DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan tugas pokok dan fungsi bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsj dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan ] - 1 sebagaimana

Menetapkan

menetapkan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 222 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik - 2 Indonesia Tahun 2021 Nornor 525);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pernerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 546);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nornor 5 Tahun 2 0 1 6 ten tang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lernbaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2 0 1 6 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nornor 167) sebagairnana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nornor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nornor 5 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nornor 7, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nornor 235);
9.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nornor 75 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nornor 1 1 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nornor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
10.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nornor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat; l - 3 MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MANGGARAI BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 60) diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

( 1) Bidang penataan desa dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, merencanakan, membina, mengendalikan, mengawasi, monitoring, mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang penataan desa.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , kepala bidang penataan desa menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis bidang penataan desa;
2. b.fasilitasi tata wilayah desa;
3. c.fasilitasi penamaan dan kode desa;
4. d.pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa;
5. e.fasilitasi penataan kewenangan desa;
6. f.fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan Daerah;
7. g.fasilitasi sarana dan prasarana desa;
8. h.fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
  1. 1.pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi penataan wilayah desa, pembentukan dan penataan - 4 kewenangan desa serta sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan desa; j . pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan bidang penataan desa; dan
9. k.pelaksanakan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  1. 2.Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Bidang pemerintahan desa dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, merencanakan, membina, mengendalikan, mengawasi, monitoring, mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang pemerintahan desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , kepala bidang pemerintahan desa menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
2. b.fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
3. c.fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
4. d.pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh desa;
5. e.pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
6. f.penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
7. g.fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
8. h.pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD;
  1. 1.fasilitasi pembinaan laporan kepala desa; j . evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
9. k.fasilitasi penyusunan profil desa;
  1. 1.fasilitasi manajemen pemerintahan desa;
10. m.fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan;
11. n.pelaksanaan sosialisasi, pengembangan bimbingan teknis, peningkatan kapasitas badan permusyawaratan desa dalam - 5 sistem informasi, pemerintah desa dan bidang administrasi pemerintahan desa, kelembagaan pemerintahan desa serta profil dan evaluasi perkembangan desa;
12. o.pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan bidang pemerintah desa;
13. p.pelaksanakan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Bidang pengelolaan keuangan desa dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, merencanakan, membina, mengendalikan, mengawasi, monitoring, mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang pengelolaan keuangan desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pengelolaan keuangan desa menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan desa;
2. b.fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
3. c.fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
4. d.fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
5. e.fasilitasi pengelolaan aset desa;
6. f.pelaksanaan sosialisasi, pengembangan bimbingan teknis, peningkatan kapasitas mengenai tata cara pengadaaan barang jasa, standarisasi harga barang jasa di desa dan penyaluran anggaran desa;
7. g.pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan bidang pengelola keuangan desa; dan
8. h.pelaksanakan fungsi lainnya lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. - 6 sistem informasi, pemerintah desa
  1. 4.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Bidang pemberdayaan dan kerjasama desa dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, merencanakan, membina, mengendalikan, mengawasi, monitoring, mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang pemberdayaan dan kerjasama desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , kepala bidang pemberdayaan dan kerjasama desa menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan kerjasama desa;
2. b.fasilitasi kerja sama antar desa;
3. c.fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga;
4. d.fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
5. e.pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama desa;
6. f.fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
7. g.fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
8. h.fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;
  1. 1.fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa; j . fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
9. k.identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;
  1. 1.kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat;
10. m.peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
11. n.fasiliatasi penyedian sarana clan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK,( - 7 posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
12. o.peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat;
13. p.peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
14. q.penyususnan peraturan Bupati tentang LKK/LAK di pemerintah daerah kabupaten;
15. r.penyususnan surat keputusan kepala daerah tentang pengangkatan dan perlindungan masyatakat hukum adat;
16. s.pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan bidang pembedayaan dan kerjasama desa; dan
17. t.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan fungsinya. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. n aslinya . A.S 04 1 004 Diundangkan di Labuan Bajo pada tanggal, 09 Maret 2025 Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal, o5 Mack BUPATI MANGGARAI BARAT, TTD EDISTASIUS END! 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, TTD FRANSISKUS SALES SODO BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 6 - 8

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 60 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 60 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 60 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 60 Tahun 2022