DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Nomor: 17
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 757

Lembaga terkait

Ringkasan

Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa. K IND bahwa pembangunan kesehatan masyarakat semakin baik dan terbuka sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat; bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebdakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan; Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANGKESEHATAN.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal I Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:

a.perikemanusiaan;
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.ilmiah;
e.pemerataan;
f.etika
f.etika dan profesionalitas;
g.pelindungan dan keselamatan;
h.penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
i.keadilan;
j.nondiskriminatif;
k.pertimbangan moral dan nilai-nilai agama;
l.partisipatif;
m.kepentingan umum;
n.keterpaduan;
o.kesadaran hukum;
p.kedaulatan negara;
q.kelestarian lingkungan hidup;
r.kearifan budaya; dan
s.ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan:

a.meningkatkan perilaku hidup sehat;
b.meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
c.meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien;
d.memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan;
e.meningkatkan ketahanan Kesehatan dalam menghadapi KLB atau Wabah;
f.menjamin ketersediaan pendanaan Kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien;
g.mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Kesehatan yang berkelanjutan; dan
h.memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi Pasien, Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan masyarakat. BABII ... ]II1EIItrEIE

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Setiap Orang berhak:
1. a.hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;
2. b.mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
3. c.mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan der4jat Kesehatan yang setinggi-tingginya;
4. d.mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan;
5. e.mendapatkan alses atas Sumber Daya Kesehatan;
6. f.menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagl dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
7. g.mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian dera,iat Kesehatan;
8. h.menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap;
9. i.memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya;
10. j.memperoleh informasi tentang data Kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan; dan
11. k.mendapatkan pelindungan dari risiko Kesehatan. (21 Hak secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan untuk Pelayanan Kesehatan yang diperlukan dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau penanggulangan KLB atau Wabah.
(3)Hak. . .
(3)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak berlaku pada:
1. a.seseorang yang penyakitnya dapat secara cepat menular kepada masyarakat secara lebih luas;
2. b.penanggulangan KLB atau Wabah;
3. c.seseorang yang tidak sadarkan diri atau dalam keadaan Gawat Darurat; dan
4. d.seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat yang dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan dan tidak memiliki pendamping serta dalam keadaan kedaruratan.
(4)Kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tidak berlaku dalam hal:
1. a.pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
2. b.penanggulangan KLB, Wabah, atau bencana;
3. c.kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas;
4. d.upaya pelindungan terhadap bahaya ancarnan keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat;
5. e.kepentingan pemeliharaan Kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien;
6. f.permintaan Pasien sendiri;
7. g.kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan Kesehatan; dan/ atau
8. h.kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(5)11rk s6fuagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagran Etr{LIIItrEf,trEIA

Pasal 5

(1)Setiap Orang berkewajiban:
1. a.mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan (2t derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya;
2. b.menjaga dan meningkatkan derajat Kesehatan bag orang lain yang menjadi tanggung jawabnya;
3. c.menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat;
4. d.menerapkan perilaku hidup sehat dan menghormati hak Kesehatan orang lain;
5. e.mematuhi kegiatan penanggulangan KLB atau Wabah; dan
6. f.mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional. Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: Upaya Kesehatan perseorangan; Upaya Kesehatan masyarakat; dan pembangunan berwawasan Kesehatan. a. b. c.
(3)Kewajiban mengikuti program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. kesehatan huruf f peraturan

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, elisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.
(2)Tanggung. . . SK No l870ll A BLIK INDONESIA (21 Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan. (21 Peningkatan dan pengembangan Upaya Kesehatan sslagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penelitian dan pengkajian.
(3)Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau Wabah, penanggulangan KLB atau Wabah, dan pasca-KlB atau Wabah.

Pasal 9

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Pasal 10

(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. (21 Untuk menjamin ketersediaan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif fiskal dan/atau insentif nonliskal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

. . . EITFFIFIiN NEPUBUK TNDONEISIA Pasal 1 1 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan.

Isi peraturan

Teks757PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (29)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 43 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 11 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 26 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 23 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 26 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 15 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 11 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 38 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 37 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (29)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2025