Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan;
2.Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan;
4.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari Selatan;
6.Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Distrik;
7.Kampung adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan BAB I KETENTUANUMUM PERATURANBUPATITENTANGPEDOMANPENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUNANGGARAN2025.
Menetapkan MEMUTUSKAN:
19.Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2025;
20.Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penghasilan Tetap dan Penghasilan lain Yang Sah Bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota Badan Perwakilan Kampung di Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2025.
.. prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9.Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
10.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Baperkam atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11.Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhu bungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung;
12.Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung;
13.Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPKampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 ( satu) tahun;
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung;
15.Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk ke rekening kas Kampung;
16.Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening kas Kampung;
17.Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung;
18.Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh kampung;
19.Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada ..
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
20.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK,adalah kepala Kampung atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung;
21.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala kampung yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKK;
22.Sekretaris Kampung adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK;
23.Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang menjalankan tugas PPKK;
24.Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK;
25.Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
26.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung;
27.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
28.Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
29.Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
.. . Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan kampung adalah Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan kampung. Dokumen RPJM Kampung ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung. RPJMD sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan berupa RKPD. RKPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun RKP Kampung Tahun 2025. RKP Kampung Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kampung harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Kampung. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kampung yang dituangkan dalam RKPKampung. KEWENANGAN KAMPUNG, RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAANDANA DESA I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Kampung dan RKP Kampung. DENG ANDAERAHPEMERINTAHKEBIJAKANA. SINKRONISASI PEDOMANPENYUSUNAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN2025 Lampiran Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2025 Tanggal 10 Maret 2025 II. Sinkronisasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
a.Kebijakan Prioritas dan Penggunaan Dana Desa.
1.Kebijakan Penggunaan Dana Desa berpedoman pada:
a.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
b.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
c.Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
d.Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.
2.Fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025 diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
a.penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15°/o (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai kampung dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
b.penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
c.peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala kampung termasuk stunting;
d.dukungan program Ketahanan Pangan;
e.pengembangan potensi dan keunggulan kampung;
f.pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi kampung digital;
g.pembangunan berbasis Padat Karya Tonai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/ atau
h.program sektor prioritas lainnya di kampung.
3.Fokus penggunaan Dana Desa wajib dialokasikan Pemerintah kampung dalam APB kampung tahun 2025.
4.Fokus penggunaan Dana Desa bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di kampung.
5.Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Kampung paling banyak 3°/o (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap kampung.
6.Petunjuk teknis pelaksanaan/penggunaan Dana Desa antara lain sebagai berikut:
a.Penanganan Kemiskinan Ekstrem
1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tonai Desa (BLT DD) diprioritaskan dengan memperhatikan: a) calon keluarga penenma manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisilidi kampung bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan b) data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 2) Dalam hal kampung tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu), kampung dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 3) Dalam hal kampung tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada point 2) dan 3), Kepala Kampung dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tonai Desa berdasarkan kriteria: a) kehilangan mata pencaharian; b) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/ a tau penyandang disabilitas; c) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; d) rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/ atau e) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. 4) Bantuan Langsung Tonai Desa diberikan dengan besaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. 5) Bantuan Langsung Tonai Desa diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat. 6) Pemberian Bantuan Langsung Tonai dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga)bulan secara sekaligus.
b.Kampung AdaftifPerubahan Iklim Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan kampung yang adaptif terhadap Perubahan Iklim dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:
1) adaptasi Dampak Perubahan Iklim; 2) mitigasiPerubahanlklim;dan 3) pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.
c.Percepatan Penurunan Stunting Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala kampung termasuk stunting dilaksanakan melalui:
1) promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di kampung; 2) promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC; 3) promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan 4) pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan kampung.
d.Ketahanan Pangan
1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan dilaksanakan berdasarkan aspek: a) ketersediaan pangan di Desa; b) keterjangkauan pangan di Desa; dan c) pemanfaatan pangan di Desa. 2) Dana Desa untuk program Ketahanan paling rendah sebesar 20o/o (dua puluh persen) 3) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUMDesa, BUMDesa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
e.Pengembangan potensi dan keunggulan kampung Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan desa digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan desa lainnya sesuai karakteristik desa.
f.Implementasi Kampung Digital Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.
g.Pembangunan Berbasis Padat Karya Tonai
1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tonai dan penggunaan bahan baku lokal digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa. 2) Pendanaan Padat Karya Tonai Desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50°/o(lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tonai Desa. 3) Penggunaan bahan baku lokal memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.
