DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Indonesia, Kabupaten Mojokerto

Ringkasan

mengatur tentang lain-lain PAD yang sah pada RSUD Profesor Dokter Soenandar Kabupaten Mojokerto

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dikelola dan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terkait lain-lain pendapatan asli daerah pada perangkat daerah yang menerapkan badan layanan umum daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta dalam pelaksanaannya, perlu diatur mengenai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dokter Soekandar;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dokter Soekandar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROFESOR DOKTER SOEKANDAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan sebagai unit organisasi bersifat khusus dinas kesehatan yang menerapkan BLUD.
7.Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin serta penanggung jawab umum operasional dan keuangan RSUD selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang.
8.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan Daerah selain pajak Daerah, retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9.Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disebut Kerja Sama adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

BAB II

OBYEK

Pasal 2

(1)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada RSUD dirinci berdasarkan obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Obyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendapatan BLUD;
2. b.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan RSUD;
3. c.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan
4. d.pendapatan dari pengembalian.
(3)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari:
1. a.jasa layanan;
2. b.hibah;
3. c.hasil Kerja Sama dengan pihak lain;
4. d.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
5. e.lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
(4)Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
1. a.jasa giro;
2. b.pendapatan bunga;
3. c.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
4. d.komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
5. e.investasi; dan
6. f.pengembangan usaha.

Pasal 3

(1)Penerimaan RSUD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai rencana bisnis dan anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penerimaan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD pada RSUD.

Pasal 4

(1)Pendapatan dari hasil Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan penerimaan yang diperoleh dari hasil kegiatan Kerja Sama antara RSUD dengan pihak lain.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
1. a.penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kedokteran dan non kedokteran termasuk kredensial;
2. b.fasilitasi pemungutan biaya parkir di RSUD lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;
3. c.sewa lahan komersil dan/ atau pemanfaatan aset RSUD antara lain sterilisasi, laundry, perlengkapan ruang pertemuan, dan transportasi pasien; dan
4. d.jasa pengelolaan limbah non infeksius.
(3)Struktur dan besaran biaya obyek Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), RSUD diwakili oleh Direktur yang bertindak untuk dan atas nama RSUD.
(2)Pemanfaatan dari penerimaan hasil Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Atas penerimaan dari hasil Kerja Sama dengan pihak lain dapat diberikan jasa pelayanan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati.

Pasal 6

Pendapatan dari jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan penerimaan RSUD yang berasal dari jasa giro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang RSUD.

Pasal 8

Pendapatan dari keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c merupakan penerimaan RSUD yang berasal dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Pasal 9

(1)Pendapatan dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d merupakan penerimaan RSUD yang berasal dari komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari:
1. a.penjualan;
2. b.tukar-menukar;
3. c.hibah;
4. d.asuransi; dan/atau
5. e.pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh RSUD.
(2)Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penerimaan lain RSUD sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e dapat dilaksanakan oleh RSUD sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
(2)Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
(3)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
(4)Kriteria investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki paling lama 12 (dua belas) bulan;
2. b.ditujukan untuk manajemen kas; dan
3. c.instrumen keuangan dengan risiko rendah.
(5)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
2. b.surat berharga negara jangka pendek.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2025

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

OBYEK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

OBYEK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018