - Hasil audit investigatif
(7)Sebelum LHAI dilakukan reviu secara berjenjang, maka Tim Audit mengadakan ekspose/pembahasan internal. Jika diperlukan dalam pembahasan internal tim audit dapat menghadirkan pejabat fungsional yang berkompeten. Hasil pembahasan internal dituangkan dalam RHE.
(8)Berdasarkan perbaikan dari hasil ekspose/pembahasan internal, Inspektur mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang berkepentingan dan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan objek penugasan sebagairnana cliatur dalam standar audit. Pembicaraan akhir didokumentasikan melalui Risalah Pembicaraan Akhir.
(9)Untuk penugasan audit investigatif yang dikembangkan dari hasil pengawasan lainnya, laporan pengaduan dan permintaan pimpinan objek penugasan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.Tim audit mengkomunikasikan hasil audit kepada Pimpinan Objek Penugasan atau Atasan Pimpinan Objek Penugasan dengan melakukan ekspose.
2. b.Apabila hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, tim audit menyampaikan rekornendasi agar Pimpinan Objek Penugasan atau Atasan Pimpinan Objek Penugasan (apabila Pimpinan Objek Penugasan termasuk pihak yang terkait) menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. c.Hasil Ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (Lampiran II format 5).
(10)Untuk penugasan audit investigatif atas permintaan Instansi Penyidik atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan permintaan lnstansi Penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut: I- - Dasar audit - Prosedur audit yang dilaksanakan -Hambatan a) Tim Audit mengkomunikasikan basil audit investigatif dengan Instansi Penyidik yang meminta bantuan audit dengan melakukan ekspose. b) Ekspose dilakukan atas hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi merugikan keuangan negara maupun tidak adanya penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. c) Tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya atau tidak terpenuhinya unsur aspek hukum sehingga tim audit memperoleh dasar keyakinan yang memadai bahwa hasil audit investigatif tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau tidak. d) Kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) (Lampiran II format 5) yang ditandatangani oleh pejabat Inspektorat dan Instansi Penyidik. e) Atas hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi TPK, tim audit menyampaikan rekomendasi agar Penyidik menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5) Penya.mpaian basil audit
1. a.LHAIdikirimkan kepada pihak yang meminta audit.
2. b.Setiap pegawai inspektorat dilarang memberikan laporan hasil audit investigatif baik asli maupun salinan atau dalam bentuk hard copy maupun soft copy kepada pihak yang tidak berwenang.
3. c.Laporan hasil audit Investigasi (LHAI) bersifat rahasia. 6) Pengelolaan Kertas Kerja
4. a.Semua langkah kerja dalam pelaksanaan audit harus dituangkan dalam kertas kerja audit.
5. b.Kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen: a) informasi awal berupa surat permintaan untuk melakukan audit lnvestigatif dan informasi yang berhubungan dengan penugasan auditnya; p.-- b) Surat penugasan dan surat-menyurat lain; c) Dokumen perencanaan penugasan termasuk program audit; d) Bukti-bukti pendukung; e) Peraturan terkait; f) Laporan yang diterbitkan termasuk konsepnya; g) Hasil analisis lennasuk metode dan teknik audit yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program audit; h) Hasil wawancara atau berita acara permintaan keterangan, catatan rapat, dan diskusi lainnya; i) Risalah Hasil Ekspose Awal dari Instansi Penyidik dan Risalah Ekspose Hasil Audit; j) Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh ahli lain terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir; dan k) Kertas kerja audit harus memuat substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit.
6. c.Tim Audit harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan/analisis pada kesimpulan akhir secara profesional dalam kertas kerj a.
7. d.Setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit.
8. e.Inspektur menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam pcriode waktu yang cukup scsuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat.
9. f.Kertas kerja audit adalah milik Inspektorat. Kebutuhan pemakaian kertas kerja audit investigatif oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan izin tertulis dari Inspektur setelah mendapat persetujuan Bupati.
10. g.Riwayat Penugasan diarsipkan dan dikendalikan oleh Inspektorat pembantu V yang menangani tugas investigasi. J- 7) Pemantauan Tindak Lanjut
11. a.Inspektur melakukan pemantauan tindak lanjut dan/atau pemantauan terhadap hasil audit investigatif.
12. b.Hasil pemantauan tersebut harus dilaporkan secara berkala paling sedikit 3 kali dalam 60 (enam puluh) hari kepada Bupati.
13. c.Khusus untuk pemantauan TL atas LHAIyang telah disarnpaikan kepada Instansi Penyidik berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Inspektur Menyampaikan surat permintaan informasi kepada instansi penyidik terkait perkembangan tindak lanjut LHAI yang telah disampaikan b) Rekonsiliasi TL atas LHAIdilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati. c) Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan LHAIdan disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk inf ormasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
14. d.Khusus untuk pemantauan TL atas LHAIyang berasal dari pengembangan audit, pengaduan masyarakat, dan permintaan Pimpinan Objek Penugasan yang berindikasi TPK dan telah disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan Non Penyidik yang meminta dilakukan Audit Investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Apabila dalam ekspose hasil audit investigatif, Pimpinan Objek Penugasan meminta kepada inspektur untuk menindaklanjuti hasil audit investigatif dengan diserahkan kepada instansi penyidik, lnspektur memerintahkan Tim audit untuk melaksanakan ekspose kepada penyidik yang dibuktikan dengan risalah dan Serita Acara Ekspose. b) Rekonsiliasi TL atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan. c) Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan TL disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara. ~ d) Inspektur menyampaikan surat permintaan informasi kepada instansi penyidik terkait perkembangan tindak lanjut LHAI yang telah disampaikan ~ A. Pendahuluan Audit PK.KN dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) untuk menghitung kerugian keuangan negara/ daerah akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya dan/ atau perdata yang merugian keuangan negara/ daerah.
  1. 1.Tujuan Audit PK.KN bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung Tindakan litigasi.
  2. 2.Sasaran Sasaran audit PK.KN adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.
  3. 3.Ruang lingkup Ruang lingkup audit PKKN adalah batasan tentang kegiatan, lokasi/ternpat terjadinya penyimpangan, waktu terjadinya penyimpangan, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit PKKN. B. Pelaksanaan Tahapan dalam audit PKKN mencakup kegiatan pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
  4. 1.Pra Perencanaan 1) Tahap pra perencanaan merupakan tahap awal proses pcnugasan yang dilakukan oleh unit kerja untuk memutuskan penugasan audit PKKNakan dilaksanakan atau tidak. 2) Penugasan audit PK.KN berasal dari permintaan tertulis pimpinan Instansi Penyidik/Pengadilan kepada Inspektur. 3) Inspektorat dapat menerima permintaan audit PKKN dari instansi penyidik jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut: ( 1) Status kasus berada pada tahapan penyidikan;
(2)Lingkup kegiatan merupakan keuangan negara; f- III.AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA 4) Inspektur menindaklanjuti permintaan audit audit PKKNdengan mengirim surat undangan ekspose kepada pimpinan Instansi Penyidik/Pengadilan. 5) Pimpinan lnstansi Penyidik/Pengadilan dan/atau yang mewakili objek penugasan melakukan ekspose atas permasalahan yang dimintakan audit PK.KN. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit PKKN. 6) Pada saat ekspose, pimpinan dan/atau yang mewakili objek penugasan membawa seluruh bukti/ dokumen dan informasi yang telah diperoleh. Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) (Lampiran 5) yang memuat uraian pemenuhan kriteria (5W+2H) dan sirnpulan terkait dapat atau tidaknya surat permintaan tersebut ditindaklanjuti dengan audit PKKN. 7) Dalam RHE, minimal harus memuat: (l)Gambaran umum objek penugasan;
(2)Pemenuhan kriteria (5W+2H);
(3)Pembahasan; dan
(4)Simpulan. 8) Penjelasan terkait dengan 5W+2H adalah sebagai berikut:
(1)What(Apa...Jenis Penyimpangan dan Dampaknya) Informasi ini berkaitan dengan kapan penyimpangan ini terjadi yang akan mempengaruhi penetapan ruang lingkup penugasan bidang investigasi. Penentuan tempus (saat/waktu terjadinya penyimpangan) membantu pemahaman tim audit PKKNatas peraturan perundang-undangan yang berlaku saat terjadinya penyirnpangan, sehingga dalam mengungkapkan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
(2)Who (Siapa-Pihak-Pihak yang Terkait) Informasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinant}-
(3)Independensi kelembagaan tidak terganggu. Apabila salah satu kondisi di atas tidak terpenuhi, maka Inspektorat tidak dapat memenuhi permintaan audit PKKNdari instansi penyidik. siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak- pihak yang terkait yang perlu dirnintakan keterangan/ penjelasan.
(3)Where (Dimana - Tempat Terjadinya Penyimpangan) Informasi ini berkaitan dengan tempat dimana terjadinya penyimpangan khususnya institusi/unit kerja tempat terjadinya penyimpangan. Informasi ini sangat berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan bidang investigasi serta membantu dalam menentukan locus (tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi).
(4)When (Kapan - Waktu Terjadinya Penyimpangan) lnformasi ini berkaitan dengan kapan penyimpangan ini terjadi yang akan mempengaruhi penetapan ruang lingkup penugasan bidang investigasi. Penentuan ternpus (saat / waktu terjadinya penyimpangan) membantu pemahaman tim audit PKKN Inspektorat alas peraturan perundang-undangan yang berlaku saat terjadinya penyimpangan, sehingga dalam mengungkapkan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
(5)Why (Mengapa-Penyebab Terjadinya Penyimpangan) lnformasi yang ingin diperoleh adalah mcngapa scseorang pelakukan penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan dapat mengarah kepada pembuktian unsur niat (intent).
(6)How (Bagaimana - Modus Penyimpangan) lnformasi ini berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi yang akan membantu dalam menyusun modus operandi penyimpangan tersebut serta meyakini penyembunyian (concealment), dan pengonversian (conuertion) hasil penyimpangan.
(7)How Much (Berapa estimasi kerugian keuangan negara) Berdasarkan penyimpangan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, berapa estimasi kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kasus yang akan dilakukan audit PKKN. 9) Berdasarkan hasil ekspose, permintaan audit PKKNdapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (l)Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat penyidik; ~
(2)Hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan potensi kerugian keuangan negara teridentifikasi dengan jelas.
(3)Potensi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan;
(4)Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat Jenderal Kementerian/ lnspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)/Inspektorat Pemda belum melakukan audit PKKNatas perkara yang sarna; (S)Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan, kompeten, dan cukup. Apabila sudah memenuhi seluruh kriteria di atas, Inspektur Pembantu V melaporkan hasil ekspose kepada Inspektur dan mengusulkan penerbitan surat tugas audit PKKN. 10) Apabila hasil ekspose belum memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti dengan audit PKKN, maka dilakukan telaah. Apabila berdasarkan basil telaah kriteria tetap tidak terpenuhi, maka Inspektur mengirim surat pemberitahuan belum dapat dilakukan audit PKKN kepada Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati. 11) Telaah dilakukan antara lain dengan memeriksa dokumen, melakukan wawancara investigatif, analisis peraturan, menyelenggarakan ckspose, menggunakan tenaga ahli, observasi fisik serta prosedur lain yang dipandang perlu. 12) Telaah dilakukan untuk memperoleh kecukupan informasi laporan hasil pengawasan memenuhi kriteria untuk dikembangkan dengan audit PKKN atau tidak. 13) Hasil telaah dituangkan dalarn Laporan Hasil Telaah (larnpiran 3) dan dilakukan reviu secara berjenjang. 14) Dalam laporan basil telaah, minimal harus memuat:
(1)Lembar Penelaahan (Lampiran 2);
(2)Laporan Telaah Staf (Lampiran 3); dan
(3)Nota Dinas Penelaahan (Lampiran 4) 15) Ketentuan lain mengenai audit PKKNadalah sebagai berikut: (l)Khusus untuk kasus yang dinilai sederhana berdasarkan pertimbangan keahlian Auditor secara profesional dan objektif, pemberian keterangan ahli dapat langsung diberikan tanpa =»

