DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 62 Tahun 2025

Nomor: 62
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan BUpati ini mengatur tentang ketentuan umum, nilai dasar, prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik, majelis pertimbangan kode etik, sekretariat majelis pertimbangan kode etik, dan penanganan kode etik.

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa yang berkualitas perlu didukung untuk mencapai hasil pengadaan yang mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di Kabupaten Selatan wajib menerapkan etika barang/jasa yang merupakan sikap pengadaan barang/ jasa pengadaan, Manokwari pengadaan BUPATI MANOKWARI SELATAN,
a.bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pengadaan barang/jasa yang profesional, penuh integritas, dan senantiasa menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi dengan mengedepankan etika Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG / JASA DI LING KUN GAN PEMERINTAH KABUPATEN MANO KW ARI SELATAN TENT ANG PERATURAN BUPATI MANOKW ARI SELATAN NOMOR 62 TAHUN 2025 BUPATI MANOKWARI SELATAN PROVINS! PAPUA BARAT

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
5.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan;

c.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, kode etik pengelolaan pengadaan barang/ jasa di Lingkungan unit kerja pengadaan barang/jasa ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat
1. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 ten tang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. 9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.
5. 12.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1541);
6. 13.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. 11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1813); Menetapkan

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten ManokwariSelatan.
2.Bupati adalah Bupati ManokwariSelatan.
3.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bagian Pengadaan Barang /Jasa, yang selanjutnya disebut Bagian PBJ adalah Bagian Pengadaan Barang /Jasa Kabupaten Manokwari Selatan.
5.Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut KodeEtik, adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan penyelenggara pengadaan barang/ jasa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang/jasa.
6.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ J asa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ J asa oleh Kementerian/Lembaga/PD yang dibiayai oleh APBN/ APBDyang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7.Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Manokwari Selatan.
8.Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa adalah semua personil terkait dengan pengadaan barang/jasa yang memiliki atau yang belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa yang melaksanakan dan membantu pengadaan barangjasa.
9.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/ jasa berdasarkan kontrak.
10.Majelis Pertimbangan Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah Majelis yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa Daerah.
11.Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan, tulisan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa yang bertentangan dengan kode etik.
12.Benturan Kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/ atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa dalam

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa meliputi:

a.taat pada peraturan perundang-undangan
b.mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi; dan
c.menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, martabat, pertimbangan dan
1. 13.Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan dengan pihak yang dapat mempengaruhi kepu tusannya.
2. 14.Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang ten tang telah dan/ a tau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
3. 15.Terlapor adalah Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
4. 16.Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/ atau ia alami sendiri.
5. 17.Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang ten tang sedang dan / atau telah terjadi pelanggaran kode etik.
6. 18.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
7. 19.Temuan adalah dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pengadaan Barang/ J asa.
8. 20.Kasus adalah keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.
9. 21.Sanksi adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada Penyelenggara Pengadaan Barang/ J asa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB II

NILAIDASAR mengemban tugas.

Pasal 4

(1)Setiap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas mematuhi kode etik sebagai berikut: BABIV KODE ETIK

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum;
b.efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar- besarnya;
c.transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/ Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
d.terbuka, yaitu Pengadaan Barang/ Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
e.bersaing, yaitu Pengadaan Barang/ Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
f.adil, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
g.akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. untukPenyediadenganperusahaan yang mempunyai afiliasi
a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/ J asa;
b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/ Jasa;
c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ J asa;
f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ a tau kolusi; dan
h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ J asa.

(2)Setiap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas dilarang:
1. a.membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menyalahgunakan informasi, jabatan, wewenang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan Daerah;
3. c.meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Penyedia atau Calon Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia;
4. d.memberikan data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
5. e.melakukan pertemuan dan/atau pembicaraan dengan Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau

BAB III

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA kredibilitas organisasi dan pemerintahan.

Pasal 7

MajelisPertimbangan KodeEtik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari 3 (tiga)orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh lnspektur Daerah;
b.1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian; dan
c.1 (satu) orang anggota, dijabat secara ex-officio oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Pasal 6

( 1) Dalam rangka penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik.

(2)Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat adhoc.
(3)Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi benturan kepentingan dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa, mekanisme penyelesaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. mengatur hasil pemilihan Penyedia sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan pihak lain;

f.melaksanakan proses pemilihan Penyedia yang diskriminatif / pilih kasih; dan
g.melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak PD ataupun dengan pihak lain dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ J asa. a tau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa; dan
c.melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)Untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat:
1. a.mengumpulkan dan/ atau mencari tahu fakta, data dan/ atau informasi terkait pengaduan yang diterima;
2. b.mengolah dan/atau menganalisa pengaduan yang diterima;
3. c.melaksanakan pemanggilan terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
4. d.melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan yang diterima; dan
5. e.menilai ada/ atau tidaknya pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pengadaan Barang/ J asa baik yang dilaporkan oleh Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia atau masyarakat dan/ a tau yang dipertanyakan oleh Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa.
(3)Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersifat rahasia dan terbatas. perilakuterhadapa. melaksanakan pengawasan langsung Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa;
1. b.mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang untuk:

Pasal 8

Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pengadaan Barang/ jasa.

a.memasuki Batas Usia Pensiun a tau memasuki Masa Persiapan Pensiun;
b.cuti di luar tanggungan negara;
c.mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
d.berakhir masa tugasnya;
e.tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
f.meninggal dunia; dan/ atau
g.menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…