DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I - Ketentuan Umum: Mengatur definisi dasar seperti daerah, pemerintah daerah, bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BAB II - Ruang Lingkup: Menentukan ruang lingkup pemberian pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR serta kriteria MBR. BAB III - Pembebasan PBG bagi MBR: Mengatur pemberian pembebasan Retribusi PBG bagi MBR, yang hanya berlaku untuk satu kali penerbitan persetujuan bangunan gedung. BAB IV - Kriteria MBR: Menjelaskan kriteria MBR berdasarkan penghasilan yang digunakan untuk menentukan kelayakan mendapatkan pembebasan Retribusi PBG. BAB V - Ketentuan Lain-lain: Mengatur pelaksanaan pembebasan Retribusi PBG yang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pemungutan Retribusi Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomorl Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
b.bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/ M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati mengenai Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalirnantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); KABAG PERANGKAT DA ERAH HUKUM PEMRAKARSA
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 ten tang Perubahan Nama Kabupaten Pontinak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. 9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
10. 10.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023; 1 1 . Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah; KABO PERANGKAT DA ERAH
11. 12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1);
12. 13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.
3.Bupati adalah Bupati Mempawah.
4.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan /di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5.Prasarana bangunan gedung adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai utilitas atau prasarana bangunan gedung atau bangunan mandiri yang meliputi bangunan menara/tower telekomunikasi, bangunan reklame (billboard), bangunan jembatan penghubung, tugu atau monumen, gapura/gerbang, patung, shelter, dan lain-lain.
6.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
7.Retribusi persetujuan bangunan gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. PERANGKAT DAERAH PEMRAKA RSA

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR; dan
b.Kriteria MBR.

(1)Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi persetujuan bangunan gedung.
(2)Pemberian pembebasan Retribusi dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau permohonan Wajib Retribusi.
(3)Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

BAB IV

KRITERIA MBR

Pasal 4

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ atau hasil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 5

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/ atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 6

(1)Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:
1. a.hargajual pemilikan Rumah Umum;
2. b.biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
3. c.biaya pembangunan Rumah Swadaya.
(2)Harga jual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.harga jual Rumah tunggal;
2. b.harga jual satuan Rumah deret; dan
3. c.harga jual satuan Rumah susun.
(3)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
(5)Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KABAG PERANGKAT DAE RAH
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia; dan
2. b.memenuhi kriteria MBR.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/ atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Besaran penghasilan MBR per bulan paling banyak untuk kategori Tidak kawin sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori Kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).
(2)Luas lantai paling luas 36 m? untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m? untuk pembangunan rumah swadaya.

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG mengacu kepada Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah Ditetapkan di Mem awah pada tanggal 2 1-2025 }P. BUPAT 6MPAwAH. Dindangkan di (erpawat pada tangga1 ....:.20 OS SEKREIARiS DAERAH KABURATEN MEMPAWAH ABDI L MALIK FIT DAER.AH KABUPATEN AMEMAVAat auw ..025...oMoR ...s..........

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

KRITERIA MBR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

KRITERIA MBR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023