2.Perencanaan Dalam Merencanakan Audit PK.KN, Tim Audit PKKN harus: 1) Program Kerja Audit (l)Mengidentifikasi dan rnerumuskan prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyirnpangan dalam bentuk Program Kerja Audit;

(2)Merancang metode penghitungan kerugian keuangan negara;
(3)Merencanakan perolehan bukti keterangan Ahli Lain, apabila dipcrlukan; 2) Penyiapan dokumen penugasan (l)Surat Tugas (Lampiran 6) audit PKKN disampaikan kepada Instansi Penyidik dan juga ditembuskan ke Bupati.
(2)Setiap penugasan audit PKKN harus diselesaikan tepat waktu. Audit PKKN dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebu~ prosedur audit PK.KN. Dalam hal ini auditor rnenggunakan laporan hasil telaah sebagai dasar rnernberikan keterangan ahli.
(2)Terhadap kasus yang telah dilakukan audit investigatif dan telah diterbitkan LHAI oleh Inspektorat, kernudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh Penyidik maka atas kasus tersebut dapat diberikan dua perlakuan:
1. a.dilakukan audit PKKNapabila diminta secara tertulis oleh pirnpinan lnstansi Penyidik;
2. b.dapat langsung diberikan keterangan ahli, dengan syarat bukti yang diperoleh selama audit investigatif sama dengan bukti yang diperoleh oleh penyidik dan tidak ada bukti baru selama proses penyidikan.
(3)Dalam hal permintaan audit PKKN atas Penetapan Pengadilan pada saat perkara dalam proses persidangan, pencrirnaan penugasan didasarkan pada hasil penelaahan terhadap kecukupan bukti-bukti yang sudah diperoleh pada saat persidangan perkara tersebut. Na.mun dernikian, karena Penetapan Pengadilan rnernpunyai kekuatan rnernaksa (harus dipenuhi) maka penelaahan tersebut lebih ditujukan untuk menentukan langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh tirn audit.

3.Pelakaanaan 1) Tim Audit PKKN menganalisis dan mengevaluasi bukti yang diperoleh melalui dan/ atau bersama penyidik sesuai dengan teknik pengujian, analisis, dan evaluasi bukti. Bukti harus memenuhi kriteria relevan, kompeten, dan cukup. 2) Bukti disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit. 3) Bukti disebut kompeten ketika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang andal adalah bukti mengandung informasi terbaik, valid, konsisten dengan fakta, dan diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik penugasan yang tepat. 4) Bukti audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. 5) Inspektur dilarang menerbitkan laporan hasil audit PKKN apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang relevan, kompeteZl, dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (progress report) (Lampiran 7).

(3)Biaya audit menjadi beban Inspektorat atau sumber dana yang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
(4)Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penugasan audit PKKNyaitu selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang dengan alasan yang dapat diterima paling lambat 45 hari.
(5)Susunan tim audit PKKNterdiri dari :
1. a.Penanggungjawab;
2. b.Wakil Penanggungjawab;
3. c.Pengendali Teknis; dan
4. d.Ketua Tim dan Anggota Tim. dan cukup yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil audit PKKN. 6) Hal-hal khusus yang diatur dalam pengumpulan bukti audit PKKNsebagai berikut: (l)Permintaan data/bukti agar dilakukan melalui surat pennintaan tertulis yang ditandatangani oleh lnspektur atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik atau kepada Penyidik terkait.
(2)Materi permintaan data/bukti dalam surat permintaan tertulis di atas agar menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti.
(3)Apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh lnstansi Penyidik, surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut- turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu.
(4)Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalarn batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Inspektur Daerah menerbitkan surat penghentian sementara penugasan dengan tembusan kepada Bupati. 7) Apabila diperlukan, Tim audit PKKN dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan melalui dan/atau bersama Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut: (l)Pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi Penyidik.
(2)Tim Audit PKKN harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
(3)Tim audit PKKNharus memastikan tidak ada pelanggaran hukum saat pengumpulan bukti tambahan, termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik 8) Dalam hal Tim audit PKKNmemerlukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh Tim audit PKKN melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik. Hasil klarifikasi atau konfirmasi dikoordinasikan lebih lanjut dengan penyidik; ~ 9) Terhadap data/bukti yang diterima dari Instansi Penyidik dibuat Daftar Penerimaan Bukti dengan menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti. 10) Tim Audit PKKNharus menjaga kesinambungan penguasaan bukti (chain of custody) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepernilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan audit PKKN. 11) Dalam mengevaluasi bukti, Tim audit PKKNharus: (l)menganalisis dan mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (sequences)/kerangka waktu kejadian (time .frame) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (flow chart) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
(2)menilai kecukupan dan kompetensi bukti yang diterima selama pekerjaan audit;
(3)dalam mengevaluasi bukti, Tim audit PKKN harus menggunakan teknik-teknik audit yang relevan dengan tujuan audit yang akan dicapai;
(4)mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat daripada bentuk (substance over form). 12) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka Tim audit PKKN dapat meminta Pcnyidik untuk menyediakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan. 13) Pemeriksaan fisik terhadap teknis pekerjaan harus dilakukan oleh ahli yang berkompeten. Dalam hal menggunakan tenaga ahli untuk penugasan audit PKKN, auditor melalui Penyidik, harus melakukan kesepahaman dan komunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli. 14) Dalam hal diperlukan pcngumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik, auditor dapat meminta Penyidik untuk menyediakan tenaga ahli forensik komputerf-- 15) Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit. 16) Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan rnenyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selarna penugasan. Hasil pembahasan intern dituangkan dalarn risalah pembahasan intern yang dapat menyimpulkan satu dari dua hal yaitu audit telah cukup / memadai atau masih memerlukan prosedur audit tarnbahan. Tim audit harus menindaklanjuti rekomendasi/ saran dari pembahasan intern. 17) Inspektur pembantu V (Irban) harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan audit PKKN terutarna untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi harnbatan dan kendala yang dihadapi. serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur. 18) Penugasan audit PKKN dapat dihentikan dengan surat penghentian penugasan yang ditandatangani oleh Inspektur dan dikirirn kepada Pirnpinan Instansi Penyidik/Pengadilan dengan tembusan kepada Bupati. Penghentian penugasan dapat bersifat sementara dan tetap. 19) Penghentian sementara dilakukan dalam hal penugasan audit PKKN sedang berjalan dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Tim Audit PKKN sehingga terdapat risiko penugasan, sehingga tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi). Langkah yang diambil oleh Inspektur adalah: (l)rnelanjutkan kembali audit PKKNjika hambatan dapat diatasi dalam jangka waktu tertentu; atau
(2)menghentikan audit PKKN secara tetap jika dalam batas waktu tertentu, hambatan tidak dapat teratasi. 20) Penghentian tetap dilakukan dalarn hal terjadi kondisi sebagai berikut: (l)instansi Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus yang sedang dilakukan audit PKKN;/--
(2)terdapat putusan pengadilan yang menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung. Terhadap penugasan yang dihentikan, Tim Audit PKKN menyusun laporan kegiatan yang ditandatangani oleh Inspektur dan dil<lrimkan kepada instansi penyidik dengan tembusan Bupati. 21) Metode penghitungan kerugian keuangan negara bersifat kasuistik dan spesifik sehingga harus dikembangkan oleh Auditor BPKP berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi.

4.Pelaporan Pengelolaan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN)sebagai berikut: 1) LHA PKKN disusun dalam bentuk surat dan disampaikan kepada pihak berkepentingan dengan Surat Penganlar (Lampiran 10) yang ditandatangani oleh lnspektur. Dalam hal surat pengantar ditandatangani secara elektronik, mengacu pada ketentuan yang berlaku. 2) Sebagai produk keahlian, LHA PKJ<N ditandatangani oleh Tim Audit dan Inspektur (tanpa kop surat dan cap Inspektorat). 3) Format LHAPKKNmemuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:

(1)Oasar Penugasan;
(2)1'ujuan Penugasan;
(3)Ruang Lingkup Penugasan;
(4)Pernyataan Pemenuhan Norma;
(5)Prosedur Penugasan ;
(6)Hambatan Penugasan;
(7)Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian;
(8)Data dan Bukti-Bukti yang Diperoleh; ;
(9)Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (lO)Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara; ( 11)Informasi Tindak Lanjut;
(12)Rekomendasi ;dan
(13)Lampiran-Lampiran yang diperlukan. 4) Untuk penugasan audit PKKNatas permintaan pimpinan instansi penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut: ~

5.Pengelolaan Kertas Kerja 1) Semua langkah kerja dalarn pelaksanaan audit PKKN harus dituangkan dalam kertas kerja audit. 2) Kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokurnen-dokurnen:

(1)Informasi awal berupa surat permintaan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan informasi yang berhubungan dengan penugasan auditnya;
(2)Surat penugasan dan surat-rnenyurat lain;
(3)Dokumen perencanaan penugasan termasuk program kerja audit;
(4)Bukti-bukti pendukung;
(5)Peraturan terkait;
(6)Laporan yang diterbitkan termasuk konsepnya
(7)Hasil analisis termasuk metode dan teknik audit yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program audit; J._,,, (l)Hasil audit PKKN merupakan pendapat keahlian profesional auditor ten tang jumlah kerugian keuangan negara.
(2)Pengomunikasian hasil audit PKKN dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan Tim Audit PKKN merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan negara. 5) Laporan hasil audit diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan instansi penyidik/ pengadilan. 6) Metode dan tujuan distribusi penyarnpaian hasil audit: (l)LHA PKKNhanya dikirimkan kepada pihak yang meminta audit tanpa tembusan.
(2)Setiap pegawai Inspektorat Daerah Kah. Manggarai Barat dilarang memberikan laporan hasil audit PKKN baik asli maupun salinan atau dalarn bentuk hard copy maupun so.ft copy kepada pihak yang tidak berwenang.
(8)Hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, catatan rapat, dan diskusi lainnya;
(9)Risalah Hasil Ekspose Kasus dan Risalah Ekspose Hasil Audit; (lO)Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Ahli Lain terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir; dan {ll)Kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit. 3) Tim Audit PKKN harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut. Hal yang penting adalah dokumen atau kertas kerja harus relevan dengan pendapat dan simpulan akhir. 4) Setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit. 5) Inspektur harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat. 6) Kertas Kerja Audit adalah milik Inspektorat Daerah. Kebutuhan pemakaian kertas kerja audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh pihak- pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan izin tertulis dari Jnspektur. 7) Riwayat Penugasan diarsipkan dan dikendalikan oleh Inspektur Pembantu v.

