DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Nomor: 79
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peja-trat lainnya sesuai dengan kebutrrhar; BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;

g.mengoordinasikan pelal<sanaar. kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungiawabkan kinerja operasicnal serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
h.tuga.s lain:rya yang di.+-etapkalr oleh kepala daerah ses tlai d engan kewenanganrrya. l.2l Pernimpirr. dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacia ayat (1), memprrny-ai fungsi sebagai penanggur:giawab umum cperasional dan keuangan.

Pasal 9

(l) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.

(2)Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 10

(1)Pejabat keuangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
1. a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. b.mengoordinasikan peny:sunan RBA;
3. c.menyiapkan DPA;
4. d.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
5. e.menyel'-nggarakan pengelolaan kas;
6. t.melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
7. g.menJ rsun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
8. h.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
9. i.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
10. j.tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungiawab keuangan.
(3)Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(4)Pejabat keuangan, bendatrara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 11

(1)Pejabat teknis sebagaimana Cimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) huruf c mempun_rrai tugas:
1. a.men)rusun perencanaar keglatan teknis operasional dan pelal-anan di bidangnya;
2. b.melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengrr. RBA;
3. c.memimpir dan mengendalikan kegiatan teknis operasionai dan pelayanan dibidangny-a; dan
4. d.tugas lairu:ya yang ditetapkan oieh kepala daerah dan/atau peltimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungiawab kegiatan teknis operabidhal dan peiayanair di bidangnya.
(3)Pelaksaaaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan Cenga:r mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan ku.alitas sumber daya rnanusia. d.an peningkatan sumber daya lainnya. Bagiarr KeCua Pernbina dan Pengau'as Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 12

Pen:bina tian pengarvas BLUD terdrri atas:

a.pembina teknis dan pernbina keuangan; b satuin pengawas internal; dan
c.De*'an P,:ngawas.

Pasal 13

(l) Penrbina teknis sebagairnana dimaksud dalam pasai 12 huruf a ),aitu kepala SKPD 1'ang bertanggunglawab atas ur:usan p errrerintahan vetng hersangi<utan. lq Pembina keuangan sebaga-:mana dimaksud dalam pasal 12 hurrf a yaitu PPKD.

Pasal 14

Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (b) dapat dibentuk oieh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelal'anan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat. Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas interna-l yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin. Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan mempertimbangkan :

a.keseimbangaif antara manfaat dan beban;
b.kornpleksitas manajemen; dan
c.volumr: dan/atau jangkauan pelayanan. ' r't r', r'

Pasal 15

(ll T.rgas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:

a.pengarnanan harta kekayaan;
b.menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
c.menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
d.mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat. (21 Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
a.sehat jasmani dan rohani;
b.memiiii<i keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yar:g baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memaj "rkan dan mengembangkan BLUD;
c.memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d.memahami tugas dan fungsi BLUD;
e.memiliki pengalamar teknis pada BLUD;
f.berijazah pa,ing rendah D-3 (Diptoma 3);
g.pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
h.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali:

(2)
(3)- i1
1. i.tidr.k pernah dihukum karena melakukan tindak pidarra yang merugilian keuangan negara atau keuangan daerah; tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan mempunl.ai sikap independen dan obyektif. Pasarl 1 6 Dewan Pe'.rganvas sebagaimana dirriaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat dibentuk oleh kepa-la daerah. Penrbentukan Delvan Pengawas sebagairnana dimaksud pada a1'at (1) hany-a dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki rea,lisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (duai tahun te;akhir. Dert'al Pengawas sebagarmana dimaksud pada ayat (2) dibentuk trntuk pengawas;rn dan pengendalian internal yang dilakr-rkan oleh Pejabat Pengelola. Jumlatr anggota l)ewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau .5 (lima) orang.
(5)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki: a realisasi penCapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir. sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh rniliar trpiah) sampaj dengan Rp 100.O00.O00.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
1. b.nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp i 50.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50O.00O.OO0.0OO,00 (linra ra.tus miliar rupiah). 6l .J.rmlo,h anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orarlg sebagaimana dimaksud pada a1'at (4) untuk BLUD yang rnerniliki:
2. a.realisasi pendapatan menurut laporan realisasi ane!,,a!'arr 2 (dua) tall.Lrn terakhir, lebih bcsar dari R"p iOCr.000.000.0C0,CO (seratus miliar rupiat!; atau J. k.
(1)(,)\
(3)
(4)mlai aset menurut .. r,. ! :rtr,. .,, -': 2-
1. b.nitai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.00O.O00.OOO,OO (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 17

