Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018
- Nomor
- 79
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 88
menetapkan peja-trat lainnya sesuai dengan kebutrrhar; BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
l.2l Pernimpirr. dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacia ayat (1), memprrny-ai fungsi sebagai penanggur:giawab umum cperasional dan keuangan.
(l) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
Bagiarr KeCua Pernbina dan Pengau'as Badan Layanan Umum Daerah
Pen:bina tian pengarvas BLUD terdrri atas:
b satuin pengawas internal; dan
(l) Penrbina teknis sebagairnana dimaksud dalam pasai 12 huruf a ),aitu kepala SKPD 1'ang bertanggunglawab atas ur:usan p errrerintahan vetng hersangi<utan. lq Pembina keuangan sebaga-:mana dimaksud dalam pasal 12 hurrf a yaitu PPKD. (1)
Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (b) dapat dibentuk oieh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelal'anan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat. Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas interna-l yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin. Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan mempertimbangkan :
' r't r', r'
(ll T.rgas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
(21 Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
(2)
tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan mempunl.ai sikap independen dan obyektif. Pasarl 1 6 Dewan Pe'.rganvas sebagaimana dirriaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat dibentuk oleh kepa-la daerah. Penrbentukan Delvan Pengawas sebagairnana dimaksud pada a1'at (1) hany-a dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki rea,lisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (duai tahun te;akhir. Dert'al Pengawas sebagarmana dimaksud pada ayat (2) dibentuk trntuk pengawas;rn dan pengendalian internal yang dilakr-rkan oleh Pejabat Pengelola. Jumlatr anggota l)ewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau .5 (lima) orang.
a realisasi penCapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir. sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh rniliar trpiah) sampaj dengan Rp 100.O00.O00.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
6l .J.rmlo,h anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orarlg sebagaimana dimaksud pada a1'at (4) untuk BLUD yang rnerniliki:
k.
(3)
(2\ Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimdkstrd dalam Pasal 16 ayat (6) terdiri atas unsur:
(1, Devran Pengavras memiliki tugas:
Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana rjirnaksud pada ayat (f) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, penrbelajaran, dan pertumbuhan. Dewan Pengawas melapc,rkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepacla kepala daerah sccara berkala paling sedikit 1 (satu) kaii dalam sairr tahun atau sewatrrtu-waktu jika diperluka:i.
Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Dalarn hal batas usia anggota Dewan Pengawas srrdah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Penganvas dari unsur tenaga al.li dapat diangkat kernbali untuk I (satu| kali masa jabatan berikutnya. Anggota Deu'an Pengawas diberhentikan oleh kepala daerah karena:
Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
(3) (4)
(21 Sekretaris Detiran Pengawas sebagaimana dimaksud pada a1at. (1) bul<an merupakan anggota Dewan pengawas.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Bupati (Perbup)
Menampilkan 80 dari 83 dokumen.