DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Penetapan IKU; Bab 4. Penggunaan IKU; Bab 5. Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan; Bab 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rancka mcmbcrikan infor isi kinerja. dun meningkatkan akuntabilitas kinerja Ins 1si Pcrnerintah, sorta menyclaraskan dokumcn Rencar Pcmbangunan .langka Menengah Daerah Tahun 2 !5-202q, perlu ditetapkan lndikator Kinerja Utarna:
b.bahwa untuk rnelaksanakan ketenruan 'asal 4 ayar (3J I'eraturan Menteri Negara Pendayag iaan Aparatui DE~~GAI-lRAH!vlAT TUHAN YANG MAHA ES BUPATI MANGGARAI BARAT. JNDIKi\TOR Kl:'JERJA UTAMA PEMERii.J'TAH KABUPATEN MANGGARA1 BAF r TAHU~ 2025-2029 TENT ANG PERATURAN Bl!P:.':'· vfANGGARAi BARAT NOMOR S'"O TAHUN ?025 BUPATIMANGGAR~IBARAT PROVINS! NUSA TENGGARA TlMl;R Mcnginznt Menimbang I SALINAN Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 Cippta Karya menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Mengingat

3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 ten tang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor80);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Utama di lngkungan Instansi Pemerintah;
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 ten tang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Manggarai Barat Periode 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 Nomor 3); 1

l.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
1. 2.Bupati adalah Bupati Manggarai Barat;
2. 3.Pcmcrintah Daerah adalah Pemerintah Kabupatcn Manggarai Barat;
3. 4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
4. 5.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIPadalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penctapan dan pcngukuran pcngumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
5. 6.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau bcbcrapa unit kerja pada OPD scbagai bagian dari pcncapaian sasaran tcrukur pada suatu program dan tcrdiri dari sckumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombmasi dari beberapa atau kesemua jenis sumbcr daya tcrscbut scbagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa;
6. 7.Program adalah pcnjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD;
7. 8.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan;
8. 9.lndikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome)dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh OPD; 10.lndikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan lndikator Kinerja Program;1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Pasal 1 BAB! KETENTUAN UMUM INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

(1)Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029; "1

Pasal 4

(1)Ruang lingkup IKU terdiri dari:
1. a.lKU Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2025-2029;
2. b.IKU Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2025-2029
(2)IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(3)IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(4)Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.

BAB ILL

PENETAPANIKU

Pasal 3

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat adalah:

a.Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
b.untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi sorganisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 2

12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Bara t.

(1)Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU;
(2)Koordinasi untuk pengintegrasian TKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
(3)Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. ~

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 11.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;

Pasal 6

BABV PEMBINAAN,KOORDINASI,MONITORING, EVALUASIDANPENGAWASAN IKUdigunakan instansi pemerintah untuk :

a.penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan;
b.penyusunan dokumen perjanjian kincrja;
c.penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
d.evaluasi kinerja instansi pemcrintah.

