DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kedudukan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan; Bab 3. Tugas dan Hak; Bab 4. Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan; Bab 5. Tata Kerja; Bab 6. Masa Bakti dan Pemberhentian; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

1.Undang-Undarig Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran -- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 2 4 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan -- Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 6p Tahun 2017 Nomor 1062);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang H a k Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 139); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang memiliki ahli keahlian dalam bidang ilmu tertentu dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta ditempatkan pada fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Manggarai Timur.
2.Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Manggarai Timur.
3.Fraksi atau Gabungan Fraksi yang selanjutnya disebut Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum yang beranggotakan paling sedikit sama denganjumlah komisi di DPRD.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
6.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur.
7.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur.
8.Alat Kelengkapan DPRD adalah Organ DPRD yang terdiri atas Pimpinan, Sadan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kohormatan.
9.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur.
10.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur
11.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
12.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
13.Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.

BAB II

KEDUDUKAN TENAGA AHLI FRAKSI DAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN

Pasal 2

(1)Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
(2)Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Fraksi.
(3)Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas Alat Kelengkapan DPRD.

BAB III

TUGAS DAN HAK

Pasal 3

Tenaga Ahli Fraksi mempunyai tugas:

a.mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
b.membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Fraksi;
c.membantu memberikan saran atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan serta pembinaan Masyarakat kepada Fraksi;
d.memberikan solusi pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta oleh Fraksi;
e.memberikan asistensi kepada Fraksi; dan
f.melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Fraksi.

Pasal 4

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan mempunyai tugas:

a.mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD; I o) r
b.membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas alat kelengkapan DPRD;
c.membantu memberikan saran dan atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada alat kelengkapan DPRD;
d.memberikan solusi pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta oleh alat kelengkapan DPRD;
e.memberikan asistensi kepada alat kelengkapan DPRD; dan
f.melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan berhak mendapatkan hak berupa kompensasi yang setiap bulannya ditetapkan sebagai berikut:

a.Tenaga Ahli Fraksi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
b.Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV

PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI DAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN

Pasal 6

(1)Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan paling sedikit harus rnernenuhi persyaratan;
1. a.berpendidikan paling rendah strata satu (S 1) dengan pengalarnan kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalarnan kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalarnan kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
2. b.rnenguasai tugas dan fungsi DPRD; dan
3. c.berkelakuan baik.
(2)Untuk persyaratan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dan keterangan pengalaman kerja.
(3)Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 7

(1)Calon Tenaga Ahli Fraksi direkrut oleh masing-masing Fraksi DPRD.
(2)Calon Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan direkrut oleh masing-masing Alat Kelengkapan DPRD.
(3)Perekrutan Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai persayaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(4)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan maupun Fra:ksi DPRD dapat melakukan tes kemampuan kepada Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan.
(5)Nama Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima oleh Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD diusulkan kepada Sekretaris DPRD / r I I untuk dilakukan pengangkatan.

Pasal 8

(1)Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dilakukan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan usulan yang disampaikan masing masing Alat Kelengkapan DPRD dan masing-masing Fraksi DPRD.
(2)Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Manggarai Timur bukan PNS, P3K; dan Tenaga Honorer.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan harus menerapkan sinkronisasi. prinsip koordinasi, integrasi dan
(2)Tenaga Ahli Fraksi harus menguasai seluruh kegiatan fraksi berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
(3)Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan harus menguasai seluruh kegiatan Alat Kelengkapan DPRD berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
(4)Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan harus menguasai seluruh kegiatan dalam Bidang Pemerintahan Hukum. Pert ah' , an an, Pembangunan, dan Kesejahteraan Sosial.
(5)Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar ta Ta. a u 'im Ahli y Alat Kelengkapan harus membuat laporan kegiatan, makalah, analisis dan telaahan.
(6)Laporan kegiatan Tenaga Ahli Fraksi dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Ketua Fraksi DPRD dan Ketua DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD pada setiap akhir bulan.
(7)Laporan kegiatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Ketua Alat Kelengkapan DPRD dan Ketua DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD pada setiap akhir bulan.
(8)Dalam hal diperlukan laporan kegiatan Tenaga Ahli Fraksi atau Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat diserahkan setelah berakhirnya kegiatan.
(9)Makalah, analisis dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Fraksi DPRD atau Alat Kelengkapan DPRD.
(10)Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan harus menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
(11)Tenaga ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan harus mengisi daftar hadir harian.

BAB VI

MASA BAKTI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1)Masa bakti Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kclengkapan selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengusulan oleh Alat Kelengkapan DPRD atau Fraksi kepada Sekretaris Dewan untuk dilakukan pengangkatan.
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/ atau
3. c.diberhentikan
(2)Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan diberhetikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c apabila:
1. a.berakhir masa jabatannya;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara b k 1 · atau berhalangan tetap secara er!:elanjutan berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan patut;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan; dan
4. d.berdasarkan penilaian Alat Kelengkapan DPRD seorang Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan tidak mampu melaksanakan tugasnya atau berdasarkan penilaian Fraksi seorang Tenaga Ahli Fraksi tidak mampu melaksanakan tugasnya.
(3)Alat Kelengkapan DPRD mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) atau ayat (2).
(4)Fraksi mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Tenaga Ahli Fraksi dalam hal terjadi alasan sebagaimana I • I dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
(5)Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Ditetapkan di Borong pada tanggal 2025 BUPATI MANGGARAI TIMUR - ' AGAS ANDREAS Diundangkan di Borong pade ·tanggal 2025 SE ARIS, JAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR I

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…