DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mempawah Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum: Menjelaskan definisi dan istilah yang terkait dengan Inovasi Daerah. BAB II Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah: Mengatur bentuk dan kriteria inovasi daerah yang meliputi tata pemerintahan, pelayanan publik, dan lainnya. BAB III Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah: Menetapkan prosedur dan mekanisme untuk mengusulkan inisiatif inovasi daerah. BAB IV Uji Coba Inovasi Daerah: Mengatur pelaksanaan uji coba terhadap inovasi daerah untuk menilai kelayakannya. BAB V Penerapan dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah: Mengatur penerapan inovasi daerah dan pemberian penghargaan kepada yang berhasil mengimplementasikan inovasi. BAB VI Kewajiban Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah bagi Perangkat Daerah: Menetapkan kewajiban bagi perangkat daerah untuk mengusulkan inisiatif inovasi daerah. BAB VII Disseminasi dan Pemanfaatan Inovasi Daerah: Mengatur bagaimana hasil inovasi daerah disebarkan dan dimanfaatkan oleh daerah lain. BAB VIII Pendanaan: Menyediakan mekanisme pendanaan untuk kegiatan inovasi daerah yang dianggarkan dalam APBD. BAB IX Informasi Inovasi Daerah: Mengatur penyediaan informasi tentang inovasi daerah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. BAB X Pembinaan dan Pengawasan: Menetapkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan inovasi daerah. BAB XI Ketentuan Lain-Lain: Menyediakan ketentuan lain terkait implementasi peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukan kebijakan Inovasi Daerah;
b.bahwa untuk memberikan kapasitas hukum dalam melakukan pembaharuan dalam bentuk Inovasi Daerah menuju peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Mempawah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentiflnovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 6 1 1 ) . MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG !NOVAS! DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah. KABAG PERANGKAT DAERAH ASISTEN HUKUM PEMRAKARRSA TATA PRAJA
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Mempawah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9.lnovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10.Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya di singkat APBD adalah APBD Kabupaten Mempawah. 1 1 . Replikasi adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOV AS! DAERAH

Pasal 2

Inovasi Daerah berbentuk :

a.inovasi tata pemerintahan Daerah;
b.inovasi pelayanan publik; dan/atau
c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Desa. KABAG HUKUM

Pasal 3

(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
(2)Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan segala bentuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagaimana unsur inovasi;
b.memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
e.dapat direplikasi.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 5

( 1) U sulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :

a.Bupati;
b.Anggota DPRD;
c.ASN;
d.Kepala Perangkat Daerah; dan
e.Anggota masyarakat.

(2)Usulan Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: KABAG PERANGKAT DAERAH HUKUM PEMRAKARSA
1. a.bentuk Inovasi Daerah dan Desa;
2. b.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
3. c.manfaat yang diperoleh;
4. d.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
5. e.anggaran jika diperlukan.

Pasal 6

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
(3)Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi bidang penelitian dan pengembangan.
(4)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/ atau praktisi sesuai kebutuhan.
(5)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
(2)Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam Rapat Anggota DPRD.
(3)Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam Rapat Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
(4)Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis. KABAG PERANGKAT DAERAH HUKUM PEMRAKARSA
(2)Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

Pasal 9

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

Pasal 10

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
(2)Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Pasal 1 1 ( 1) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi.
(2)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Dalam hal evaluasi inisiatif Inovasi Daerah dan anggota masyarakat dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisatif Inovasi Daerah kepada Bupati. KABAG PERANGKAT DAERAH ASIS TEN s tk uAHUKUM PEMRAKARSA TATA PRAJA 0¥ Y j \

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…