DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 81 Tahun 2025

Nomor: 81
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur terkait Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, yang dilaksanakan atas dasar prinsip: a. kepastian, yaitu pola karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; b. profesionalisme, yaitu pola karier harus mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS; dan c. transparan, yaitu pola karier harus diketahui oleh setiap PNS dan memberi kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun pola karier dibentuk Tim Penyusun Pola Karier atau TPPK. Sedangkan, alur karier PNS terdiri dari 2 (dua) cara yaitu alur karier reguler dan alur karier fast track.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jabatan dimaksudkan untuk pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan adanya peningkatan jenjang jabatan dalam suatu organisasi sesuai dengan alur pengembangan karier yang telah ditetapkan;
c.untuk memberikan kepastian arah pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil perlu adanya pola karier yang merupakan pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier dan menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara unsur- unsur karier; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptak Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian pola untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD adalah PNSD Kabupaten Manokwari Selatan.
11.Pola Karier PNS yang selanjutnya disebut Pola Karier adalah pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukan keterkaitan dan keserasian antar jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi serta masa jabatan seseorang PNS, sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
12.Alur Pengembangan Karier yang selanjutnya disebut Alur Karier, adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang dapat dilalui PNSD sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
13.Metode dan Teknik Penyusunan Pola Karier adalah cara, tahapan, dan langkah-langkah menyusun pola karier dengan memadukan keterkaitan unsur-unsur pola karier dengan pendidikan formal, Diklat, usia, kerja, pangkat/golongan ruang, tingkat jabatan, pengalaman masa jabatan, penilaian prestasi kerja, dan kompetensi.
14.Penempatan PNS adalah penempatan PNSD pada jabatan sesuai formasi PNSD dan/atau kebutuhan organisasi.
15.Masa Kerja adalah masa pengabdian PNSD sejak diangkat menjadi CPNSD sampai dengan diberhentikan sebagai PNSD.
16.Kenaikan Pangkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada PNSD atas prestasi kerja dan pengabdiannya.
17.Pembinaan Karier PNSD adalah pembinaan yang perlu dan harus dilakukan agar karir PNSD jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dengan cara menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta pengalaman kerja PNSD sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pemberhentian sebagai PNSD.
18.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT, adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
19.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki JPT.
20.Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA, adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
22.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam suatu satuan organisasi Negara yang terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional.
23.Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
24.Pejabat struktural adalah Pegawai ASN yang menduduki pada instansi pemerintah.
25.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF, adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
27.Jabatan fungsional tertentu yang selanjutnya disingkat JFT, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
28.Jabatan fungsional umum yang selanjutnya disingkat JFU, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketearmpilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
29.Pendidikan dan Pelatihan PNSD yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses belajar mengajar dan penambahan pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan lain sebagainya dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PNSD.
30.Standar Kompetensi Jabatan adalah standar kemampuan dan/atau keahlian yang harus dimiliki oleh seorang PNSD dalam melaksanakan tugas jabatan.
31.Perpindahan Jabatan Secara Horizontal adalah Perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, baik didalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, maupun JPT.
32.Perpindahan Jabatan Secara Diagonal adalah perpindahan satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok jabatan administrasi, JF, maupun Jabatan Pimpinan Tinggi.
33.Perpindahan Jabatan Secara Vertikal adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi didalam satu kelompok jabatan administrasi, JF, maupun Jabatan Pimpinan Tinggi.
34.Studi Lanjut adalah melanjutkan pendidikan akademik ke jenjang yang lebih tinggi guna memperoleh dan memperdalam pengetahuan tentang bidang ilmu yang dimiliki untuk memperkuat dan meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerjanya.
35.Disiplin PNS adalah kesanggupan PNSD untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
36.Penilaian Prestasi Kerja atau disebut juga dengan Penilaian Kinerja adalah suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur dan menilai kinerja berdasarkan peraturan, bukti dan hasil kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.
37.Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS.

Pasal 2

Pola Karier dilaksanakan atas dasar prinsip:

a.kepastian, yaitu pola karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
b.profesionalisme, yaitu pola karier harus mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS; dan
c.transparan, yaitu pola karier harus diketahui oleh setiap PNS dan memberi kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam menetapkan pola karier PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

ALUR KARIER PNS

Pasal 4

Alur karier PNS terdiri dari 2 (dua) cara yaitu:

a.alur karier secara reguler; dan
b.alur karier secara fast track.

Pasal 5

(1)Alur karier secara reguler mendasarkan pada asumsi pendidikan formal, usia sejak pengangkatan CPNS, sebagai berikut:
1. a.pendidikan dan usia, asumsi yang digunakan yaitu:
  1. 1.untuk pendidikan SLTA/DI, DII, DIII, SI/DIV, S2, dan S3, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 35 (tiga puluh lima) tahun.
  2. 2.tidak terjadi penyesuaian ijazah.
2. b.kepangkatan dan masa kerja, asumsi yang digunakan yaitu:
  1. 1.satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
  2. 2.kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 (satu) tahun dalam jabatan dan 1 (satu) tahun dalam pangkat.
(2)Alur karier PNS secara regular untuk jabatan strutural, jabatan fungsional tertentu kategori keterampilan, dan jabatan fungisonal tertentu kategori keahlian.