6.Pemantauan Tindak Lanjut 1) Inspektur harus melakukan pemantauan tindak lanjut dan/atau pemantauan terhadap hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan lnspektur Pembantu V. 2) Hasil pemantauan tersebut harus dilaporkan secara berkala selama 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati, melalui Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan.~ A. Pendahuluan
1.Audit Tujuan Tertentu Lainnya (ATTL/Audit Khusus) adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti- bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen dengan tujuan: 1) mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya dalam rangka melakukan tindakan korektif dan restoratif atas indikasi penyimpangan dan kecurangan laporan keuangan yang merugikan keuangan negara; 2) memberikan keyakinan yang memadai terhadap efektivitas sistem informasi dan manajemen risiko fraud.
2.ATTL/Audit Khusus adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar AI dan Audit PKKN.
3.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi, diperlukan pengembangan metodologi pengawasan intern di bidang investigasi yang bersifat detektif, preventif serta restoratif dan korektif dalam bentuk Audit Tujuan Tertentu Lainnya (ATTL/Audit Khusus).
4.ATTL/Audit Khusus dirnaksudkan agar Inspektorat dapat rnembantu Objek Penugasan meningkatkan efektivitas manajemen risiko fraud dan pengendalian korupsi dengan melakukan pengawasan intern yang selaras dengan selera risiko pimpinan Objek Penugasan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.
5.Sasaran ATTL/Audit Khusus adalah: 1) Kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan; 2) Pelaporan keuangan atau pelaporan manajemen yang diindikasikan mengandung asersi yang tidak benar karena terjadi penyimpangan; 3) Defisiensi dalam desain dan penyelenggaraan sistem informasi dan manajemen risiko fraud yang dapat mempengaruhi efektivitas pencegahan dan deteksi dini risiko dan kejadian fraud;
6.Tujuan adalah untuk mernberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalarn mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan risiko dan kejadian penyimpangan. Jl IV. AUDIT TUJUAN TERTENTU LAINNYA/ AUDIT KHUSUS
7.Ruang lingkup AITL/ Audit Khusus adalah batasan tentang fokus, lokasi/tempat kejadian penyimpangan, waktu kejadian penyimpangan, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran AITL/ Audit Khusus
8.Penyimpangan adalah perbuatan yang: 1) Dilakukan oleh:

(1)Anggota organisasi yang mencakup namun tidak terbatas pada unsur pirnpinan, komisaris, pengawas atau sebutan lain sejenis, direksi, manajer, pegawai di berbagai tingkatan jabatan atau pekerja dan karyawan dengan berbagai nama dan jenis status kepegawaian, termasuk calon pegawai dan mantan pegawai;
(2)Para pihak eksternal yang berkepentingan yang mencakup namun tidak terbatas pada pelanggan, pengguna layanan, penyedia / pemasok barang/jasa, masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dengan Organisasi. 2) Dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan:
(1)Peraturan perundang-undangan;
(2)Peraturan intern Organisasi;
(3)Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik; dan
(4)Maksud dan tujuan keberadaan Organisasi. 3) Menguntungkan diri pribadi, kelompok atau pihak lain yang pada hakekatnya merugikan negara atau Organisasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang yang mencakup namun tidak terbatas pad a:
(1)Kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti;
(2)Tidak tercapainya tujuan dan sasaran Organisasi;
(3)Tidak beroperasinya kegiatan Organisasi secara ekonornis, efisien, dan efektif;
(4)Menurunnya kapasitas Organisasi dalam mewujudkan maksud dan tujuannya di masa mendatang

9.Nilai tambah yang diberikan melaJui AITL/ Audit Khusus berbentuk: 1) Pengungkapan fakta yang sebenarnya mengenai proses, penyebab dan dampak penyimpangan (hindsight);~ B. Pelaksanaan
1.ATTL/Audit Khusus dilaksanakan berdasarkan sumber infonnasi sebagai berikut: 1) Pengernbangan dari kegiatan monitoring, evaluasi, dan/atau reviu; 2) Pengaduan masyarakat; dan 3) Mandatory /permintaan dari pimpinan objek penugasan dan instansi lainnya.
2.Tahapan dalam ATTL/Audit Khusus mencakup kegiatan pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 1) Pra perencanaan Tahap Pra Perencanaan ATTL/Audit Khusus merupakan tahap awal proses penugasan bcrupa pengumpulan infonnasi, analisis, dan pengambilan simpulan yang dilakukan oleh unit kerja untuk memutuskan Inspektorat akan melakukan atau tidak melakukan ATTL/Audit Khusus berdasarkan informasi yang cukup dan menetapkan tujuan, sasaran dan ruang lingkup ATTL/Audit Khusus. (l)ATTL/ Audit Khusus yang bersurnber dari pengembangan hasil kegiatan monitoring, cvaluasi, dan/atau reviu:

a.Inspektur bertanggung jawab melakukan telaah atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan ATTL/Audit Khusus.
b.lnspektur memerintahkan Inspektur pembantu V untuk melakukan telaah atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan menjadi ATTL/Audit Khusus melalui Surat Perintah Penelaahan)l- 2) ldentifikasi, analisis dan evaluasi risiko fraud untuk dapat rnemberikan saran dan rekomendasi tindakan pengendalian antisipatif (foresight) 3) Penilaian mengenai perlu tidaknya penanganan indikasi penyirnpangan secara lebih rnendalam rnelalui proses hukum dalam bentuk audit investigatif (oversight); 4) Pernberian wawasan yang mendalarn (insight) dalam rangka peningkatan efektivitas governance, manajemen risiko, dan pengendalian pcnyimpangan serta pengembangan sistem informasi dalarn mendeteksi dan mencegah penyimpangan.
c.Inspektur Pemban tu V menunjuk Tim Audit untuk melakukan telaah atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan menjadi ATTL/Audit Khusus, dilaksanakan paling sedikit 5 hari dan paling lama 10 hari.
d.Telaah dilakukan antara lain dengan memeriksa dokumen, melakukan wawancara, analisis peraturan, menyelenggarakan ekspose, menggunakan tcnaga ahli, observasi fisik serta prosedur lain yang dipandang perlu.
e.Telaah dilakukan untuk memperoleh kecukupan inforrnasi laporan hasil pengawasan memenuhi kriteria untuk dikembangkan dengan ATTL/Audit Khusus atau tidak.
f.Hasil telaah dituangkan dalam Laporan Hasil Telaah clan dilakukan reviu secara berjenjang.
g.Dalam laporan hasil telaah, minimal harus memuat: a) Lembar Penelaahan; b) Laporan Telaah Staf; dan c) Nota Dinas Penelaahan
h.Telaahan atas laporan hasil pengawasan, dipaparkan/ekspose sccara internal dengan menghadirkan lnspektur Pcmbantu V serta Tim Telaah untuk mcmutuskan tindak lanjut. Hasil ckspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE).
1. 1.Kasus yang akan dilakukan ATTL/Audit Khusus tidak sedang dalam proses hukum atau proses pemeriksaan oleh BPK atau APIP Lainnya atau pcnanganan oleh pihak-pihak lam yang berwcnang; dan J. Untuk pengembangan hasil pengawasan dari bidang lain, laporan dan kertas kerja pengawasan yang akan dikembangkan dengan ATTL/Audit Khusus telah seluruhnya diserahkan kepada lnspektur Pembantu V.

