DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Umum; Bab 4. Pemanfaatan Dana Kapitasi; Bab 5. Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi; Bab 6. Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025; Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun ,2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752): Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 TahuD 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang 9. 10. 11. Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (LembarYn Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Negara

12.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
13.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 35); 15. 16. 17. 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peråturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33); 20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1180); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pernanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor
6.Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 192); Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pernjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 60); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya yang disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2.Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumah peserta yang terdaftar tanpa memprhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
3.Pemanfaatan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dari BPJS Kesehatan.
4.Penyelenggara Pelayanan Kesehatan adalah semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS kesehatan baik fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan Swasta.
5.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan mnasyarakat yang setinggi-tingginya.
6.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
7.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/ atau pelayanarn kesehatan lainnya.
8.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9.Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untukprogram jaminan kesehatan.
10.Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan kesehatan.
11.Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
12.Peserta bukan pekerja dan peserta lainnya adalah individu yang mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan.
13.Pasien adalah seseorang yang menbutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan. 14.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan FKTP serta jaringannya atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
15.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. 16.Dokumen Pelaksanaarn Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran . 17.Pegawai Negeri Sipil yarng selanjutnya disingkat PNSadalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawal Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh peiabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 19.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Non Medis/Tenaga Penunjang Medis, dan Asisten Tenaga Kesehatan.
20.Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. 21.Paramedis adalah Perawat atau Bidan yang telah hulus ujian pendidikan di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
22.Tenaga Kesehatan Non Medis/Penunjang Medis adalah petugas yang bekerja di sarana kesehatan untuk menunjang pelayanan yang terdiri dari petugas apotik, petugas kesehatan masyarakat, petugas kesehatan lingkungan, petugas gizi, petugas laboratorium, asisten tenaga kesehatan, dan lain-lain.
23.Program adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan kesehatan disuatu wilayah kerja secara terus menerus, agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat yang terdiri atas program imunisasi, surveilans epidemiologi, TB Paru, kusta, ISPA, diare, cacmgan, filariasis, malaria, hepatitis, pengendalian penyakit tidak menular, demam berdarah, campak, rabies, HIV) AIDS, kesehatan ibu, kesehatan anak, gizi, promosi kesehatan, kesehatan kerja, kesehatan olah raga, kesehatan lansia, UKS, SP2TP, kesehatan haji, kesehatan jiwa, kesehatan tradisional, kesehatan gigi mulut, kesehatan mata, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, P-care dan lain-lain.
24.Kepala FKTP adalah Penanggung jawab pembangunan kesehatan di tÉngkat Kecamatan.
25.Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana non kapitasi.
26.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
27.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari ka_ daerah.
28.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
29.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKAD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
30.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
31.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
32.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. 33.Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah Surat Permintaan Persetujuan Pengesahan Pendapatan dan Belanja kepada PPKAD untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja FKTP.
34.Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selarnjutnya disingkat SP2Badalah surat yang diterbitkan oleh PPKAD yang bertindak sebagai untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja FKTPBUD berdasarkan SP3B.
35.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur. 36.Pemerintah Daerah adalah Pemerintalh Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
37.Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
38.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur. 39.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Puskesmas dalam pengelolaan dan pemanfatan Dana Kapitasi JKN.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati iniadalah untuk menjamin tertib dan lancarnya pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pasal 3

(1)BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program JKN melakukan pembayaran Dana Kapitasi Kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
(2)Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
(3)Pembayaran Dana Kapitasi JKN kepada FKTP dilakukan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.

Pasal 4

(1)Kepala FKTP menyusun rencana perndapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
(2)Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumnlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran Kapitasi JKN.
(3)Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada avat (1), Kepala Dinas Kesehatan Daerah menyusun RKA-SKPD Dinas Kesehatan Daerah yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.
(4)RKA-SKPD Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan Dana Kapitasi dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.
(5)Untuk menyelenggarakan fungsiperbendaharaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Bupati mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah melalui PPKAD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Bendahara Dana Kapitasi pada masing-masing FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuka rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang merupakan bagian dari rekening BUD untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 5

(1)Pembayaran Dana Kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke rekening Dana Kapitasi pada FKTP diakui sebagai pendapatan.
(2)Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan FKTP.
(3)Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan maka akan diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan untuk pembayaran Dana Kapitasi tahun anggaran berikutnya.
(4)Perhitungan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk sisa pengelolaan dana kapitasi yang bersumber dari kewajiban kepada pihak ketiga atau pihak lain sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan.
(5)Sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dimasukan dalam rencana pendapatan dan belanja Dara Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan Daerah tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP.
(2)Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
(3)Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan Daerah menyampaikan SP3B FKTP kepada PPKAD setiap triwulan.
(4)SP3B FKTP sebagairnana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa Dana. kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.
(5)Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPKAD selaku BUD menerbitkan SP2B FKTP.
(6)PPKAD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Pasal 7

(1)Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
1. a.pembayaran jasa pelayanan kesehatan;
2. b.dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan; dan C. dukungan biaya obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai.
(2)Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari penerimaan Dana Kapitasi.
(3)Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari penerimaan Dana kapitasi.
(4)Alokasiuntuk pembayaran dukungan biaya obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari penerimaan Dana kapitasi.
(5)Besaran alokasi untuk jasa pelayanan biaya operasional dan biaya obat obatan dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.

