DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mentawai Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Siberut Pada Dinas kesehatan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang profesional dan bertanggung jawab dibutuhkan untuk mendukung upaya kesehatan dalam pembangunan kesehatan secara menyeluruh: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, selain Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Siberut pada Dinas Kesehatan: Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Menetapkan : Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402): 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659), 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Tipe D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3964): 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah: 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316), 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8), 8. MEMUTUSKAN: PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM SIBERUT PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.

4.Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5.Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Siberut.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Siberut yang selanjutnya disebut UPTD RSU Siberut adalah unit organisasi khusus di bawah Dinas Kesehatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSU Siberut pada Dinas.
(2)UPTD RSU Siberut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit Kelas D Pratama, bertempat di Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan.

Pasal 3

(1 UPTD RSU Siberut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.

(2)UPTD RSU Siberut merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
(3)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD RSU Siberut memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(4)UPTD RSU Siberut dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian UPTD RSU Siberut.

Pasal 5

(1)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran,
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, menandatangani surat perintah membayar, mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya,
3. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya,
4. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan, dan
5. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
(4)Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 0
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)berlaku juga dalam menyusun rencana bisnis anggaran jika UPTD RSU Siberut telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja UPTD RSU Siberut.
(3)Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(5)Tata cara dan format penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan melalui ketentuan:

a.Direktur mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
b.Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan UPTD RSU Siberut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Susunan Organisasi UPTD RSU Siberut terdiri dari: Direktur, subbagian tata usaha, seksi pelayanan medis dan keperawatan, seksi penunjang medis, dan

e.kelompok jabatan fungsional. 200p Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Susunan organisasi UPTD RSU Siberut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

UPTD RSU Siberut mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta penapisan teknologi bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSU Siberut menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan perorangan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit,
b.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis, Cc. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan,
d.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan: dan
e.pelaksanaan administrasi rumah sakit: dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi UPTD RSU Siberut meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan, administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi kepegawaian,
b.penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan, Cc. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan UPTD RSU Siberut, dan
d.pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaporan UPTD RSU Siberut. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subbagian tata usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai,
b.melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan:
c.melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan,
d.menyusun program, rencana pendapatan dan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
e.menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan penatausahaan keuangan,
f.melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendahara dan pengelola keuangan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendahara dan pengelola keuangan,
h.mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi subbagian tata usaha, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
i.menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan UPTD RSU Siberut, dan
j.menyimpan berkas-berkas perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan pelaporan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017