(2)ATTL/Audit Khusus yang bersumber dari pengaduan masyarakat
1. a.lnspektur bertanggung jawab melakukan telaah atas laporan pengaduan masyarakat yang akan dikembangkan dengan ATTL/Audit Khusus.l,-
2. b.Inspektur memerintahkan Inspektur Pembantu V untuk melakukan telaah atas laporan pengaduan masyarakat yang akan dikembangkan menjadi ATTL/ Audit Khusus melalui Surat Perintah Penelaahan (Lampiran 1).
3. c.lnspektur Pembantu V menunjuk beberapa Tim Audit untuk melakukan telaah alas laporan pengaduan masyarakat yang akan dikcmbangkan menjadi ATTL/Audit Khusus.
4. d.Telaah dilakukan antara lain dengan memeriksa dokumen, melakukan wawancara, analisis peraturan, menyelenggarakan ekspose, menggunakan tenaga ahli, observasi fisik serta prosedur lain yang dipandang pcrlu.
5. e.Telaah dilakukan untuk memperoleh kecukupan informasi laporan hasil pengawasan memenuhi kriteria untuk dikembangkan dengan ATTL/Audit Khusus.
6. f.Telaahan atas laporan hasil pengawasan, dipaparkan/ekspose secara internal dengan menghadirkan Jnspektur Pembantu V serta Tim Audit untuk memutuskan tindak lanjut. Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) (Lampiran II Format 5).
7. g.Hasil telaah dan eksposc alas surat pengaduan mcnunjukkan tcrpenuhinya kritcria untuk dapat dilakukan audit investigatif namun pengaduan tidak ditujukan langsung kepada lnspektorat;
8. h.Objek yang akan dilakukan ATTL/ Audit Khusus tidak sedang dalam proses hukum atau proses pemeriksaan oleh BPK atau APIP Lainnya atau penanganan oleh pihak - pihak lain yang berwenang;
9. i.Telah dilakukan koordinasi dengan: a) Para pihak yang dituju olch pengadu yang dipandang rclevan olch tim telaah; dan b) Para pihak yang dituju oleh pengirim surat belum melakukan penanganan atas pengaduan tersebut.
(3)ATTL/Audit Khusus yang bersumber dari Mandatory/ permintaan pimpinan objek penugasan dan instansi lainnyaK-,
1. a.ATIL/ Audit Khusus berdasar permintaan pimpinan objek penugasan dapat dipenuhi atas permintaan tertulis dari pimpinan objek penugasan;
2. b.Inspektur mendisposisikan permintaan ATIL/ Audit Khusus dari pimpinan objek penugasan kepada Inspektur Pembantu V untuk ditindaklanjuti;
3. c.lnspektur Pembantu V menunjuk tim telaah untuk melakukan telaah dan/atau penelitian awal untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria unt.uk dapat ditindaklanjut.i dengan ATIL/ Audit Khusus.
4. d.Telaah dilakukan antara lain dengan memeriksa dokumen, melakukan wawancara, analisis peraturan, menyelenggarakan rapat pembahasan, ekspose, diskusi, menggunakan tenaga ahli, observasi fisik serta prosedur lain yang dipandang perlu. Lebih lanjut, teknis pelaksanaan telaah dan/atau penelitian awal diatur dalam keputusan Inspektur ten tang pedoman teknis pengernbangan inforrnasi awal/ telaah.
5. e.Kriteria permintaan ATIL/ Audit Khusus dapat ditindaklanjuti, yaitu: a) Terdapat indikasi penyimpangan; b) Tidak sedang dalam proses hukum atau proses pemeriksaan oleh BPK atau APIP Lainnya atau penanganan olch pihak-pihak lain yang berwenang; c) Tidak terdapat pelemahan atau risiko pelemahan terhadap independensi kelembagaan Inspektorat; dan d) Kompetensi yang diperlukan dapat dipenuhi
6. f.Telah dilakukan ekspose yang antara lain membahas tujuan, sasaran, dan ruang lingkup AITL/ Audit Khusus secara spesifik. Materi ekspose mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: a) Indikasi dan risiko penyimpangan; b) Kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan; dan c) Penjabaran SW+2H.
7. g.Memperhatikan hasil telaah dan ekspose, Inspektur menyimpulkan kelayakan permintaan untuk ditindaklanjuti dengan AITL/ Audit =:
8. h.mendokumentasikan seluruh proses perencanaan.
(2)Apabila diperlukan, ATTL/ Audit Khusus dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten di bidang tertentu.
(3)Dalam penggunaan tenaga ahli, tim audit merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan memadai bahwa hasil pekerjaan tenaga ahli dapat mendukung tujuan audit.
(4)Setiap penugasan ATTL/Audit Khusus harus dinyatakan dalam Surat Perintah Tu.gas yang disampaikan kepada pimpinan objek penugasan. f,
1. d.jika tidak ada hipotesis dari hasil tahap pra perencanaan, rnaka perencanaan diarahkan pada proses pembuktian suatu penyimpangan melalui skema fraud yang mungkin terjadi dalam kegiatan yang dilakukan ATTL/ Audit Khusus.
2. e.mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis/membuktikan suatu penyimpangan;
3. f.merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk Program Audit;
4. g.melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi; dan
5. a.menetapkan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup;
6. b.menetapkan alokasi waktu dan sumber daya penugasan;
7. c.mengernbangkan hipotesis untuk rnengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan. Hipotesis yang dikembangkan bisa lebih dari 1;
8. h.Apabila dari hasil ekspose disimpulkan bahwa permintaan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan ATTL/ Audit Khusus dan kemudian Inspektorat diminta untuk melakukan audit investigatif atau bentuk pengawasan investigasi lainnya, maka prosedur selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Perencanaan
(1)Dalam merencanakan ATTL/Audit Khusus, tim audit harus menyusun dan mendokumentasikan rencana penugasan ATTL/Audit Khusus dalam hal:
(5)Setiap AITL/ Audit Khusus diselesaikan tepat waktu.
(6)Biaya AITL/ Audit Khusus dapat menjadi beban DIPA/DPA Unit Kerja dan atau mitra kerja setelah memperoleh izin dari Inspektur.
(7)Dalam hal terdapat penolakan oleh pimpinan objek penugasan, maka Inspektur melakukan koordinasi dengan pimpinan objek penugasan.
(8)Dalam hal pimpinan objek penugasan tetap menolak, maka pimpinan objek penugasan menyampaikan perihal penolakan audit tersebut secara tertulis kepada Inspektur dengan menyertakan alasan penolakan.
(9)Dalam hal alasan penolakan yang disampaikan pimpman objek penugasan tidak memiliki alasan mendasar atas penilaian Inspektur, maka dapat direkomendasikan lebih lanjut kepada instansi pembina objek penugasan untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (lO)Dalam hal penolakan tersebut dapat diatasi, AITL/Audit Khusus dilanjutkan. (ll)Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penugasan audit tujuan tertentu lainnya yaitu selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang dengan alasan yang dapat diterima paling lama 45 hari.
(12)Susunan tim audit terdiri dari:
1. a.Penanggungjawab;
2. b.Wakil Penanggungjawab;
3. c.Pengendali Teknis;dan
4. d.Ketua Tim dan Anggota Tim.
(13)Jumlah anggota tim paling sedikit 3 orang dan dapat ditambah sesuai dengan ruang lingkup audit.
(14)Wewenang dan Tanggung Jawab sesuai peran tim audit:
1. a.Penanggung Jawab : 1) penanggungjawab kegiatan pemeriksaan; 2) menetapkan waktu dan susunan personil tim pemeriksa; 3) menandatangani surat perintah tugas; 4) melakukan supervisi pelaksanaan pemeriksaan/ audit melalui reviu terhadap laporan supervisi koordinator /pengendali teknis /i..- mendokumentasikannya ke dalam lembar supervisi; 8) Melaporkan perkembangan pemriksaan kepada penanggung jawab hal-hal yang prinsip dan strategis secara real time;/-- dantimketuaKKPterhadapreviu7) melakukan dan konsep LHP yang disampaikan, reviu langsung terhadap tim, dan dituangkan ke dalam laporan supervisi penanggungjawab; 5) menerima ekspose hasil pemeriksaan; 6) menandatangani LHP; dan 7) kewenangan lain yang diatur sesuai tugas pokok Inspektur Daerah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. b.Wakil Penanggungjawab, membantu tugas penangungjawab untuk: 1) penanggung jawab kegiatan pemeriksaan; 2) menetapkan waktu dan susunan personil tim pemeriksa; 3) menandatangani surat perintah tugas; 4) melakukan supervisi pelaksanaan pemeriksaan/ audit melalui reviu terhadap laporan supervisi koordinator /pengendali teknis dan konsep LHP yang disampaikan, reviu langsung terhadap tim, dan dituangkan ke dalam laporan supervisi penanggungjawab; 5) menerima ekspose hasil pemeriksaan; 6) menandatangani LHP; dan 7) kewenangan lain yang diatur sesuai tugas pokok lnspektur Oaerah berdasarkan ketentuan perundangan yang bcrlaku.
3. c.Koordinator / Pengendali Teknis : 1) mcnerima penugasan dari penanggungjawab dan berkonsultasi dengan penanggung jawab ten tang substansi pemeriksaan dan hal-hal yang bersifat strategis dengan penugasan; 2) mengarahkan tim pemeriksa; 3) melakukan koreksi dan evaluasi terhadap penyusunan Pedoman Kerja Pengawasan (PKP); 4) melaporkan hasil penyusunan PKP kepada penanggungjawab; 5) melakukan evaluasi pelaksanaan PKP; 6) melakukan supervisi pelaksanaan pemeriksaan terhadap ketua dan anggota tim; 1 7) menyusun konsep LHP; 18) memaraf LHP; f- 9) melakukan ekspose hasil pemeriksaan; 10) melakukan entry dan exit briefing; 11) mengoreksi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)dari ketua tim; 12) Menandatangani LHP; 13) mengevaluasi kinerja ketua tim dan anggota tim; dan 14) melaporkan secara berjenjangjika menemukan aparat pengawas dalam tim yang melakukan pelanggaran kode etik.
4. d.Ketua Tim : 1) memimpin briefing tim pemeriksa; 2) merumuskan dan membuat konsep PKP; 3) menandatangani PKP yang telah disetujui oleh koordinator / pengendali teknis; 4) melakukan entry dan exit briefing sesuai persetujuan koordinator / pengendali teknis; 5) melakukan pemeriksaan sesuai PKP; 6) mendistribusikan tugas kepada anggota tim; 7) memimpin, mernbimbing, dan mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan sesuai waktu yang telah ditentukan; 8) mengkoordinasikan antara anggota tim; 9) melakukan supervisi terhadap anggota tim; 10) membuat Kertas Kerja Perseorangan (KKP) dan mereviu KKP anggota tim; 11) memaraf KKP anggota tirn yang telah direviu dan disetujui; 12) melakukan reviu hasil Pemeriksaan berdasarkan PKP; 13) mengkomunikasikan hasil pengawasan dengan entitas pemeriksaan; 14) menyusun pokok-pokok hasil pemeriksaan; 15) memaraf pokok-pokok hasil pemeriksaan; 16) melaporkan perkembangan pemriksaan kepada koordinator / pengendali teknis hal-hal yang prinsip dan strategis secara real time; 3) Pelaksanaan (l)Dalam melaksanakan ATTL/Audit Khusus, tim audit harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan materil.
(2)Bukti disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit. r pelaksanaan pengawasan dengan Ketua Tim; 9) mengumpulkan dan menyusun current file dan permanent file dalam odner; 10) menyusun konsep LHP; dan 11) melaporkan secara berjenjangjika menemukan aparat pengawas dalam tim yang melakukan pelanggaran kode etik. saatditemui8) mendiskusikan masalah-masalah yang 19) memberi petunjuk yang bersifat strategis terhadap penyelesaian pekerjaan; 20) menyampaikan ekspose hasil pemeriksaan; 21) menilai kinerja anggota tim; 22) menyiapkan lembar supervisi bagi koordinator / pengendali teknis dan penanggungjawab pemeriksaan; 23) mengkoordinasikan antara pemeriksa dengan entitas pemeriksaan; 24) mendokumentasikan hasil komunikasi pegawasan dan reviu Laporan Keuangan (LK) kepada entitas; dan 25) melaporkan secara berjenjangjika menemukan aparat pengawas dalam tim yang melakukan pelanggaran kode etik;
1. e.Anggota Tim : 1) mengumpulkan bahan PKP; 2) menyusun PKP; 3) melakukan pemeriksaan sesuai dengan PKP; 4) mencatat hasil tahapan pemeriksaan dalam KKP; 5) melaporkan tahapan pemeriksaan kepada Ketua Tim; 6) membuat Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan/pengawasan (P2HP); 7) meminta komentar yang diperiksa/diaudit;
(3)Bukti disebut kompeten ketika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang- undangan. Bukti yang andal adalah bukti mengandung informasi terbaik, valid, konsisten dengan fakta, dan diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik penugasan yang tepat.
(4)Bukti audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif.
(5)Bukti audit disebut materiiljika mempunyai nilai yang cukup berarti dan penting bagi pencapaian tujuan.
(6)Dalam pelaksanaan ATIL/Audit Khusus, jumlah bukti audit yang dikumpulkan secara menyeluruh dan atau menggunakan metode sampling sesuai dengan kebutuhan tujuan audit.
(7)Dalam ATIL/ Audit Khusus, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan ATIL/ Audit Khusus. Kesimpulan dalam ATIL/ Audit Khusus dibagi ke dalam 3 (tiga) poin sebagai berikut:
1. a.Jika terdapat hipotesis yang disusun pada tahap pra perencanaan, maka dilakukan penekanan pada pengujian hipotesis melalui pembuktian pada: a) Fakta dan proses kejadian penyimpangan; b) Sebab pcnyimpangan yang sifatnya defisiensi dalam governance, manajemen risiko dan pengendalian organisasi objek penugasan; dan c) Dampak penyimpangan.
2. b.Jika tidak terdapat hipotesis yang disusun pada tahap pra perencanaan, maka dilakukan penekanan pada perolehan kecukupan informasi untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan audit. Fokus pengumpulan dan evaluasi bukti adalah untuk mengambil kesimpulan ada atau tidaknya indikasi terkait: a) Penyimpangan / penyalahgunaan kewenangan; C,-- b) Kerugian keuangan negara/ daerah; dan c) Hubungan kausalitas antara penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan dengan kerugian keuangan negara/ daerah.
(8)Pengumpulan bukti audit dilakukan secara tertulis kepada pimpinan objek penugasan.
(9)Dalam hal pimpinan objek penugasan yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti-bukti setelah diminta secara tertulis oleh tim yang bertugas tidak segera memenuhi bukti-bukti yang diminta, maka ketua tim yang bertugas membuat surat permintaan ke-2 yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dan tembusan kepada Bupati dengan menyebutkan batas waktu untuk memenuhi permintaan bukti-bukti tersebut. Batas waktu yang ctimaksud di atas maksimum 2 (dua) minggu atau selama waktu tertentu sesuai pertirnbangan tim yang ditugaskan. Dalam hal setelah permintaan ke-2 dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan permintaan bukti-bukti tersebut belum dipenuhi, maka Inspektur dapat menghentikan sementara ATIL/ Audit Khusus melalui surat yang ditujukan kepada Pimpinan Objek Penugasan dengan tembusan kepada Bupati, dan direkomendasikan lebih lanjut kepada instansi pembina objek penugasan untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (lO)Bukti audit dalam bentuk apapun dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai, termasuk pengumpulan dan evaluasi bukti dokumen elektronik melalui prosedur komputer forensik (apabila diperlukan). Pengumpulan bukti dokumen elektronik melalui prosedur komputer forensik, dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik. (ll)Dalam mengevaluasi bukti, tim audit harus:
1. a.menguji atau mengevaluasi seluruh/sebagian bukti yang dikumpulkan;
2. b.menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis (jika ada); dan
3. c.mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat daripada bentuk (substance over form), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan~ maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan.
(12)Bukti audit yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, dan dievaluasi. Analisis dan evaluasi bukti audit digunakan untuk menjawab tujuan dari ATTL/ Audit Khusus.
(13)Penggunaan Tenaga Ahli
1. a.Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain (termasuk di antaranya prosedur pemeriksaan fisik), maka tim audit dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
2. b.Terhadap penggunaan tenaga ahli, maka tim audit harus melakukan komunikasi dengan tenaga ahli untuk memperoleh pemahaman yang cukup guna meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan basil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.
3. c.Dalam penggunaan tenaga ahli, tim audit harus mempertimbangkan kualifikasi, termasuk di antaranya kompetensi dan pengalaman, serta mempertimbangkan independensi dari ahli (person), data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli, dan proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit.
(14)Pada setiap tahap audit, pekerjaan tim audit harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit, dan meningkatnya kompetensi tim audit.
(15)Pembahasan simpulan sementara hasil ATTL/Audit Khusus wajib dilakukan dengan pimpinan objek penugasan. Hasil pembahasan dituangkan dalam Serita Acara Pembicaraan Akhir 4) Pelaporan
(1)Berdasar pada proses audit, tim audit menyusun laporan hasil audit tujuan tertentu lainnya (ATTL/ Audit Khusus)
(2)Hasil ATTL/ Audit Khusus berupa Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Lainnya (LHATT)dalam bentuk BABdengan isian sebagai berikut: BABI Simpulan Hasil Audit Tujuan Tertentu Lainnya dan Rekomendasi J,_., a) Ringkasan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal; b) Ringkasan Temuan Hasil Audit; dan c) Rekomendasi; BABII Informasi Umum a) Dasar audit; b) Tujuan audit; c) Sasaran dan ruang lingkup audit; dan d) Informasi objek audit . a) Uraian lengkap terkait evaluasi atas sistem pengendalian internal; b) Uraian lengkap temuan hasil audit; c) Hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan; dan d) Uraian lengkap rekomendasi.
(4)Terhadap ATTL/Audit Khusus yang terdapat hipotesis pada tahap pra perencanaan maka simpulan ATTL/Audit Khusus berupa fakta yang sebenarnya mengenai proses kejadian, penyebab dan dampak penyimpangan berdasarkan hasil pengujian hipotesis.
(5)Terhadap ATTL/Audit Khusus yang tidak terdapat hipotesis pada tahap pra perencanaan maka simpulan ATTL/Audit Khusus berupa ada atau tidaknya kecukupan informasi yang menentukan perlu atau tidaknya dilakukan audit. Yaitu simpulan mengenai indikasi adanya: a) Penyimpangan / penyalahgunaan kewenangan; b) Kerugian keuangan negara/ daerah; dan c) Hubungan kausalitas atas penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan dengan kerugian keuangan negara/ daerah S)Distribusi Penyampaian Hasil Audit (l)LHATT dikirimkan kepada pihak yang menjadi objek penugasan dalam bentuk ringkasan temuan dan rekomendasi dan ditembuskan ke Bupati.
(2)Setiap pegawai lnspektorat Daerah Kab. Manggarai Barat dilarang memberikan LHATTbaik asli maupun salinan atau dalam bentuk hard copy maupun soft copy kepada pihak yang tidak berwenang~ 6) Prosedur pengomunikasian hasil penugasan dan pengelolaan kertas kerja audit atas ATIL/Audit Khusus mengacu pada ketentuan dalam Pedoman Umum Pengelolaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentujt., A. Pendahuluan

