DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 69 Tahun 2025

Nomor: 69
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Produk Hukum Daerah; Bab 3. Tata Cara Harmonisasi Produk Hukum Desa; Bab 4. Pembiayaan; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mcnjamin kepastian hukum atas harmonisasi Rancangan Produk hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibcntuk pedoman harmonisasi dalam Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, peril @ Mengingat

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Desa sebagai Produk Hukum Daerah di Kabupaten Manggarai Timur;

1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor' 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ncmor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
8.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Alas Peraturan Daer/ Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 189);
9.Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022 Nomor 27); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HARMONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DESA DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan:

1.Harmonisasi adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sis tern hukum nasional.
2.Rancangan Peraturan Desa adalah naskah awal atau konsep dari sebuah peraturan desa yang akan ditetapkan, yang disusun oleh kepala desa dan dibahas serta disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.,
3.Rancangan Peraturan Kepala Desa adalah naskah awal atau konsep dari sebuah peraturan kepala desa sebelum resmi ditetapkan menjadi peraturan kepala desa di desa tersebut.
4.Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan di tingkat Daerah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati serta Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usu! dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
8.Peraturan Bupati adalah peraturan yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan Bupati.
9.Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur 1 1 . Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur
12.Bupati adalah Bupati Manggarai Timur

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

(1)Produk hukum Daerah bersifat:
1. a.Peraturan;
2. b.Penetapan.
(2)Produk hukum Desa bersifat:
1. a.Peraturan;
2. b.Penetapan.

Pasal 3

(1)Produk Hukum Daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.Peraturan Daerah;
2. b.Peraturan Bupati;
3. c.Peraturan Bersama Kepala Daerah;
4. d.Peraturan DPRD;
(2)Produk Hukum Daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
1. a.Keputusan Bupati;
2. b.Keputusan DPRD; - c. Keputusan Pimpinan DPRD;
3. d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD
(3)Produk Hukum Desa yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.Peraturan Desa;
2. b.Peraturan Kepala Desa;
3. c.Peraturan Bersama Kepala Desa;
4. d.Peraturan BPD;
(4)Produk hukum desa yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
1. a.Keputusan Kepala Desa;
2. b.Keputusan bersama Kepaia desa.
3. c.Keputusan Badan Permusyawaratan Desai

Pasal 4

Dalam membentuk Peraturan Produk Hukum Desa harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik, yang meliputi:

a.kejelasan tujuan;
b.b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 5

(1)Materi muatan Produk hukum Desa harus men.cerminkan asas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusan taraan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  1. 1.ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau j . keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
(2)Selain mencerminkan asas sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ) , Produk hukum desa dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

TATA CARA HARMONISASI PRODUK HUKUM DESA +

Pasal 6

(1)Harmonisasi Produk hukum desa dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
(2)Harmonisasi Produk hukum desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.substansi Produk Hukum Desa; dan ·
2. b.tata cara penulisan.
(3)Harmonisasi Produk Hukum Desa terhadap substansi sebagiamana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian Produk Hukum Desa yang masih berlaku, produk hukum daerah serta tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Produk Hukum Daerah lainnya serta aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat;
(4)Harmonisasi Produk Hukum Desa terhadap tata cara penulisan dilakukan dengan berpedoman pada kaidah penyusunan produk hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
(5)Harmonisasi produk hukum desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap produk hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat ( 1 ) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf a.

Pasal 7

Harmonisasi Produk Hukum Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.permohonan Harmonisasi Produk Hukum Desai k
b.pemeriksaan administratif: '
c.analisis konsepsi;
d.rapat Harmonisasi Produk Hukum Desa· . '
e.penyampaian basil Hannonisasi Produk Hukum Desa.

Pasal 8

(1)Permohonan Harmonisasi Produk Hukum Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati yang disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala desa atau sekretaris desa atas nama kepala desa.

Pasal 9

Permohonan Harmonisasi Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat paling sedikit memuat:

a.tujuan dan dasar penyusunan Rancangan Prociuk Hukum Desa;
b.gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Produk Hukum Desa;
c.keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain;
d.isu krusial yang perlu dibahas; dan
e.hal lain yang berkembang pada tahap pcnyusunan.

Pasal 10

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melampirkan dokumen:
1. a.penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran; . I I l i I I I I
2. b.keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Produk Hukum Desa: '
3. c.Rancangan Produk Hukum Desa.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen dalam bentuk elektronik.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/ atau tidak diajukan oleh pejabat yang berwenang, Kepala Bagian Hukum aias nama Bupati memberitahukan secara tertulis kepada kementerian pemohon untuk melengkapi dokumen. @ ( 3 ) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pemohon.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kementerian pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Kepala Bagian Hukum atas nama Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pernohon.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Bagian Hukum atas nama Bupati melakukan analisis konsepsi Rancangan Produk Hukum Desa. r o
(6)Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…