h.Program Prioritas Kampung Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa meliputi bantuan pennodalan kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/ a tau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.
i.Dana Operasional Pemerintah Kampung dari Dana Desa Dana Operasional pemrintah kampung paling banyak 3°/o (tiga per seratus) yang didanai dari Dana Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung lain, masyarakat dan/ a tau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung; 2) biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/ musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/ masyarakat; dan : Rp. 600.000/bulanb. Ketua RT
e.Ketua Bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung : Rp. 1.500.000/bulan
(3)Insentif untuk lembaga pendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung maksimal adalah:
a.Ketua RW : Rp. 600.000/bulan : Rp. 1.500.000/bulanKemasyarakatan
d.Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan : Rp. 2.000.000/bulan : Rp. 1.500.000/bulan : Rp. 1.500.000/bulan
a.Ketua Baperkam
b.Wakil Ketua Baperkam
c.Sekretaris Baperkam
(2)Tunjangan penghasilan untuk Baperkam maksimal adalah:
a.Kepala Kampung : Rp 3.000.000/bulan
b.Sekretaris Kampung : Rp 2.500.000/bulan
c.Kepala Urusan : Rp 2.000.000/bulan
d.Kepala Seksi : Rp 2.000.000/bulan
3) biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).
b.Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2025
1) Prioritas penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dipergunakan untuk membiayai belanja Kampung dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, yaitu: ( 1) Penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung maksimal adalah:
(6)Bantuan untuk para tokoh kampung meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda maksimal sebesar Rp.
300.000,-/bulan.
(7)Insentif dan biaya lainnya untuk kader / operator kampung maksimal adalah:
a.Insentif operator siskeudes maksimal sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan selama 1 tahun
b.Apabila siskeudes dikerjakan oleh perangkat kampung maka besaran tunjangan maksimal sebesar Rp. 750.000,-/bulan selama 1 tahun
c.Besaran insentif/tunjangan untuk kader kampung yang lain maksimal sebesar Rp.
1.000.000,-/bulan
(8)Tunjangan Pelaksana Togas (Plt) Kepala Kampung Pemekaran maksimal sebesar Rp. 600.000,-/bulan selama 1 tahun
(9)Honor Pengelola Keuangan Kampung adalah sebagai berikut:
a.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 6 bulan;
b.Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 bulan;
c.Pelaksana Administrasi Keuangan Kampung, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 6 bulan;
a.Kepala Kampung : Rp. 156.730/bulan
b.Sekretaris Kampung : Rp. 156.730/bulan
c.Kepala Urusan : Rp. 156.730/bulan
d.Kepala Seksi : Rp. 156.730/bulan
(4)Juran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Kepala Kampung, Aparat Kampung, Baperkam, RW, RT dan Kader Kampung sebesar Rp. 17.000,-/bulan.
(5)Juran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Kepala Kampung dan Aparat Kampung maksimal adalah:
d.Pengelola Kegiatan, sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang selama 6 bulan.
2) Selain digunakan untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun anggaran 2025 diprioritaskan untuk membiayai:
a.Kegiatan peningkatan kapasitas aparat kampung, lembaga-lembaga di kampung dan juga untuk masyarakat kampung;
b.Kegiatan pemilihan anggota Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) secara serentak untuk seluruh kampung di Kabupaten Manokwari selatan;
c.Kegiatan penginputan Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel);
d.Pembayaran Server Siskeudes online untuk 2 tahun ke depan (2026-2027);
e.Selama masa efisiensi anggaran disarankan kampung untuk tidak belanja kendaraan bermotor dahulu.
3) AlokasiDana Kampung (ADK) dapat juga digunakan untuk membiayai:
1.Bidang Pembangunan Desa;
2.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
3.Bidang Pemberdayaan Desa;
4.Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa.
B. PRINSIPPENYUSUNANAPBK Penyusunan APBKTahun Anggaran 2025 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:
1.Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di kampung berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2.Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3.Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBK;
4.Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
5.Memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; dan \ .
D. TEKNISPENYUSUNANAPBK Teknis Penyusunan Peraturan Kampung tentang APB Kampung Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung Tahun Anggaran 2025 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut: I. Tahapan penyusunan Peraturan Kampung tentang APB Kampung Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung Tahun Anggaran 2025. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung yang dilakukan oleh pemerintah Kampung.
b.Capaian atau target kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2025 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung yang telah dijabarkan dalam RKPKampung Tahun 2025.
