Pemerintah Kabupaten Mempawah
Pemerintah Kabupaten Mempawah adalah lembaga negara di tingkat daerah yang mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Mempawah. Lembaga ini memiliki signifikansi krusial sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal serta bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Mempawah mencakup aspek regulasi melalui penerbitan peraturan daerah, pelayanan publik seperti perizinan berusaha dan layanan kesehatan, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan. Interaksi warga negara dengan pemerintah daerah ini meliputi pengurusan izin, layanan kependudukan, hingga partisipasi dalam survei pelayanan publik.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mempawah
Pemerintah Kabupaten Mempawah adalah pilar utama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai implementor kebijakan nasional di tingkat lokal, sekaligus bertanggung jawab langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Mempawah. Fungsi utamanya mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai program demi kemajuan daerah dan kualitas hidup warganya.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Mempawah meliputi aspek regulasi, pelayanan, dan program. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah menetapkan peraturan dan kebijakan lokal, seperti perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) yang diurus oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Aspek pelayanan mencakup layanan dasar seperti kesehatan (Pelayanan Rawat Jalan Rumah Sakit Dokter Rubini Mempawah), kependudukan, serta layanan sertifikat standar (SS).
Program strategis Pemkab Mempawah mencakup peningkatan pelayanan publik melalui website resmi dan survei kepuasan, serta pembangunan infrastruktur dan lingkungan seperti program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan sanitasi. Pengembangan ekonomi lokal diwujudkan melalui program seperti "KUPONWAH" dan pemantauan harga kebutuhan pokok. Selain itu, pelestarian budaya dan keagamaan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan melalui Satu Data Mempawah dan PPID Utama, juga menjadi fokus utama.
Pemerintah Kabupaten Mempawah berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan di tingkat lokal. Dalam isu ketahanan pangan, Desa Pentek dan Desa Anjungan menjadi lumbung padi inspiratif dengan tiga kali panen setahun. Pemkab juga berperan aktif dalam mitigasi bencana dengan menyiapkan generasi tangguh bencana dan menjaga stabilitas harga bahan pokok sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk berbagai keperluan esensial. Hal ini mencakup pengurusan perizinan berusaha, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Dokter Rubini Mempawah, serta administrasi kependudukan. Selain itu, warga juga dapat mengajukan hibah, mengakses informasi melalui website resmi, menyampaikan pengaduan, atau berpartisipasi dalam survei pelayanan untuk perbaikan berkelanjutan.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Mempawah memegang peran krusial sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Dengan mandat yang luas, mencakup regulasi, pelayanan, dan program pembangunan, Pemkab Mempawah berkomitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Interaksi beragam antara warga dan Pemkab Mempawah menegaskan posisi vital lembaga ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mempawah.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 8 Tahun 2021
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang menjadi dasar hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi dasar hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi dasar hukum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi dasar hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menjadi dasar hukum. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi dasar hukum. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi dasar hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, menjadi dasar hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi dasar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi dasar hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat menjadi dasar hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019, menjadi dasar hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial menjadi dasar hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas menjadi dasar hukum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, menjadi dasar hukum. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2024 menjadi dasar hukum.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah No. 5 Tahun 2016
Ketentuan Umum , Pembentukan dan susunan perangkat daerah , Unit pelaksana teknis , Staf ahli , Jabatan perangkat daerah , Pengisi jabatan perangkat daerah , Ketentuan lain – lain , Ketentuan peralihan , Ketentuan penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah No. 6 Tahun 2015
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum , Asas dan tujuan , Kedudukan , fungsi pasar , dan ruang lingkup , tugas , kewajiban ,wewenang , dan tanggung jawab pemerintahan daerah , Perencanaan dan pengadaan , Penyelenggaraan , penataan dan pembinaan pasar rakyat dan toko swalayan Tata penempatan di pasar , Hak , kewajiban dan tanggungjawab pedagang , Tata tertib dan larangan di dalam pasar , Data dan informasi , Retribusi pelayanan pasar , Kerjasama , Peran serta masyarakat , Pembinaan , pengawasan dan evaluasi , Sanksi administrasi , penyidikan , Ketentuan pidana , ketentuan peralihan , Ketentuan penutup
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2025
BAB I - Ketentuan Umum: Mengatur definisi dasar seperti daerah, pemerintah daerah, PNS, pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, dan PPPK dalam konteks pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas. BAB II - Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas: Menetapkan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, CPNS, pejabat negara, anggota DPRD, PPPK, serta pegawai di Badan Layanan Umum Daerah. BAB III - Pembayaran: Mengatur ketentuan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, termasuk waktu pembayaran dan ketentuan bagi penerima lebih dari satu tunjangan. BAB IV - Pendanaan: Menentukan sumber pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah. BAB V - Ketentuan Penutupan: Mengatur pencabutan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 dan penetapan berlakunya peraturan ini.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2021
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Barang Milik Daerah; Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah; Penetapan dan Pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; Pengawasan dan Pengendalian; Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara; Ganti Rugi dan Sanksi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi; Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 62 Tahun 2024
Bab I - Ketentuan Umum: Menjelaskan istilah-istilah terkait pajak mineral bukan logam dan batuan serta opsen yang dikenakan kepada provinsi. Bab II - Pengaturan Umum: Mengatur masa pajak, objek pajak, dan tarif pajak MBLB. Bab III - Tata Cara Pengelolaan: Mengatur pendataan, pendaftaran, pelaporan, dan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Bab IV - Opsen MBLB ke Provinsi: Menjelaskan tata cara pemungutan, perhitungan, dan pembayaran opsen mineral bukan logam dan batuan kepada provinsi. Bab V - Ketentuan Penutup: Menyatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2021
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan, Penanaman, dan Perizinan; Sifat, Fungsi, Tujuan dan Kegiatan; Kelembagaan; Tata Kerja; Kekayaan dan Sumber Pembiayaan; Pertanggungjawaban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.