BAB V

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DANA KAPITASI

Pasal 8

(1)Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanarn pada FKTP.
(2)Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, peserta program internsip, peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat dan yang pegawai tidak tetap, dan tenaga non Pegawai Negeri Sipil mendapatkan yang dipekerjakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ùndangan.
(3)Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel
1. b.kehadiran.
2. a.jenis ketenagaan dan/ atau jabatan;
(4)Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut:
1. a.Tenaga Medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
2. b.Tenaga Medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima); C. Tenaga Apoteker, Tenaga Profesi Keperawatan (Ners) dan Tenaga Profesi Kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
3. d.Tenaga Kesehatan berpendidikan paling rendah SI/D4, diberi nilai 80 ( delapan puluh);
4. e.Tenaga Kesehatan berpendidikan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
5. f.Asisten Tenaga Kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
6. g.Tenaga Non Kesehatan berpendidikan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
7. h.Tenaga Non Kesehatan berpendidikan paling rendah D3, diberi nilai 50 (enam puluh);
8. i.Tenaga Non Kesehatan berpendidikan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan J. Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai 50 °/o (lima puluh per seratus) dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
(5)Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud ayat (4), berdasarkan pada jenis pendidikan yang terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
(6)Jenis pendidikan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e, wajib memiliki surat ijin praktek (SIP) atau surat ijin kerja (SIK).
(7)Bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIP/SIK diperhitungkan sebagai tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g sampai dengarn huruf i.
(8)dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i. yang merangkap tugas administratif diberi nilai sebagai berikut:
1. a.tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
2. b.tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
3. c.tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.

Pasal 9

(1)Tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab klater atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap klaster atau yang setara.
(2)Tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab klaster atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala FKTP.
(3)Setiap tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) yang memiliki masa kerja:
1. a.kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nlai 2 (dua);
2. b.5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (ima); C. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan 10 (sepuluh);
3. d.16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
4. e.21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
5. f.lebih dari 25 (dua puuh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima; dan
6. g.imasa kerjäbagi tëñaga hoñor daerah, PTT pusat atau Tenaga dengan perjanjian kerja dengan pemerintah masa kerjanya dihitung sejak diangkat dan tidak pemah putus; apabila pemah putus maka masa kerjanya ihitung sejak masa kerja periode terakhir hingga kondisi saat ini.
7. h.masa kerja bagi tenaga non PNS yang dipekerjakan oleh Kepala Dinas Kesehatañ Kabupaten masa kerjanya dihitung sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan atau Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sejak diberlakukannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan atau Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dimaksud.
(4)Variabel kehadifai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
1. a.hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
2. b.terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin; dan
3. c.tidak hadir dan izin akan dipotong 1 (satu) poin per harinya.
(5)Ketidakhadiran akibat sakit dan atau penugasan kedinasan ke luar wilayah kerja puskesmas oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan apabila melebihi 3 (tiga) hari kerja yang diakumulasi dalam satu bulan tidak diberikan nilai.
(6)Ketidakhadiran akibat cuti yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tidak diberikan nilai.
(7)Jumlah Jasa Pelayanan yang diterima oleh masing-masing Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dihitung dengan menggunakan formulasi sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(8)Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing masing Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan' sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b,dimanfaatkan untuk:
1. a.belanja barang operasional terdiri atas:
  1. 1.pelayanan kesehatan dalam gedung;
  2. 2.pelayanan kesehatan luar gedung;
  3. 3.operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
  4. 4.bahan cetalk, penggandaan atau alat tulis kantor atau kertas dan cover, perabot kantor, bahan komputer;
  5. 5.administrasi, koordinasi program, dan sistim informasi; dan
  6. 6.peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/ atau pemeliharaan sarana dan prasarana.
2. b.belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan oleh FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.
(3)Pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di FKTP dan jejaringnya dan diperbolehkan untuk penyediaan awal obat pelayanan rujuk balik.
(4)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mempertirnbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
(5)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berpedoman pada formularium nasional.
(6)Perbelanjaan barang dan jasa, dan belanja modal dilaksanakan sesuai dengan RKA/DPA Programn Jaminan Kesehatan pada FKTP.
(7)Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal standar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 11

(1)Pernyelenggaraan pegadaan barang dan jasa oleh FKTP dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik (katalog elektronik) dan toko daring (e commerce).
(2)Dalam hal infrastruktur pendukung pengadaan secara elektronik belum memadai maka bisa dilakukan secara manual/ non elektronik.
(3)Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan belum tercantum dalam katalog elektronik/ toko daring atau telah tercantum dalam katalog elektronik/ toko daring namun pihak penyedia tidak mampu melayani pemesanan barang/ jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia maka dapat dilakukan tidak melalui e-purchasing.
(4)Dalam hal FKTP tidak bisa melakukan pengadaan sebagaimana dimaksud pada Peasal 10, maka pengadaan dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat. alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanarn kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Diundangkan di Borong KETENTUAN PENUTUP Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |0 Maret 2025

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…