DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan mengenai jumlah pelaksana perjalanan dinas, bentuk pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi anggota DPRD menjadi at cost, serta dokumen pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh anggota DPRD untuk biaya perjalanan dinas

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 292, Tambahan Lembaran Negara Republiki Indonesia Nomor 5601);
6.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesisa Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 691); Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 3); Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 6) diubah sebagai berikut :
1.Diantara angka 4 dan Angka 5 Pasal 6 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Surat Tugas dan/atau SPD merupakan dasar pelaksanaan perjalanan dinas yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang.
(2)Pejabat berwenang yang menerbitkan surat tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh ASN dan non ASN pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
2. b.dalam hal Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a berhalangan, surat tugas ditandatangani oleh pejabat esselon III yang mewakili kepala SKPD atas nama Kepala SKPD;
3. c.perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh ASN dan non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh PA/KPA; d.dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan, surat tugas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk mewakili Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh PA/KPA;
4. e.perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat tinggi pratama (Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Inspektur, Kepala SKPD) surat tugas ditandatangani oleh Bupati dan SPD ditandatangani oleh PA/KPA di satuan kerja perangkat daerah masing-masing;
5. f.dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e berhalangan, surat tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan SPD ditandatangani oleh PA/KPA di satuan kerja perangkat daerah masing-masing;
6. g.dalam hal Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f berhalangan, surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dan SPD ditandatangani oleh PA/KPA di satuan kerja perangkat daerah masing-masing;
7. h.perjalanan dinas yang dilaksanakan Wakil Bupati surat tugas ditandatangani oleh Bupati dan SPD ditandatangani oleh PA/KPA satuan kerja perangkat daerah;
8. i.dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g berhalangan, surat tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati dan SPD ditandatangani oleh PA/KPA satuan kerja perangkat daerah;
9. j.perjalanan dinas yang dilaksanakan Bupati surat tugas ditandatangani oleh Bupati dan SPD ditandatangani oleh PA/KPA satuan kerja perangkat daerah;
10. k.perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD surat tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPD ditandatangani oleh PA/KPA di satuan kerja perangkat daerah;
  1. 1.dalam hal ketua DPRD berhalangan, surat tugas perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dapat di delegasikan ke Pimpinan lainnya;
11. m.Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan oleh Camat surat tugas ditandatangani oleh Camat bersangkutan; dan n.ASN dan Non ASN yang diperintahkan dalam surat tugas harus sesuai klasifikasi jabatan dan tugas fungsinya terhadap kegiatan perjalanan dinas yang akan dilaksanakan.
(8)Jumlah pelaksana perjalanan dinas sebagai berikut : a.Untuk kegiatan/ acara rapat/ pendidikan/ bimbingan teknis/ narasumber/ pelatih/ sosialisasi/ sejenisnya jumlah pelaksana perjalanan dinas sesuai dengan surat dari penyelenggara kegiatan;
1. b.Untuk kegiatan konsultasi/koordinasi/ pembinaan/ monitoring/ evaluasi/ sejenisnya jumlah pelaksana perjalanan dinas meliputi :
  1. 1.Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat mengikutsertakan bawahannya sesuai dengan kebutuhan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  2. 2.Pejabat Tinggi Pratama/Anggota DPRD/setingkat dapat mengikutsertakan masing-masing bawahannya maksimal sebanyak tiga orang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  3. 3.Pejabat Administrasi/setingkat dapat mengikutsertakan masing-masing bawahannya maksimal sebanyak dua orang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  4. 4.Pejabat Pengawas/setingkat dapat mengikutsertakan bawahannya maksimal sebanyak dua orang sesuai dengan tugas dan fungsinya; 4a. Pejabat fungsional tertentu/pejabat fungsional umum dan staf pelaksana dapat melaksanakan Perjalanan Dinas maksimal 2 orang, sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan 5.Khusus untuk perjalanan dinas satuan tugas/kelompok kerja/tim pelaksana/panitia penyelenggara/tim protokoler/tim penyusun/ sejenisnya dapat mengikutsertakan seluruh anggota timnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  5. 2.Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)@ @)

Pasal 11

Pejabat berwenang dan pelaksana perjalanan dinas bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas. Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sekurang-kurangnya melampirkan :

a.surat tugas yang sah;
b.SPD yang telah ditandatangani oleh penguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
c.tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
d.daftar pengeluaran Rill;
e.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
f.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
g.surat pernyataan tentang penggunaan fasilitas penginapan/hotel bersama-sama bagi pelaksana perjalanan dinas yang berbeda SKPD; dan
h.laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan, format sebagaimana Lampiran V Peraturan Bupati ini. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas. Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara At cost, dikecualikan untuk uang harian dan uang representatif dibayarkan secara lumpsum.

(5)Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan: a. b. surat tugas yang sah; SPD yang telah ditandatangani oleh penguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas; kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas dibayarkan secara At cost dengan melampirkan bukti tiket Pesawat, boarding pass, bill hotel, jasa transportasi dan bukti-bukti pengeluaran resmi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada pimpinan dan anggota DPRD, sebagaimana Lampiran IX Peraturan Bupati ini; dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas DPRD yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto di tempat pelaksanaan kegiatan. Pasal I Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin. Diundangkan di Bangko pada tanggal 21-1-2025 Ditetapkan di Bangko Pada tanggal 21-1-2025 Pj. BUPATI MERANGIN, ttd JANGCIK MOHZA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN, ttd FAJARMAN BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025 NOMOR 2 8 ' dengan aslinya gvian Hukum h

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…