DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Penetapan Kelas Jabatan; Bab 4. Evaluasi; Bab 5. Ketentuan Lain-Lain; Bab 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1663/M.SM.O2.OO|2O24 Tanggat 14 November 2024 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan Bagr Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, maka perlu

Menetapkan

menetapkan kembali Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupa.ten Manggami Timur;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Di f t Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur;
1. 1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kabupa.ten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 102, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l.embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahaa, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 15, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2O09 tentang pembahan Atas peraturan Pemerintah 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. 5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor gl Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010_ 2025:.
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahwn 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 63, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69371 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O20 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. 9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. 10.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcasi Nomor 11 tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (kmbaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan r Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (tembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 189); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN IVIAIVGGAIRAI TIMUR. BAE} I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
l.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
1. 2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adatah Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
2. 3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat Grtentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. 4.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggunglawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara.
4. 5.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. 6.Pejabat Administrasi adalah Pegawai Administrasi pada instansi pemerintah. ASN yang menduduki Jabatan r
6. 7.Jabatan struldural adatah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungiawab wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi.
7. 8.Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pang!<atnya disyaratkan dengan angka kredit'
8. 9.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. 10.Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. 11.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. 12.Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
12. 13.Faktor Jabatan adalah komponen- kompoten pekerjaan dalam suatu jabatan yalg terdiri dari level- level.
13. 14.Kinerja atau prestasi kela adalah hasil kerja yang dicapai oleh ASN pada Satuan Organisasi sesuai dengan beban kerja dan sasaran keq'a pegawai.
14. 15.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan ASN di lingkungannya dalam dan dari jabatan atau jabatan lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15. 16.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
16. 17.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
17. 18.Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
18. 19.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
19. 20.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. A L I r I

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan nilai dan Kelas Jabatan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.menetapkan Kelas Jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.membina karier dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan; dan
c.menjadi dasar penyusunan dan/atau penyempumaan peta jabatan, penyusunan/penyempumaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban ke{a, penyusunan formasi, penrmusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan Kelas Jabatan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah. r

BAB III

PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 5

(1)Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelalsana ASN di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam l"ampiran I, Lampiran II, dan l,ampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; (21 Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila:
1. a.te{adi perubahan tugas, pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah; dan
2. b.tedadi perubahan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab ASN.
(3)Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan:
1. a.sebagai dasar sistem penggajian berbasis pada harga jabatan; dan
2. b.sebagai dasar penentuan besaran pemberian tunjangan kinerja.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 6

(1)Eva-luasi terhadap penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi organisasi. (2\ Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan perubahan penetapan Kelas Jabatan. f dilaksanakan untuk

BAB V

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 7

Dalam hal terdapat jabatan fungsional yang diangkat melalui proses penyetaraan jabatan, maka penetapan kelas jabatannya setara dengan kelas j abatan administrasi sebelumnya.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2O2l terrtall'g Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 123), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Ditetapkan di Borong T .Iantrrr' P TIMU ?7 * UNGAN -;t Diundangkan di Borong tanggai f $al'ran S 2025 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR I a. * NSA TOMBOR BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR I 9epst REMI * , !?!1r

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…