DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 55 Tahun 2025

Nomor: 55
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati, biaya sarana dan prasarana, sarana mobilitas, dan biaya operasional.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARISELATAN TENTANG PERATURAN BUPATI KABUPATEN MANOKWARISELATAN NOMOR 55 TAHUN 2025 BUPATI MANOKWARI SELATAN PROVINS! PAPUA BARAT Mengingat Menimbang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 ten tang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Pasal 3

(1)Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
(2)Besaran gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEDUDUKANKEUANGANBUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara

BAB II

KEDUDUKANBUPATIDAN WAKIL BUPATI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2.Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati serta Wakil Bupati Manokwari Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Manokwari Sealatan.
5.Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN. Menetapkan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 7

Untuk Pelaksanaan tugas-tugas, kepada Bupati dan Wakil Bupati disediakan:

a.Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;

Pasal 6

(1)Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-rnasing sebuah kendaraan Dinas dan kendaraan operasional.
(2)Apabila Bupati atau Wakil Bupati berhenti darijabatannya, kendaraan dinas dan kendaraan operasional diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
(2)Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

(3)Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Besamya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan AsliDaerah sebagai berikut:

a.sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 °/o;
b.diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 %;
c.diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 °/o;
d.diatas Rp. 20 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp.300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 %;
e.diatas Rp. 50 milyar s/d Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar O, 40 °/o;
f.diatas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi 0,15 °/o.
b.Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
c.Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang invetaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
d.Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
e.Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati;
f.Biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
g.Biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan Pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati;
h.Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati. Paraf Hirark.i Plt. SEKDA () J Asisten Bidang Pemerintahan dan KESRA Kabag Hukum dan HAM ~ BERITA DAERAH KABUPATE ANOKW ARI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 55 Diundangkan di Ransiki Pada tanggal 24 Juni 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Pasal 10

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Sela tan.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…