1.Penugasan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik dan/ atau hakim dalam perkara pidana dan/ atau pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
2.PKAyang dilaksanakan oleh Auditor berdasarkan permintaan penyidik atau penetapan hakim dalam perkara pidana berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan penyidik atau hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3.PKA yang dilaksanakan oleh Auditor di hadapan penyidik dan di sidang pengadilan selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara sesuai Pasal 179 KUHAP,juga merupakan bentuk pelaksanaan peran serta Auditor pada BPKP, lnspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah Kab/Kota dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4.Ruang Lingkup 1) Penugasan PKA meliputi pelaksanaan pemberian keterangan ahli kepada penyidik, jaksa penuntut umum, dan/ atau di hadapan hakim dalam sidang pengadilan. 2) PKA dapat digolongkan dalam 2 (dua) jenis penugasan, yaitu: (l)PKA sebagai kelanjutan dari pcnugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara; dan

(2)PKA yang dilakukan tan pa didahului dengan penugasan audit, melainkan hanya pemberian pendapat secara keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing atas suatu kasus/perkara; 3) PKA dapat dilakukan atas permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara =» V.PEMBERIAN KETERANGAN AHLI B. Pelaksanaan Pengaturan dalam penugasan PKAadalah perencanaan penugasan, pelaksanaan PKA,dan pelaporan

1.Perencanaan Penugasan 1) Penugasan pemberian keterangan ahli harus direncanakan dengan sebaik- baiknya dengan waktu yang cukup untuk memberikan jaminan yang memadai atas diperolehnya alat bukti keterangan ahli yang berkualitas dan diterima secara hukum. 2) Penugasan pemberian keterangan ahli dilaksanakan berdasarkan permintaan Penyidik, permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), penetapan Hakim, atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata. 3) Permintaan pemberian keterangan ahli dari terdakwa/penasihat hukum tidak dapat dipenuhi. 4) Penerimaan penugasan pemberian keterangan ahli harus didasarkan adanya surat permintaan/ surat panggilan secara tertulis kepada lnspektur. 5) Dalam hal penugasan pemberian keterangan ahli tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, maka Inspektur melakukan komunikasi dengan instansi penyidik atau jaksa penuntut umum untuk meminta penjadwalan ulang pelaksanaan pemberian keterangan ahli. 6) Dalam hal pemberian keterangan ahli atas penetapan hakim, Inspektur melakukan komunikasi kepada pihak yang meminta mengenai substansi perkara. 7) Terhadap panggilan pemberian keterangan ahli di persidangan kepada Auditor yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, namun Auditor yang bersangkutan telah pindah tugas di unit kerja lain, maka berlaku prosedur sebagai berikut:

(1)Inspektorat selaku yang menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN)melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umurn untuk meminta agar Berita ~ Acara Pemeriksaan (BAP)yang telah dibuat di hadapan penyidik dapat dibacakan di persidangan;
(2)Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta untuk menghadirkan Auditor yang bersangkutan, maka lnspektur meminta kepada JPU untuk menjadwalkan ulang waktu pelaksanaan pemberian keterangan ahli;
(3)Inspektur kemudian menyurati pimpinan unit kerja tempat Auditor tersebut bekerja agar menugaskan Auditor dimaksud untuk menghadiri persidangan; dan
(4)Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang dimaksud menjadi beban DIPAAparat Penegak Hukum dan atau DPA Inspektorat Daerah selaku unit kerja yang telah menerbitkan LHAPKKNatas kasus dimaksud. 8) Inspektur menugaskan Auditor yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan keterangan ahli kepada penyidik dan/ atau hakim di sidang pengadilan. 9) Kualifikasi Auditor yang dapat ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan latar belakang akademik, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesi atau pelatihan yang relevan. 10) Inspektur menugaskan pegawai untuk menjadi pendamping Pemberi Keterangan Ahli. Pendamping membantu Pemberi Keterangan Ahli dalam menyiapkan data pendukung dan melakukan dokumentasi/pencatatan selama proses pemberian keterangan. 11) Untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Auditor yang melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli, Inspektur dapat meminta bantuan pengamanan ke Kepolisian Resor Manggarai Barat. 12) Inspektur menerbitkan surat tugas (Lampiran 6) sebagai dasar pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli dan ditembuskan ke Bupati. 13) Surat tugas pemberian keterangan ahli mencantumkan nama Auditor yang ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dan Pendamping Ahlif- 14) Nama Pemberi Keterangan Ahli dalam surat tugas dituliskan secara lengkap dengan seluruh gelar akademik dan sertifikat profesi yang dimiliki, khususnya yang relevan dengan keahlian yang diperlukan. 15) Surat tugas pemberian keterangan ahli kepada penyidik ditujukan kepada pimpinan instansi penyidik. 16) Surat tugas pemberian keterangan ahli untuk persidangan atas permintaan jaksa penuntut umum ditujukan kepada pimpinan instansi jaksa penuntut umum. 17) Surat tugas pemberian keterangan ahli untuk persidangan atas dasar penetapan hakim ditujukan kepada ketua majelis hakim dengan tembusan kepada ketua pengadilan. 18) Auditor yang telah ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli wajib melakukan persiapan sebaik-baiknya sebelum melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli. 19) Persiapan yang dilakukan Pemberi Keterangan Ahli meliputi persiapan dari aspek teknis dan non teknis. 20) Persiapan aspek teknis adalah persiapan dari aspek penguasaan materi yang dapat dilakukan dengan cara mempelajari kembali isi dokumen LHAPKKNyang sudah diterbitkan berikut Kertas Kerja Audit (KKA), terrnasuk riwayat penugasan, serta materi lainnya yang relevan dengan pemberian keterangan ahli. 21) Persiapan aspek non teknis meliputi kesiapan aspek fisik dan mental/psikis. 22) Jika dipandang perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat mclaksanakan simulasi persidangan di kantor sendiri.

2.Pelaksanaan Penugasan 1) Pemberi Keterangan Ahli perlu memahami kedudukannya dalam penanganan kasus/perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, antara lain:

(1)Pihak yang berkepentingan dengan Ahli (Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 65, Pasal 120, Pasal 180 KUHAP);
(2)Kewajiban Ahli (Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 160 ayat (4) KUHAP,Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999); ~
(3)Hak Ahli (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 229 ayat (1) KUHAP, Pasal 41 ayat
(2)huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999); dan
(4)Ancaman terhadap Ahli (Pasal 161 ayat (1) KUHAP,Pasal 224 dan 242 KUHP). 2) Sebelum pemberian keterangan ahli dilakukan, baik kepada penyidik dalam tahap pemeriksaan maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli melakukan pengucapan sumpah/janji terlebih dahulu (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 179 ayat (2) KUHAP).Jika pengadilan menganggap perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat pula diminta mengucapkan sumpah/janji setelah pemberian keterangan (Pasal 160 ayat
(4)KUHAP). 3) Pemberi Keterangan Ahli agar menyiapkan bukti keahlian yang dimiliki dan menunjukkan kepada majelis hakim jika diminta. 4) Dalam memberikan keterangannya kepada penyidik maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus bertindak independen dan objektif. 5) Pemberi Keterangan Ahli dilarang memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak berhubungan dengan keahliannya atau memberikan pendapat yang tidak didukung dengan pertimbangan keahliannya. 6) Pemberi Keterangan Ahli harus memiliki pengetahuan yang cukup atas substansi yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa atau disidangkan. 7) Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan kompetensinya dalarn bidang akuntansi dan auditing. Oleh karena itu, Pemberi Keterangan Ahli harus senantiasa memelihara dan memutakhirkan pengetahuan (knowledge) dan keahlian {skilijyang dimilikinya dalam bidang akuntansi dan auditing. 8) Dalam menyatakan pendapat atas pertanyaan yang diajukan dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus menyampaikannya secara lugas dan tegas mengenai: ( 1) Proses penugasan audit yang dilaksanakan;
(2)Proses terjadinya kerugian keuangan negara;
(3)Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan; dan
(4)Jumlah kerugian keuangan negara'Jr 9) Dalam memberikan keterangan di persidangan, Pemberi Keterangan Ahli harus memperhatikan gaya komunikasi verbal maupun non verbal. 10) Dalam hal keterangan ahli diberikan atas kasus yang tidak dilakukan audit oleh Auditor, Pemberi Keterangan Ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dalam akuntansi dan auditing atas fakta yang disajikan oleh Penyidik dalam perkara pidana dan / atau para pihak dalam perkara perdata. Dalam menjelaskan pendapatnya, Pemberi Keterangan Ahli dapat menggunakan analogi dari kasus lain yang sejenis. 11) Auditor yang ditugaskan sebagai pendamping Pemberi Keterangan Ahli harus mencatat semua pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dari awal sampai akhir proses pemberian keterangan ahli di persidangan. 12) Pendamping Ahli dapat melakukan perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli di persidangan. 13) Hasil perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli wajib dijaga keamanannya dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi penugasan pemberian keterangan ahli. 14) Catatan atas semua pertanyaan dan jawaban dari pada saat pemberian keterangan oleh pemberi keterangan ahli kepada penyidik atau persidangan didokumentasikan sebagai kertas kerja penugasan dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (LHPKA).

