DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mempawah Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum memuat batasan pengertian yang digunakan dalam Peraturan Bupati ini, termasuk maksud dan tujuan pengaturannya. Bab II Kewenangan Pemerintah Daerah mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi. Bab III Pemberdayaan Koperasi mengatur secara rinci mengenai pembentukan Koperasi, termasuk sosialisasi, tahapan persiapan, model pembentukan, musyawarah desa, serta penamaan, pengurus dan pengawas, bidang dan kegiatan usaha Koperasi. Bab VI Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mengatur mengenai kewajiban pemantauan dan evaluasi berkala oleh perangkat daerah serta pelaporan hasil evaluasi dan pelaksanaan program kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat. Bab VII Pembinaan dan Pengawasan mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dan Perangkat Daerah yang berwenang, termasuk kemungkinan audit untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;
b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di .desa/kelur.ahan;
c.bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); SE A
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.Menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
b.Mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.Memajukan perekonomian Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam ha! pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang m menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Desa/Kelurahan.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan peni:laian kinerja pada koperasi di Desa/Kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.
(4)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(5)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi. ( 1)
(2)

Pasal 5

Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musyawarah pembangunan kelurahan khusus dengan memperhatikan:

a.karakteristik desa/kelurahan;
b.potensi desa/kelurahan; dan
c.lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan. Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:
a.pendirian Koperasi baru;
b.pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada desa/kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
c.revitalisasi, dilaksanakan pada koperasi desa/kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 6

(1)Setiap desa/kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah desa khusus atau musyawarah pembangunan kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan -urusan pemerintahan di ·bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus atau musyawarah pembangunan kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .
(3)Dalam forum musyawarah desa khusus atau musyawarah pembangunan kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disepakati:
1. a.pembentukan koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
3. c.pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi.
(4)Hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah pembangunan kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Pasal 7

(1)Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama desa setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata "Koperasi;
2. b.dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan
3. c.diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah desa khusus atau musyawarah pembangunan kelurahan khusus.
(2)Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa khusus atau musyawarah pembangunan kelurahan khusus.
(3)Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa atau Lurah sebagai ex-officio.
(4)Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
1. a.gerai penyediaan sembako;
2. b.gerai penyediaan obat murah;
3. c.penyediaan kantor koperasi;
4. d.unit simpan pinjam koperasi;
5. e.gerai klinik desa/kelurahan;
6. f.penyediaan cold storage/ cold chain atau gudang;
7. g.logistik/ distribusi; dan/a tau
8. h.lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.
(2)Koperasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar / anggaran rumah tangga dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 10

Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Umum Pasal 1 1 Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 12

(1)Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
1. a.kelembagaan;
2. b.produksi;
3. c.pemasaran;
4. d.keuangan;dan
5. e.inovasi dan teknologi.
(2)Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
1. a.kualitas partisipasi anggota;
2. b.kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
3. c.kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi;
4. d.kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira;dan
5. e.Koperasi melalui Inkubasi.
(3)Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
2. b.memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
3. c.mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan;dan
4. d.meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
(4)Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
2. b.mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
3. c.pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarKoperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
4. d.mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
5. e.melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
(5)Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
  1. 1.hibah;
  2. 2.penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
  3. 3.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.Meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari : 1 . anggota;
  1. 2.non-anggota;
  2. 3.Koperasi lain;
  3. 4.bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
  4. 5.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
2. b.mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
3. c.mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
4. d.mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
6. f.memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
7. g.pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…