(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melampirkan dokumen:
a.penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran;
. I I l i I I I I
b.keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Produk Hukum Desa:
'
c.Rancangan Produk Hukum Desa.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen dalam bentuk elektronik.
Bagian Keempat Pemeriksaan Administratif Pasal 1 1 ( 1) Pemeriksaan administratif terhadap permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima di Bagian Hukum.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/ atau tidak diajukan oleh pejabat yang berwenang, Kepala Bagian Hukum aias nama Bupati memberitahukan secara tertulis kepada kementerian pemohon untuk melengkapi dokumen.
@ ( 3 ) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pemohon.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kementerian pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Kepala Bagian Hukum atas nama Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pernohon.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Bagian Hukum atas nama Bupati melakukan analisis konsepsi Rancangan Produk Hukum Desa.
r o
(6)Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang undangan.
Bagian Kelima Analisis Konsepsi Rancangan Produk Hukum Desa