3.Pelaporan Penugasan 1) LHPKAbertujuan untuk menyampaikan informasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli. LHPKAdisusun segera setelah pemberian keterangan ahli dilaksanakan, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan. 2) LHPKAdisusun dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Bupati. 3) LHPKAdisusun dengan sistematika sebagai berikut:

(1)Dasar Penugasan;
(2)Tujuan Penugasan;
(3)Ruang Lingkup Penugasan; dan
(4)Waktu Pelaksanaan;
(5)Ringkasan Proses PKA f., LHPKApada sidang pengadilan dilampiri dengan rincian tanyajawab PKA yang memuat:
1. a.Tanya Jawab dengan Hakim;
2. b.Tanya Jawab dengan Jaksa Penuntut Umum;
3. c.Tanya Jawab dengan Penasehat Hukum; dan
4. d.Tanya Jawab dengan Terdakwa LHPKA kepada penyidik dilampiri dengan rincian tanya jawab PKA sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)kepada penyidik. 4) LHPKAdibuat tanpa kop surat, tanpa cap, dan ditandatangani oleh Pemberi Keterangan Ahli, Pendamping Ahli, dan Inspektur Pembantu V. 5) Inspektur menandatangani surat pengantar (Lampiran 9) atas LHPKAyang ditujukan kepada Bupati. 6) LHPKAdisampaikan kepada Bupati. 7) LHPKAharus disimpan dan dijaga keamanannya sesuai tata kearsipan yang berlaku di Kabupaten Manggarai Barat. 8) Dilarang menyerahkan informasi LHPKAkepada pihak manapun tanpa izin Inspektur. ~ A. Pendahuluan
  1. 1.Tujuan sosialisasi anti korupsi adalah: 1) Meningkatkan pemahaman dan membangun kepedulian agar para peserta dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya di Kabupaten Manggarai Barat. 2) Menyebarluaskan pengetahuan mengenai korupsi, kebijakan dan praktek pencegahan korupsi.
  2. 2.Sasaran sosialisasi anti korupsi adalah meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat terkait korupsi dan upaya penanganannya. B. Perencanaan Sosialisasi anti korupsi dilakukan pada tahapan perencanaan meliputi :
  3. 1.Menyusun jadwal pelaksanaan sosialisai anti korupsi tahunan (lampiran 11) yang memuat : 1) nama kegiatan; 2) Sasaran; 3) Waktu; dan 4) Anggaran.
  4. 2.Ookumen jadwal pelaksanaan sosialaisasi tahunan ditanda tangan oleh Inspektur Daerah C. Pelaksanaan Sosialisasi anti korupsi dilakukan dengan tahapan meliputi persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan.
  5. 1.Peralapan 1) Penentuan narasumber Dalam penentuan narasumber yang ditugaskan dalam sosialisasi anti korupsi harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (l)Inspektur atau Inspektur Pembantu V; atau
(2)Pejabat yang berpengalaman dan menguasai substansi keinvestigasian di lnspektorat Daerah. ~ VI.SOSIALISASI ANTI KORUPSI 2) Penentuan notulis Notulis yang ditugaskan dalam sosialisasi anti korupsi adalah tim sosialisasi yang telah berpengalaman dan menguasai substansi keinvestigasian di Inspektorat Daerah Kab. Manggarai Barat. 3) Penentuan unit organisasi sasaran (l)Penentuan organisasi sasaran tidak terbatas hanya pada instansi pemerintahan saja, tetapi dapat dikembangkan ke masyarakat atau pihak lain diantaranya:
1. a.Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang memiliki risiko korupsi paling tinggi. Dapat dipertimbangkan dari besarnya anggaran yang dikelola atau frekuensi keterjadian korupsi.;
2. b.Sekolah/Universitas.;
3. c.Lembaga Swadaya Masyarakat;
4. d.Penerima Hibah/Bansos;
5. e.Pemerintah Desa; dan
6. f.Karang taruna.
(2)Lakukan komunikasi dan koordinasi secara formal maupun informal kepada unit organisasi sasaran sampai mendapatkan komitmen dari unit organisasi yang menjadi sasaran sosialisasi anti korupsi. 4) Penyusunan materi sosialisasi (l)Pelajari peraturan/pedoman atau materi lain yang terkait dengan pengertian umum korupsi, dampaknya dan upaya pencegahannya di Indonesia dan/ atau luar negeri.
(2)Dapatkan contoh-contoh kasus korupsi yang relevan dengan unit organisasi sasaran. Tambahkan dengan kasus-kasus korupsi terkini pada saat dilaksanakan sosialisasi anti korupsi
(3)Susun bahan paparan/materi sosialisasi.
(4)Jika perlu, paparkan materi sosialisasi di lnspektorat untuk mendapatkan masukan. /J- Jika diperlukan, Inspektorat dapat bekerja sama dengan pihak lain yang dianggap memiliki kapabilitas terkait kegiatan anti korupsi seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BPK atau APIP lainnya.

3.Pelaporan 1) Setelah pelaksanaan sosialisasi anti korupsi, tim sosialisasi harus menyusun laporan sosialisasi anti korupsi"Jt- 5) Persiapan penyelenggaraan ( 1) Ten tukan dan pastikan kesediaan pemateri yang akan menyampaikan materi dalam sosialisasi;

(2)Tentukan susunan acara sosialisasi dan panitia yang bertanggungjawab untuk setiap mata acara;
(3)Siapkan undangan untuk peserta,
(4)Siapkan tempat yang representatif dan didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. (S)Jika diperlukan dapat membuat banner atau poster yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi anti korupsi. 6) Setiap penugasan sosialisasi anti korupsi harus dinyatakan dalam Surat Tugas (Lampiran 6) yang disampaikan kepada pimpinan unit organisasi sasaran dan ditembuskan kepada Bupati.

2.Pelaksanaan 1) Agenda pelaksanaan sosialisasi anti korupsi paling tidak memuat: (l)Pembukaan dan sambutan oleh pirnpinan unit organisasi;