Pasal 5

(2)Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
(3)Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) minimal memuat indikator hasil (outcome);
(4)Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :
1. a.kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
2. b.kebutuhan statistik pemerintah; dan
3. c.kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan. BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAT BARAT TAHUN 2025 NOMOR 5°'0 FRANSISKUS SALES SOOO TIO SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, Oiundangkan di Labuan Bajo pada tanggal LO DestMber 2025 EDISTASIUS ENDI TIO BUPATI MANGGARAI BARAT, Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal IO Dc,r.Qff\~' 2025 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. KETENTUAN PENUTUP TuJuan Saaaran lndlkator Klnerja Utama Satuan Penjelaean/Deflnial Formulaai perhitungan Penanggungjawab l 2 3 4 IS 6 7 Mttl 1: Mengembaqkan Parlwlaata Becara Berkelaajutan dan Jnklu1lf Bebapl Pen11erak Utama Pertumbuhan Ekonoml I M<'ningkatnya d!\)'"u I lndcks Panwisata lnklusif lndcks Skor vanabcl aspck - Badan Risc1 dart 11ufng pariwisata sccera sosial + skor varinbcl fol,.lur '•h hl10, Rollo! ""•P \,pd. Tout lnovasi Dnerah / inklusil' dan aspek ekonomi + skor \,pd. \ .... k \•pok .\~ lloool Din1111 Pariwisatn, 1.rn.1,.ltur 'i.-.i 'IO.i.l 1.hlth•JU bcrkelunjutan vnriubcl a11pek SIMbH F.konom1 l<rrntir dan llngkungan skor 0.:,,1t\,N, -1,.., ... ,,D.ni .... . , .. , .. - . .. - Krbuc\ayonn vnrinbcl aepek ~ !wau,,La11 . •, «, - , .. . J •• ~1·, li..d "• .:•.- , .. - , .. - mlrastruktur u.....,.i,., RMinn .X, H•• :u :•. :•, t:-ltu"it p,.., . \,{. :J =·· :•, ~· . Tt11<I 'l<1'• ,!.S•, - 1u, , .. u.< • R'fl'LN P«.!.IJ.c Pctb<ll> :.J•, lr.l.lm:f M1minl(k11tny1< kutth1.a11 l Indeks Kuah111~ Lingkungan lncl"k" N1J1ti kOntJ'K)Sit yung IJKLM • (0 . .31(:, x IKAI (0,:)19 x ti.:1J Kt·ml'ntrrmn lingkungnn hi<lup dun llidup d!gum1kun 11l'hHl(fll nlur + CO. ~0:) x I h.-VJ + u IK I l.lmtt!I kt·tnnt{Kllh1m terhadap ukur untuk Lingkungnn l lidup bencnna memberikan l(Umburan K.t•r11ngnn <Inn Pertunahun ml'ngl'nru ku11llcn11 l<LH • ln<l..,ka i,;uow,ttts L1no1>.1"'04ln Hld'-4> hngkungnn hidup <h Iv'• nrJ'"'a Ku.,.rtot• Arr sunru wiluv11h pmln l<U • ht~a ~UtUttna Udffnl pl'rioclr wnkt u c ert en tu t<L c ""'-""' Ku81tlaa Lohen 3 lndcks Ri111ko Bencnnu Indcks lndcks R1&iko Bcncnnn ANPA/Alldan flRH) atau Oisnstcr Risk R H x v Pcnanggulangan Index ndalnh suatu nine - c Bencnna nnrcah ateu mctodc yang digunakan untuk R z Rlslko mrmguku: ungkat rtsiko H "' Hazard (Ancaman) bencana <.JI suatu v .,. Vulnerablllty( Kerentanan) w1layah ntnu lokasi c "" Capacity (Kep&Sltas) rertentu. 4 lndcks l<inC'IJO Pengclolaan lndeks Perbandingan antara Kcmerucrian Sarnpah hasil dcngan saaaran IKI'" ~Ill I I !,HK/ Di1111s yang ingin dicapai Lingkungnn Hidup dalam sistem dan Pcrtanahan pengelolaan sampah DmM>A yang mcliputi aspck 11\:l'~•Nel.)• nl'M'lo.\M~J:i~ng~Sl""POh kebijakan, " JUff'IIMiindtl11t0r ynng dtV.Jf\O~~"' kelern bagaan, II, 8obotrt.;w11ttd,k.11orkt•, {~;,. 