Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengemban mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi daerah, serta memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Lembaga ini signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap pembangunan, keamanan, dan pengelolaan sumber daya daerah. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui pembentukan Peraturan Daerah, pelayanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan strategis di sektor infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengemban mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi, dan memberikan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan, keamanan, dan pembangunan masyarakat Manggarai Timur.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mencakup aspek regulatori melalui pembentukan Peraturan Daerah, aspek pelayanan yang menyediakan berbagai layanan publik esensial, serta aspek program yang melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Hal ini meliputi pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, hingga perizinan dan layanan informasi.
Intervensi program strategis pemerintah daerah ini meliputi peningkatan mutu pendidikan melalui kemitraan, perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan publik, serta penanganan bencana dan pengendalian penyakit hewan seperti African Swine Fever (ASF) dan rabies. Reformasi birokrasi melalui pelantikan pejabat dan pendaftaran E-Kinerja ASN juga menjadi fokus utama.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berkontribusi pada isu nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan pangan serta ekonomi lokal. Penanganan bencana dan peningkatan pelayanan publik juga sejalan dengan agenda nasional pengurangan risiko bencana dan reformasi birokrasi.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk berbagai keperluan, seperti administrasi kependudukan, perizinan, pembayaran pajak daerah, dan akses layanan pendidikan serta kesehatan. Platform pengaduan dan aspirasi seperti LAPOR! serta akses informasi publik melalui PPID juga tersedia bagi masyarakat.
Sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lokal, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berupaya menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakatnya melalui mandat yang luas dan berbagai intervensi strategis. Komitmen terhadap peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, didukung oleh platform digital, menegaskan peran pentingnya bagi seluruh warga Manggarai Timur.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2025
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pemberian Gaji dan Insentif Tenaga Medis; Bab 3. Besaran Gaji dan Insentif Tenaga Medis; Bab 4. Persyaratan Pemberian Gaji Insentif; Bab 5. Pengawasan dan Penghentian Pemberian Gaji dan Insentif; Bab 6. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Jangka Waktu dan Kedudukan RPPLH; Bab 3. Penyusunan RPPLH; Bab 4. Sistematika RPPLH; Bab 5. Pelaksanaan, Koordinasi dan Kerjasama; Bab 6. Monitoring dan Evaluasi; Bab 7. Peran Serta Masyarakat; Bab 8. Pendanaan; Bab 9. Ketentuan Peralihan; Bab 10. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan ini dibuat untuk mengatur tentang Perubahan APBD Tahun 2021 di kabupaten Manggarai Timur yaitu Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD seperti Pendapatan daerah, Belanja daerah, Pembiayaan daerah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Sumber Daya Manusia; Bab 3. Penyediaan Dokumen Keterangan Rencana Kota Secara Elektronik; Bab 4. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Bab 5. Rencana Manajemen Kebakaran Skala Perkotaan dan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota; Bab 6. Kaidah Arsitektur Bangunan Gedung; Bab 7. Desain Prototipe/Purwarupa; Bab 8. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung; Bab 9. Infeksi Bangunan Gedung; Bab 10. Persetujuan Bangunan Gedung; Bab 11. Sertifikat Laik Fungsi; Bab 12. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung; Bab 13. Pembinaan Bangunan Gedung; Bab 14. Pembongkaran; Bab 15. Kompensasi. Insentif dan Disinsetif; Bab 16. Peran Serta Masyarakat; Bab 17. Pemutihan; Bab 18. Ketentuan Lain-Lain; Bab 19. Ketentuan Peralihan; Bab 20. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2025
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Umum; Bab 4. Pemanfaatan Dana Kapitasi; Bab 5. Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi; Bab 6. Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi; Bab 7. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 22 Tahun 2025
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penghitungan Bantuan Keuangan; Bab 3. Penganggaran dalam APBD; Bab 4. Pengajuan Bantuan Keuangan; Bab 5. Verifikasi Kelengkapan Administrasi; Bab 6. Penyaluran Bantuan Keuangan; Bab 7. Penggunaan Bantuan Keuangan; Bab 8. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan; Bab 9. Ketentuan Peralihan; Bab 10. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8.A Tahun 2025
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup, Tujuan dan Sasaran DAK Non Fisik Bidang Kesehatan; Bab 3. Kegiatan dan Pemanfaatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan; Bab 4. Kebijakan Operasioanl DAK Non Fisik Bisang Kesehatan; Bab 5. Penyaluran DAK Non Fisik Bidang Kesehatan; Bab 6. Pelaporan; Bab 7. Standar Operasional Prosedur Penyaluran DAK BOK Non Fisik Dinas Kesehatan; Bab 8. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 9. Ketentuan Penutup.