(1)Anggota Dewan Pengawas sebagaimara dimaksud dalam Pasal 16 a1'at (5) terdiri atas unsur:
1. a.1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
2. b.1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan c 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. (2\ Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimdkstrd dalam Pasal 16 ayat (6) terdiri atas unsur:
3. a.2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
4. b.2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
5. c.1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
(3)Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
(4)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
(5)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengeiola diangkat.
(6)Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkrttan harus memenuhi syarat:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.merniliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengaiaman, jujur, petilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk mernajukan dan mengernbangkarr BLUD;
3. c.m€-maharni perryelenggaraan pemeintahan daerah;
4. d.menriliki peirgetahuan yang memadar tugas dan fungsi BLLID;
5. e.menyediakan waktu yang cukrrp untuk melaksanakan tugasnJ,-a;
6. f.bei-ijazair paling rendah S-1 (Strata Satu);
7. g.berusia pahng tinggr 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana diniaksud dalarn Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2);
8. h.tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Penganvas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebzrbkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
9. i.tiCak sedang menjala:ri sanksi pidana; dan
10. j.tidak sedang menjadi pengums partai politik, calon kepala daerah aiau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

(1, Devran Pengavras memiliki tugas:

a.inemantau perkembangan kegiatan BLUD;
b.menilai kinerja keuangan rnaupun kinerja nonkeuangarr BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
c.memonitor tindak laniut hasil evaluasi dan peniiaian kinerja da-ri hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemer;ntah;
d.membenkan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam rnelaksanakan tugas cian kewajibannva; dan
e.rnemherikan pendapat d:rn saran kepada kepala daerah mengenai:
t.iBa yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
1. 2.penr:,asalahan yarig menjadi kendala dalam pengeiolaan BLIID: dan
2. 3.kiri.erja ELUD.

(2)Per:ilaian kinerja keuangan sebagaimana- dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
1. a.memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yan g dib erika t lre ntab ilita^s) ;
2. b.memenuhi kewajiban jangka pendeknya (ft,lcu rdifas);
3. c.memenuhi seluruh kewajibannya (solrrabilitasl; darr
4. d.kemampuan penerirnaan dari jasa lalzarian untuk membiayai pengeluaran. Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana rjirnaksud pada ayat (f) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, penrbelajaran, dan pertumbuhan. Dewan Pengawas melapc,rkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepacla kepala daerah sccara berkala paling sedikit 1 (satu) kaii dalam sairr tahun atau sewatrrtu-waktu jika diperluka:i.

Pasal 19

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Dalarn hal batas usia anggota Dewan Pengawas srrdah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Penganvas dari unsur tenaga al.li dapat diangkat kernbali untuk I (satu| kali masa jabatan berikutnya. Anggota Deu'an Pengawas diberhentikan oleh kepala daerah karena:

a.meninggal dunia;
b.masa jabatan berakhir; atau
c.dibirtrentikan sewaktu-u'aktu. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
a.tidat dapat melaksalakan r-ugasnya dengan baik;
b.tidak rrrelaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangnn;
c.terlibat dalam tindakan yang merrrgikan BLLID;

(3)
(4)
(1)t2) (s)
(4)-15
1. d.dinl'atakan trt"rsalah dalam putusan perigadilan yang telah racmpunyai kekuatan hukum tetap;
2. e.mengundurlcan diri; dan
3. f.terlibat dalam tindakarr kecurangan yang rnengerkibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/ atau daerah.

Pasal 20

(1)Kepala daerah dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas. (21 Sekretaris Detiran Pengawas sebagaimana dimaksud pada a1at. (1) bul<an merupakan anggota Dewan pengawas.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Peraturan turunan (82)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 106 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 20 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 54 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 42 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 54 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 73 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 61 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 45 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 63 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2025