Kampung, pembinaan masyarakat serta pembangunan pemberdayaan Kampung, pelaksanaan kemasyarakatan dan C. KEBIJAKANPENYUSUNANAPBK APB Kampung disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk dalam efisiensi pencapaian basil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:
a.Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Kampung. Keberhasilan indikator pembangunan Kampung setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Kampung dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
6.Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. dan peraturan Desalainnya.
a.Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Kampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan.
b.Rancangan APB Kampung yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
c.Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Kampung.
2.Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
a.Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan Kepala Kampung kepada Bamuskam untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Bamuskam.
b.Bamuskam menyelenggarakan Musyawarah Bamuskam yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
c.Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, dengan ketentuan:
1) Dalam hal Bamuskam menyepakati rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung, BPD membuat berita acara persetujuan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung; 2) Dalam hal Bamuskam tidak menyepakati rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang disampaikan Kepala Kampung, Pemerintah Kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah Kampung dengan menggunakan pagu tahun 2022 dan selanjutnya Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.
1.Penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung
3.Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung.
a.Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Kampung dan Bamuskam, Kepala Kampung menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung.
b.Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Kampung.
4.Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
a.Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan Kepala Kampung kepada Kepala Distrik paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
b.Kepala Distrik dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
c.Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Distrik dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
1) Surat Pengantar; 2) Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung tahun 2025; 3) Peraturan Kampung tentang RKP Kampung tahun 2025; 4) Peraturan Kampung tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung; 5) Peraturan Kampung mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; 6) Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan 7) Berita acara hasil musyawarah Bamuskam.
d.Kepala Distrik dapat melaksanakan klarifikasi dengan mengundang Kepala Kampung dan/atau aparat Kampung terkait pelaksanaan evaluasi.
e.Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Kepala Distrik tentang Hasil Evaluasi APB kampung disampaikan kepada Kepala Kampung paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan APB Kampung.
f.Dalam hal Kepala Distrik tidak memberikan hasil Evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari, maka rancangan Peraturan Kampung dimaksud berlaku dengan sendirinya.
g.Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan menjadi Peraturan Kampung dan diundangkan dalam Lembaran Kampung.
5.Penyempurnaan APBKampung.
Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, Kepala Kampung bersama Bamuskam melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6.Penetapan APBKampung dan Penjabaran APBKampung.
a.Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang APBKampung.
b.Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APBKampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Kampung menjadi Peraturan Kepala Kampung sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
c.Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPKampung, selanjutnya Kepala Kampung menetapkan menjadi Peraturan Kampung.
d.Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APB Kampung ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
7.Pembatalan Peraturan Kampung ten tang APBKampung.
a.Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung menjadi Peraturan Kampung dan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung manjadi Peraturan Kepala Kampung, Kepala Distrik mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati.
b.Bupati membatalkan peraturan Kampung dengan keputusan Bupati.
c.Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Kampung bersama Bamuskam mencabut Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung dimaksud.
d.Dalam hal pembatalan Kepala Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun 2022 sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan dan mendapat persetujuan Kepala Distrik.
8.Penyampaian dan penginformasian APB Kampung.
a.Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APB Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
b.Kepala Kampung menyampaikan informasi mengenai APB Kampung kepada masyarakat melalui media infonnasi
c.Informasi mengenai APB Kampung paling sedikit memuat:
1) APB Kampung; 2) Pelaksana kegiatan anggaran dan tirn yang melaksanakan kegiatan; dan 3) Alamat pengaduan. NO URAIAN WAKTU PENANGGUNG JAWAB 1 Pen eta pan Pera tu ran Paling lambat Kepala Kampung tentang RKP akhir bulan Kampungdan Kampung September Bamuskam 2024 2 Penyusunan Paling lambat Sekretaris dan Penyampaian akhir bulan Kampung Rancangan Peraturan Oktober 2024 Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Kampung 3 Penyampaian Paling lambat Kepala Rancangan Peraturan akhir bulan Kampung Kampung tentang APB Oktober 2024 Kampung kepada Bamuskam 4 Kesepakatan Paling lambat Kepala bersama Rancangan akhir bulan Kampung dan Peraturan Kampung Oktober 2024 Bamuskam tentanz APB Kampung 5 Peraturan Kampung Paling lambat Pemerintah tentang APB Kampung 3 hari sejak Kampung kepada Kepala Distrik disepakati untuk dievaluasi 6 Evaluasi Kepala Distrik Maksimal 20 Kepala Distrik terhadap Rancangan hari kerja Peraturan Kampung sejak tentang APB Kampung diterimanya Rancangan Pera tu ran Kampung tentangAPB Kampung 7 Penyempurnaan sesuai Paling lama Kepala basil Evaluasi Kepala 20 hari kerja Kampungdan Distrik terhitung Barnuskam sejak diterimanya basil evaluasi 8 Penetapan Peraturan Paling lambat Pemerintah Kampung tentang APB 31 Desember Kampung Kampung dan Peraturan 2024 Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung
9.Jadwal penyusunan Rancangan APB Kampung hingga penetapan APB Kampung Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
v ' • II. Penyusunan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Karnpung.
