DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10.A Tahun 2025

Nomor: 10.A
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Ruang Lingkup; Bab 4. Prinsip Pemberian TPP; Bab 5. Kriteria Pemberian TPP dan Perhitungan Besaran TPP; Bab 6. Pemberian dan Pengurangan TPP; Bab 7. Tata Cara Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja Pegawai; Bab 8. Tata Cara Pengajuan Pembayaran TPP; Bab 9. Pengawasan; Bab 10. Ketentuan Lain-Lain; Bab 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025;

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalarn Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
16.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
17.Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 900-9700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalarn Negeri terhadap Tarnbahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 189);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 192);
20.Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Serita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 Nomor 7); 2 1. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penerapan 5 (lima} Hari Kerja Dalam Seminggu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Serita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 Nomor 7); Memperhatikan
22.Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 Nomor 25); 1 . Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1663/M.SM.02.00/2024, Tanggal 14 November 2024, Perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur;
2.Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/22/M.SM.02.00/2024, Tanggal 8 Januari 2024, Perihal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Absensi adalah suatu sistem absensi yang ditandatangani/diparaf pegawai dan disahkan oleh pejabat berwenang pada unit kerjanya.
3.Absensi Online adalah suatu sistem absensi yang menggunakan aplikasi berbasis online dengan perangkat operasi menggunakan handphone Android masing-masing PNS dan disahkan oleh pejabat yang berwenang pada unit kerjanya.
4.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja atau target kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS.
5.Penilaian Kinerja Bulanan adalah Nilai Kinerja Bulanan yang di laporkan oleh setiap ASN setiap bulan pada akun aplikasi E-Kinerja masing-masing ASN.
6.Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
7.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah.
16.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi . . ! negara.
17.Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan.
19.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
20.Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (Iima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. 2 1 . Laporan Kinerja Tahunan adalah pelaporan kinerja tahunan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
22.Aplikasi E-Kinerja adalah sistem informasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk memantau dan mengelola kinerja Pegawai Negeri Sipil.
23.Tunjangan Harl Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pemberian uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang Harl Raya ldul Fitri. 24 Gaji Ketigabelas Pegawai Negeri Sipil adalah pemberian gaji tambahan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk penghargaan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan Iainnya.
25.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
26.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
27.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
28.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur. r
29.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
30.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
31.Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pemberian TPP bertujuan :
1. a.meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. b.meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi dan integritas PNS; dan
3. c.meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup TPP, meliputi:

a.prinsip pemberian TPP;
b.kriteria pemberian TPP dan perhitungan besaran TPP;
c.pemberian dan pengurangan TPP;
d.tata cara penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja Pegawai;
e.tata cara pengajuan pembayaran TPP; dan
f.pengawasan.

BAB IV

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 4

(1)TPP merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan Daerah.
(2)Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. a.kepastian hukum;
2. b.akuntabel; C. proporsionalitas;
3. d.efektif dan efisien;
4. e.keadilan dan kesetaraan;
5. f.kesejahteraan; dan
6. g.optimalisasi.
(3)Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan.
(4)Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
(5)Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
(6)Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
(7)Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran PNS.
(8)Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS.
(9)Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yaitu pemberian TPP sebagai optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah. P

BAB V

KRITERIA PEMBERIAN TPP DAN PERHITUNGAN BESARAN TPP

Pasal 5

(1)Pemberian TPP dinilai berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Pegawai.
(2)Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan pada :
1. a.penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima; dan
2. b.penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.
(3)TPP diberikan kepada PNS yang bekerja dan aktif untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah dan namanya tercantum dalam daftar gaji bulanan berjalan.
(4)Dikecualikan dari pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
1. a.jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah yang telah mendapat tunjangan sertifikasi dan tunjangan lainnya yang bersumber dari APBN; dan
2. b.dokter spesialis yang telah memperoleh tunjangan atau TPP yang diatur tersendiri.
(5)Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan TPP, dikecualikan dari ketentuan pemberian TPP berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Besaran persentase TPP diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP pegawai.

Pasal 7

TPP diberikan berdasarkan beban kerja kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 1 1 2 , 5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.

Pasal 8

(1)TPP dapat diberikan berdasarkan kriteria kondisi kerja tertentu yaitu diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
(2)Penerima Tambahan Penghasilan dengan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

TPP dapat diberikan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)TPP dapat diberikan berdasarkan kriteria kelangkaan profesi yaitu kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
1. a.PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
2. b.keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
3. c.kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
(2)Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dapat diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. /
(3)Penerima Tambahan Penghasilan dengan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)Perhitungan besaran TPP dilakukan berdasarkan:
1. a.Parameter kelas jabatan;
2. b.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
3. c.Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
4. d.Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Perhitungan besaran TPP pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan rumus, "(besaran tunjangan kinerja Sadan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah)."
(3)Perhitungan besaran TPP berdasarkan parameter kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan Peraturan Presiden terkait tunjangan kinerja bagi pegawai di Iingkungan Sadan Pemeriksa Keuangan.
(4)Perhitungan besaran TPP berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah dikurangi pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang peta kapasitas fiskal Daerah setiap daerah.
(5)Perhitungan besaran TPP berdasarkan lndeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi masing-masing daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi OKI Jakarta dan Kota i Jakarta Pusat sesuai peraturan perundang-undangan.
(6)Perhitungan bersaran TPP berdasarkan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari variabel pengungkit yakni opini laporan keuangan, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kematangan penataan perangkat daerah, indeks inovasi daerah, prestasi kerja pemerintah daerah, rasio belanja perjalanan dinas dan indeks reformasi pemerintah daerah dan variabel hasil yakni indeks pembangunan manusia dan indeks gini ratio.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…