DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dimaksudkan untuk mengembangkan kemandiriannya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan KAT bertujuan untuk mewujudkan: a. perlindungan hak sebagai warga negara; b. pemenuhan Kebutuhan Dasar; c. integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan d. kemandirian sebagai warga negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian, kualitas dan sumber daya komunitas adat terpencil, perlu dilakukan upaya Pemberdayaan secara efektif dan efisien pemerintah daerah;
c.bahwa untuk memberikan landasan kepastian hukum terhadap pemberdayaan komunitas adat terpencil, perlu diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan diakuiterpenciladatkomunitasa. bahwa BUPATI MANOKWARISELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL PERATURAN BUPATJ MANOKWARI SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2025 BUPATIMANOKWARISELATAN PROVINS! PAPUA BARAT Mengingat Menimbang Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697)
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera tu ran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangm Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan ( ,

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/ atau sosial budaya, dan miskin, terpencil dan/ atau rentan sosial ekonomi.
6.Pemberdayaan KATadalah serangkaian kebijakan, strategi, program, dan Kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.
7.Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/ atau pelayanan sosial. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITASADATTERPENCIL Menetapkan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1279);

BAB I

KETENTUANUMUM PEMBERDAYAAN

Pasal 3

(1)pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria:
1. a.keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
2. b.tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung pada sumber daya alam;
3. c.marjinal di pedesaan dan perkotaan;
4. d.tinggal di wilayah perbatasan antar Daerah, Daerah pesisir, pulau terluar, dan terpencil.

Pasal 2

( 1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial menyelenggarakan Pemberdayaan KAT.

(2)Pemberdayaan KATsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengembangkan kemandiriannya agar mampu memenuhi Kebutuhan Dasarnya.
(3)Pemberdayaan KATsebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.perlindungan hak sebagai warga negara;
2. b.pemenuhan Kebutuhan Dasar;
3. c.integrasi KATdengan sistem sosial yang lebih luas; dan
4. d.kemandirian sebagai warga negara
  1. 8.Orbitasi KAT adalah luasan wilayah yang menjadi ruang kehidupan KAT untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun jelajah warga KAT secara turun-temurun.

BAB II

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Pasal 4

( 1) Pemberdayaan KATdilaksanakan dalam bidang:

a.pemukiman;
b.administrasi kependudukan;
c.kehidupan beragama;
d.kesehatan, termasuk pemberian bantuan kesehatan;
e.pendidikan, termasuk pemberian bantuan pendidikan;
f.ketahanan pangan;
g.penyediaan akses kesempatan kerja;
h.penyediaan akses lahan;
1. 1.advokasi dan bantuan hukum; J. pelayanan sosial;
k.lingkungan hidup; dan/atau
1. 1.bidang lain sesuai kebutuhan pemberdayaan KAT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pemberdayaan KATsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
(2)Kriteria keterbatasan akses pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan belum tercukupinya pelayanan dibidang pemenuhan kebutuhan Dasar.
(3)Kriteria tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung pada sumber daya alam sebagaimana dimaksud apda ayat (1) hurufb, merupakan suatu keadaan yang ditandai adanya hidup dalam kesatuan suku yang relatif sama dan ketergantungan pada sumber daya alam yang relatif tinggi.
(4)Kriteria marjinal di pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu keadaan yang ditamdai dengan keterbatasan akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan administrasi pemerin tahan.
(5)Kriteria tinggal di wilayah perbatasan antar Daerah, Daerah Pesisir, Pulau terluar, dan terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ", ~ ~
(1)Penjajagan awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah kegiatan pemetaan sosial di calon lokasi KAT

BAB III

PELAKSANAANPEMBERDAYAANKOMUNITASADATTERPENCIL

Pasal 6

Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meru pakan kegiatan verifikasi data demografi, geografis, dan spasial serta informasi lainnya terhadap lokasi yang diprediksi dihuni KAT.

Pasal 5

(1)Kegiatan persiapan Pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan prakondisi Pemberdayaan KAT.
(2)Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
1. a.pemetaan sosial;
2. b.penjajagan awal;
3. c.studi kelayakan;
4. d.semiloka;
5. e.penyusunan rencana dan program; dan
6. f.penyiapan kondisi masyarakat.
(3)Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pelaksanaan Pemberdayaan KAT dan jangka waktunya disesuaikan dengan kategori KAT. Paragraf Persia pan
(3)Pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kategori dan jangka waktu.
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.rujukan; dan
4. d.terminasi.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KAT sebagaimana dimaksud dalarn pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

a.diagnosa dan pemberian motivasi;
b.pelatihan keterampilan;

Pasal 11

Penyiapan kondisi masyarakat sebagairnana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf f dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan, dan motivasi sosial budaya.

Pasal 10

Penyusunan rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat

(2)huruf e merupakan kegiatan identifikasi dan penentuan komponen kegiatan yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan pemberdayaan pada kurun waktu tertentu sesuai hasil kegiatan semilokal.

Pasal 9

Semiloka sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d (1) merupakan seminar dan lokakarya untuk merumuskan/menetapkan rencana dan strategi pemberdayaan KAT.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…