DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mempawah Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I - Ketentuan Umum: Mengatur definisi dasar seperti daerah, pemerintah daerah, bupati, wakil bupati, serta biaya penunjang operasional (BPO). BAB II - Penganggaran: Mengatur anggaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati yang dialokasikan dalam APBD dan disesuaikan dengan berbagai kegiatan pendukung tugas mereka. BAB III - Penggunaan: Menentukan penggunaan BPO untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya. BAB IV - Pendanaan: Menetapkan besaran biaya penunjang operasional yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dan mengatur pembagian antara Bupati dan Wakil Bupati. BAB V - Ketentuan Penutupan: Mengatur ketentuan penutupan terkait dengan pengaturan BPO apabila terjadi ketidakhadiran atau berhalangan pada masa tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengeiolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tabun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tabun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerab Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); KAO PERANOKAT DMERAM ASIS'TEN 8£4DA HUKUM PEMRAKARSA TAT PRAJA
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKlL BUPATI. KA8G PERANGAT DMERA HUKUM PEMRAKA RSA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3.Bupati adalah Bupati Mempawah.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mempawah.
5.Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

(!) BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kode rekening sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Anggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
1. a.kegiatan koordinasi;
2. b.penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
3. c.pengamanan; dan
4. d.kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
(3)Pelaksanaan penganggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilaksanakan oleh Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan umum.

BAB ILL

PENGGUNAAN

Pasal 3

(!) Biaya koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati. KA9AO PERANOAT DAERAN AS!STEN en HUKUM PEMRAKA RSA TATA RAJA n 4 , '

(2)Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga masyarakat Daerah di dalam negeri maupun di luar negeri.
(3)Biaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah, Pengawalan dalam perjalanan.
(4)Biaya kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf ct, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada kelompok masyarakat inovatif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

a.sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
b.di atas Rp. 5 milyar s/d. Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
c.di atas Rp. 10 milyar s/d. Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%; ct. di atas Rp. 20 milyar s/ ct. Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
e.di atas Rp. 50 milyar s/d. Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
f.di atas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi 0, 15%.

Pasal 5

( 1 I

(2)
(3)
(4)Besaran BPO Bupati sebesar 70% (tujuh puluh persen) sedangkan Wakil Bupati sebesar 30% (tiga puluh persen). Dalam ha! Bupati dan Wak:il Bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka tidak diberikan BPO. Dalam ha! Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen). Dalam ha! Bupati diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen). PEANGKAT ERAH A9I9TEN SF PEMRAKA.RSA TATA PRAJA

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…