Pemerintah Kabupaten Maros
Pemerintah Kabupaten Maros adalah lembaga vital yang menyelenggarakan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadirannya sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, menggerakkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjaga stabilitas daerah. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program-program inovatif di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari administrasi kependudukan hingga perizinan usaha, Pemkab Maros memastikan kebutuhan warga terpenuhi secara efektif.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros
Pemerintah Kabupaten Maros memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat penting sebagai representasi negara di tingkat lokal, memastikan implementasi kebijakan nasional dan akomodasi kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Signifikansinya terletak pada perannya sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, serta penjaga stabilitas dan ketertiban di daerah.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Maros mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Dalam aspek regulasi, Pemkab Maros menetapkan peraturan daerah, kebijakan, dan standar untuk berbagai sektor. Aspek pelayanan meliputi penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Sementara itu, aspek program mencakup perencanaan dan pelaksanaan berbagai inisiatif pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Maros memiliki beberapa program strategis yang digencarkan, seperti pengadaan alat medis canggih Cath Lab untuk penanganan penyakit jantung, pengembangan budidaya Ayam Alope untuk ketahanan pangan, dan fokus pada penurunan prevalensi stunting. Selain itu, peluncuran 103 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertujuan memperkuat ekonomi lokal, serta pemberlakuan WFH setiap Jumat untuk efisiensi energi. Transformasi digital juga menjadi prioritas melalui pemanfaatan AI untuk layanan perizinan dan administrasi kependudukan.
Pemerintah Kabupaten Maros berperan aktif dalam isu-isu nasional melalui berbagai kontribusi, seperti menerima penghargaan dari BPOM RI atas komitmen pengawasan obat dan makanan. Kabupaten ini juga mencatatkan lompatan ekonomi yang luar biasa, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Melalui program pengembangan budidaya Ayam Alope dan upaya penurunan stunting, Maros turut serta dalam agenda ketahanan pangan dan kesehatan nasional.
Warga negara perlu berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Maros untuk berbagai layanan, antara lain administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan akta melalui Disdukcapil atau program "SITANDUK". Layanan perizinan usaha dan IMB juga tersedia, kini mulai memanfaatkan AI melalui SPECTRUM-AI. Selain itu, warga dapat mengakses layanan kesehatan di fasilitas milik Pemkab, termasuk Cath Lab di RSUD La Palaloi, serta mendapatkan dukungan program bagi petani dan pelaku UMKM.
Pemerintah Kabupaten Maros menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan daerah melalui berbagai program strategis yang inovatif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari penguatan sektor kesehatan hingga transformasi digital, Maros berupaya menjadi kabupaten yang maju dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Dengan kepemimpinan yang berintegritas, Kabupaten Maros terus berakselerasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2019
bab I Ketentuan umum bab II asas dan tujuan bab III rencana pembangunan industri kabupaten bab IV industri unggulan daaerah bab V pelaksanaan bab VI pengendalian dan evaluasi bab VII laporan bab VIII pendanaan bab VIIII ketentuan penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2019
Pasal I Pasal II
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 5 Tahun 2014
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERTANIAN KABUPATEN MAROS
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS BAB III PRINSIP BAB IV РЕМBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAН BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BAB VI STAF AHLI BUPATI BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2022
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB IIІ PEMILIHAN KEPALA DESA BAB IV ТАНАРAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BAB V PANITIA PEMILIHAN BAB VI PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA BAB VII KAMPANYE DAN MASA TENANG BAB VIII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BAB IX PENETAPAN BAB X PELANTIKAN BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA BAB XII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU BAB XIII LARANGAN BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV KEBIJAKAN PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BAB XVI PEMBIAYAAN BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVIII KETENTUAN PIDANA BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN BAB XX KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten, Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Evaluasi Kinerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Sasaran Kinerja Pegawai, Sistem Informasi e-Kinerja, Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Tim Manajemen Kinerja. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV INDIKATOR PENILAIAN TPP. BABV MEKANISME PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMA TPP. BAB VI BESARANTPP. BAB VII PENGURANGAN TPP. BAB VIII PENAMBAHAN TPP. BAB IX MEKANISME PEMBAYARAN. BAB X SISTEM INFORMASI E-KINERJA. BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pengawasan Bagian Kedua Pengendalian. BAB XII MONITORING DAN EVALUASI Bagian Kesatu Monitoring Bagian Kedua Evaluasi. BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XIV ALOKASI ANGGARAN. BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 3 Tahun 2015
PELESTARIAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 1 Tahun 2015
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.