DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mempawah Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum: Menjelaskan definisi dan istilah terkait pakaian dinas ASN yang digunakan di Pemerintah Kabupaten Mempawah. BAB II Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara: Mengatur jenis pakaian dinas yang wajib dikenakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. BAB III Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas: Menyediakan rincian tentang atribut yang harus dikenakan bersama pakaian dinas ASN. BAB IV Pendanaan: Mengatur pendanaan untuk pakaian dinas ASN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BAB V Pembinaan dan Pengawasan: Menetapkan mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Pemerintah Kabupaten Mempawah. BAB VI Ketentuan Lain-Lain: Menyediakan ketentuan tambahan terkait penggunaan pakaian dinas ASN.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pakaian dinas merupakan simbol atau identitas bagi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
c.bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Aparatur Sipil Negara mewajibkan memakai pakaian dinas dan atributnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); 1 1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten Mempawah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3.Bupati adalah Bupati Mempawah.
4.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
6.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan jabatan fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Camat adalah Aparatur Sipil Negara yang memimpin Kecamatan.
9.Lurah adalah Aparatur Sipil Negara yang memimpin Kelurahan.
10.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. 1 1 . Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.PDH;
b.PDH perangkat Daerah tertentu;
c.PSL;
d.Pakaian Dinas lapangan;
e.Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
g.Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah; dan
h.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a.PDH khaki;
b.PDH kemeja putih ; dan
c.PDH batik/tenun/lurik atau pakaiankhas Daerah.

Pasal 5

PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a.PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
b.PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional. PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa. Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator baju tidak dimasukkan ke dalam celana. Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana. Jenis dan model serta spesifikasi PDHkhaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
1. a.PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju tidak dimasukkan ke dalam celana.
(4)PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas :

a.PDH batik/tenun/lurik : 1 . Kemeja batik awan berarak/tenun lengan panjang berkerah, bersaku satu sebelah kiri atas tanpa tutup, kaki baj.u rata dan belah samping untuk laki-laki;
1. 2.Celana/rok panjang warna hitam atau gelap;
2. 3.PDH batik wanita hamil clan berjilbab menyesuaikan; dan
3. 4.Kemeja batik awan berarak/tenun khas daerah digunakan pada hari Kamis.
b.PDH khas Daerah:
1. 1.Pakaian khas daerah berupa baju telok belanga lengkap dengan peci warna hitam untuk laki-laki;
2. 2.Pakaian khas daerah berupa baju kurung untuk wanita;
3. 3.PDH Pakaian khas daerah Wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan; dan
4. 4.Pakaian khas daerah digunakan pada hari Jumat.

Pasal 8

Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurikjuga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

(1)PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf bterdiri atas:
1. a.PDH satuan polisi pamong praja; dan
2. b.PDH pemadam kebakaran.
(2)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(3)Penggunaan PDH satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam. PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam. Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mempawah Nomor 24 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024