DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur terkait pemberian tambahan penghasilan bagi profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi serta Dokter Fungsional Ahli Utama yang bertugas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Elia Waran dan Puskesmas di Kabupaten Manokwari Selatan. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk; a) meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat; b) meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, Dokter Fungsional Ahli Utama; dan c) menyelenggarakan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Bupati Manokwari Selatan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan lainnya serta seluruh SDM yang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaima telah diubah beberapa kali terakhir dengan SALINAN Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 6697);
3.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5.Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara republikIndonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
9.Undang-Undnag Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 6897);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang PenilaianKinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6340);
13.Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kessehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
17.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat terpemcil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 ztahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembutan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
23.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2023 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI STANDAR INSENTIF TENAGA MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ELIA WARAN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
4.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Upaya pelayanan Kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau Masyarakat.
5.Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputu fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat pertama ( Puskesmas ) dan failitas Pelyanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RSUD).
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan.
7.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan.
8.Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Perorangan secara Paripurna yang Menyelenggarkan Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan gawat darurat.
9.Rumah Sakit Umum adalah yang memberikan pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
10.Rumah sakit umum Daerah yang selanjutnya di sebut RSUD adalah rumah sakit umum Daerah Elia Waran Kabupaten Manokwari Selatan.
11.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas pada Dinas Kesehatan yang memiliki fasilitas pelayanan Kesehatan untuk kunjungan rawat jalan atau rawat inap.
12.Direktur adalah Direktur Rumah sakit umum Daerah Elia Waran Kabupaten Manokwari Selatan.
13.Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang berada di 6 (Enam) Distrik dalam wilayah pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
14.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui Pendidikan bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melaukan Upaya Kesehatan meliputi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi serta Dokter Fungsional Ahli Utama yang Bertugas di RSUD maupun Puskesmas.
15.Dokter Spesialis adalah Dokter yang telah menyelesaikan Pendidikan profesi dokter pasca sarjana (Spesialis) dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang memiliki kewenangan dan surat izin praktek dokter spesialis sebagaimana mestinya dan bertugas di RSUD milik Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
16.Pendayagunaan dokter spesiaalis (PDGS) adalah dokter spesialis yang baru lulus Pendidikan kedokteran program dokter spesialis yag memiliki kewenangan dan surat izin praktek dokter sebagaimna mestinya yang di tugaskan di RSUD milik pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
17.Dokter adalah pegawai negeri Sipil (PNS), calon pegwai negeri sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), Internship dan tenaga kontrak daerah yang memiliki kewenangan dan surat izin praktek dokter sebagaimna mestinya untuk melakukan pelayanan Kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belom mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (Bukan Spesialis) dan bekerja di RSUD.
18.Dokter gigi adalah pegawai negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai negeri sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), Internship dan tenaga kontrak daerah yang memiliki kewenangan dan surat izin praktek dokter gigi sebagaimna mestinya untuk melakukan pelayanan Kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit gigi yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (Bukan Spesialis) dan bekerja di RSUD.
19.Internship adalah suatu program magang bagi dokter yang baru menyelesaiakn masa Pendidikan profesi yang ditugaskan dalam wilayah pemerintah kabupaten Manokwari Selatan.
20.Health facilities Information System yang selanjutnya disebut HFIS adalah aplikasi berbasis Wabsite untuk para calon fasilitas Kesehatan dan failitas Kesehatan dengan memiliki tujuan untuk monitoring beserta pelaporan data profiling fasilitas Kesehatan. Dimana data faskes yang adalah aplikasi HFIS ini meliputi data seperti Alamat praktik, jam praktik, tekhnologi kedokteran, penanggung jawab, jumlah dokter dan tenaga Kesehatan lain, dan beberapa lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetepakannya peraturan bupati ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi serta dokter fungsional ahli utama yang bertugas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Elia Waran dan Puskesmas di Kabupaten Manokwari Selatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a.Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan bagi Masyarkat;
b.Meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, dokter fungsional ahli utama; dan
c.Menyelenggarakan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter gigi serta dokter fungsional ahli utama dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

a.Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD;
b.Dokter fungsional ahli utama;
c.Dokter umum/Dokter Gigi yang bertugas di RSUD; dan
d.Tenaga Kesehatan yang berada pada Lingkungan RSUD Elia Waran dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan

Pasal 5

(1)Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :
1. a.Dokter spesialis yang berstatus PNS, CPNS, tenaga Kontrak Daerah;
2. b.Dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis; dan
3. c.Dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis.
(2)Dokter umum/dokter Gigi yang bertugas di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari :
1. a.Dokter umum/dokter gigi yang berstatus PNS, CPNS, tenaga Kontrak Daerah;
2. b.Dokter fungsional ahli utama; dan
3. c.Dokter internship.

BAB III

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

(1)Pemberian tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Besaran Tambahan Penghasilan untuk Empat Dokter Spesialis Dasar, Dokter Spesialis Penunjang, Dokter umum, dokter gigi (dengan status ASN/P3K/Kontrak Daerah Daerah) diberikan dengan kriteria :
1. a.Dokter Spesialis, Dokter umum, dokter gigi akan di bayarkan tambahan penghasilan secara penuh bila tidak ada SIP lain di luar Kabupaten Manokwari Selatan;
2. b.Dokter Spesialis, Dokter umum, dokter gigi akan di bayarkan 70% dari nilai tambahan penghasilan bila SIP kedua di luar Kabupaten Manokwari Selatan;
3. c.Dokter Spesialis, Dokter umum, dokter gigi akan di bayarkan 50% dari nilai tambahan penghasilan bila SIP ketiga di luar Kabupaten Manokwari Selatan.
(3)Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Tambahkan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan potongan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pemberian tambahan penghasilan selain potongan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan potongan apabila yang bersangkutan:
1. a.Terlambat masuk kerja sebesar 1% (satu persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan;
2. b.Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebesar 3% (tiga persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan;
3. c.Izin meninggalkan tugas secara tertulis untuk keperluan pribadi di potong sebesar 2% (dua persen);
4. d.Cepat pulang sehingga mengurangi jumlah jam kerja sebesar 1% (satu persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan;
(3)Uang pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disetor ke Kas Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), akan dihentikan apabila :

a.Sedang menjalani Cuti sakit diatas 1 (satu) bulan, cuti melahirkan anak ke-4 atau lebih, cuti alasan penting dan cuti diluar tanggungan Negara;
b.Tidak hadir kerja selama 4 (empat) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah dalam 1 (satu) bulan;
c.Sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan yang bersngkutan tidak hadir bekerja selama sebulan penuh;
d.Dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.Tidak memiliki Surat Ijin Praktek (SIP), dan Surat Tanda Registrasi (STR);
f.Sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Setiap dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, tenaga Kesehatan lainnya dan semua SDM yang bertugas di RSUD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Direktur dan wajib melakukan absensi setiap hari secara manual atau menggunakan mesin fingerprint atau menggunakan presensi elektronik yang didasarkan atas penilaian disiplin kerja dengan menggunakan Presensi melalui sistem e-kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Tekhnis dan aplikasi Health Facilities Information System yang selanjutnya disebut HFIS serta menandatangani daftar secara manual setiap hari.
(2)Format Laporan Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Persyartan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan syarat wajib untuk pencairan dana tambahan penghasilan, dan apabila belum menyampaikan maka penghasilan ditunda.

Pasal 10

(1)Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dibayarkan setiap bulan, yang dilaksanakan pada awal bulan berikutnya kecuali hal-hal lain yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan setiap bulan.
(2)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…