DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur terkait pengeluaran kas meliputi belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, dan yang harus dilaksanakan pada awal tahun anggaran. Selain itu, juga diatur terkait mekanisme penatausahaan terhadap belanja bersifat mengikat dan wajib dan kegiatan mendahului penetapan APBD TA. 2025 meliput serangkaian prosedur mulai dari penyediaan dana, pengajuan pembayaran, perintah pembayaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara manual dan/atau terkomputerisasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada setiap OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan sebelum pengesahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Mekanisme Penatausahaan Belanja Bersifat Mengikat, Wajib dan Kegiatan Mendahului Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN MEKANISME PENATAUSAHAAN BELANJA BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB DAN KEGIATAN MENDAHULUI PENGESAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan daerah.
8.Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
9.Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
10.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
13.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
16.Peraturan Bupati tentang Belanja Bersifat Mengikat dan Wajib Mendahului Pengesahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah Peraturan Bupati yang menjadi dasar otorisasi kredit anggaran sebelum APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

BAB II

PENGELUARAN KAS

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat menerbitkan SPD sebagai dasar pengeluaran kas sebelum berlakunya APBD dan/atau sebelum pengesahan DPA-SKPD.
(2)Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dan yang harus dilaksanakan pada awal Tahun Anggaran.
(3)Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 3

(1)Pengeluaran untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
1. a.gaji dan tunjangan CPNS/PNS;
2. b.gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan/Anggota DPRD;
3. c.gaji P3K; dan
4. d.penggunaan jasa pihak ketiga yang harus dibayarkan secara bulanan atau mingguan, meliputi layanan sumber daya Kesehatan, layanan sumber daya air, layanan telepon, layanan kawat/faksimili/internet, dan langganan surat kabar/majalah.Pengeluaran untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
5. a.pengeluaran di bidang pelayanan Kesehatan, meliputi pengadaan obat- obatan, pengadaan bahan laboratorium, penyediaan makanan dan minuman pasien;
6. b.biaya pengadaan alat tulis kantor untuk kegiatan belajar mengajar, dan honorarium untuk kelebihan jam mengajar;
7. c.tunjangan profesi guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, Tambahan Penghasilan PNSD dan jasa medis atas penerimaan pendapatan daerah;
8. d.pembayaran kegiatan lanjutan sebelum Tahun Anggaran berjalan.
(2)Selain pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran kas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, terdiri dari :
1. a.perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah khusus untuk kegiatan yang wajib dan mengikat;
2. b.penyediaan bahan bakar untuk kendaraan pengangkut sampah, pemadam kebakaran, kendaraan operasional dinas dan bus sekolah;
3. c.penanganan bencana yang bersumber dari belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja langsung yang harus dilaksanakan pada awal tahun anggaran, yang dilakukan secara selektif dan cermat sesuai dengan urgensi/prioritas kegiatan.

Pasal 4

(1)Mekanisme penatausahaan terhadap belanja bersifat mengikat dan wajib dan kegiatan mendahului penetapan APBD TA. 2025 meliput serangkaian prosedur mulai dari penyediaan dana, pengajuan pembayaran, perintah pembayaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara manual dan/atau terkomputerisasi.
(2)Penyediaan dana dilakukan dengan merujuk pada besaran dan kriteria belanja bersifat mengikat dan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(3)Pengajuan pembayaran belanja bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib sebagaimana tersebut pada pasal 1 angka (2) dan (3) Peraturan Bupati ini mengikuti mekanisme pembayaran uang persediaan (UP); Ganti Uang Persediaan (GU); Tambahan Uang Persediaan (TU) maupun Langsung (LS) sesuai karakteristik belanja yang dimintakan pembayarannya.
(4)Perintah pembayaran atas beban belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pasal ini dilakukan dengan penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU atau SPM-LS oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa BUD.
(5)Kuasa BUD, setelah memverifikasi kelengkapan dokumen SPM-UP, SPM- GU, SPM-TU atau SPM-LS dan dinyatakan lengkap diterbitkannya SP2D UP/GU/TU/LS.

Pasal 5

(1)Batas akhir berlakunya Peraturan Bupati ini adalah setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditandai dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025.
(2)Pada saat ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2025 seluruh dokumen anggaran dan penatausahaan terkait dengan belanja bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib dilakukan penyesuaian guna keselarasan tata usaha keuangan daerah baik secara manual dan/atau terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 1 Ditetapkan di Ransiki pada tanggal 6 Januari 2025 BUPATI MANOKWARI SELATAN MARKUS WARAN Diundangkan di Ransiki Pada tanggal 6 Januari 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN ADOLOP KAWEY, SH

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGELUARAN KAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 56 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGELUARAN KAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 56 Tahun 2025