(2)Executive Summary dari Inspektur atau yang mewakili;
(3)Pemaparan oleh narasumber; dan
(4)Diskusi dan tanyajawab dengan para peserta; 2) Notulensi sosialisasi Notulis merekam proses sosialisasi dan kemudian menyusun transkripnya dalam bentuk notulensi sosialisasi. Apabila para peserta sosialisasi tidak berkenan direkam, maka notulis perlu mencatat proses dan basil sosialisasi dengan seksama agar mendapat data secara akurat. notulensi ditandatangani oleh Notulis dengan diketahui oleh Inspektur. 3) Penyampaian materi dan bahan sosialisasi materi dan bahan sosialisasi dapat dibagikan kepada para peserta sebelum/ setelah sosialisasi. Jika diperlukan, para peserta juga diberikan sertifi.kat sebagai bukti telah mengikuti sosialisasi anti korupsi. FRANSISKUS SALES SODO BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR TIO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, Diundangkan di Labuan Bajo Pada tanggal ~ Desember 2025 EDISTASIUS ENDI ITD BUPATI MANGGARAJ BARAT,
1. b.Dokumentasi kegiatan sosialisasi anti korupsi. 3) Laporan sosialisasi anti korupsi disampaikan kepada pimpinan unit organisasi sasaran dan ditembuskan kepada Bupati. 2) Laporan sosialisasi anti korupsi disusun dalam bentuk surat dengan isian sebagai berikut:
(1)Dasar Penugasan;
(2)Tujuan clan Sasaran Kegiatan;
(3)Penyelenggara, tempat/tanggal/waktu;
(4)Peserta;
(5)Materi dan proses tanyajawab;
(6)Lampiran yang terdiri dari:
1. a.Notulensi sosialisasi yang telah ditandatangani Notulis dan lnspektur; dan 20 ...Labuan Bajo, ... bulan Inspektur Daerah, Nama .. Pangkat.. NIP ... untuk melakukan penelaahan atas ... {isi sesuai dengan materi dan ruang lingkup penelahaan) Penugasan tersebut dilaksana.kan selama ... ( ... ) hari kerja mulai tanggal ... sampai dengan ... 20 ... Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. ~ PE RANNIPNama Auditor/P2UPD If] Sehubungan dengan ... (isi sesuai dasar penugasan) Nomor ... {isi sesuai dengan nomor surat permintaan jika ada) tanggal ... (isi sesuai dengan tanggal pada surat permintaan) perihal ... (isi sesuai dengan perihal yang tertuang pada surat permintaan), dengan ini Inspektur Kabupaten Manggarai Barat memerintahkan kepada: SURAT PERINTAH PENELAAHAN Nomor: PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT INSPEKTORAT DAERAH Jln. Daniel Daeng Nabit , Labuan Bajo, Flores, NTI email : inspektorat_mabar@yahoo.co.id 01.Format Surat Perintah Penelaahan Format Dokumen Pengelolaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Di Lingkungan Inspektorat Daerah Terdiri Atas: O 1. Format Surat Perintah Penelaahan
  1. 02.Format Lembar Penelaahan
  2. 03.Format Laporan Telaah Staf
  3. 04.Format Nota Dinas Penelaahan
  4. 05.Format Risalah Hasil Ekspose
  5. 06.Format Surat Togas
  6. 07.Format Laporan Kemajuan Penugasan
  7. 08.Format Risalah Pembicaraan Akhir
  8. 09.Format Laporah Hasil Audit
  9. 10.Format Surat Pengantar
  10. 11.Format Sampul Laporan Hasil Audit
  11. 12.Format Jadwal Kegaiatan Sosialisasi Anti Korupsi Tahunan PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 PEDOMAN PENGELOLAAN PEN GAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT LAMPIRAN II NO MOR TENT ANG Inspektur Daerah, Penelaah:
  12. 1.Nama/NlP
  13. 2.Nama/NIP
  14. 3.dst. Nama .. Pangkat .. NIP... Hasil telaah No Uraian Langkah Kerja Jelas Tidak Hasil Telaah Jelas 1 Telaah atas kegiatan yang diduga I Kegiatan Pengaduan terjadi penyimpangan ( Wha~ .... 2 Telaah unit yang terkait dengan kegiatan yang diduga terjadi penvimpangan 3 Telaah tahun kejadian (When) Tahun .. 4 Telaah atas penyimpangan yang diuraikan ( Why) 5 Telaah atas proses kejadian oenvimpanzan (How) 6 Telaah atas pihak-pihak yang terkait I dengan duzaan oenvimnanzan I Whol 7 Telaah atas kemungkinan dampak dari penvimpangan yang teriadi 8 Telaah kemungkinan dampak I penyimpangan yang merupakan lingkup keuangan nezara ( how much) 9 lnformasi dari sumber lain, seperti: " Database penugasan investigasi rr Media Cetak ::r lnfonnasi lain I Labuan Bajo, ... bulan 20 .... ' ... Langkah Kerja Penelaahan dan Hasilnya 1... 2 ... No. Surat Tanggal surat Pengirim / Sumber lnformasi Hal Penelaah Surat pengaduan yang ditelaah (Tanpa Kop) LEMBAR PENELAAHAN 2.Format Lembar Penelaahan (jelaskan hasil penelaahan atas kecukupan informasi (jelas/tidak jelas) dalam setiap uraian materi telaah pada pain 8 seperti termuat dalam lembar penelaahan).
  15. 1.Kegiatan yang diduga terjadi penyimpangan (What) (Jelas/Tidak Jelas) Berdasarkan ...
  16. 2.Unit yang terkait dengan kegiatan yang diduga terjadi penyimpangan (Jelas/Tidak Jelas) Berdasarkan ...
  17. 3.Tahun kejadian (When) (Jelas/Tidak Jelas) Berdasarkan ...
  18. 4.Penyimpangan yang diuraikan (Why) {Jelas/Tidak Jelas) Berdasarkan .
  19. 5.Proses kejadian penyimpangan {How){Jelas/Tidak Jelas) Berdasarkan j C. HASIL PENELAAHAN
  20. 3.Tahun kejadian (When) (uraikan tahun kejadian kegiatan yang diduga terjadi penyimpangan) ...
  21. 4.Penyimpangan yang diuraikan (Why) (uraikan penyimpangan) ...
  22. 5.Proses kejadian penyimpangan (How) (uraikan proses kejadian penyimpangan) ...
  23. 6.Pihak-pihak yang terkait dengan dugaan penyimpangan (Who) (sebutkan pihak-pihak yang terkait dengan dugaan penyimpangan) ...
  24. 7.Kemungkinan dampak dari penyimpangan yang terjadi (rincikan kemungkinan dampak dari penyimpangan yang terjadi) ...
  25. 8.Kemungkinan dampak penyimpangan yang merupakan lingkup keuangan negara ( how much} (rincikan kemungkinan dampak dari penyimpangan yang merupakan lingkup keuangan negara) ...
  26. 9.Informasi dari sumber lain (masukkan informasi dari sumber lain seperti media masa, hasil pengawasan dari APIP/bidang lain jika ada). B. MATERIYANGDITELAAH
  27. 1.Kegiatan yang diduga terjadi penyimpangan ( Whaq (uraikan terkait kegiatan yang diduga terjadi penyimpangan) ...
  28. 2.Unit yang terkait dengan kegiatan yang diduga terjadi penyimpangan (uraikan terkait unit yang terkait dengan kegiatan yang diduga terjadi penyimpangan) A. DASARPENUGASAN
  29. 1.Surat pengaduan masyarakat/pimpinan objek penugasan/ pimpinan instansi penyidik Nomor ... Tanggal ... perihal ...
  30. 2.Surat perintah Inspektur Nomor ... Tanggal ... Perihal melakukan penelaahan atas . (Tanpa Kop) LAPORAN TELAAHAN STAF 3.Fonnat Telaahan Staf
  31. 1.Nama/NIP
  32. 2.Nama/NIP
  33. 3.dst. Sesuai dengan hasil penelaahan, disimpulkan bahwa surat pengaduan masyarakat/pimpinan objek penugasan/pimpinan instansi penyidik dapat/tidak dapat ... (pilih salah satu) ditindaklanjuti dengan dilakukan audit ... (pilih salah satu jenis pengawasan bidang investigasi yang akan dilakukan) V, Labuan Bajo, bulan 20 . Penelaah : D. SIMPULAN
  34. 6.Pihak-pihak yang terkait dengan dugaan penyimpangan (Wlw) (Jelas/Tidak Jelas) Berdasarkan ...
  35. 7.Kemungkinan dampak dari penyimpangan yang terjadi (Jelas/Tidak Jelas) Berdasarkan ...
  36. 8.Kemungkinan dampak penyimpangan yang merupakan lingkup keuangan negara (how much) (Jelas/Tidak Jelas) Berdasarkan ...
  37. 9.Informasi dari sumber lain (Jelas/Tidak Jelas) Berdasarkan ... Nama .. Pangkat .. NIP ... Labuan Bajo, .... bulan 20 .. Inspektur Pembantu V Bersama ini kami sampaikan Laporan Telaahan Staf atas kecukupan informasi berkaitan dengan (sebutkan materi surat pengaduan/laporan) yang akan ditindaklanjuti dengan penugasan ... (masukkan salah satu pengawasan bidang in vestigasi). Sebagaimana tertuang dalam simpulan laporan telaah staf (terlampir), kami menyarankan agar surat ... (pengaduan/permintaan penyidik/objek penugasan) terse but dapat ditindaklanjuti dengan ... (sebutkanjenis pengawasan bidang investigasi yang akan dilakukan). Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu Inspektur kami mengucapkan terima kasih.~ Inspektur Kabupaten Manggarai Barat Inspektur Pembantu V Laporan Telaahan Staf ...... ( ) berkas Kepada Dari HaJ Lampiran NOTADINAS Nomor: ND- ... PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAIBARAT INSPEKTORAT DAERAH Jln. Daniel Daeng Nabit , Labuan Bajo, Flores, N'IT email: inspektorat_maba.z@yahoo.co.id
  38. 4.Format Nota Dinas Penerlaah Nama .. Pangkat .. NIP... Pimpinan/yang mewakili pihak yang melakukan Ekspose NamaNama .. Pangkat.. NIP ... Inspektur Daerah, Labuan Bajo, .... bulan 20 ... Demikian risalah hasil ekspose ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan. 1,- (Diuraikari secara rinqkas simpulari dan usulan tindak lanjut yang akari dilakukari sesuai hasil ekspose). D. SIMPULAN DAN SARAN (Diuraikari secara rinqkas masukan-masukori dan/ atau pertanyaan yang diberikari oleh peserta ekspose) C. PEMBAHASAN PESERTA EKSPOSE (Diuraikan. secarajelas dan rinqkas materi ekspose (SW+ lH) yang diduqa terdapat penyimpangan yang akan ditindaklanjuti dengan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu) B. RESUME MATER! EKSPOSE Terlampir dalam daftar hadir Materi Ekspose Pihakyang melakukan Ekspose Tanggal/Waktu Moderator Jumlah Peserta A. INFORMASI UMUM RISALAH HASIL EKSPOSE (Tanpa Kop)
  39. 5.Format Risalah Hasil Ekspose Nama .. Pangkat.. NIP ... Untuk melakukan (masukkanjenis pengawasan dengan tujuari tertentu yang akan dilaksanakan) atas (sebutkan sesuai lingkup penugasan) Penugasan tersebut dilaksanakan selama .... ( ... ) hari kerja terhitung mulai tanggal ... sampai dengan .. Biaya atas penugasan tersebut menjadi be ban anggaran . . . (masukkan sumber pembebanan penugasan). Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. h Labuan Bajo, ... bulan 20 ... a.n. Bupati Manggarai Barat Inspektur Daerah, NO Nama Auditor/P2UPD NIP PE RAN
  40. 1.Dalnis
  41. 2.KT dst. AT lnspektur Kabupatcn Manggarai Barat dcngan ini mcnugaskan kepada: SURATTUGAS Nomor: Inspek/800.1.1.11/ .... I ..... /20 .. PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT INSPEKTORAT DAERAH Jln. Daniel Daeng Nabit, Labuan Bajo, Flores, NTT email : inspektorat jnabargryahoo.co.id
  42. 6.Format Surat Tugas 1) Nama . NIP . Jabatan dalam Audit 2) Nama . NIP . Nama .. Pangkat .. NIP... Tim Audit Jabatan Dalam Tim Mengetahui Inspektur Daerah, Demikian Laporan Kemajuan Penugasan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu Inspektur kami mengucapkan terima kasih. b- Labuan Baja, .... bulan 20 .. Untuk melaksanakan program dan prosedur audit tersebut, Tim Audit memerlukan perpanjangan masa penugasan selama ... ( ... ) hari kerja.
  43. 2.Program Penugasan 2 .1 Program Penugasan yang telah dilaksanakan Sesuai Program Penugasan, kemajuan pelaksanaan program diuraikan sebagai berikut: [uraikan progres pelaksanaari program penugasan yang telah dilaksanakan}.
  44. 2.2 Program Penugasan dalam proses Pada saat laporan progres ini disusun, Tim Audit masih memerlukan beberapa program dan prosedur audit yang akan dilaksanakan, yaitu: (uraikan progres pelaksanaan program penugasan yang belum/ sedang dilaksanakan) Sesuai dengan surat tugas di atas, bersarna ini kami sarnpaikan laporan kemajuan penugasan audit ... atas ... (Sebutkan lingkupnya sesuat S7) per tanggal ... sebagai berikut:
2. l.Ketepatan Waktu Sesuai dengan Kartu Penugasan Nomor ... , pelaksanaan audit ... direncanakan selama ( ) hari kerja mulai tanggal sampai dengan Dalam pelaksanaannya, temyata memutuhkan waktu lebih dari anggaran waktu yang ditetapkan. Memperhatikan ... (masukkan kondisi pelaksanaan audit), maka perlu dilakukan penyesuaian target waktu penerbitan laporan dengan memperpanjang Surat Togas lnspektur Kabupaten Manggarai Barat nomor ... tanggal ... tersebut. Yth. Inspektur Kabupaten Manggarai Barat di ... Laporan Kemajuan Penugasan Audit ... Atas ... Surat Togas Nomor : ST- Tanggal ...
  1. 7.Format Laporan Kemajuan Penugasan Catatan: Jika pimpinan objek penugasan adalah pihak terkait, risalah pembicaraan dibuat dengan Atasan Pimpinan Objek Penugasan. Jr Na.ma . NIP . Na.ma . NIP . Pimpinan Objek Penugasan/ lnstansi Penyidik Inspektur Demikianlah Risalah Pembicaraan Akhir ini dibuat, kemudian ditutup serta ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan (diisi nama instansi objek penugasan). Pada hari ini ... tanggal ... , bertempat di ... , telah dipaparkan/ disampaikan hasil audit ... atas ... (diisi sesuai lingkup penugasan) yang telah dilakukan Tim Audit lnspektorat Daerah Kaupaten Manggarai Barat di depan (diisi Pimpinari Objek Penugasan) berdasarkan Surat Tugas Nomor: tanggal dengan hasil sebagai berikut:
3. l.Audit ... menghasilkan simpulan permasalahan dalam ... (sebutkan subjek audit). yaitu:
4. a.Permasalahan 1
5. b.Permasalahan 2
6. c.st. (Uraikan secara ringkas temuan hasil audit berupajenis penyimpangan yang terjadi, penyebab, dan dampaknya)
  1. 2.Terhadap temuan hasil audit tersebut, direkomendasikan kepada Pimpinan Objek Penugasan/Pimpinan instansi penyidik (pilih salah satu) untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Tanpa Kop) RISALAH PEMBICARAAN AKHIR (diisi sesuai lingkup penugasan) ANTARATIM INSPEKTORATDAN ... (disebutkan namajabatan pimpinan Objek Penugasan)
  2. 8.Format Risalah Pembicaraan Hasil Audit B. Rekomendasi Penjelasan :
  3. 1.Jika penyimpangan berindikasi TPK "Kami merekomendasikan kepada ..... (pemberi mandat penugasan) untuk memproses penyimpangan dalam kegiatan ..... pada ..... (sebutkan nama kcgiatan dan dimana terjadinya) tahun ..... sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku."
  4. 2.Jika penyimpangan berindikasi perdata atau kesalahan administratif "Kami merekomendasikan kepada ..... (pemberi mandat penugasan) untuk memproses penyimpangan dalam kegiatan .. .. . pada .. ... (sebutkan nama kegiatan dan t- A. Simpulan Penjclasan : • Jika discpakati bersama Penyidik bhw tdp penyimpangan berindikasi TPK atau perdata atau kesalahan administratif, maka: Apabila jenis penyimpangan lebih dari satu kejadian yang terpisah, maka harus dibuat subjudul jenis pcnyimpangan. - Simpulan hasil audit di bawah subjudul penyimpangan dirumuskan secara jelas dengan mengungkapkan apa kasusnya, siapa pclakunya, bagaimana caranya, dimana dan kapan terjadinya, serta berapa nilai kcrugian keuangan negaranya. • Informasi mengenai tindak lanjut hasil audit berupa pengernbahan /penyetoran atas kerugian keuangan negara ke Kas Negara/Daerah atau Kas BUMN/BUMD sebelum laporan terbit. Bidang .. lnspek/700.1.2.8/ /202 ... ..... bulan .. 20 .. ... ( ..... ) Jepit NamaOPD ................. nama kegiatan yang diaudit Tahun Anggaran 20 ... 1 Urusan 2 Nomor 3 Tanggal 4 Lampiran 5 Satker Yang Diperiksa 6 Sasaran Pemeriksaan 7 Periode Pemeriksaan
  5. 09.Format Laporan hasil audit PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT INSPEKTORAT DAERAH Jln. Daniel Daeng Nabit , Labuan Bajo, Flores, NIT email : inspektorat_mabar@yahoo.co.id D. Hambatan da]am Audit Inveatigatif Penjclasan : • Dalam subjudul ini disebutkan hambatan yang dihadapi dalam penugasan serta solusi yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. • Dalam hal hambatan berupa ketidakcukupan bukti, tidak diperkenankan untuk menerbitkan LHAI Jk- C. Proaedur Audit Inveatlgatif Penjelasan : • Dalam subjudul ini diuraikan langkah-langkah audit yang diperlukan untuk rnencapai tujuan penugasan scperu tersebut di atas. • Langkah langkah audit mencakup reviu dokumen, prosedur analitis, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, wawancara, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat dilaksanakan audit investigatif. B. Saaaran dan Ruang Ll.ngkup Audit lnveatigatif Penjelasan : • Tujuan audit -investigasi atas dugaan penyimpangan. • Ruang lingkup audit - uraian mengenai nama kegiatan, pcriode, dan tempat terjadinya penyimpangan. • Batasan tanggung jawab audit pemyataan bahwa: r tanggungjawab auditor dalam melaksanakan audit terbatas kepada simpulan pendapat mengenai terjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh pada saat audit dilakukan. rr tanggungjawab kelengkapan bukti-bukti berada pada pihak manajemen yang diaudit bukan pada Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat • Pcmyataan pcmenuhan norma, misalnya dengan uraian bahwa audit investigatif telah dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor ... Tahun ... Tentang Pcdoman Pengelolaan Pcngawasan Tujuan Tertentu BAB II: Informasi Umum A. Daaar Audit lnvestigatif Penjelasan : dijelaskan dasar penugasan, seperti: • Surat permintaan untuk melakukan audit dari Pimpinan Instansi Penyidik, • Surat permintaan untuk melakukan audit dari Pimpinan Objek Penugasan, • Surat Togas dan Surat Pengantar yang diterbitkan oleh Deputi Bidang lnvestigasi atau Pimpinan Unit Kerja. dimana terjadinya) tahun ..... Dengan membuat surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Agung RI selaku pengacara negara untuk melakukan tuntutan secara perdata." 3) Penyebab dan Dampak yg ditimbulkan Penjelasan : • Diuraikan penyebab terjadinya penyimpangan dengan memfokuskan pada analisis mengenai kelemahan sistem pengendalian intern serta fakta-fakta adanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait tanpa didasari itikad baik (good faith) dan menyimpang dari praktik yang sehat (best practise) sehingga sistem pengendalian intern tidak berjalan danJ{ 2) Pengungkapan Fakta-fakta dan Proses Kejadian Penjelasan : • Merupakan uraian terinci dan lengkap dari suatu jenis penyimpangan berdasarkan urutan kejadian (sequentiaij yang mengungkapkan rangkaian tindakan atau perbuatan (act) yang mencerminkan adanya motif (intent), penyembunyian (concealmen~,dan pengalihan (convertion). • Diuraikan secara cermat kriteria yang menjadi dasar kegiatan yang dilakukan secara menyimpang. B. Materi Temuan 1) Jenis Penylmpangan Penjelasan : Dijelaskan dalam satu kalimat secara singkat, padat, dan jelas mengenai jenis penyimpangan yang terjadi. • Dalam subjudul ini diuraikan daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Objek Penugasan dalam melaksanakan kegiatan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus untuk suatu kegiatan tertentu, termasuk ketentuan/peraturan intern Objek Penugasan. • Dasar hukum Objek Penugasan akan menjadi kriteria dalam melakukan audit investigatif E. Informasi Awai:
  6. 1.Informasi organisasi objek penugasan Penjelasan : Informasi mengenai organisasi objek penugasan, berisi nama, alamat, no telpon pihak-pihak menurut kategori: (l)Data umum
(2)Data keuangan

