DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penghitungan Bantuan Keuangan; Bab 3. Penganggaran dalam APBD; Bab 4. Pengajuan Bantuan Keuangan; Bab 5. Verifikasi Kelengkapan Administrasi; Bab 6. Penyaluran Bantuan Keuangan; Bab 7. Penggunaan Bantuan Keuangan; Bab 8. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan; Bab 9. Ketentuan Peralihan; Bab 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Timur tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas.dari Korupsi / 2. 3. 4. 5. 6. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Ind¡nesia 4235); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316 ); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):/ Menetapkan : 7. 8. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggararn Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalamn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporari Pertanggungjawaban Penggunaan Barntuan Keuangan PartaiPolitik. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOM N PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA DAN BELANJA DAERAHPENDAPATAN DAN TERTIEB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR. CARA DALAM ANGGARAN Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
3.Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
5.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.
6.Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
7.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur.
8.Partai Politik adalah partai politik pemenang Permilihan Umum DPRD yang mendapatkan kursi DPRD di Kabupaten Manggarai Timur.
9.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
10.Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC adalah pengurus partai politik ditingkat Kabupaten Manggarai Timur yang berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik:

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Bupati Memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
(2)Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara yang penghitungannya berdasarkarn jumlah perolehan suara, proporsional
(3)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD.

Pasal 4

(1)Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD,
(2)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 5

(1)Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
(2)Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.untuk periode Pemilu 2024-2029 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2023 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2014;
2. b.untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya.

Pasal 6

(1)Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.
(2)Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagai berikut:
1. a.untuk periode 2024-2029 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a; dan
2. b.untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b. Bantuan BABIII PENGANGGARAN DALAM APBD dalam Pasal 6 keuangan sebagaimana dimaksud dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan partai politik.

Pasal 7

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

BAB IV

C.

Pasal 8

(1)Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Permilihan Umum kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten;
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa: surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
1. b.foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak; surat keterangan autentifikasi hasil penetapan peroleharn kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten; d nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
2. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
3. f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
4. g.surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
(4)Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) huruf g sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
(2)Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat pusat, ditingkat provinsi, atau ditingkat kabupaten pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh Susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 10

(1)Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
(3)Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai Timur, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur dan KPU.
(4)Pembentukkan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…