Pemerintah Kabupaten Merangin
Pemerintah Kabupaten Merangin merupakan lembaga negara di tingkat daerah yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Merangin, Jambi. Mandat utamanya adalah memastikan terlaksananya otonomi daerah, memenuhi hak-hak dasar warga, serta mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penerbitan Peraturan Bupati, penyediaan layanan publik terintegrasi secara digital, serta pelaksanaan program strategis seperti beasiswa dan pengelolaan kepegawaian, yang kesemuanya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Merangin
Pemerintah Kabupaten Merangin adalah lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kehadirannya sangat penting sebagai representasi negara untuk memastikan terlaksananya otonomi daerah, memenuhi hak-hak dasar warga negara, serta mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin mencakup aspek regulasi melalui penerbitan Peraturan Bupati, seperti Rencana Detail Tata Ruang. Dalam aspek pelayanan, Pemkab Merangin menyelenggarakan berbagai layanan publik yang terintegrasi dalam "Layanan Digital" di situs resminya. Aspek program meliputi berbagai kegiatan pembangunan dan sosial, termasuk program beasiswa dan pengelolaan kepegawaian.
Beberapa intervensi program strategis yang dapat diidentifikasi antara lain Program Beasiswa Merangin Baru yang menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pengelolaan kepegawaian CPNS dan PPPK memastikan ketersediaan SDM yang kompeten, sementara publikasi SK Kegiatan Strategis Merangin 2025 dan 2026 mengindikasikan perencanaan pembangunan terstruktur.
Pemerintah Kabupaten Merangin berkontribusi pada isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Penyelenggaraan seleksi PPPK mendukung program nasional pengangkatan tenaga honorer, dan penataan ruang melalui Perbup berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Program beasiswa juga berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia secara nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Merangin untuk berbagai keperluan, seperti pencari kerja yang melamar CPNS atau PPPK. Pelajar dan mahasiswa dapat mengajukan permohonan beasiswa, sementara masyarakat umum dapat mengakses layanan publik melalui platform digital atau mengurus perizinan. Pemerintah daerah juga memberikan bantuan dan penanganan kepada korban bencana.
Pemerintah Kabupaten Merangin adalah pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, dengan mandat yang luas meliputi regulasi, pelayanan, dan pembangunan. Melalui berbagai program strategis dan layanan digital, Pemkab Merangin berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada agenda pembangunan nasional, meskipun tantangan dalam efektivitas dan jangkauan layanan tetap menjadi fokus.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2016
Perda ini mengatur mengenai Pengaturan Pertambangan Rakyat, meliputi; Asas dan Tujuan; Wilayah Pertambangan Rakyat; Penetapan Izin Pertambangan Rakyat; Pengajuan Izin Pertambangan Rakyat; Luas Wilayah Izin Pertambangan Rakyat; Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat; Pengelolaan Limbah; Berakhirnya Iizn Pertambangan Rakyat; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Pembinaan dan Pengawasan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018
Perda ini mengatur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi, meliputi: Tujuan dan Sasaran; Kriteria Geopark; Kawasan Geopark; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Tata Cara Pelestarian dan Pemanfaatan Geopark; Pengelolaan Geopark; Kelembagaan; Pembiayaan; Sanksi Administrasi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 3 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tentang azas dan tujuan; hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; insentif dan kemudahan serta jaminan hukum; bentuk insentif dan kemudahan; kriteria pemberian insentif dan kemudahan; jenis usaha penanaman modal; tata cara pemberian insentif dan kemudahan; dasar penilaian; jangka waktu pemberian insentif; pembinaan dan pengawasan; pelaporan dan evaluasi; sanksi dan ketentuan peralihan/
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 5 Tahun 2015
Perda ini mengatur mengenai perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Sungai Tenang.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016
Perda ini mengatur mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat Marga Serampas, meliputi: Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pengakuan dan Perlindungan; Kedudukan MHA Marga Serampas; Kelembagaan MHA Marga Serampas; Wilayah adat; Sistem Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan; Tugas dan Wewenang MHA Marga Serampas; Hak MHA Marga Serampas; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Pembiayaan; Penanganan Sengketa; dan Sanksi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, Kemudahan Perpajakan Daerah, Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran Pajak/ Retribusi, Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi, Insentif Pemungutan Pajak dan retribusi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketetntuan Umum, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Hak dan Kewajiban, Penyelesaian Sengketa, Pembinaan dan Pengawasan, Pengukugan Masyarakat Hukum Adat, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 14 Tahun 2015
Perda ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2016.