Pasal 6

(1)Alur karier PNS secara fast track mendasarkan pada asumsi sebagai berikut:
1. a.pendidikan dan usia, asumsi yang digunakan yaitu:
  1. 1.untuk pendidikan SLTA, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 18 (delapan belas) tahun.
  2. 2.untuk pendidikan DII, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 20 (dua puluh) tahun.
  3. 3.untuk pendidikan DIII, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
  4. 4.untuk pendidikan SI/DIV, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 23 (dua puluh tiga) tahun.
  5. 5.untuk pendidikan S2, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 25 (dua puluh lima) tahun.
  6. 6.untuk pendidikan S3, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
  7. 7.tidak terjadi penyesuaian ijazah.
2. b.kepangkatan dan masa kerja, asumsi yang digunakan:
  1. 1.satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditemukan untuk jabatan yang bersangkutan.
  2. 2.kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 (satu) tahun dalam jabatan dan 1 (satu) tahun dalam pangkat.
(2)Alur karier PNS secara fast track untuk jabatan struktural, fungsional tertentu kategori keterampilan, dan jabatan fungsional tertentu kategori keahlian.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POLA KARIER Pasał 7 Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dałam meyusun pola karier dilingkungannya harus membentuk Tim Penyusun Pola Karier yang selanjutnya disingkat TPPK.

Pasal 8

TPPK mempunyai tugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dałam menyusun pola karier. Pasał 9 Syarat keanggotaan TPPK yaitu:

a.memiliki pengalaman dan kemampuan di bidang organisasi dan tata laksana; dan
b.memiliki pengalaman dan kemampuan di bidang analisis jabatan, evaluasi dan klasifikasi jabatan, atau standar kompetensi jabatan.

Pasal 10

(1)Susunan keanggotaan TPPK yaitu:
1. a.seorang Ketua merangkap anggota;
2. b.seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.paling kurang 3 (tiga orang) anggota.
(2)Ketua TPPK ditunjuk dari pejabat eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
(3)Sekretaris TPPK ditunjuk dari pejabat eselon III atau pejabat eselon IV di unit pengelola kepegawaian.
(4)Anggota TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditunjuk dari PNS di luar unit pengelola kepegawaian.

BAB IV

METODE DAN TEKNIK PENYUSUNAN POLA KARIER

Pasal 11

(1)Melaksanakan analisis jabatan untuk menghasilkan informasi jabatan. Informasi jabatan diperoleh dengan melakukan kegiatan penyusunan:
1. a.uraian jabatan yang terdiri atas aspek-aspek nama jabatan, kode jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan resiko bahaya; dan
2. b.syarat jabatan yang terdiri atas pangkat/golongan ruang, pendidikan, kursus atau diklat, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerja.
(2)Melaksanakan evaluasi jabatan untuk menghasilkan nilai dan kelas jabatan. Evaluasi jabatan dilakukan dengan kegiatan penilaian jabatan, penyusunan peta jabatan, dan penyusunan informasi faktor jabatan.
(3)Menetapkan peta jabatan yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. a.menyusun nama dan tingkat jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu baik dari eselon maupun dari jenjang jabatan yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
2. b.peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukan dalam unit organisasi serta memuat jumlah pegawai, pangkat/golongan ruang, kualifikasi pendidikan, dan beban kerja unit organisasi.
(4)Mengidentifikasi jabatan-jabatan yang menjadi core business satuan organisasi yang harus dilalui dalam menentukan alur karier jabatan.
(5)Menetapkan standar kompetensi jabatan dengan standar kompetensi jabatan minimal yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas jabatan.
(6)Standar kompetensi jabatan diperoleh dengan melakukan tahap tahap, yaitu:
1. a.pengumpulan data;
2. b.identifikasi kompetensi jabatan;
3. c.penyusunan daftar sementara kompetensi jabatan;
4. d.validasi kompetensi jabatan; dan
5. e.penetuan kompetensi jabatan.

BAB V

TAHAPAN PENGEMBANGAN KARIER PNS

Pasal 12

(1)Tahapan pengembangan Karier PNS dibagi menjadi 2(dua) bagian yaitu:
1. a.pengembangan Karier PNS bagi lulusan sekolah menengah atas atau diploma III; dan
2. b.pengembangan Karier PNS bagi lulusan sarjana.
(2)Tahapan Pengembangan Karier PNS bagi lulusan sekolah menengah atas atau diploma III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.tahapan pengenalan tugas;
2. b.tahapan penguasaan tugas;
3. c.tahapan pengembangan dan pernantapan kemampuan;
4. d.tahapan puncak karier.
(3)Tahapan Pengembangan Karier PNS bagi lulusan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.tahapan pengenalan tugas;
2. b.tahapan penguasaan tugas.
(4)Ketentuan mengenai tahapan pengembangan Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…