DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Bab 3. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Bab 4. Pendanaan; Bab 5. Ketentuan Lain-Lain; Bab 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlalgsung.
3.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
4.Pakaian Sipil kngkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Sat5ra Lencana Karya Satya.
5.Pakaian Dinas l,apangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipalai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Peq'anjian Kerja yang bekeq'a pada instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. 4-
8.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Manggarai Timur.
9.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur'
10.Bupati adalah Bupati Manggarai Timur'

(1){2t Kabupaten

Pasal 2

ASN pada Lingkup Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari keg'a berdasarkan Peraturan Bupati ini. Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika,motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

(1)Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.Pakaian Dinas Harian;
2. b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
3. c.Pakaian Sipil Lengkap;
4. d.Pakaian Dinas lapangan;
5. e.Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
6. f.Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu;
7. g.Pakaian Dinas upacara camat dan lurah;dan
8. h.pakaian seragarn batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) hurufa, terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
c.Pakaian Dinas Harian tenun khas Manggarai Timur; dan
d.Pakaian Dinas Harian batik.

Pasal 5

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional. (21 Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagr ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan kedalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam La.mpiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan BuPati ini.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas' pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional' t2l Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan kedalam celana'
(4)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu t'
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian tenun khas Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari kamis' (21 PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Tenun asli l,amba kda;
2. b.Tenun asli Rembong; dan
3. c.Tenun asli Congkar.
(3)Model PDH Tenun Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.PDH Tenun Asli Daerah untuk Pria :
  1. 1.Kemeja lengan pendek dengan bahan dasar Tenun Asli Daerah, memiliki saku di kiri atas tanpa penutup dan peci berbahan dasar Tenun Asli Daerah, serta dilengkapi dengan atribut; dan
  2. 2.Celana panjang berwarna hitam serta berbahan katun.
2. b.PDH Tenun Asli Daerah untuk Wanita :
  1. 1.Kemeja lengan pendek dengan bahan dasar Tenun Asli Daerah dan dilengkapi dengan atribut;
  2. 2.Celana panjang atau rok berwarna hitam berbahan katun; dan
  3. 3.PDH Tenun Asli Daerah wanita be{ilbab dan/ atau wanita hamil menye suaikan; l4l Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH Tenun Asli Daerah lengan panjang dan/atau pendek;
(5)Bagr pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH Tenun Asli Daerah lengan pendek.
(6)Penggunaan PDH Tenun Asli Daerah dikecualikan pemakaiannya terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan tuga.s operasional (tugas lapangarr). 7 r /

Pasal 8

(1)Pakaian dinas harian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada hari jumat dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)PDH sebagqimana dimaksud pada ayat (l) adalah sebagai berikut:
1. a.Pakaian batik untuk pria :
2. l.Kemeja lengan pendek dengan bahan dasar kain batik nasional, serta dilengkapi dengan atribut;
  1. 2.Celana panjang berwarna hitam serta berbahan katun.
3. b.Pakaian batik untuk wanita :
  1. 1.Kemeja lengan pendek dengan bahan dasar kain batik nasional, serta dilengkapi dengan atribut;
  2. 2.Celana panjang atau rok berwama hitam berbahan katun; dan
  3. 3.PDH batik wanita be{ilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.
(3)Bagi Pejabat pimpinan Tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik lengan panjang.
(4)Bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan pDH batik lengan pendek.
(5)Penggunaan pDH batik terhadap perangkat Daerah operasional (tugas lapangan). dikecualikan pemalaiannya yang melaksanakan tugas

Pasal 9

(1)Pakaian Dinas Harian perangkat Daerah penyelenggara urusan tertentu ssfag:irnana dimaksud dalam pasal 3 ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian Satuan polisi pamong praja;
2. b.Pakaian Dinas Harian Badan penanggulangan Bencana Daerah Pakaian Dinas Harian Dinas perhubungan. c (21 Pakaian Dinas digunakan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun. Penggunaan pakaian Dinas Harian Satuan polisi pamong Praja, Badan penanggulangan Bencana Daeral, O^o Oinasrf
(3)8- Perhubungan bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pakaian Sipil lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (f) huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
4. d.pelantikan pejabat struktural darl pelantikan pejabat fungsional;
5. e.Pemberian penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pakaian Sipil Irngkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang hrwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3)Pakaian Sipil lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwama gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam. (41 Jenis dan model Pakaian Sipil lengkap s6foragaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam ta.mpiran yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal l l
(1)Pakaian Dinas lapangan sebag imana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya. (21 Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1)Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah penyelenggara urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf e terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas upacara Satuan Polisi Pamong Praja;
2. b.Pakaian Dinas upacara Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. c.Pakaian Dinas upacara Dinas Perhubungan. (2\ Pakaian Dinas upacara penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdigunakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun'
(3)Penggunaan Pakaian Dinas upacara penyelenggaraan urusantertentu".u"*"i*uo"dirnaksudpadaayat(1)bagi pejabat administrator' pejabat pengawas' pejabat pelaksana' dan pejabat fungsionJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 13

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan o"L,il.".t, upacara kemerdlkaan Republik Indonesia' hari jadi Daerah, dan hari besar lainnYa'

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…