25,..unt.i~ ro ... i0nen.'\ng..>AAn. 15~1,nl\..._,a....-. pc:mbiayaan, Leknis dan SD~ ctr.• d•nat1.1 ~: ,, ' H peran scrta masyarakat I Nlf1I (J.'ltt J1h11k:1tor ~c· 1 uteot.-.h m~.31u1 J-Y~c.S f'\Orl'Tl,,)lr;.;..-.,Jt,H p,t"t\il.>tlf'I(G-~Ol') VISI : MABAR BANOKlT MENUJU MASAR S£MAKlN MANTAP PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029 LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR (()_ TAHUN 2025 TANGGAL . IO DESEM13ER 2025 rnNTANG INDIKATOI{ KINEl~A UTAMA PEM!l:RINTAI I KA13UPATl!:NMANGGAHAI BARAT TAHUN 2025-2029 1 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelaaan/Deflniai Formulas! perhitungan PenanggungjaW11.b l 2 3 • 5 6 7 Mtal 2: Optlmallaui Pencembanpn 1ektor Primer clan Pemberdayaa.n Ekonoml kerakyatan :.! Mcmngkat nya daya 5 lndeks Daya Salng Dacrah Indeks IDSD :.!024 terdiri etas ARIN/Bndnn R1set saing ckonomi vang empat komponcn dnn lnovasr Daerah berkeadilan pernbentuk daya samg - ·-- --- ._ ·--- vang ditcrjcrnahkan kc - -- -- .... - -~ ---dalam I 2 pilnr daya - - -- ==--- -- 'laing (insutuei, ~-----: r mfrastruktur, adopsr --- -- r-- ,__ -- :~~ ---Tlk'., stabHitas ekonomi -- l =:-- .. _ -- mnkro. kesehatan, ·-- -- -·- lkctmmpilan, pasar --- produk, pasar tcnagn ·~ n u- • ·- • ··- • ·- k<'IJll, sieiem kcuangan, ukuran pasar, dmrun1ka brsnts, k11pctb11itns mo,n111) Merungkatnya (1 LaJu Perrumbuhan l',·rlif'n Litju Pertumhuhan UPS pertumbuhan ekonorm Ekonomt Ekonorni (Ll'E) 16U1tlu vang berkuehtas kobupakn/kotH adalr.h (''Df<ll PORfl, ) . rndikator penung yung I.PE 11111', menunjukkan t<~bt·rnpa Pl>RB I cepar nila1 tarnbah Keterangon: harnn" don Jlllllt Hmg rlih111ulknndi wilayah . Ll'I: La,u Pcrturr.bvh.JnHooom, (<la am pc1sen) • rersebut meningkat dan wukru kl" wakru. LI~ . l'l)JUI. PORS ntas dasar harga konsrnn tahun scka,ang mengukur perrumbuhan . ronu PORS .1tas das..r llarg.i ~:,nstan :ahun sebelumrwa riil perekonomian dnerah, yan" d1h1tung dari perubahan Produk Domestfk l<,.gional Uruto fl'Ul<U) etos d11!11tr hurga konstan dan satu l)f'no<lte(lmu,enyn tahun) ke periode benkutnya 7 lndeks Gin• lndcke lndeks Gini fOini Rauo) RPS adalnh ukuro.n statistik G ' f I I I yang digunakan untuk mcnunjukkan ungkat •...,.,..,, kcumpangnn distribus! . (, • ..r. •..,_ Ci,1,t1t tN...... ~ ~- 0 '*'90fll I) pendapatan atau •• ~\el.a,~~ fflrUitn.w._nt.u,0~~_.ci,t,,,sol) pcngcluaran d, suatu I ~ '-""'wlavf~~•N1oil.t--, rniaaln\,a,fU•"'11KJ._&-lft<1../ ~.-.., wilayah, termasuk di .__ ungkat kabupatcnj' I ................ •MfthltM.if is.,, im.t ~.., (aUl.t ~ !An yllnQ diT.ffliffla CH-n kota, . . Jurnlah 5-tutuh S.het Yl"9 Diu\\lf: !'"LI ~1,1 t).) U (3' t·, •" ee- w, s..n.1 A., m~j 1':\0 s·;~ )"II y-:\"9IT'*•!'\sdt!J..t,.r• PfflgJ.ll: an r,,>1Jr~r,o~ :~>t'A.t , Jumlah Bat,11 Pendtk dt11 Sa"9t1 Pendtk (S1un1,119). An<;• l J d.,~1,,i, h· • , r~•l;,f1"\r~ .l'oa;!~ t1~1~,.-v,g,M?'ilJl).tf\C:\~'f'lity\fl(' ~, nil~,Z·KO(I T81Ud.l.,l"\f'nu o,lfll'\.l• .!!~·O(,, .t SOidN·~~ ~:.!..i"'d.\t',',-..0 ''" .h11111,\11 U,1111. (',-1u!i·~ ,hu ~·'U£·'' Pt-t,,I, 1. "iti1111111~1 .h1111 .,J. \1 .uruh ll.U1.