a.Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Karnpung sebelum Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung ditetapkan
b.Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung dapat dilakukan apabila terjadi:
1) Penarnbahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada Tahun Anggaran 2025 dari bantuan keuangan yang bersifat khusus; 2) Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran an tar obyek dan/ atau rincian obyek belanja dalarn satu kegiatan; dan 3) Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun 2024 dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025.
c.Kepala Karnpung memberitahukan secara tertulis kepada Barnuskarn mengenai penetapan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBK dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
III. Penyusunan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung
a.Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan APB Kampung apabila terjadi:
1) Penarnbahan dan/atau pengurangan dalarn pendapatan Kampung pada Tahun Anggaran 2025; 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalarn Tahun 2025; 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran 2022 harus digunakan dalam Tahun Anggaran 2025.
b.Perubahan APB Kampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, kecuali dalarn keadaan luar biasa.
c.Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan dalam APB Kampung mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50°/o (lima puluh per seratus); 2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan perubahan alokasi belanja lebih dari 50°/o(lima puluh per seratus); 3) terdapat bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah yang disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung; 4) terjadinya keadaan kahar yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah yang harus dilakukan penanggulangan dengan melakukan pergeseran anggaran antar bidang, antar sub bidang, an tar kegiatan, dan an tar jenis belanja; dan/ atau 5) perubahan kebijakan Pemerintah yang sangat mendasar terkait penambahan/pengurangan pagu anggaran dan penggunaan Dana Kampung.
d.Perubahan APB Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung dan tetap mempedomani Peraturan Kampung tentang Perubahan RKP Kampung Tahun 2025.
e.Ketentuan dan mekanisme penyusunan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung sama dengan penyusunan Peraturan Kampung tentang APBKampung.
IV. Substansi APBKampung APB Kampung memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2025. Adapun substansi dari APBKampung meliputi:
a.Pendapatan Kampung.
Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar h ukum penerimaannya terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Karnpung terdiri atas: a) Hasil Usaha Karnpung. Penganggaran pendapatan dari hasil usaha Kampung diantaranya bersumber dari BUM Desa. b) Hasil Aset Kampung. Hasil aset Karnpung antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas Karnpung, tambatan perahu, pasar Kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi Karnpung, pelelangan ikan milik Karnpung, kios milik Kampung, pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik Kampung, gedung pertemuan/ serbaguna, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal- usul dan kewenangan lokal berskala Kampung, yang pemanfaatannya ditetapkan dengan peraturan Kampung. c) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong. Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kampung yang berupa uang. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong dalam bentuk uang dilaksanakan melalui rekening kas Kampung dan dicatat sebagai pendapatan asli Kampung. d) Pendapatan Asli Kampung Lain. Penganggaran Pendapatan Asli Kampung Lain antara lain bersumber dari pungutan Kampung. Kampung dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Karnpung sesuai dengan kewenangan Kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2) Pendapatan Transfer terdiri atas jenis: a) Dana Desa; b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c) AlokasiDana Kampung; d) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;dan e) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 3) Pendapatan Lain-Lainterdiri atas: a) Penerimaan dari hasil kerjasama antar Kampung (hasil BUMDesa Bersama); b) Penerimaan dari hasil kerjasama Kampung dengan pihak ketiga; c) Penerimaan dari bantuan perusahan yang berlokasi di Kampung; d) Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga: e) Koreksi kesalahan belanja Tahun Anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada Tahun Anggaran berjalan f) Bunga bank; dan g) Pendapatan lain Kampung yang sah.
b.Belanja Kampung.
