Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan lembaga vital yang mengemban mandat penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan publik. Keberadaannya sangat signifikan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut berperan aktif dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadirannya sangat signifikan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ruang lingkup tugasnya meliputi aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan di berbagai sektor. Berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti DPUPR, Bappedalitbang, dan Dinkes menjadi pelaksana utama dari mandat ini.
Meskipun program strategis tidak dirinci secara spesifik, keberadaan OPD tersebut mengindikasikan intervensi dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Manokwari Selatan.
Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan turut berperan dalam isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pusat di daerah. Kontribusinya terlihat dalam program penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan pelestarian lingkungan.
Warga negara berinteraksi dengan pemerintah kabupaten untuk berbagai layanan esensial, mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Informasi dan layanan publik juga dapat diakses melalui website resmi manselkab.go.id.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan adalah lembaga yang vital dalam mewujudkan otonomi daerah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan mandat yang jelas dan berbagai program strategis, pemerintah daerah ini berkomitmen untuk memajukan wilayahnya dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 3 Tahun 2024
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honorarium Daerah, Perangkat Kampung, Bamuskam, dan Pekerja Bukan Penerima Upah meliputi program JKK, program JKM; dan/atau program JHT. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 31 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai kewenangan dan tanggung jawab Desa dalam upaya penurunan stunting terintegrasi, konvergensi pencegahan stunting (KPS), tahapan konvergensi pencegahan stunting, dan pendanaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 2 Tahun 2024
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang objek, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan dan saat pajak terutang untuk jenis Pajak PBB-P@, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 52 Tahun 2025
Peraturan Bupati in mengatur mengenai Standar Upah Tenaga Honorer Paramedis dan Non Medis sebagai dasar dan acuan dalam pemberian upah bagi lenaga honorer Paramedis dan Non Paramedis yang bertugas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Elia Waran di Kabupaten Manokwari Selatan. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat; b. Meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan tenaga Honorer Paramedis dan Non-Paramedis; dan c. Menyelenggarakan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 80 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini mengatur terkait standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Pengawas meliputi kualifikasi jabatan dan kompetensi. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas digunakan sebagai standar acuan penilaian kompetensi untuk pengisian jabatan lowong maupun pemetaan kompetensi. Apabila dalam pemetaan kompetensi diperlukan penambahan kompetensi diluar yang telah ditetapkan, dapat ditambahkan kompetensi manajeral lain yang dinilai sangat diperlukan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 62 Tahun 2025
Peraturan BUpati ini mengatur tentang ketentuan umum, nilai dasar, prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik, majelis pertimbangan kode etik, sekretariat majelis pertimbangan kode etik, dan penanganan kode etik.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 30 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini dimaksudkan: a. untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemutakhiran DTKS; dan b. untuk memberikan kejelasan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dan Desa/keluarahan dalam Pemutakhiran DTKS. Bertujuan untuk: a. Terlaksananya koordinasi antara Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan; b. Terlaksananya Pemeutakhiran DTKS sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan c. Tersedianya DTKS yang valid, akuntabel dan berkelanjutan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Selatan No. 21 Tahun 2017
Yang menjadi objek pajak adalah segala pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang tidak menjadi objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang dinilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dengan tarif pajak paling tinggi sebesar 10%.