\ \.IU~ 1);111111 I• TinO'i•tK•,,..,l.ii,1"141"1 Pft'Mf'IC.W~;qt,ldl.it) ~*IP' •¥'119"..-rl )in.tn) (,I J~•h r.ftdvdull "1•1tii.,n u ~lbut.'11'"'""'.0,l lf'tlfl ,1 )J9oh• Jufflt.. t f41'161J1:31.1\, .,..~ OOf"'O"W'an PIN lo.M)IM ~ ti~nn,• f i I, , \ Jwmlah S.IY,ut, ... nd~li di ;.~•tn1ot.l r«...ot....1 ,. llf'S IH<JCJ \ l'rrnt·n Prrv11lrnHi StunllnK Hdtd1th nngka VIIIII!, menuruukkun propo~i 11t11u pt'rnrnl11111' 11n11k balna (u!Hu kelompok utti1t tertentu] y11ng lwrndu dHIHm kondis, stunting (pendek dun sangat pendek) pada suatu wilayah chm periode waktu terientu. Pl'ri,,·n Tingk111 Krmiro1kin1111 Knhupt1l<'n/ r<otn 11d11l11h prr fJCIIIMt pcruluduk ch suntu k11hupntt•11 »tnu kn111 )111111 mcmlhk: mtu rnt11 pcngclunrnn per kapllu prr bulnn d1 buwnh b11111~ ~nng tllt1·t11pku11 ~l'lieg111 Ot1ris Kcrnisklnnn (OK). Mt>ntOl(kntnyu tll'rt\Jlil kt·Rrh111an mm,vlir1tkm BI'Sln<ll'kt1 ll'M t1tf1u J lurnnn l)rvrlupml'nf Index (I IJ >I) merupukun tmfrkN kompo11it vonl( Chl(t1nNk1111 unruk rnengukur pt<111·11p1t1Hn prmh11n11un1111 munusi» <Ii 11wttu wilavnh, ll'M mrnKJ(11mh111 k1,11 hnwum11n1-1 pe-nrtuduk 1lnp111 hulup lll'h111, memperolr-h prnclirhlrnn. cl11n memihk] taraf h11l11p yttnl( luvak CJ lnclc-ki. l'c-mh11n11unnn M11nu~111 Mrmngkmny11 SUM }'HOI( lw1 kuuh11111 d,m ~('Jllhtl'nt RPS Mtal 3: MewuJudkan Sumbor Daya Manuela Yan1 BorkuaHtae aeba&ai bentuk akaelerael proaram pen1ontaean kemleklnan dan perluaean kcaempatan kerja Total PORI ~bopaten/Koll N, ill POJIB fUIIQ dthilu"',1 berdawl 1n H.)lg.t llc<l>I u atau 11.irga ~oostJn Jumlah "-nduduk ,..,,,ngahan T6hun Jumtah pt'f1dlldu~ d<h,101>9 p303 IJ<'r,o,J(! f"'rlc,,g.,t-..,n 1.,h1.n (m,s,1ln,b per I Juhl ,.,ng bers.111g~,,1,,n T,,1.,l l'IJflll 1\1,l,up,,tt 11 ""'" .J11111l;1h Pt udu,lnk P1 ff4'U$.:,lh.10 Tuhun l'l>llll I'• r !\,,,,.,., Jutn PDRR Per Kapita ndalah rupiah nilni rate rate Prociuk Domt"stik Regiona! Brute (PDRBJ yang dttcrirna oleh sctlap penrluduk di suatu wilnyah (K1<hupulrn 11111u Kotal dnlum f'l<'rJUdt• wuktu rcrtcnru llll111"nnva. 111,tu tnhqnl 8 PDRA Per Knpitn 76• s Tujuan PenanggungfawabFormulaal perhitunganSatuan Penjelasan/Definiallndikator Kinerja UtamaSasaran J Tujuan Sa saran lndikator Kinerja Utama Satuan Penjelaean/Definisi Formulaai perhltungan Penanggungjawab l 2 3 4 5 6 7 Menu runny a 11 Tingkat Pcngangguran Pcrscn Tingkat Pengangguran APS p<'nganggurnn Tcrbuka Tcrbuka (TPT) adnlah l,,,,,1,,1, /T, rupt11,,,p,1·1111 f ,rl,1,J..•,, indrkaror ekonorni yang rr) ./1011/111, '"'/l11lu1' "', rJU JtNt', paling umum digunaknn ktterangan: untuk mcngukur fttl· Trrtg~., Pltng1'1'1 ',rUI" r, ~· ((1,11am perl,M} perseruase jurnlah Jt.,ml•h Pef't9aT'l9Qura" T•rbu.ka Jum£.1t-iprnd..id;.,k d• ~n,b.,p.'\tiffl i!O:A y.v,Q ~ ffill.'tffl penganggurnn terhadnp L:11 ~' r,p "1 l•''IQ<l, ~t jurnlnh angkaian kcria J"'"'l•J\ A"'9tat.M KerJ• Ul'T!Ulb PN\dudr. I.. di ~.ahuf)l,11("1\ •Of.