DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 60 Tahun 2022

Nomor: 60
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PENGGUNAAN DAN OPERASIONAL BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN/PEMAKAIAN ALAT BERAT BAB V SEWA MENYEWA BAB V LARANGAN BAB VII SANKSI BAB VIII PEMELIHARAAN BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan kekayaan daerah dan sumber pendapatan asli daerah dari bidang retribusi serta berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2 0 1 1 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2 0 1 1 tentang Retribusi Jasa Usaha, sehingga perlu diatur pengelolaannya;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. 3. 4. 5. 6. 2 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 5 / KPTS / M / 2 0 0 4 tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah dan Sewa Prasarana Bangunan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1393); 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 547); 4
13.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2 0 1 1 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2 0 1 1 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15) sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 5 Tahun 2 0 1 1 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 73);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3.Bupati adalah Bupati Luwu.
4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu.
5.Pengelola Alat Berat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu untuk melakukan sewa-menyewa dan peminjaman alat berat milik Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang undan.gan.
6.Sewa-menyewa adalah tindakan. hukum penggunaan/pemakaian alat berat milik Pemerintah Kabupaten Luwu kepada pihak ketiga baik peroran.gan atau yang berbadan hukum dengan. menarik retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). 5
7.Peminjaman adalah tindakan hukum penggunaan/pemkaian alat berat milik Pemerintah Kabupaten Luwu kepada pihak ketiga baik perorangan atau yang berbadan hukum taripa menarik retribusi untuk Operasional Kegiatan Kantor, Kegiatan Sosial dan Darurat.
8.Alat Berat adalah peralatan mekanis untuk pekerjaan konstruksi dan nonkonstruksi.
9.Peralatan Lainnya adalah Peralatan mekanis pendukung dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
10.Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Negara atau Daerah dengan riarna dan berbentUk firma, koperasi, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan badan usaha lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP

Pasal 2

( 1 ) Maksud clibentulmya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan Alat Berat pada Dinas PUPR.

(2)Tujuan clibentulmya Peraturan Bupati ini adalah untuk penertiban pengelolaan Alat Berat pada Dinas PUPR.
(3)Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, yaitu:
1. a.penggunaan dan operasional;
2. b.persyaratan dan tata cara penggunaan/pemakaian Alat Berat;
3. c.sewa menyewa;
4. d.larangan;
5. e.sanksi;
6. f.pemeliharaan;
7. g.ketentuan lain-lain;dan
8. h.ketentuan penutup.

BAB III

PENGGUNAAN DAN OPERASIONAL Bagi.an Kesatu Penggunaan

Pasal 3

( 1 ) Al a t berat pada Dinas PUPR dipergunakan untuk :

a.operasional kegiatan kantor; 6
b.kegiatan sosial dan darurat;dan c . pekerjaan untuk pendapatan asli daerah.

(2)Operasional kegiatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a adalah pelaksanaan pekerjaa.n operasional pembangunan dan pemeliharaan infrastrukur yang meqjadi tanggung jawab Dinas PUPR sepertijalan, saluran irigasi dan normalisasi sungai.
(3)Kegiatan sosial dan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b adalah pekerjaan/kegiatan pembentukan saluran pembuangan, sarana ibadah dan fasilitas umum lainnya serta untuk penanggulangan bencana.
(4)Pekerjaan untuk pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) h uruf c adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh badan usaha atau orang perorangan dengan metode sewa menyewa yang dituangkan dalam surat perja.rtjian/kontrak antara pengelola Alat Berat dengan pihak ketiga
(5)Pih ak lain yang mengerjakan pekerjaan s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t ( 4 ) atau kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan Alat Berat yang ada pada Dinas PUPR.
(6)Pihak lain sebagaimana climaksud pada ayat (5) adalah badan, lembaga sosial atau lembaga keagamaan.

Pasal 4

( 1 ) Biaya operasional penggunaan Alat Berat meliputi biaya bahan bakar minyak, pelumas serta mobilisasi ke lokasi kerja.