2.Informasi kasus yg cllaudit Penjelasan : Informasi mengenai kasus yang diaudit, menguraikan secara ringkas informasi awal dugaan penyimpangan berdasarkan sumber informasi flllllll!l'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II--------------------------~--~~~-~-- E. Pembicaraan dengan Pimpinan Objek penugasan Penjelasan : Dalam subjudul ini diungkapkan simpulan hasil pembicaraan dengan Pimpinan Objek Penugasan dengan menyebutkan secara jelas tanggal dan tempat dilaksanakannya pembicaraan. ~ D. Pembahaaan/ekspose dg instansi penyidik Penjelasan : Dalam subjudul ini diungkapkan simpulan hasil pembahasan/ ekspose dengan Instansi Penyidik dengan menyebutkan secara jelas tanggal dan tempat dilaksanakannya pembahasan / ekspose. C. Tindak lanjut hasil audit investlgatif Penjelasan : • Dimuat tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak pihak terkait, yang tclah dilaksanakan sebelum berakhimya audit investigatif atau sebelum LHAI terbit. • Dalam hal bukti-bukti pcngembalian/pcnyetoran atas kcrugian keuangan negara ke Kas Negara/Daerah atau Kas BUMN/BUMD sangat banyak sehingga tidak memungkinkan untuk disajikan dalam badan laporan, maka dibuat daftar yang menjadi lampiran LHAI. 5) Bukti yang Diperoleh Penjelasan : • Diuraikan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh selama audit investigatif dilaksanakan. • Dalam hal jumlah bukti yang diperoleh sangat banyak dan tidak memungkinkan untuk disajikan pada badan laporan, maka disajikan dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari LHAI. 4) Pihak yang terkait Penjelasan : • Disebutkan bhw pihak-pihak yang terkait disajikan secara lerpisah. • Dalam laporan, nama-nama pihak yang terkait ditulis dalam kode tertentu. • Pencantuman nama pihak pihak yang terkait dalam Daftar Pihak Pihak yang Terkait yang disajikan terscndiri harus sesuai dengan keterkaitan perbuatan atau tmdakannya sebagaimana dalam uraian fakta dan proses kejadian. menimbulkan kerugian keuangan negara dan/atau untuk memperoleh keuntungan. • Dampak yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara (akibat yang dapat dikuantifikasi) dan berupa adanya pengaruh negatif dalam pelaksanaan kegiatan/program sehingga tujuan kegiatan/program tidak tercapai secara efisien dan efektif (akibat yang bersifat kualitatif). Lampiran - Lampiran Penjelasan : • Lampiran 1 Bagan Arus atau Flow chart Proses Kejadian • Lampiran 2 Daftar Bukti-bukti yang diperoleh • Lampiran 3 Risalah Pembahasan/Ekspose dengan lnstansi Penyidik • Lampiran 4 dan seterusnya adalah lampiran-lampiran lain yang dipandang penting untuk disajikan. v Tembusan (Tanpa Lampiran):
1.Bupati Manggarai Barat (sebagai laporan)
2.Wakil Bupati Manggarai Barat (sebagai laporan) Nama .. Pangkat.. NIP... Terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Audit atas pada Tahun sebagai tindak Ian jut atas surat . . . (nama jabatan pimpinari Objek Penugasan/ lnstansi Penyidik) Nomor ... tanggal ... Di dalarn Laporan Hasil Audit . . . atas perkara tersebut telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp ... (dalam huru}J. Adapun inisial pihak-pihak terkait yang disebutkan dalam LHAI sebagai berikut:
1.Yk = Yokubus karolus (contoh)
2.dst Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih. t Inspektur Daerah, Yth. (Pimpinan Objek Penugasan/Instansi Penyidik) di ... Nomor Hal Lampiran ... ( ... ) berkas / lem bar/ laporan Labuan Bajo, .. . . . . . . 20 ... PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT INSPEKTORAT DAERAH Jln.Daniael Daeng Nabit - Labuan Ba,jo 10.Format Surat Pengantar -........;;.---- .... -----::---;:-,- -~~.-- ... -----.. -<>-->-- - ........,_.. ~ - -- _......, --- _.,__ --- - -- --- - --- - - - --- -~- - - - - - -- - -- - -- ---- - - -- -- : = .-a-::= ~~ ~-:: == : = ~:I: ---=-- - - - _ _._.. - --- -- --.....-:--:._- -- - - -- --- - -- - - - --__..._. --- - . - - - - ------- - - - - - - - - -- - - -~ - - - _. -- . - : INSPEK/700.1.2.8/ .1... ./20... : BULAN 20 . NOMOR TANGGAL ....................... JUDUL LAPORAN . LABUAN BAJO INSPEKTORAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
11.Format Sampul Laporan Hasil Audit FRANSISKUS SALES SODO BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 11 TIO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, Diundangkan di Labuan Bajo Pada tanggal 1 Desember 2025 EDISTASIUS ENDI TIO BUPATI MANGGARAI BARAT, Nama .. Pangkat.. NIP ... lnspektur Daerah, No Nama Kegiatan Sasaran Waktu Anggaran Ket 1 2 dst 11.Format Jadwal Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi Tahuan

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 49 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

PEDOMANPENGELOLAANPENGAWASANDENGANTUJUANTERTENTU

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

PEDOMANPENGELOLAANPENGAWASANDENGANTUJUANTERTENTU

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020