\ , 1'1"10 b,t:lr1'jl) (IQ ft., :w'tQ d1 suau; wllnyah ntau ncgara. Mlal 4: Mcw'ltjudkan pembanlUJlan infraatruktur yang berkualltaa, merata dan berkelanjutan Mc,ningkutnyn d11)'u Mcnmgkatuvn kuolitM 13 Indcke lnfraetruktur lndcks tndeks lnfrl\Mtrukt ur RPS sning ckonomi ynng infrntolruk1ur wiloyuh Ot1ornh Dacrah (llf>J nd11l11h 111111 II/) 'II, 1 J • 111, i,1·111', t, I brrkcadil11n ukur atau tnstrumcn vang dtgunakun untuk D<man.i mcugr-vnluasi clnn I I/)• n:lc~~ lnfr,1wuk1ur Oaer,lt (31,1~ 1nrleh L1;:in.,r 1nfr,is1,uftu, DJe••Mmcmbandingkan . kuuluns, kuantitae, I, • 'ndil..1~ J;'1)n (mru·r 1:. Pttsenta,t- JillJn IOt\dd& ·.~Lip) kctcr'IC'<linon, dnn C'fllm:n111 intraatruktur di . Ir , nd,>-JIOI lr~p-..i (rn.s.11n1,1. Cllf)J an Luas La1,nan r,ga'I!) suruu wiln;uh, hinsanva . I, • nd •alOI Saran:. dao Pro)SilfanJ l,nglungan di llngknt k11bup11tr11/ 11',, 11'1, II',• Bobc,t maS<n9 mM!ng 11111,t,,a1or (Jurll.lh bObo! :01.>I h.lru, latJu 100%)koin Mitl tS: Optlmallaaai Tata Kelola Pemerlntahan yanr InovatU' dan Pelayanan Publlk Berbaala E·Goverment Tnra Keloh. 14 lndeks Hf"formA111 llirokrn>i1 lndeks tndeks l{t'form1111i SC'krrll1ris!1 1>11.. ruh pemerinrahan y11ng Uirokru:11 (ll~U) Hdulah IRB = Nilai RB General+ Nilai RB Tematiksernakin be-rkunluas sebuah indikaror pengukurun vang digunakan untuk !No Penilaian Bobotmenilru nan mengukui ,w111uh muna kernnjuan I 1 2 3 ---- -- - dan keh<'rhHsi11.n A Nilai RB General 100 pelaksanann Rl'formA111 Birokrast (HU) di suaru B Nilai RB Tematik 20 instansi pemerintah c lndeks RB 120(kernenterian, Ie-mbaga, rnaupun pernerintah daerah]. EDlSTASIUS ENDJ TTO BUPATI MANOGAHAI BARAT, Tujuan Saaaran lndikator Klnerja Utama Satuan Peajelaaan/ Definiai Formulaai perhitungan Penanggungjawab l a 3 4 s IS 7 Meningkalnya kapaettas 15 Perscntase Pcrtumbuhan Persen Persentase Badan Pvndepatan Kcunngo.n Daerah PAD terhadap Pcndapatan pertumbuhnn PendapataiMi Daerah Pendapatan /\sh Daerah (PAOI terhadap (Atenfl (~) Pendapatan (Daemh) Perseiiase Pertllrt)lllan adalah sebuah rasio : x 1 ('()% keuangan yang PAD temadap Perdapatc11 TotalPe~patanmcngukur acberupn bcsar pcningkntan atau Dlerctl pcnurunan P/\D suatu dncrah dnn satu periode (hl11111mya tnhun) ke pertode berikutnya.
  1. 1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
  2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa k.ali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 Cippta Karya menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun~
4. a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat
(4)Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2025 ten tang Penetapan Indikator Kinerja Utarna dan lndikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah;
1. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala (nama PD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun tentang Indikator Kinerja Utama (nama PD...) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029. Mengingat Menimbang KEPALA(nama PD.. ) KABUPATENMANGGARAIBARAT, INDIKATORKINERJAUTAMA(nama PD...) KABUPATENMANGGARAIBARAT TAHUN2025-2029 TENTANG KOP SURATSESUAI INSTANSI KEPUTUSANKEPALA(nama PD) KABUPATENMANGGARAIBARAT NOMOR:I I /2025 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MANGGARAl BARAT NOMOR : eo TAHUN 2025 TANGGAL : 4..0 DESEMBER 2025 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029 Indikator Kinerja Utama (nama PD ... )Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 Keputusan Kepala (nama PD ) tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (nama PD ) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 'f MEMUTUSKAN: 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  1. 3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  2. 4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lngkungan Instansi Pemerintah;
  3. 5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 ten tang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  4. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Periode 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 Nomor 3);
  5. 7.Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Baral Periode 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 Nomor 3);
  6. 8.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 50 Tahun 2025 Tentang lndikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 Nomor 50 ). KESATU Menetapkan EDISTASIUS ENDI ITD BUPATI MANGGARAIBARAT, TTD Nama . Pangkat/ Gol NIP Kepala .... , Labuan Bajo, 1e 'Oe.scmbeC'"2025 KETIGA
2. a.perencanaan jangka menengah;
3. b.penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan;
4. c.penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
5. d.penyusunan laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;
6. e.melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokurnen Rencana Strategis (Renstra) (nama PD)Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utarna sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU", disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. KEEMPAT Indikator Kinerja Uta.ma sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU", merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh (nama PD .. ) Kabupaten Manggarai Barat dalam: KEDUA EDISTASIUS ENDI TIO BUPATI MANGGARAI BARAT, Nama . Pangkat/Gol NIP 4 TIO Kepala [Narna PD, Tar1et Tujuan/Sasaran lndi.kator Kinerja Satuan Formulaai perhitungan Samber Penanggungjawab Uta ma Data 2025 2026 2027 2028 2029 2030 l 2 3 • 5 6 7 8 9 JO ll 12 ~n (Re,utraJ .• &uaran (Re,utraJ ..• PENETAPAN INDIKATOR KJNERJA UTAM.A (Nama PD ..•• ) KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029 LAMPIRAN ll PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR : $'© TAHUN 2025 TANGGAI- ~e, DESEMBER 2025 TENTANG INDIKATORKINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATENMANGGARAIBARATTAHUN 2025-2029

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 50 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

PENETAPANIKU

Pasal 3

Pasal 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 11.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

PENETAPANIKU

Pasal 3

Pasal 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 11.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2025