(2)Biaya operasional kegiatan kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belaqja Daerah oleh Peiabaf Pembuat Komitmen selaku pengelola kegiatan.
(3)Biaya operasional kegiatan sosial dan darurat sepenuhnya ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan selaku peminiam alat, sedangkan untuk kegiatan penanggulangan bencana akan dilakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.
(4)Biaya operasional pekerjaan untuk pendapatan asli daerah sepenuhya ditanggung oleh pihak penyewa selaku pengguna alat berat. 7

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN/PEMAKAIAN ALAT BERAT

Pasal 5

Persyaratan penggunaan/pemakaian alat berat, sebagai berikut:

a.penggunaan alat berat untuk keperluan operasional kegiatan kantor, surat permohonan.nya ditandatan.gani oleh penanggung jawab kegi.atan. dan diketahui oleh kepala bidang;
b.penggunaan alat berat untuk keperluan sosial dan darurat, permohonan.nya dibuat dan ditandatangani oleh pemerintah kelurahan/desa atau pemerintah kecamatan atau perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencan.a;dan
c.penggunaan Alat Berat untuk pekerjaan pendapatan asli daerah atau keperluan sewa, permohonan dibuat dan ditandatangani oleh pemohon selaku penanggungjawab.

Pasal 6

( 1 ) Penggunaan alat berat untuk keperluan sosial dan darurat, Pemohon harus mengajukan permohonan izin pemakaian secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi Formulir Permohonan yang disediakan oleh Dinas PUPR secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Pemohon dengan. mela.m.pirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dala.m. Pasal 5 huruf b.

(2)Pemohon penggunaan Alat Berat untuk pekerjaan pendapatan asli daerah atau keperluan sewa, mengajukan permohonan pemakaian Alat Berat secara tertulis kepada Kepala Dinas PUPR dengan mengisi Formulir Permohonan yang disediakan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Pemohon selanjutnya diserahkan kembali kepada Dinas PUPR dengan melampirkan persyaratan. Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan sedangkan untuk badan hukum berupa surat permohonan disertai Cap dan tanda tangan beserta Kartu Tanda Penduduk pemohon.
(3)Permohonan izin pemakaian alat berat dapat dikabulkan jika alat berat dimaksud tersedia dalam keadaan baik atau tidak sedang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain.
(4)Jangka waktu r z i n pemakaian Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) p a l i n g l a m a 3 0 ( t i g a p u l u h ) hari dan dapat diperpanjang kembali.
(5)Permohonan perpaniangan izin pemakaian Alat Berat harus diajukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum masa berlaku pemakaian berakhir dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 8
(6)Jangka waktu peeyelesaian permohonan izin pemakaian Alat Berat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja seiak perm.ohonan diterima secara lengkap dan benar.
(7)Apabila permohonan pemakaian Alat Berat ditolak, maka diberikan alasan penolakan secara tertulis.
(8)Apabila terjadi peristiwa bencana di daerah yang memerlukan alat berat dalam penanggulangannya, maka Alat Berat yang sementara digunakan oleh penyewa/pengguna/pemirtjam dapat ditarik ke lokasi bencana oleh Dinas PUPR apabila Bupati memerintahkan dengan mempertimbangkan apakah lokasi alat berat tersebut berada berdekatan. atau alat berat tersebut memungkinkan untuk secepatnya berada di lokasi bencana.

Pasal 7

Permohonan p e m a k a i a n a l a t b e r a t u n tuk pekerjaan pendapatan asli daerah atau keperluan sewa yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dijawab paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 8

( 1 ) Penyewa alat berat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Alat Berat yang digunakan dengan sebaik-baiknya dan mempergunakan Alat Berat tersebut sesuai fungsinya.

(2)Apabila terjadi kerueakan atau kehilangan atas Alat Berat dan / atau barang perlengkapan lainnya karena kelalaian pihak penyewa, maka sepenuhnya meniadi beban dan tanggung jawab pihak penyewa Alat Berat untuk mengganti dan/ atau memperbaikinya. B AB V SEWA MENYEWA

Pasal 9

(1)Sebelum melakukan sewa menyewa, K e p a l a Dinas PUPR dan/ atau Pejabsrt yang diturtjuk harus memastikan bahwa Alat b e r a t berada dalam keadaan baik dan layak operasi.
(2)Setiap kerusakan yang terjadi pada saat alat beroperasi mertjadi tanggung jawab penyewa/ pengguna.

Pasal 10

(1)Mobilisasi Alat Berat ke lokasi pekerjaan dan biaya operasionalnya mertjacli tanggung j awab penyewa / pengguna.
(2)Mobilisasi Alat Berat dilakukan dengan menggunakan Truk Pengangkut/Trailer / Tronton. 9
(1)Biaya sewa Alat Berat mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang tarif retribusi Alat Berat.
(2)Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk p enyewaan Alat Berat diatas 100 (seratus) jam kerja dan/ atau 30 (tiga puluh) hari kerja, dibayar dimuka sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari perkiraan volume kerja Alat sebelum Alat Berat dimobilisasi.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan turunan (3)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 24 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan turunan (3)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 24 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2025