Komposisipenggunaan belanja Kampung yang ditetapkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2025 digunakan dengan ketentuan: 1) paling sedikit 70o/o (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung untuk mendanai: a) penyelenggaraan Pemerintahan Kampung termasuk belanja operasional Pemerintahan Kampung dan insentif rukun tetangga dan rukun warga; b) pelaksanaan pembangunan Kampung; c) pembinaan kemasyarakatan Kampung; d) pemberdayaan masyarakat Kampung; dan e) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung. 2) paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung untuk mendanai: a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, dan Perangkat Kampung lainnya; dan b) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung. ' . KODE BIDANG,SUB BIDANGDAN KEGIATAN REKENING 1 BIDANGPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDESA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup: Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 1 1 Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan nomor 01-02 dan 05-06) 1 I 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, 1 1 04 Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dan lain-lain) 1 1 05 Penyediaan Tunjangan Bamuskam Penyediaan Operasional Bamuskam (Rapat-rapat (ATK, 1 1 06 makan-rninum], perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telepon, dll) 1 1 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 1 1 08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 1 90 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa 1 1 91 Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa 1 2 92 Penyediaan Dana Puma Bakti bagi Kepala Desa 1 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa I 2 01 Penyediaan saran a (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan 1 2 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 1 2 03 Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** 1 3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencata tan Sipil, Statistik dan Kearsipan Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat 1 3 01 Pengantar / Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain) 1 3 02 Penyusunan/Pendataan/Pemuta.khiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa)** 3) Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan sebagai beriku t: a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: ' . KODE BIDANG, SUB BIDANG DAN K.EGIATAN REKENING 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1 3 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa 1 3 04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat ten tang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 1 4 01 Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Mu srenbangdes/ Pra-Musrenbangdes dan lain-lain, bersifat regular) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, 1 4 02 rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa) 1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dan lain-lain) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa 1 4 04 (APBDes/ APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) 1 4 05 Pengelolaan/ Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain- 1 4 06 lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan) Penyusunan Lapo ran Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, 1 4 07 laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) 1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa Koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan 1 4 09 dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain- lain)** Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, 1 4 10 Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pernilihan Bamuskam (yang menjadi wewenang Desa) 1 4 11 Penyelenggaraan Lomba an tar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti LombaDesa 1 4 12 Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan 1 5 Sub Bidang Pertanahan 1 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa 1 5 02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan 1 5 05 Penyuluhan Pertanahan 1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) KODE BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN REKENING 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNANDESA Bi dang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan 2 1 Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah 2 1 01 Non-Formal Milik Desa**(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 2 1 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2 1 04 Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa** 2 1 05 Pemeliharaan Saran a dan Prasarana PAUD /TK/TPA /TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan 2 1 06 Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana 2 1 07 Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa** Pengelolaan Perpustakaan Milik: Desa (Pengadaan Buku- 2 1 08 buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) 2 1 09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 2 1 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi 2 2 Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKO)/ Polindes 2 2 01 Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas 2 2 02 Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa KODE BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN REKENING 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1 I 5 I 07 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patak Tanah Desa** KODE BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN REKENING 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk 2 2 03 Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 2 2 05 Pembinaan PaJangMerah Remaja (PMR) tingkat Desa 2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 2 2 08 Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD 2 2 09 Pembangunan / Rehab iii tasi / Peningkatan / Pengadaan 2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa 2 3 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang 2 3 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa Pemeliharaan Prasarana J aJan Desa (Gorong-gorong, 2 3 05 Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) 2 3 06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/ BaJai Kemasyarakatan 2 3 07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik 2 3 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa 2 3 09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 2 3 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa** 2 3 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan JaJan Llngkungan Permukiman/Gang** 2 3 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan JaJan UsahaTani** 2 3 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa** Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana 2 3 14 Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)** 2 3 15 Pembangunan / Rehabili tasi / Peningkatan Balai Desa/ BaJai Kemasyarakatan ** Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman 2 3 16 Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan 2 3 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa** 2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa KODE BIDANG, SUB BIDANG,DAN KEGIATAN REKENING 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNANDESA 2 3 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa** 2 3 20 Pembangunan / Rehab ill tasi/ Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa** 2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab 2 4 01 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GA KIN (pemetaan, validasi, dan lain- lain) 2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 2 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata 4 Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Sor dan lain-lain) 2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dan lain-lain) 2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasaranajalan) 2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 2 4 10 Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sumu r Resapan** Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air 2 4 11 Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Sor dan lain-lain)** Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan 2 4 12 Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dan lain-lain)** Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi 2 4 13 Permukiman (Gorong-gorong,Selokan, Parit dan lain-lain, diluar prasarana jalan)** 2 4 14 Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain.** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas 2 4 15 Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah dan lain-lain)** Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem 2 4 16 Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** 2 4 17 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** 2 5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa 2 5 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa 2 5 03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LingkunganHidup dan Kehutanan ' ' . KODE BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN REKENING 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATANDESA Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa yang mencakup: 3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan - ''--l .. 3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain)** 3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa) 3 1 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah dan lain-lain) Skala Lokal Desa 3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa KODE BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN REKENING 2 BIDANG PELAKSANAANPEMBANGUNAN DESA 2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 2 6 01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 2 6 02 Penyelenggaraan lnformasi Publik Desa (misal : Pembuatan Poster/Baliho lnformasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga dan lain-lain) 2 6 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 2 6 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa 2 6 05 Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa 2 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 2 7 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa 2 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa** 2 8 Sub Bidang Pariwisata 2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2 8 02 Pembangunan/ Rehabili tasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa ' ' . KODE BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN REKENING 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATANDESA 3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 3 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 3 2 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabu paten/ Kota 3 2 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan dan lain-lain) tingkat Desa 3 2 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa** ** 3 2 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa ** 3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecarnatan dan Kabupaten/Kota 3 3 02 Penyelenggaraanpelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa 3 3 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa 3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa** 3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Klub Olahraga 3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3 4 03 Pembinaan PKK 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan ' ' . KODE BIDANG, SUB BIDANG, DANKEGIATAN REKENING 4 BIDANGPEMBERDAYAANMASYARAKATDESA Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub- bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup: 4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 4 1 01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 4 1 02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 4 1 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa** 4 1 04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa** 4 1 05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) 4 1 06 Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan** 4 2 Sub Bidang Pertanian dan Petemakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi 4 2 01 dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain) 4 2 02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 4 2 03 PenguatanKetahanan Pangan TingkatDesa (Lum.bungDesa, dan lain-lain) 4 2 04 Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana 4 2 05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna u ntuk Pertanian / Peternakan 4 2 06 Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 4 3 01 Peningkatan kapasitas Kepala Desa 4 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 4 3 03 Peningkatan kapasitas BPD 4 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 4 4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) 4 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/ UMKM d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa '' . KODE BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN REKENING 5 BIDANG BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Daru rat dan MenDesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: 5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 00 Penanggulangan Bencana 5 1 0001 Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana 5 1 0002 Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana 5 1 0003 Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 00 Penanganan Keadaan Darurat 5 2 0001 Keadaan Darurat 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak. 5 3 00 PenangananKeadaan Mendesak 5 3 0001 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 5 3 0002 Bantuan Pangan/ Sembako 5 3 0003 Bantuan Pendidikan 5 3 0004 Bantuan Pengobatan e) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. . . . \ . KODE BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN REKENING 4 BIDANG PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA 4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeDesaan Non-Pertanian 4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awa BUM Desa) 4 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 4 7 02 Pem bangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa** 4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa Pembentu kan / Fasili tasi / Pelatihan / Pen dampingan 4 7 04 kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang industri rumah tangga, dan lain-lain)** Kabag. Hukum SETDA KepaJa Bidang Pemerintahan Asisten SEKDA Bid. Pemerintahan Kepala DPMKPlt. Sek:retaris Daerah Paraf KoordinasiParaf Hirarki ~~~N. di Ransiki ..,..,....~'¥ 0 Maret 2025 WARISELATAN Dipisahkan kecuali tanah dan bangunan 2) Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas: a) Pembentukan Dana Cadangan; dan b) Penyertaan Modal Kampung. E. HALKHUSUSTERKAITPELAKSANAANAPBKAMPUNG. Hal khusus yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan APB Kampung, diantaranya:
1.Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Kampung diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan/penyedia dari wilayah Kampung setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat Kampung setempat.
2.Penggunaan Dana Kampung diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD)dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50o/o (lima puluh per seratus) dari dana kegiatan PKTD.
3.Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kampung, wajib dibuatkan papan proyek/kegiatan dan prasasti.
4.Penyaluran dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana esa tahun 2025 berpedoman pada ketenteuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
YangKampungKekayaanPenjualanc) Hasil
c.Pembiayaan Kampung meliputi:
1) Penerimaan Pembiayaan terdiri atas: a) Silpa Tahun 2024; b) Pencairan Dana Cadangan; dan ** (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan kampung, misal: Pembangunan, atau Rehabilitasi, Peningkatan, a tau Pengerasan).