DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I - Ketentuan Umum: Mengatur definisi dasar seperti daerah, pemerintah daerah, pejabat, pajak daerah, retribusi daerah, dan insentif pemungutan pajak. BAB II - Pembayaran Insentif: Mengatur ketentuan pemberian insentif kepada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta pembayaran insentif secara proporsional. BAB III - Besaran dan Alokasi Insentif: Menetapkan besaran insentif yang dihitung dari rencana penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan melalui APBD, serta alokasi pembayarannya. BAB IV - Penganggaran dan Pertanggungjawaban: Mengatur penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pertanggungjawaban penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB V - Ketentuan Peralihan: Mengatur pencabutan dan penonaktifan peraturan sebelumnya yang mengatur tentang pemberian insentif pemungutan pajak daerah. BAB VI - Ketentuan Penutupan: Menetapkan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); PL. ASISTEN TATA PRAJA Pj.SEKDA
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 6 1 ) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provimsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 6). PMt. ASISTEN TATA PRAJA Pi.SEKDA MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3.Bupati adalah Bupati Mempawah.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mempawah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.Pejabat adalah Kepala PD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak dan retribusi, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi selanjutnya disebut insentif adalah tambahkan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. 1 1 . Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/ suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras. KABAG PERANGKAT DAERAH HUKUM PEMRAKARSA

BAB II

PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 2

(1)Insentif diberikan kepada PD.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
1. a.Pejabat dan pegawai PD sesuai dengan tanggung jawab masing masing;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; dan
3. c.Pihak lain yang membantu PD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mendapatkan pembayaran insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(3)Penentuan pencapaian target kinerja dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:
1. a.sampai dengan triwulan I sebesar 15 % (lima belas persen), dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II atau apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
2. b.sampai dengan triwulan II sebesar 40 % (empat puluh persen), dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II atau apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II tidak diberikan pada awal triwulan III;
3. c.sampai dengan triwulan III sebesar 70 % (tujuh puluh persen), dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70 % (tujuh puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan, atau apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70 % (tujuh puluh persen), insentif untuk triwulan III tidak diberikan pada awal triwulan IV; dan Pt. ASISTEN TATA PRAJA Pj.SEKDA
4. d.sampai dengan triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen), dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan atau apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus persen) tetapi lebih dari 70 % (tujuh puluh persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 4

Dalam ha! target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 5

(1)Insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis pajak dan retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
(3)Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan proporsi sebagai berikut :
1. a.Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 14 % (empat belas persen) dari bagian insentif pemungutan pajak atau retribusi terdiri dari : 1) Bupati sebesar 8 % (delapan persen); 2) Wakil Bupati sebesar 6% (enam persen);
2. b.Apabila salah satu penanggung jawab pengelola keuangan daerah berhalangan tetap maka besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada Bupati yang menjabat; dan
3. c.PD pemungut pajak daerah atau retribusi daerah sebesar 86% (delapan puluh enam persen) dari bagian insentif pemungutan pajak atau retribusi,
(4)PD pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
1. a.Kepala PD;
2. b.Sekretaris PD;
3. c.Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan;
4. d.Para Kepala Seksi pada bagian/bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan;
5. e.Para Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terlibat langsung dalam pemungutan; KABAG PERANGKAT DAERAH HUKUM PEMRAKARSA
6. f.Staf Sekretariat, Bidang dan unit Pelaksana Teknis pada instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
7. g.Pemungut dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.

Pasal 6

(1)Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan :
1. a.Di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. b.Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. c.Di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
4. d.Di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(2)Besarnya pembayaran insentif untuk penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,dibayar secara triwulan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) .
(3)Besarnya insentif untuk penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c; ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

(1)Bupati menetapkan penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan besarnya pembayaran insentif.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Pejabat.
(3)Berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat menetapkan penerima pembayaran insentif dan besarnya insentif yang ditetapkan dengan Keputusan Pejabat. KABAG PERANGKAT DAERAH HUKUM PEMRAKARSA

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Pejabat menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi.
(2)Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian obyek belanja pajak.
(3)Penganggaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian obyek belanja retribusi.

Pasal 9

(1)Penerima Insentif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempertanggungjawabkan pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerima Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B AB V

Pasal 10

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

a.Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2 0 1 1 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2 0 1 1 Nomor 23 ) sebagaimana tetal beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2 0 1 1 (Berita Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2014 Nomor 23 ); dan
b.Peraturan Bupati Mempawah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2015 Nomor 7). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KABAG PERANGKAT DAERAH Pu. ASISTEN Pj.SEKDA HUKUM PEMRAKARSA TATA; RAJA T II • I J KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah. Ditetapkan di empawah pada tanggal, '30 - 1 - 2025 tj. BUPAT. MEMPAWAH, � Diundangkan di Mempawat paa tangga1 ..20.z.I- ?05 ?9.SEKRE IARIS DAERAH KABPATE; AM.IMF AWAH BEIA DAE FAH KABUPATEN AM! AM £ A H IAHUN .z0a$.. woMoR...d.........

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…