DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka upaya penegakan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat, maka perlu pembentukan unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang didukung dengan laboratorium kesehatan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 530 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan dan menyelenggarakan Jaboratorium kesehatan masyarakat dan berdasarkan ketentuan

Mengingat

Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyaikan bahwa perbentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

1.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia l Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (iembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undana-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ..... -- -- -- Pen etapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856j;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik inonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPAT TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Labkesmas pada Dinas Kesehatan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASi

Pasal 3

(1)UPTD Labkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit organisasi yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
(2)UPTD Labkesmas sebagaimana dimaksud paa ayat (ij berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPTD Labkesmas terdiri dari: GA

1.Kepala Labkesmas; dan
2.Kepala Administrasi Umum;

b.Tenaga Teknis yang terdiri atas:
1. 1.Penanggung Jawab Pemeriksaan Spesimen Klinik dan Pengujian Sampel;
2. 2.Penanggung Jawab Mutu; dan
3. 3.Tenaga Teknis Lainnya; dan
c.Tenaga Penunjang.

(2)Standar Tenaga Teknis Labkesmas mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai standar laboratorium kesehatan masyarakat. (3j Struktur organisasi UPTD Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

( 1) UPTD Labkesmas melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat.

(2)Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melakukan fungsi:
1. a.pemeriksaan spesimen klinik;
2. b.pengujian sampel;
3. c.surveiians penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon kejadian luar biasa, wabah, dan bencana;
4. d.pengelolaan dan analisis data laboratorium;
5. e.komunikasi dengan pemangku kepentingan;
6. f.penguatan kapasitas sumber daya manusia;
7. g.pengelolaan logistik khusus laboratorium; dan
8. h.penjaminan mutu laboratorium. rasai 6 ( l) Kepala Labkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf a angka 1, merupakan:
9. a.tenaga medis;
10. b.tenaga kesehatan; atau
11. c.tenaga penunjang laboratorium yang mempunya1 kemampuan manajemen laboratorium.
(2)Kepala Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural bidang kesehatan yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan Labkesmas.

Pasal 7

Kepala Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Prasai + ayat (ij huruf a angka 2, merupakan jabatan struktural yang memiliki tugas untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Labkesmas.b

Pasal 8

(1)Penanggung Jawab Pemeriksaan Spesimen Klinik dan Pengujian Sampei sebagaimana dimaksu daiam rasai + ayat (I) huruf b angka I, terdiri atas:
1. a.tenaga medis;
2. b.tenaga kesehatan; atau
3. c.tenaga profesional lainnya yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan jenis pemeriksaan atau pengujian laboratorium.
(2)Penanggung Jawab Pemeriksaan Spesimen Klinik dan Pengujian Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiiiki tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kerja dan standar prosedur operasional;
2. b.mengatasi masalah yang timbul dalam pelayanan laboratorium:
3. c.melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan laboratorium; dan
4. d.melakukan validasi hasil pemeriksaan/pengujian laboratorium.

Pasal 9

( l) Penanggung Jawab Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2. terdiri atas:

a.tenaga medis;
b.tenaga kesehatan; dan/atau
c.tenaga profesional lainnya yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam pemantapan mutu.

(2)Penanggung Jawab Mutu sebagaimana imaksud paa ayat ( 1) memiliki uraian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kerja program mutu yang mencakup:
  1. 1.pemantapan mutu internal:
  2. 2.pemantapan mutu eksternal;
  3. 3.manajemen risiko;
  4. 4.biosafety dan biosecurity;
  5. 5.keselamatan pasien;
  6. 6.penceganan an pengendaiian infeksi; dan
  7. 7.kesehatan dan keselamatan kerja;
2. b.mengukur, menganalisis dan melaporkan indikator nasional mutu laboratorium;
3. c.melaksanakan dan memantau pemantapan mutu internal;
4. d.melaksanakan pemantapan mutu eksternal;
5. e.melaksanakan penyelenggaraan manajemen risiko;
6. f.melaksanakan penyelenggaraan biosafety dan biosecuriiy; tu
7. g.melaksanakan penyelenggaraan keselamatan pasien;
8. h.melaksanakan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian infeksi;
9. i.meiaksanakan penyeienggaraan kesehatan an keselamatan kerja; dan
10. j.melaksanakan penyelenggaraan audit internal.

Pasal 10

(1)Tenaga Teknis Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b angka 3, terdiri atas:
1. a.tenaga medis;
2. b.tenaga kesehatan;
3. c.tenaga profesional lainnya; dan/atau
4. d.tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang laboratorium.
(2)Tenaga Teknis Lainnya memiliki tugas sebagai berikut:
1. a.melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium sesuai kompetensi dan kewenangan;
2. b.melaksanakan kegiatan mutu laboratorium;
3. c.meiaksanakan kegiatan pencatatan an peiaporan;
4. d.melakukan konsultasi dengan penanggung jawab laboratorium atau tenaga kesehatan lain;
5. e.menyiapkan bahan rujukan spesimen;
6. f.melakukan analisis data hasil laboratorium untuk kepentingan surveilans penyakit, faktor risiko kesehatan serta respon kejadian luar biasa, wabah dan bencana; dan
7. g.melakukan penyampaian informasi hasil surveilans berbasis iaboratorium kepentingan terkait.

Pasal 11

kepada pemangu Tenaga Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a.pelaksana ketatausahaan;
b.administrasi keuangan;
c.sistem informasi;
d.pemelihara sarana prasarana;
e.penjaga keamanan;
f.penjaga kebersihan; dan/atau
g.pelaksana kegiatan operasional lainnya.£ BABV TATA KERJA Fasai i2 Standar jenis pelayanan dan standar pemeriksaan Labkesmas mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai standar laboratorium kesehatan masyarakat.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017