DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I (Mengubah Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IIIb, Lampiran IVa, dan Lampiran Vb Peraturan Bupati Maros Nomor 25 Tahun 2024) Pasal II (Ketentuan Penutup)

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.579.281.569.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.PAD;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.212.626.569.000,00 (satu triliun dua ratus dua belas miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.145.785.596.000,00 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.840.973.000,00 (enam puluh enam miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
1. a.dana desa;
2. b.dana bagi hasil (DBH);
3. c.DAU; dan
4. d.DAK.
(2)Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.816.740.000,00 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
(3)Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.022.645.000,00 (dua puluh dua miliar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
(4)DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp798.985.171.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
(5)DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp245.961.040.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat puluh ribu rupiah).

4.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.578.281.569.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.129.446.406.371,00 (satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp725.230.349.481,00 (tujuh ratus dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp364.332.936.453,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.813.120.437,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta seratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.070.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta rupiah).

6.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.belanja barang dan jasa BOSP;
7. g.belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
8. h.belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.826.603.185,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp142.731.114.492,00 (seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.626.750.006,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu enam rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.108.988.000,00 (delapan belas miliar seratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.918.570.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(7)Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp42.955.922.495,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
(8)Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.722.014.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat belas ribu rupiah).
(9)Belanja barang barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf h direncanakan sebesar Rp70.442.974.275,00 (tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

7.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) terdiri atas:
1. a.belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
2. b.belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
3. c.belanja hibah dana BOS;
4. d.belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
5. e.belanja hibah dana BOSP.
(2)Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.500.000.00000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah)
(3)Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.525.924.000,00 (enam belas miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
(4)Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.746.582.190,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah).
(5)Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp850.000.247,00 (delapan ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
(6)Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.190.614.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

8.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp276.347.146.429,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.734.365.414,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp103.845.157.315,00 (seratus tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp73.659.358.000,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.424.009.900,00 (delapan puluh satu miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.684.255.800,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

9.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) terdiri atas:
1. a.belanja modal alat besar;
2. b.belanja modal alat angkutan;
3. c.belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
4. d.belanja modal alat pertanian;
5. e.belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
6. f.belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
7. g.belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
8. h.belanja modal alat laboratorium;
9. i.belanja modal komputer;
10. j.belanja modal rambu-rambu;
11. k.belanja modal peralatan olahraga;
12. l.belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
13. m.belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
(2)Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.488.900.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
(3)Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.366.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).
(4)Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp192.280.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
(5)Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp00,00.
(6)Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.647.984.800,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
(7)Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.651.095.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
(8)Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.614.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus empat belas juta rupiah).
(9)Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp761.200.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
(10)Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.806.800.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).
(11)Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp11.363.499.000,00 (sebelas miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
(12)Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakana sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).
(13)Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.362.198.515,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah).
(14)Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.533.200.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

10.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) terdiri atas:
1. a.belanja modal bangunan gedung;
2. b.belanja modal monumen;
3. c.belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
4. d.belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
(2)Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.533.858.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
(3)Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).
(4)Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp2.835.500.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
(5)Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

11.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) terdiri atas:
1. a.belanja modal jalan dan jembatan;
2. b.belanja modal bangunan air;
3. c.belanja modal instalasi;
4. d.belanja modal jaringan; dan
5. e.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
(2)Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.654.789.900,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
(3)Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.468.270.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(4)Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.870.950.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
(5)Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.400.000.000 (empat miliar empat ratus juta rupiah).
(6)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

12.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…