Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mentawai Nomor 8 Tahun 2025
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 24
Ringkasan
Menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Siberut Pada Dinas kesehatan
Menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Siberut Pada Dinas kesehatan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, selain Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Siberut pada Dinas Kesehatan: Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Menetapkan : Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402): 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659), 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Tipe D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3964): 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah: 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316), 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8), 8. MEMUTUSKAN: PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM SIBERUT PADA DINAS KESEHATAN. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.
BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
(1 UPTD RSU Siberut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
0
Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan melalui ketentuan:
(1) (2) (3) (4) (1)
Susunan Organisasi UPTD RSU Siberut terdiri dari: Direktur, subbagian tata usaha, seksi pelayanan medis dan keperawatan, seksi penunjang medis, dan
200p Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Susunan organisasi UPTD RSU Siberut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu UPTD RSU Siberut
BAB III
UPTD RSU Siberut mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta penapisan teknologi bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSU Siberut menyelenggarakan fungsi:
(1) (2) (3)
Subbagian tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi UPTD RSU Siberut meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan, administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subbagian tata usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
Bagian Ketiga Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)